Saya tahu lautan itu indah. Ikannya warna-warni, terumbukarangnya beragam. Tapi saya tahu diri, saya ikan air tawar yang kalau hidup di laut bisa mati. Jadi cukuplah saya hidup di empang kecil saja.
Guys, Rocky Gerung baru ngomong sesuatu soal Purbaya di depan ribuan mahasiswa ITB dan kalimatnya menurut gue paling telak dan paling jujur yang pernah diucapkan soal posisi Menteri Keuangan kita.
Bukan dari ekonom.
Bukan dari analis.
Dari filsuf.
Dan justru itu yang bikin kalimatnya paling menancap.
Kalimatnya sederhana.
Tapi sangat keras:
"Pak Purbaya itu dia cuma kasir.
Mana ada kasir menghasilkan growth."
Selesai. Tiga kalimat.
Tapi gue mau bedah ini lebih dalam karena ini jauh lebih penting dari yang kelihatan di permukaan.
Apa maksud Rocky dan kenapa ini sangat relevan:
Rocky tidak sedang menghina Purbaya sebagai manusia.
Dia sedang mengoreksi sesuatu yang fundamental soal bagaimana kita memahami ekonomi dan bagaimana pemerintah sedang menyesatkan rakyat dengan narasi yang salah.
Menteri Keuangan adalah penjaga kas negara.
Dia yang mengatur anggaran masuk dan keluar.
Dia yang memastikan utang tidak meledak.
Dia yang menjaga fiskal tetap sehat.
Tapi dia bukan yang menciptakan pertumbuhan. Pertumbuhan lahir dari kementerian teknis yang produktif perindustrian, perdagangan, kelautan, perikanan.
Pertumbuhan lahir dari pabrik yang berproduksi, dari nelayan yang bisa melaut, dari petani yang bisa menjual hasil panennya dengan harga yang adil.
Tapi yang terjadi sekarang adalah semua orang dari Prabowo sampai media membebankan ekspektasi pertumbuhan 6% kepada seorang kasir.
Dan ketika kasir tidak bisa menghasilkan pertumbuhan padahal memang bukan tugasnya untuk melakukan itu dia disalahkan.
Rakyat kecewa.
Presiden tidak puas.
Market tidak percaya.
Padahal pertanyaan yang sebenarnya harus diajukan adalah:
Di mana kementerian teknis yang seharusnya menghasilkan pertumbuhan itu?
Kementerian Perindustrian yang seharusnya menumbuhkan manufaktur tapi kontribusi manufaktur terhadap GDP kita turun dari 30% menjadi 18%.
Deindustrialisasi terjadi diam-diam selama bertahun-tahun.
Kementerian Perdagangan yang seharusnya membuka pasar tapi investor asing semakin ragu masuk karena kepastian hukum yang berubah-ubah.
Regulasi EV yang tiba-tiba mau dikenakan pajak setelah sebelumnya bebas pajak.
Komisi ojek online yang dipaksa turun ke 8% sehingga platform bleeding.
Kementerian Kelautan dan Perikanan yang potensinya luar biasa tapi realisasinya masih jauh dari optimal.
Itu yang seharusnya ditagih.
Bukan Purbaya yang memang tugasnya jaga kas bukan cetak pertumbuhan.
Dan ini yang paling miris:
Purbaya sudah berulang kali bilang "fundamental kita kuat, rupiah kita undervalued, kita sedang ekspansi."
Tapi dolar tetap ngacir ke Rp17.600.
IHSG tetap ambruk.
Market tidak percaya.
Rating agency downgrade outlook kita dari stable ke negatif.
Rocky bilang Purbaya "disiksa oleh keinginan rakyat untuk melihat pertumbuhan" dan itu sangat tepat. Orang yang salah jabatan dipaksa menanggung beban yang bukan tugasnya.
Dan ketika hasilnya tidak sesuai ekspektasi dia yang jadi kambing hitam dari masalah yang sebenarnya ada di tempat lain.
Dan sambungkan ini dengan apa yang Prabowo bilang hari yang sama:
"Kalau tidak beres, copot. Sederhana."
Pertanyaannya sangat sederhana:
Kalau Purbaya yang salah kenapa kementerian teknis yang tidak menghasilkan pertumbuhan tidak dicopot?
