Indonesia Corruption Watch reports that Rp14.69 billion in APBN funds was spent to endorse Raffi Ahmad between 2024 and 2026.
(https://t.co/BUmocYJQGj)
RANGKUMAN HASIL SIDANG:
• Gak pernah pakai kacamata lagi, karena kacamata pecah.
• Nyalahin yang nyetak buku alumni karena gak ada foto dia
• Ditanya matkul favorit : “Saya keberatan”
• Gak mau diuji forensik ijazahnya pasca era LSP tumbang.
• Ditanya ijazahnya asli apa enggak jawabnya : “Saya merasa keberatan karena Ibu saya dibawa-bawa dan bahkan dituduh Beliau bukan ibu kandung saya.
• Ditanya pernah liat buku alumni, jawabnya “Kelihatanya belum”
Sidang mahasiswa kupu-kupu di Timbuktu😎
bininya kemana mana pakai tas seharga ratusan juta , anak naik private Jet antar istri lahiran
lo naik angkot, makan masih senen kemis,gaji umr nangisin begituan
ngakak banget gue sumpah
2026 masih aja pada TOLOL....
Jujur sampai sekarang masih gasuka sama konsep ain WKWKW lu yang iri kenapa gue yg kena😭😭 kalo lu dengki, yaudah itu problem dengan diri sendiri, kenapa jadi salah gue?Kecuali emang gue RIYA tuh ke elu, baru jadi salah gue. Kalo lu diem-diem dengki kan emang lu aje
Sayangi anakmu. Tapi jgn korbankan kepentingan orang banyak apalagi utk jabatan setinggi Wapres. Cukup sudah. Bukan hanya @gibran_tweet. Kami pun ikut tersiksa melihat penderitaan dia menanggung beban ketakcakapan dan ketaklayakan sbg Wapres. Pak @jokowi, anakmu tak layak. Carilah anak negeri lainnya yang pantas untuk Saudara usung jika memang bermaksud berkontribusi pada masa depan bangsa ini. Seluruh perangkat negara telah memutuskan ijazah anakmu hasil manipulasi kewenangan. Sebenarnya ijazah hanya satu hal. Tapi mata kepala dan pikiran kami melihat ketaklayakannya. Berjiwa besarlah untuk menerima realitas ini. Cukup sudah. Cukup Pak! @officialMKRI@MahkamahAgung@DPR_RI@mprgoid
Pernyataan Sikap atas Jumpa Pers Kepala Kepolisian Daerah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
Yg saya dan masyarakat tanyakan adalah cara aparat memperlakukan anak-anak perempuan. Yg dijawab justru terorisme dan izin pesantren.
Saya telah menyimak jumpa pers Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Mapolda Jateng, Jumat, 30 Oktober 2026. Saya menghargai komitmen Pemerintah Provinsi untuk memberikan pendampingan psikologis dan menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak yg terdampak. Itu langkah yg benar.
Namun dengan berat hati saya harus mengatakan: jumpa pers itu tidak menjawab pertanyaan publik. Masyarakat umum, MUI, PBNU, ormas Islam, dan para wakil rakyat tidak sedang mempersoalkan apakah polisi boleh memburu buronan. Yg dipersoalkan adalah mengapa pintu asrama putri didobrak pukul 03.20 dini hari? Mengapa anak-anak ditodong laras panjang sebelum sempat menutup aurat? Dan mengapa mereka diperiksa tanpa didampingi wali? Pertanyaan itu malah dijawab dengan dua topik lain: terorisme dan administrasi pesantren.
Bagaimana pun, masa lalu tersangka bukan dosa para santriwati!
Dalam jumpa pers disebutkan bahwa tersangka dan buronan kasus pembakaran warung adalah mantan narapidana terorisme. Saya tidak membantah informasi itu, dan saya mendukung penuh perburuan terhadap pelaku. Tetapi rekam jejak dua orang dewasa tidak boleh ditempelkan pada belasan anak perempuan yg sedang tidur di asramanya.
