Nyangka Gak Lo, yang biasanya berisik di ILC kritik Jokowi 10 tahun, sekarang mereka jadi pejabat semua. Malah ANCUR di tangan meraka. Malah kita kritik skrg dibungkam diancam didoxing.
Contoh keterbatasan imajinasi politik salah satunya adalah mempersonalisasi masalah yg sebenarnya sistemik dan struktural. Negara yg buruk malah dibayangkan sbg akibat orang yg bodoh; maka solusinya tinggal mengganti mereka dengan orang yg lebih pintar. Keliru sekali.
Sejak kapan negara ini menjadi aset pribadi Sufmi Dasco Ahmad @bang_dasco? Hanya karena suara anaknya dikritik dan dinilai jelek oleh publik, aparat negara langsung ikut turun tangan.
Ini sudah jauh melampaui abuse of power. Ini privatisasi kekuasaan. Jika institusi negara bisa digerakkan semudah itu hanya demi urusan baper keluarga pejabat, maka kita sdg menyaksikan kemunduran akal sehat dlm bernegara.
Rakyat berhak menilai kualitas apa pun yg disajikan di ruang publik tanpa harus merasa terintimidasi oleh seragam aparat.
Kalo kalian mikir knp Raja2 jaman dulu punya selir banyak sering gonta ganti pas HS dan no caps tp gak kena HIV, jawabannya karena jaman itu virusnya masih di monyet. Baru sekitar tahun 1920an pindah ke manusia via kontak darah saat berburu / memakan daging monyet itu sendiri.
Perampasan aset bisa dilakukan tanpa putusan pidana, penyidik bisa meminta dokumen asli, ada pasal yang melarang tersangka DPO dan advokatnya mengajukan keberatan, plus ada ancaman pidana mati.
liat ini perbandingan gaji DPR vs UMR jakarta yang bisa sampe 20 SLIDE..
rakyatnya bahkan disuruh survive pake gaji UMR sedangkan pejabatnya hidup di privilege yang dibayar pake uang rakyat. what a cruel world we live in.
temen2, papua masih membara! pembakaran hutan dan lahan di papua selatan, semakin memprihatinkan. bahkan masyarakat disana kesulitan utk mendapatkan perawatan kesehatan akibat dari kabut asap. pls don't stop speaking up!
PAPUA BUKAN TANAH KOSONG!
Pernah memperhatikan bagaimana pembicaraan berubah ketika demonstrasi berakhir ricuh?
Awalnya masyarakat memprotes suatu kebijakan. Tapi begitu terjadi kericuhan, perhatian beralih ke provokator, kekerasan, dan siapa yg dianggap menunggangi demonstrasi.
Lalu tuntutannya ke mana?
Dasar penutupan bukan karena konten palsu atau misinformasi secara spesifik. Menurut laporan resmi Google Influence Operations Bulletin Q3 2026, kanal-kanal itu dihentikan karena teridentifikasi sebagai bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi (coordinated influence operations). Artinya, jaringan yang bekerja secara terorganisir untuk memengaruhi opini publik dengan konten pro-pemerintah (dan di beberapa kasus menyerang kritikus). Google menerapkan kebijakan platformnya terhadap perilaku terkoordinasi seperti itu, terlepas dari posisi politik yang disebarkan.
nah temen2, ini contoh buruknya tata kelola anggaran (waste of public funds) banyak anggaran dipangkas demi program prioritas, salah satunya utk kopdes, tapi ujungnya cuma mangkrak. ironisnya, ini dibayar pake uang pajak kita loh. iya, pajak yg kita bayar dgn engap2 an itu. xixi