Kalau Purbaya yang tidak kompeten kenapa orang-orang di sektor riil yang seharusnya menggerakkan ekonomi tidak ditagih?
Atau jangan-jangan lebih mudah menyalahkan kasir daripada mengakui bahwa masalahnya ada di arsitektur kebijakan yang lebih besar?
Dan Rocky kasih satu poin lagi yang sangat penting:
"Tradisi berpikir di universitas begitu masuk dalam birokrasi berubah menjadi hierarki.
Tidak mungkin ada inovasi dari dalam birokrasi."
Ini menjelaskan segalanya.
Kenapa orang pintar yang masuk ke pemerintahan akhirnya diam.
Kenapa yang berani justru dihukum.
Kenapa Nadiem yang mencoba inovasi berakhir dengan tuntutan 27 tahun.
Kenapa yang pandai menunduk justru yang bertahan dan dipuji.
Birokrasi tidak mendesain dirinya untuk menghasilkan pertumbuhan.
Birokrasi mendesain dirinya untuk mempertahankan hierarki.
Dan selama itu yang terjadi pertumbuhan 6% hanya akan menjadi angka di slide presentasi bukan kenyataan yang dirasakan rakyat di dompet mereka.
Rocky Gerung benar.
Purbaya bukan masalahnya.
Purbaya adalah kasir yang dipaksa berperan sebagai mesin pertumbuhan sementara mesin pertumbuhan yang sesungguhnya tidak berjalan dengan benar.
Tapi yang lebih besar dari soal Purbaya adalah ini:
kita sedang hidup dalam sistem yang menghukum keberanian, memproteksi loyalitas,
dan membebankan ekspektasi kepada orang yang salah jabatan sementara yang seharusnya bertanggung jawab terlindungi oleh hierarki yang tidak bisa diganggu gugat.
Dan selama sistem itu tidak berubah mau ganti Purbaya dengan siapapun, mau klaim pertumbuhan berapa persen pun dolar akan tetap ngacir.
Market akan tetap tidak percaya.
Dan rakyat akan tetap merasakan hidupnya makin sempit.
Guys, ada nama yang menurut gue perlu dibahas lebih serius dari yang selama ini dibahas media.
Letkol Teddy Indra Wijaya.
Sekretaris Kabinet.
Bukan menteri.
Bukan jenderal bintang empat.
Tapi dalam konteks kebebasan pers dan kontrol informasi di pemerintahan Prabowo dia adalah satu nama yang paling banyak disebut oleh para jurnalis yang berbicara di balik anonimitas.
Apa yang terjadi di bencana Sumatra
dan di mana Teddy masuk:
Akhir November 2025.
Banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
BMKG sudah memberikan peringatan
delapan hari sebelumnya.
Tidak ada rapat darurat.
Tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat.
Saat bencana meluas Prabowo tetap menjalani agenda seperti biasa.
Rapat soal koperasi.
Ketemu Menteri Kelautan.
Menerima Ratu Belanda.
Baru di tanggal 27 November setelah 72 orang meninggal dan 54 orang hilang rapat penanganan bencana digelar.
Dan per Januari 2026, korban tercatat 1.199 orang meninggal dan 114 orang hilang.
Di tengah semua itu ada wartawan bernama Rina yang dikirim liputan ke Aceh.
Lebih dari tiga minggu di lapangan.
Dia melihat beras menumpuk di posko tapi tidak disalurkan.
Seorang pria yang istrinya harus diamputasi tapi tidak bisa karena tidak ada alat.
Orang-orang yang mengaku sudah siap bunuh diri karena tidak kuat lagi.
Rina melakukan siaran langsung.
Dia tumpahkan semua yang dia lihat.
Dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet
menonton siaran itu dari Jakarta.
Lalu Teddy menghubungi pemilik media tempat Rina bekerja. Mengamuk.
Dan meminta pemimpin redaksi media itu diganti.
Bukan insiden tunggal ini pola:
Wartawan lain bernama Indira yang dikirim ke Padang mengalami hal serupa.
Setelah dia melapor bahwa bantuan belum datang dan pemerintah belum terlihat atasannya langsung menelepon.
"Next, jangan sebut kalau belum ada bantuan masuk, ya."
"Tapi memang belum ada bantuan.
