Perlawanan tetap berlanjut, kami mengecam dengan keras proyek korup (MBG) masuk ke dalam anggaran pendidikan.
Dan kami pada Senin, 15 Juni 2026. Pukul 13.30 WIB, di Mahkamah Konstitusi.
@PerempuanWaos Tapi emang mhswa kita kemampuan nulisnya jelek bgt. Dia punya ide bagus tp ketika dituangkan dlm bentuk tulisan jd ga jelas ujung pangkalnya. Bikin kalimat yg SPOK aja masih pada salah apalagi paragraf yg koheren & kohesif
@flllowiee 3. Swasembada pangan dan hiliriasasi dgn diimbangi pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan berani mentransparansikan persetujuan teknis pengelolaan lingkungan dr hilirisasi scr publik di internet mah gw ga tuntut hapus.
BEGO
@flllowiee 2. Koperasi Merah Putih kl produk yg dijual adlh produk UMKM setempat (bkn barang yg udh umun dijual di minimarket) utk membangkitkan perputaran ekonomi warga lokal mah ga gw tuntut hapus.
aku sedihh liat ini… karena aku tau kalo from the very beginning WE NEVER HATED INDONESIA. not even a bit. yang kita benci tuh korupsinya, nepotisme, keserakahan oligarki, dan orang yg dzalim. we love this country so much, and that’s why it hurts to see it getting ruined by them
Minggu ini pemerintah Indonesia punya dua kabar bersamaan.
Kabar 1: Menhan Sjafrie Sjamsoeddin minta anggaran pertahanan 2027 sebesar Rp667 triliun.
Ditolak.
Dikasih Rp139 triliun.
Lalu minta tambahan Rp195 triliun lagi ke DPR , biar total jadi Rp334 triliun.
Kabar 2: Di saat yang sama, mahasiswa turun ke jalan karena harga BBM nonsubsidi naik 32%, harga bahan pokok melonjak, dan anggaran dipangkas atas nama "efisiensi."
Sekarang hitung bareng gue:
Rp667 triliun yang diminta Menhan = 2,5 kali anggaran MBG yang katanya program prioritas untuk anak-anak kurang gizi.
Rp334 triliun yang diminta total = hampir dua kali lipat seluruh anggaran Kemenkes + Kemensos.
Dan ini bukan sekadar soal angka.
Ini soal logika prioritas negara.
Rakyat diminta ikat pinggang.
BBM naik.
Subsidi dipangkas.
Anggaran pertahanan justru diminta naik lebih dari dua kali lipat dari pagu yang ada, sementara 500 personel TNI ditugaskan mengawal aksi mahasiswa yang memprotes daya beli.
Pertanyaannya sederhana: negara ini dibangun untuk melindungi siapa?