nimooo

Hello there! 😊🌻

[nimooo @naimajann_]

Sekali lagi, terimakasih diri ✨

[nimooo @naimajann_]

Too much information

[🥀 @boxxtoc]

Nyesek lihatnya, nggak ada jembatan, siswa siswa tetep berenang arungi sungai

Ini yang di maksud Fatimah BEM UI, sebelum mengadakan MBG, perhatikan hal hal dasar pendidikan kayak gini

[rumi ✰ @memorosie]

aku sedihh liat ini… karena aku tau kalo from the very beginning WE NEVER HATED INDONESIA. not even a bit. yang kita benci tuh korupsinya, nepotisme, keserakahan oligarki, dan orang yg dzalim. we love this country so much, and that’s why it hurts to see it getting ruined by them

[Suwondo @suwondo99]

Rabu, 10 Juni 2026. Satu hari. Dua pernyataan dari gubernur yang sama.

Pertamax baru naik hampir Rp4.000 per liter.

Pramono Anung keluar dengan solusi:

"Dengan kenaikan BBM ini, peluang orang untuk naik transportasi umum juga makin besar."

Di hari yang sama, Pramono juga mengonfirmasi tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan segera disesuaikan ,dari Rp3.500 ke kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000.

Tiga sampai empat kali lipat.

Jadi jalan keluarnya dari BBM mahal adalah naik Transjakarta. Dan Transjakartanya sendiri sedang akan naik tiga kali lipat.

Pertamax naik → pindah ke Transjakarta. Transjakarta naik → pindah ke mana?

Ini bukan soal salah satu kebijakan.

Ini soal pola yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Rupiah melemah → biaya impor naik → BBM naik → biaya hidup naik → subsidi tertekan → tarif transportasi umum naik.

Setiap domino jatuh ke rakyat.

Tarif Rp3.500 itu bertahan lebih dari 20 tahun , bukan karena pemerintah lupa menaikkan, tapi karena itu satu-satunya hal yang masih bisa dijangkau jutaan orang yang tiap hari menggantungkan mobilitas hidupnya pada angkutan umum.

Alasan pemerintah menaikkannya sekarang: subsidinya terlalu besar.

Pertanyaannya bukan apakah subsidi perlu diefisiensikan.

Pertanyaannya adalah: di negara yang APBN-nya 3.800 triliun, yang program prioritasnya saja terbukti bocor di mana-mana, kenapa yang pertama dipangkas selalu yang dipakai rakyat , bukan yang dinikmati kekuasaan?

[Nda ! 🧳 @Naandaa27]

Pelajaran sangat berharga buat negara ini !

[TIRTA @tirta_cipeng]

Banyak jawaban drtadi di tiktok ama beberapa twit:

“Kan yg naik pertamax, bukan pertalite”

Justru itu problemnya.
Akhirnya yg konsumsi pertamax bakal beralih ke pertalite. Karena slisihnya terlalu jauh.

Lanjut ke pertanyaan kedua

“Itu event dan cafe kenapa rame?”

[Kangkung @pedas__manis]

Buat yang belum tau..

Saat ini ada krisis pasokan listrik PLN akibat stok batubara tidak cukup.

Menteri ESDM memangkas kuota batubara karena dipicu seretnya pasokan batubara DMO (Domestic Market Obligation) ke PLTU JaMaLi (Jawa Madura Bali).

Alhasil terjadi defisit daya 1.500 MW dan pemadaman bergilir di kota-kota besar.

Jadi buat menjaga agar harga batu bara dan nikel tinggi sehingga dapat pajak royaltinya besar, maka kuota produksi batu bara dipotong jauh

Contohnya Sinar Mas punya kuota produksi 55 juta ton tahun 2025. Tapi 2026 ini hanya disetujui 11 juta ton aja.

Dan dari 11 juta ton itu, 30% itu untuk lokal (ke PLTU, pabrik dan smelter di dalam negeri). Sisanya baru boleh ekspor.

Diperkirakan ini akan terjadi hingga September.

Jadi, siap2 aja kalo beberapa bulan kedepan bakal sering ada pemadaman listrik.

[Suwondo @suwondo99]

Maret 2026.
Mitra MBG bernama Hendrik Irawan viral joget-joget sambil pamer dapat Rp6 juta per hari.