Polda Jateng sendiri menyatakan belum menyimpulkan adanya kaitan kedua lokasi dengan jaringan terorisme. Buronan yg dicari tidak ditemukan di sana. Para santriwati yg dibawa berstatus saksi, bukan tersangka. Maka, mengaitkan peristiwa ini dengan terorisme di hadapan kamera, sebelum ada kesimpulan apa pun, hanya akan melahirkan stigma yg menempel pada anak-anak itu seumur hidup.
Saya juga menyesalkan penyebutan bahwa para perempuan dan anak di lokasi mengenakan cadar. Pakaian adalah pilihan keyakinan yg dilindungi konstitusi, bukan petunjuk kejahatan. Menyebutnya dalam konteks penggeledahan buronan sama dengan mengajak publik mencurigai jutaan muslimah yg berpakaian serupa.
Jumpa pers juga menekankan bahwa lokasi di Mojolaban tidak terdaftar di Kementerian Agama, diduga merupakan rumah tahfidz mandiri tanpa izin operasional, dan tidak terkait dengan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an di Jombang. Pemerintah Provinsi bahkan menyatakan akan melakukan penertiban.
Soal izin adalah urusan administrasi, dan itu bisa dibenahi bersama Kementerian Agama dengan cara yg baik. Tetapi status izin sebuah lembaga tidak mengurangi satu pun hak anak yg tinggal di dalamnya. Seorang santriwati di rumah tahfidz kecil di desa memiliki martabat dan perlindungan hukum yg sama dengan santri di pesantren besar mana pun.
Mengangkat isu perizinan setelah publik mempersoalkan prosedur penggeledahan memberi kesan bahwa korban sedang dicari-cari kesalahannya. Saya berharap kesan itu keliru. Saya juga berharap penertiban tidak dilakukan dengan menutup tempat belajar anak-anak ini sebelum seluruh fakta tentang malam itu diungkap. Jangan sampai mereka kehilangan dua kali: rasa aman, lalu kemudian tempat belajarnya.
Kapolda menyatakan penggeledahan dilakukan dengan izin pengadilan. Saya menghormati itu. Namun izin pengadilan memberi wewenang untuk menggeledah, bukan cek kosong untuk menggeledah dengan cara apa saja. Pertanyaan-pertanyaan berikut belum dan wajib untuk dijawab:
1. Mengapa penggeledahan asrama putri harus dilakukan pukul 03.20 dini hari dengan mendobrak pintu?
2. Apakah ada polisi wanita yg menangani para santriwati sejak awal, saat mereka belum mengenakan jilbab?
3. Mengapa anak-anak di bawah umur yg berstatus saksi diperiksa di Polsek tanpa didampingi wali, kuasa hukum, atau pendamping anak?
4. Bagaimana seorang balita berusia 5 tahun bisa terpisah dan baru ditemukan oleh warga?
5. Di mana berita acara penyitaan atas uang, emas, sepeda motor, dan barang pribadi lain yg menurut pengurus belum diterima hingga kini?
Sikap dan tuntutan saya:
1. Mendesak Kapolri memerintahkan Propam Polri memeriksa prosedur penggeledahan secara terbuka, terpisah dari penyidikan kasus pembakaran warung.
2. Meminta Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI turun langsung mengumpulkan keterangan para santriwati, ustadzah, dan orang tua/wali santriwati.
3. Meminta Polda Jateng memperlihatkan penetapan pengadilan dan berita acara penyitaan kepada pengurus, serta mengembalikan barang yg tidak terkait perkara.
4. Meminta Pemerintah Provinsi dan Kementerian Agama tidak menutup tempat belajar anak-anak ini sebelum hasil pemeriksaan keluar, dan memfasilitasi pengurusan izin bila diperlukan.
5. Mengajak media dan publik tidak melabeli para santriwati dengan stigma terorisme selama tidak ada kesimpulan hukum apa pun.
Mengusut pembakaran warung dan melindungi anak-anak perempuan bukanlah dua hal yg harus dipilih salah satunya. Negara yg kuat sanggup melakukan keduanya sekaligus. Polri hari ini mengusung semangat "Polisi Bersama Masyarakat". Semangat itu akan diuji bukan oleh jumpa pers, melainkan oleh keberanian memeriksa diri sendiri.