Faktanya begitu."
"Cerita soal dampaknya aja.
Tapi jangan kasih tahu kalau bantuan belum masuk."
Indira akhirnya siaran langsung di depan sebuah ekskavator yang membersihkan sisa longsor bukan karena ada kemajuan nyata, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa terlihat seperti "pemerintah bekerja."
"Maksa banget," kata Indira.
Teddy dan pola Orde Baru yang sangat familiar:
Project Multatuli yang menginvestigasi ini menarik perbandingan yang sangat tepat dan sangat tidak nyaman.
Di era Orde Baru tidak ada larangan tertulis soal apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan.
Yang ada adalah telepon.
Pejabat atau perwira militer tertentu menelepon petinggi redaksi untuk memberi arahan, teguran, atau larangan atas isu tertentu.
Tidak perlu SK.
Tidak perlu aturan resmi.
Cukup satu telepon dari orang yang tepat dan seluruh redaksi paham apa yang harus dilakukan.
Apa yang dilakukan Teddy?
Persis sama.
Menelepon pemilik media.
Mengamuk.
Meminta pemred diganti.
Tanpa surat resmi.
Tanpa proses hukum.
Cukup satu telepon.
Yang paling ironis Teddy adalah simbol harapan yang berubah menjadi simbol yang lain:
Banyak yang dulu berharap besar pada sosok militer muda yang masuk lingkaran dalam Prabowo.
Ada harapan bahwa generasi baru perwira akan membawa cara kerja yang berbeda.
Lebih profesional.
Lebih terukur.
Yang kita saksikan sekarang adalah seseorang yang menggunakan posisinya sebagai Sekretaris Kabinet posisi administratif,
bukan posisi keamanan untuk mengontrol arus informasi tentang kegagalan pemerintah dalam menangani bencana.
Bukan mengontrol berita palsu.
Bukan melawan disinformasi.
Tapi meminta media tidak memberitakan bahwa bantuan bencana belum datang saat bantuan memang belum datang.
Dan Teddy tidak merespons pertanyaan dari Project Multatuli:
Pertanyaan dikirim ke nomor pribadinya dan ke email resmi humas Setkab.
Tidak ada respons sampai artikel diterbitkan.
Tidak ada klarifikasi.
Tidak ada bantahan.
Hanya diam.
Ketika seorang Sekretaris Kabinet bisa menelepon pemilik media dan meminta pemimpin redaksi diganti hanya karena wartawannya melapor bahwa bantuan bencana belum datang itu bukan soal satu orang yang arogan.
Itu adalah sistem yang memang dirancang untuk memastikan bahwa rakyat hanya mendengar apa yang penguasa mau mereka dengar.
Dan sistem seperti itu pernah kita kenal.
Namanya Orde Baru.
Dan kita butuh 32 tahun untuk keluar dari sana.
⚠️ Disclaimer: Berdasarkan investigasi Project Multatuli dalam serial Dead Press Society. Semua nama wartawan disamarkan untuk melindungi sumber. Teddy Indra Wijaya tidak merespons pertanyaan yang diajukan sampai artikel diterbitkan.
Alim jd tokoh special yg memberikan rasa berbeda, seperti dr semua konflik yang dibangun sang maestro. Alim jadi tempat penonton beristirahat untuk sejenak tertawa lewat tingkah menggemaskannya. Jg kagum dengan kehebatannya.
Terasa sekali Baim Wong membuat karya ini dg hati.
Di bawa ke konflik yang diperankan maestro Reza Rahadian & Christin Hakim yang hanya lewat gestur & tatapan mata saja sudah membuat berkaca-kaca.
Selalu menarik bercerita dengan @andris_samb membahas perjalanan masa remaja sampai tumbuh dewasa. Dua dekade sudah, tak terasa.
Agenda rutin sederhana, sekedar bercerita tanpa dunia maya. Membahas apa saja yang kita suka. Sehat selalu dan semoga tuhan selalu melindungimu.
Hari ini aku mengingat sebuah pelajaran yang aku dapatkan di jalanan pantai utara Jawa.
Menjadi laki-laki bukan hanya soal memanjakan ego / kebahagiaan sendiri, tapi menjadi laki-laki kadang harus mengorbankan ego / kebahagian sendiri untuk sebuah bakti.