Publik marah. BGN menegur. Dapurnya disuspend.
Tapi berhenti dulu. Mari ikuti angkanya.

BGN dalam siaran pers resminya mengkonfirmasi:

insentif Rp6 juta per hari memang hak setiap mitra SPPG.
Diatur dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025.
Berlaku untuk semua 27.735 dapur yang aktif.

Tetap cair meski sekolah libur, cuti bersama, atau dapur di-suspend sekalipun.

Hitung sendiri:
Rp6 juta × 27.735 dapur = Rp166 miliar per hari× 313 hari operasional = ~Rp52 triliun per tahun , hanya untuk insentif fasilitas, belum bahan makanan, belum operasional

Total anggaran MBG 2026: Rp268 triliun dari APBN , sekitar 7% dari total belanja negara. Tidak ada program makan sekolah di negara mana pun di dunia yang menyedot porsi APBN sebesar ini (rata-rata global: 0,1–0,5%).

Hasil programnya:
a. 37.270 anak keracunan sejak Januari 2025 (JPPI, Mei 2026), tersebar di 31 provinsi
b. Mayoritas SPPG belum bersertifikat laik higiene sanitasi
c. Program berjalan tanpa Perpres, tanpa audit independen yang bisa diakses publik

Masalahnya bukan Hendrik yang joget.

Hendrik satu dari 27.735 mitra yang menerima insentif yang sama dari sistem yang sama.

Yang patut dipertanyakan bukan orang yang joget di depan kamera.

Yang patut dipertanyakan adalah: siapa yang merancang sistem di mana Rp268 triliun uang pajak rakyat mengalir lewat puluhan ribu dapur swasta tanpa transparansi, tanpa Perpres, tanpa audit publik , sementara 37.270 anak sudah jadi korban keracunan dan program ini tetap jalan?

Madilog: ikuti logika angkanya. Bukan jogetnya.

[👀 @saludosparatii]

Bener kata bang Pandji. Orang ini dari kecil hidup dari keluarga kaya yg membuat tidak ada org yg berani mendebat dia, semua keinginannya pasti dituruti. Saudara, ART, dan temannya pasti mengiyakan dia. Mungkin cuma orang tuanya yg bisa bilang 'tidak' ke dia (itupun kalo orang tuanya tegas).

Ditambah dia masuk militer yg emg sistemnya 'siap ndan'. Semua hal dilakukan atas perintah atasan, bukan hasil duduk bareng dan saling challenge pendapat seperti di lingkungan kampus.

Udah gitu jadi ketua partai pula. Tau sendiri partai di Indonesia itu fanboy club. Ngga ada ideologi tapi semua arah partainya ditentukan tokoh partai tersebut. Hampir semua bawahannya pasti ABS.

So, selama dia hidup ngga biasa dgn kritikan. Karena dia biasa diiyain segala keinginannya. Sampai pada titik dia jadi presiden. Yg mana presiden adalah jabatan publik. Banyak org yg mengawasi dan mengkritik.

Alhasil pas jadi presiden ya begini. Kaget kalo ternyata dia bisa dikritik orang banyak dan dihajar kanan kiri. Jadi lgsg cap yg kritis itu nyinyir, antek asing, musuh negara, dll.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili.

Di tengah rupiah Rp17.700.
Di tengah badai PHK yang mengintai.
Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan.
Di tengah anggaran pendidikan
yang dipotong 44% untuk MBG.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan:
Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa.

Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu:
Seribu Layar Bioskop Di desa.

Dari APBN.
Dari uang pajak rakyat.
Di 2027.

Dan ini yang paling menggelikan:

Alasannya mulia.
Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah.
Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal.
Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa.

Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu:

Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa?

Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung:
88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1.
IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia.
Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara.

50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis.

Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan.
Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak.

Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang.

Tapi DPR punya solusi:
Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak.

Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada.

Bukan perpustakaan desa.
Bukan laboratorium sains.
Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur.

Tapi bioskop.

Dan ini logika yang paling sederhana:

Dr. Tirta sudah bilang:

rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten.
Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya.

Ahok sudah bilang:

kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas.

Mahfud MD sudah bilang:

demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar.
Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya.

Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop.

Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur.
Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya.

Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya.

Dan ini yang paling menohok:
Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan

Tidak butuh bioskop.
Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78.

Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing.

Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian.

