@KangSemproel Karena Pertamina diwajibkan menetapkan harga bbm subsidi 1 harga, jadinya harus ada subsidi silang, dengan bbm subsidi 1 harga menjadikan keadaan adil bagi masyarakat sabang-merauke
Guys, ini gilaa sihh
Suster Natalia.
Perempuan yang tidak menikah.
Tidak punya harta pribadi.
Mengabdikan seluruh hidupnya untuk gereja dan umatnya di Labuhanbatu, Sumatera Utara.
Dan sekarang dia harus menanggung beban Rp28 miliar yang raib bukan uangnya sendiri
tapi uang 1.900 jiwa umat yang dia jaga amanahnya.
bahkan dia bilang
ke teman dia yang suster juga
dia akan masuk penjara.
dia cerita
Setiap kali ketemu umat yang sederhana itu,
saya selalu katakan:
mari, masa depan anak-anakmu melalui menabung.
Tapi sekarang masa depan mereka itu hancur di tangan saya.
Kronologi yang perlu semua orang pahami:
Credit Union Paroki Aek Nabara koperasi simpan pinjam di bawah naungan gereja sudah berjalan 45 tahun tanpa masalah.
Umat menabung perak demi perak.
Untuk sekolah anak.
Untuk biaya sakit.
Untuk masa depan.
Total yang terkumpul dan ditempatkan di deposito: Rp28 miliar lebih dari 1.900 anggota.
Di 2019 Andi Hakim Febriansyah
Kepala Kas BNI Unit Aek Nabara
mendatangi pengurus CU.
Menawarkan produk bernama BNI Deposito Investment
dengan bunga 8% per tahun.
Lebih tinggi dari deposito biasa.
Pengurus percaya.
Karena siapa yang tidak percaya kepada kepala kas bank negara yang datang dengan seragam resmi, ID card BNI, dan pick-up service resmi yang sudah berjalan sejak 2015?
Tujuh tahun berjalan.
Bunga masuk rutin setiap bulan.
Tidak ada masalah.
Sampai Desember 2025 dan semuanya mulai runtuh:
CU mengajukan pencairan Rp10 miliar untuk pinjaman ke anggota.
Bertahap minta Rp2 miliar dulu.
Januari 2026 tidak cair.
Februari 2026 tidak cair.
5 Februari Suster Natalia panggil Andi.
Andi bilang besok.
Besok tidak cair.
Andi minta semua bilyet deposito untuk pembaruan. Suster menyerahkan semuanya karena percaya.
Sore hari Andi sudah di jalan ke Medan katanya cuti.
Lalu 23 Februari bukan Andi yang datang.
Tapi kepala kas baru.
Dengan kalimat yang mengubah segalanya:
Per hari ini saudara Andi Hakim Febriansyah bukan pegawai BNI lagi.
Dan produk yang ditawarkan itu bukan produk BNI.
Suster Natalia pingsan lima menit.
Yang lebih ngeri dari hilangnya uang itu:
Bilyet deposito yang dipegang Andi dibakar. Sengaja. Supaya tidak ada barang bukti.
Tapi Andi salah hitung.
Satu bilyet tersimpan di tangan pastor lain yang kebetulan tidak ada di tempat saat pengambilan.
Satu bilyet itu yang menjadi bukti bahwa semua ini nyata.
Andi sudah menyiapkan skenario dari jauh hari. Tanggal 23 Februari itu hari yang sama dia ambil semua bilyet dia sudah mengajukan pengunduran diri. Dan dua hari kemudian dia terbang ke luar negeri bersama istrinya lewat Bali ke Australia, lalu ke New Zealand.
Sambil cuti dia masih angkat telepon Suster Natalia. Masih bilang "aman, Suster."
Masih janjikan pencairan.
Setelah red notice diterbitkan oleh Interpol dan Australian Federal Police Andi kembali ke Indonesia 30 Maret 2026 dan ditangkap di Kualanamu.
Di dalam pemeriksaan dia mengakui semua perbuatannya.
Uangnya?