Saya akan terus mengawal kasus ini sampai para santriwati mendapat kejelasan, keadilan, dan pemulihan.
Hormat saya,
Azzam Mujahid Izzulhaq, Warga Negara Indonesia.
Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia @prabowo
2. Kapolri @SuyudiArioSeto
3. Ketua Komisi III DPR RI @habiburokhman
4. Ketua Kompolnas @kompolnas_ri
5. Ketua Komnas HAM @KomnasHAM
6. Ketua Komnas Perempuan @KomnasPerempuan
7. Ketua KPAI @KPAI_official
8. Kapolda Jawa Tengah @poldajateng_
9. Pengurus Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Mojolaban
Vonis MA yg membatalkan Suket Setara SMA utk. Gibran sdh jelas. Follow up atas jabatannya sbg Wapres terserah kpd politik, mau pilih jalan yang mana. TETAPI pembuatan Suket dan penyelundupan pasal 18 ayat (3) hrs diproses scr. pidana. KPU dan Dit. Dikdasmen seharusnya segera diperiksa.
⚠️TRAGEDI PENGGEREBEKAN PONPES HAMALATUL QURAN SUKOHARJO
Sebuah insiden traumatis menimpa para santriwati di Pondok Pesantren Hamalatul Quran Sukoharjo pada Rabu (29/10/2026) dini hari.
🕒 Kronologi Kejadian (Versi Ponpes):
Pukul 03.20 WIB: Belasan polisi & Brimob bersenjata lengkap mendobrak pintu asrama saat santriwati tertidur karena tidak sempat membukakan pintu.
Tanpa Hijab & Ditodong: Santriwati yang kaget dan belum sempat mengenakan hijab/cadar ditarik keluar, ditodong laras panjang, hingga mengalami intimidasi fisik & verbal (wajah dicengkram & dibentak). Bahkan, balita 3 tahun ikut terbawa dan mengalami trauma, serta anak 5 tahun sempat terpisah.
Pukul 03.51 - 17.00 WIB: Santriwati digiring ke Polsek Mojolaban lalu dipindah ke Polres Sukoharjo untuk diinterogasi tanpa didampingi wali/kuasa hukum dan tanpa surat panggilan. Mereka juga sempat kelaparan karena baru diberi makan sore hari.
Penyitaan Barang (~Rp50 Juta): Polisi menyita peralatan ekstrakurikuler (busur panah & drone), HP santri/ustadzah, uang tunai, emas, dirham, hingga 3 unit motor tanpa surat penyitaan. Aktivitas ponpes lumpuh akibat garis polisi.
🛡️Klarifikasi & Versi Pihak Kepolisian:
Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut penyidikan kasus pembakaran warung di Grogol, Sukoharjo.
Polisi mengamankan dan memeriksa 27 orang saksi (termasuk anak di bawah umur) dari dua lokasi di Karanganyar & Sukoharjo dengan melibatkan pendampingan P2TP2A/UPTD PPA.
Setelah pemeriksaan, seluruh santri dan pihak ponpes yang diperiksa telah dipulangkan karena tidak terbukti terlibat, meskipun pihak ponpes menyayangkan prosedur penggerebekan yang dinilai tidak humanis dan mendesak pengembalian barang-barang yang disita.
(Sumber: Yayasan Dakwah & Sosial Al-Mukmin / Rilis Resmi Pesantren)
Saham anjlok.
Crypto merosot.
Beli emas, koreksi.
Beli obligasi, floating loss.
Pegang cash, nilainya turun.
Mungkin memang lebih baik duitnya dipake memutar roda perekonomian saja (jajan).
orang-orang yg terbiasa nenteng hermes, parfum dior, rambut selalu dikeramasin orang lain aja speak up soal rejim bangsat ini, lah elo cekout nunggu tanggal kembar aja sok still prabowo, ngedabrusssss…..
liat semua jenis pajak yg di ambil negara, kita nih bener-bener tulang punggung. kalo mungut pajak tapi timbal baliknya bagus mah oke ini udah di pajakin mampus tapi duitnya cuma di korupsi, lari ke program ga jelas sama bayar buzzer WKWK