Karena bioskop tidak mengubah nasib.
Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah.

Dan angkanya bicara sendiri:
1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN.

Uang yang sama bisa dipakai untuk:
menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai.

Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu.

Tapi yang diusulkan adalah bioskop.

DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat.

Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop.
Rakyat yang pintar akan tanya:

kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa?

Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema?

Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional?

Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.

[Mohamad Fuad @_BangFu]

Presiden paling bodoh, paling tone deaf, paling NPD dan ntah lah udah gatau lagi mau nulis apa.

Semoga disulitkan sakaratul mautnya. Diadzab dunia akhirat.

Aamiin

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, Ahok baru ngomong sesuatu soal Chromebook dan MBG yang menurut gue paling jujur dan paling berani dari siapapun yang gue dengar dalam beberapa bulan terakhir.

Dan dia ngomongnya
bukan sebagai pembela Nadiem.
Dia ngomong sebagai orang yang paham betul bagaimana sistem pendidikan dan teknologi seharusnya bekerja.

Soal Chromebook dan kenapa Ahok marah:
Ahok bilang dengan sangat tegas:
pengadaan Chromebook itu sebenarnya adalah kebijakan yang sangat masuk akal secara logika.

Chromebook itu bukan laptop biasa.
Operating system-nya berbasis cloud sekali beli langsung include semuanya, tidak perlu diperbarui terus-menerus.

Harganya jauh lebih terjangkau
dari laptop konvensional.
Dan yang paling penting sistemnya dirancang agar anak tidak bisa nonton video porno, tidak bisa judi online, dan seluruh aktivitas belajar bisa dipantau.

Ahok kasih contoh nyata.
Ada guru di Jawa Barat yang punya empat sertifikat internasional bisa mengajar di level dunia. Ujiannya hanya 10 dolar.

Bayangkan kalau semua guru Indonesia bisa akses sertifikasi seperti itu lewat Chromebook yang terhubung Starlink di daerah terpencil anak di kampung tiba-tiba bisa belajar setara dengan anak di Kanada atau Australia.

Itu bukan mimpi.
Itu sudah bisa dilakukan sekarang dengan teknologi yang ada.

"Bayangin kalau semua anak kita di kampung ada Starlink juga kan.
Anak di kampung kita tiba-tiba belajar setara dengan orang di Kanada atau di Amerika atau di Australia."

Lalu kenapa Ahok merasa ini sengaja dihambat:
Ahok bilang dengan sangat hati-hati karena takut diproses hukum lagi tapi dia tetap bilang:

"Saya pikir ini sengaja."

Logikanya sederhana dan sangat keras.
Kalau rakyat pintar, rakyat kritis, rakyat bisa akses informasi dari mana saja mereka lebih sulit dikuasai.
Lebih sulit dibohongi.
Lebih sulit dimanipulasi menjelang pemilu.

Sistem yang membiarkan rakyat bodoh dan miskin adalah sistem yang menguntungkan mereka yang berkuasa.

Karena rakyat yang bodoh dan miskin lebih mudah disuap dengan sembako, lebih mudah digiring dengan hoaks, lebih mudah dikontrol dengan ketergantungan pada program-program yang terkesan murah hati tapi tidak memberdayakan.

MBG- makan bergizi gratis menurut Ahok adalah contoh dari cara berpikir yang sama.

Daripada kasih rakyat laptop yang bisa membuka pintu dunia, lebih mudah kasih makanan yang habis dimakan dan orang tetap tergantung besok makannya dari mana.

"Kalau saya tanya mau bikin sekolah bagus,
kasih makan bergizi atau rakyat punya laptop yang bisa komunikasi ke mana-mana?"

Yang paling menohok soal survei dan legitimasi:

Ahok tidak berhenti di situ.
Dia lanjutkan dengan sesuatu yang sangat pedas.

Pemerintah melakukan survei.
Rakyat bilang mereka suka makanan gratis.
Lalu itu dijadikan legitimasi untuk program MBG.
Seolah-olah karena rakyat minta ya sudah diberikan.

Tapi Ahok membaliknya:
kalau kamu memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah tahu bahwa ada pilihan yang jauh lebih baik tentu mereka akan pilih yang ada di depan mata.

Itu bukan preferensi yang genuine.
Itu keterbatasan informasi yang dimanfaatkan sebagai justifikasi.