Dipakai untuk sport center, kafe, mini zoo, tanah, dan berbagai aset yang kini sedang dilacak dalam proses TPPU.
Dan sekarang masuk ke bagian yang paling mengkhawatirkan:
BNI melakukan verifikasi internal sendiri.
Tanpa transparansi.
Tanpa melibatkan korban dalam proses.
Hasilnya: BNI bersedia mengganti Rp7 miliar.
Dari Rp28 miliar lebih.
Dan pada 26 Maret 2026 tanpa persetujuan CU-PAN BNI mentransfer Rp7 miliar itu ke rekening korban secara sepihak.
Seolah dengan mentransfer itu kasus selesai.
Kuasa hukum CU-PAN dari Gani Djemat & Partners menolak keras.
Karena:
Berdasarkan prinsip Vicarious Liability perusahaan bertanggung jawab atas tindakan pegawai yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya.
Andi beroperasi dengan ID card BNI, jabatan BNI, fasilitas pick-up service BNI, dan atas nama BNI selama tujuh tahun.
Ini bukan tindakan pribadi yang kebetulan dilakukan oleh orang yang bekerja di BNI. Ini tindakan yang bisa terjadi karena dia adalah BNI di mata korban.
POJK Nomor 22 Tahun 2023 Pasal 10 ayat 1 juga menegaskan: pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan pegawainya.
Tidak ada klausul kecuali kalau pegawainya nakal.
Dan respons BNI yang paling menyakitkan menurut korban:
Enam kali mediasi.
Satu kali aksi damai.
Sepanjang itu tidak satu pun pejabat BNI dari kantor cabang atau wilayah yang mengucapkan kata "maaf" atau kami prihatin kepada korban.
Yang datang dari pihak BNI hanya satu permintaan berulang: Berikan kami bukti pendukung.
Padahal semua data transaksi ada di sistem BNI sendiri.
Semua perpindahan uang dari kas lancar ke rekening Andi tercatat di rekening koran BNI.
Bukan di tangan korban.
Baru Wakil Menteri BUMN yang mengundang korban dan itulah pertama kalinya ada pejabat yang mengucapkan kata permohonan maaf dan rasa prihatin.
Satu hal yang tidak bisa diabaikan:
Suster Natalia sekarang punya utang pribadi ke beberapa orang.
Karena ada anggota CU yang butuh uang untuk berobat yang tidak bisa dia biarkan meninggal di rumah sakit sementara dana CU tidak bisa diakses.
Dia yang tidak punya harta pribadi meminjam uang untuk membayar tagihan rumah sakit umatnya.
"Saya tidak bisa biarkan umat meninggal di rumah sakit, Pak."
BNI adalah bank BUMN.
Bank milik negara.
Diawasi oleh OJK.
Dijamin kepercayaannya oleh nama negara Indonesia.
Dan di bawah namanya selama tujuh tahun seorang kepala kas menjalankan skema penipuan yang menyedot uang 1.900 jiwa umat gereja yang menabung perak demi perak untuk masa depan anak-anak mereka.
BNI tidak bisa menyebut ini hanya masalah oknum lalu cuci tangan dengan transfer Rp7 miliar yang tidak transparan prosesnya.
Karena korban bukan menyimpan uang kepada Andi Hakim.
Korban menyimpan uang kepada BNI.
Dan BNI harus mengembalikannya penuh tanpa pengecualian.
Kalau tidak ini bukan hanya kasus kriminal biasa.
Ini adalah konfirmasi bahwa di negeri ini orang miskin yang menabung untuk masa depan anaknya bisa kehilangan segalanya karena sistem yang seharusnya melindungi mereka justru membiarkan hal ini terjadi selama tujuh tahun.
Inkonsistensi pernyataan Donald Trump terkait Selat Hormuz dalam beberapa saat belakangan ini.
- “Selat Hormuz harus dibuka.”
- “Kami meminta bantuan untuk memastikan Selat Hormuz tetap terbuka.”
- “Kami sebenarnya tidak membutuhkan Selat Hormuz tetap terbuka.”
- “Buka Selat Hormuz segera, atau konsekuensi serius akan terjadi.”
- “Kami akan menutup Selat Hormuz.”
Dunia sering bicara tentang perdamaian…
tapi peta ini menunjukkan cerita yang berbeda.
Sejak Perang Dunia II, berapa banyak negara yang sudah dibom oleh AS?
Berapa banyak rakyat sipil yang harus membayar harga sebuah perang?
Damai bukan hanya kata.
Damai adalah keadilan.
Ibu Connie Rakahudini Bakrie, menyurati Pak Presiden:
“Yth Pak Presiden Mohon maklum ini urgent matters, tolong dibaca selama di pesawat atau saat jalan2 di Perancis dan segera tlp Menhan dan Menlu. Terima kasih yaa...”
BESOK SIDANG DI MK MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR. GUGATAN NO 55 TERHADAP MBG DALAM UU APBN 2026.
Selasa, 14 April 2026.
Pukul 10.30 WIB.
MOHON DOANYA,
@penduduk_lokal_ jangan lupa kacamata item.
guys kalau mau kirim martabak dan kopi, bolehlah ke alamat MK. Satpamnya ramah-ramah kok.
Guys, Mahfud MD baru keluarkan kritik yang menurut gue salah satu yang paling tajam dan paling berbobot sejak pemerintahan Prabowo berjalan.
Bukan karena Mahfud asal ngomong.
Tapi karena dia menggunakan buku Prabowo sendiri sebagai standar penilaiannya.
Senjata yang dipakai Mahfud: buku Paradoks Indonesia:
Sebelum menjabat Prabowo menulis buku Paradoks Indonesia yang bahkan dibagikan ke setiap anggota kabinet.
Di dalamnya Prabowo menekankan tiga hal: strategi yang benar, manajemen pemerintahan yang baik, dan pemerintahan yang bersih.
Mahfud menggunakan standar yang Prabowo buat sendiri itu untuk menilai implementasinya sekarang.
"Itu standar yang beliau buat sendiri. Namun sekarang, demokrasi kita melemah. DPR hampir tidak pernah lagi mempersoalkan kebijakan Presiden secara kritis."
Tiga poin kritik utama Mahfud:
Satu melemahnya checks and balances.
DPR yang seharusnya jadi penyeimbang kekuasaan hampir tidak pernah mengkritisi kebijakan presiden secara substantif. Koalisi yang terlalu besar membuat fungsi pengawasan parlemen praktis tidak berjalan.
Dua autocratic legalism.
Mahfud menyoroti fenomena di mana hukum dibentuk hanya untuk melegitimasi kehendak penguasa tanpa partisipasi publik yang bermakna. Hukum dipakai sebagai alat bukan sebagai pagar.
Tiga penegakan hukum yang tebang pilih.
Ini bukan tuduhan baru tapi Mahfud menegaskannya dengan konteks yang lebih besar soal arah demokrasi Indonesia.
Soal desakan mundur yang mulai bermunculan:
Mahfud juga merespons soal sejumlah tokoh yang menyuarakan desakan agar Prabowo mundur.
Posisinya jelas: itu bukan makar. Itu bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat.
"Kritik yang muncul bukanlah upaya menggulingkan pemerintah. Ini adalah bagian dari demokrasi."
Dan ini penting karena ada kecenderungan untuk melabeli kritik keras sebagai destabilisasi atau makar. Mahfud secara eksplisit membantah framing itu.
Yang membuat kritik Mahfud berbeda:
Mahfud bukan oposisi ideologis yang dari awal menentang Prabowo. Dia mantan Menko Polhukam yang punya akses langsung ke dalam sistem.
Dan dia tidak menyerang dari luar dia menggunakan dokumen yang Prabowo buat sendiri, yang bahkan disebarkan ke seluruh kabinet, sebagai tolok ukurnya.
Ini bukan serangan personal. Ini audit berbasis janji tertulis.
"Objektivitas seorang pemimpin bisa dinilai dengan membandingkan janji tulis dan implementasi di lapangan."