"Mereka juga pintar.
Dia survei, Pak.
Rakyat suka makanan itu jadi legitimasi."

Dan soal Nadiem yang sekarang dituntut 27 tahun:
Ahok tidak membela Nadiem secara personal.
Tapi dia bilang satu hal yang sangat logis dan sangat sulit dibantah:

Menteri itu tidak pernah menyentuh
anggaran secara langsung.
Menteri membuat kebijakan.
Yang mengeksekusi adalah birokrasi di bawahnya.

Kalau ada yang salah dalam eksekusi pertanyaannya adalah:
apakah menteri yang memerintahkan secara eksplisit?
Apakah ada aliran dana yang bisa dibuktikan masuk ke kantong menteri?

PPATK sudah menjawab:
tidak ada.
Nol aliran dana ke Nadiem dari siapapun.

"Saya pikir ya ini soal profesionalisme.
Menteri kan enggak pernah nyentuh anggaran perantaran kan, kecuali dia nyuruh ya atau terima ya."

Ahok tidak sedang bicara soal
Chromebook sebagai produk.
Dia sedang bicara soal pilihan fundamental sebuah bangsa:

apakah kita mau membangun rakyat yang pintar dan mandiri, atau kita mau mempertahankan sistem di mana rakyat tetap bergantung pada belas kasihan penguasa?

MBG memberikan makan hari ini.
Chromebook bisa mengubah nasib seumur hidup.

Dan ketika kebijakan yang lebih transformatif justru dipersoalkan secara hukum sementara program yang lebih konsumtif dirayakan sebagai prestasi itu bukan kebetulan.

Itu adalah pilihan yang sangat disengaja oleh mereka yang paling diuntungkan dari rakyat yang tetap tidak berdaya.

[M. Ridha Intifadha @RidhaIntifadha]

Kemarin, @TheEconomist mempublikasikan dua artikel soal Indonesia

Judul artikel pertama: Presiden Indonesia sedang membahayakan ekonomi dan demokrasi

Subjudulnya: Prabowo Subianto terlalu boros dan terlalu otoriter

Perlu diketahui, Spendthrift artinya orang yang menghamburkan uang secara tidak bijak. Diksi ini lebih keras dari sekadar “boros”. Dalam konteks negara, ada kesan ceroboh dan tidak bertanggung jawab secara fiskal.

========

Judul artikel kedua: Indonesia, negara mayoritas Muslim terbesar, sedang menempuh jalur yang berisiko

Subjudulnya: Prabowo Subianto sedang menggerogoti keuangan negara—dan demokrasinya.

Di artikel ini, pemilihan diksi “Eroding” rasanya memperkuat artikel lainnya. Jeopardising (membahayakan) masih bicara soal risiko ke depan. Eroding (menggerogoti) berarti prosesnya sudah berlangsung. Rasanya pelan, diam-diam, tapi nyata. Bagaikan batu yang berlubang oleh tetesan air.

[Angga Fauzan  @angga_fzn]

At this point, gw merasa semua orang literally bs dipenjara. Bisa dicari2 kesalahannya. Bisa dibantah semua pembelaan dan bukti2nya. Bisa dibuat2 skenarionya.

Semengerikan itu dampaknya.

Akhirnya, banyak investor asing juga ga berani masuk. Duit banyak yang keluar. Rupiah kian melemah.

Domino effect.

[hywnnkw @heywannaknoww]

Prabowo idul adha tahun ini kurbannya banyak, yaitu 288 juta rakyat indonesia

[txt keresahan WNI @KapudS640]

Iran perang
Selat Hormuz buka tutup
Ada penembakan saat Trump lagi acara makan malam resmi
Harga solar 23 rb seliter
1 USD = Rp 17.252
Utang pemerintah jatuh tempo 834 T

Isi TV Nasional? Kawinan El Rumi & Syiva Hadju

[✨ Widas ✨ @WidasSatyo]

Maybe it's just me... tapi rasanya kita terlalu "tenang" menyikapi kurs rupiah yg makin lemah.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita hari ini yang menurut gua adalah salah satu hal paling mengejutkan yang bisa terjadi dalam tata kelola keuangan negara.

Pemerintah sudah membuka 35.476 lowongan kerja untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih. Pendaftaran sudah dibuka sejak 15 April dan ditutup 24 April 2026 besok.

Tapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa orang yang bertanggung jawab atas kas negara mengaku tidak tahu dari mana uang untuk menggaji puluhan ribu pegawai itu akan datang.

Kata-katanya sangat eksplisit.
Koperasi saya enggak tahu.
Yang lain saya enggak paham.

Berhenti sebentar dan pahami itu.
35.000 orang lebih akan direkrut sebagai pegawai BUMN. Gajinya belum ditentukan secara detail Zulhas hanya bilang menyesuaikan tingkat kelulusan.

Sumber anggarannya tidak jelas Menkeu hanya tahu cicilan Rp40 triliun per tahun untuk koperasi tapi tidak tahu apakah itu sudah termasuk gaji pegawai atau belum.
Dan proses rekrutmen sudah berjalan penuh tanpa ada kejelasan fiskal yang konkret.

Ini bukan pertama kali pola seperti ini terjadi.
MBG diluncurkan 6 Januari 2025 sementara anggarannya masih diblokir dan belum bisa dicairkan. Mitra direkrut, dapur dibangun, makanan dikirim semua pakai uang sendiri dulu sambil menunggu reimbers yang entah kapan.
Baru belakangan sistem dibenahi.

Motor listrik Rp1,2 triliun untuk BGN muncul di anggaran tanpa penjelasan yang memadai tentang relevansinya dengan program makan bergizi.

Proyek IT Rp1,2 triliun yang klarifikasinya hanya narasi tanpa data yang bisa diverifikasi publik.

Dan sekarang 35.000 pegawai BUMN direkrut dengan sumber gaji yang bahkan Menkeu sendiri tidak tahu.

Polanya sangat konsisten dan sangat mengkhawatirkan.

Program diluncurkan dulu, rekrutmen dibuka dulu, pengumuman dibuat dulu sementara pertanyaan paling fundamental tentang dari mana uangnya dijawab dengan nanti saya pastikan.

Yang membuat ini lebih serius adalah konteksnya sekarang.

Tiga Dirjen di Kemenkeu baru saja dicopot bersamaan kemarin. Ada isu APBN yang hanya mampu bertahan tiga bulan ke depan yang belum dikonfirmasi atau dibantah dengan data konkret.

Ruang fiskal sudah sangat tertekan dengan MBG yang menyedot hampir Rp1 triliun per hari, perang Iran yang membuat harga energi melonjak, dan penerimaan pajak yang tertekan.

Di tengah semua tekanan fiskal itu pemerintah membuka 35.000 lowongan baru tanpa kejelasan anggarannya.

Ada juga pertanyaan teknis yang sangat serius soal rekrutmen ini yang perlu dijawab.

Pertama — status pegawainya adalah karyawan BUMN.
Koperasi Desa adalah entitas yang secara hukum berbeda dari BUMN. Lalu mengapa rekrutmennya melalui Panselnas dan statusnya BUMN?
Ini adalah pertanyaan legal yang sangat mendasar.

Kedua — 30.000 dari 35.476 posisi berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.
Ini adalah perusahaan yang baru dibentuk.
Apakah PT ini sudah memiliki struktur corporate governance yang memadai untuk mengelola 30.000 pegawai sekaligus?

Ketiga — rekrutmen menutup usia maksimal 25 tahun. Artinya ini menyasar fresh graduate dan diploma baru lulus.
Dengan gaji yang belum jelas, ditempatkan di koperasi desa yang baru dibentuk, dengan status yang tidak jelas antara BUMN atau bukan ini adalah kondisi kerja yang sangat tidak ideal dan berpotensi mengorbankan puluhan ribu anak muda.

ketika Menteri Keuangan sendiri bilang tidak tahu sumber anggaran untuk program yang sudah berjalan dan sedang direkrut puluhan ribu pegawainya, itu bukan sekadar masalah komunikasi antar kementerian.
Itu adalah bukti bahwa program-program besar ini diluncurkan tanpa perencanaan fiskal yang matang dan terkoordinasi.

Dan yang paling menggelisahkan adalah ini sudah terjadi berulang kali dengan pola yang sama.
Luncurkan dulu, urus anggarannya belakangan.
Dan yang selalu menanggung konsekuensinya adalah uang pajak rakyat yang terus mengalir tanpa kepastian akan ke mana dan untuk apa tepatnya.