Bertemu Paus → Paus wafat
Memimpin negosiasi Iran → Perundingan gagal
Terbang ke Hungaria untuk mendukung Orbán → Orbán kalah telak
Orang ini benar-benar punya “rekor” sendiri.
Guys, ada dokumen rahasia Amerika yang bocor dan isinya bikin gue geleng-geleng.
Amerika sedang mengupayakan akses penerbangan militer permanen melewati wilayah udara Indonesia.
Dan Prabowo disebut sudah menyetujuinya.
Kronologinya:
Februari 2026 Prabowo ke Washington untuk hadir di Board of Peace.
Dalam pertemuan bilateral dengan Trump menurut dokumen rahasia AS yang bocor ini Prabowo menyetujui proposal pemberian akses overflight blanket untuk pesawat militer Amerika melewati ruang udara Indonesia.
26 Februari Departemen Pertahanan AS mengirimkan dokumen resmi berjudul "Operationalizing U.S. Overflight" ke Kementerian Pertahanan Indonesia.
13 April hari ini Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dijadwalkan ke Washington untuk menandatangani perjanjian ini dengan Menhan AS Pete Hegseth.
Isi perjanjiannya:
Bukan sistem izin kasus per kasus.
Tapi sistem notifikasi sekali diaktifkan, pesawat militer Amerika bisa langsung melintas hanya dengan pemberitahuan.
Tidak perlu izin setiap kali.
Ada hotline langsung antara US Pacific Air Forces dan pusat operasi udara Indonesia.
Intinya:
Amerika bisa gerakkan pesawat militernya melewati Indonesia kapanpun dibutuhkan untuk operasi darurat, respons krisis, atau latihan militer bersama.
Kenapa ini masalah besar:
Indonesia selama ini dikenal sebagai negara non-blok.
Bebas aktif.
Tidak berpihak pada kekuatan militer manapun.
Perjanjian seperti ini kalau benar secara de facto menempatkan Indonesia dalam orbit militer Amerika. Bukan sebagai sekutu resmi.
Tapi dengan konsekuensi yang hampir sama.
Ruang udara Indonesia itu strategis luar biasa. Terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Jalur laut dan udara paling penting di kawasan. Kalau Amerika punya akses permanen di sana mereka bisa proyeksikan kekuatan militer ke seluruh Indo-Pasifik dengan jauh lebih mudah.
Dan China tahu itu.
Dan China pasti tidak akan diam.
Yang paling ironis:
Prabowo selama ini dikenal sebagai sosok yang paling keras soal kedaulatan.
Yang paling sering bicara soal tidak mau didikte asing. Yang menulis buku tentang betapa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri.
Kalau dokumen ini benar maka perjanjian ini adalah kontradiksi paling telanjang dari semua narasi itu.
Bukan hanya membuka pintu untuk asing. Tapi membuka pintu lebar-lebar.
Dengan sistem yang sekali diaktifkan Amerika bisa masuk kapanpun tanpa izin tambahan.
Sampai berita ini ditulis tidak ada konfirmasi resmi dari Washington maupun Jakarta.
The Sunday Guardian sudah menghubungi semua pihak terkait tapi belum dapat respons.
Kalau ini benar Indonesia baru saja membuat keputusan geopolitik terbesar dalam beberapa dekade.
Tanpa debat publik.
Tanpa persetujuan DPR.
Tanpa transparansi apapun.
Dan yang menandatanganinya adalah orang yang selama ini paling keras berteriak soal kedaulatan.
Antek antek asing
Heyyy antekk antekk asenkkk... tapi para pemangku kebijakan pasti paham lah dampak langsung dan tidak langsung dari "memberikan kebebasan terbatas" pada aset udara militer Amerika Serikat untuk berlalu-lalang di ruang udara Indonesia... Pasti paham kan? Kan? Apa ya tawarannya...
Canadian. British. Australian. Polish. Indonesian. American. Finnish. And more. They came from around the world to protect children.
The IDF killed them all.