ninitny

[Wolf @WolfprwX]

Monkey saves baby rabbit & its mother.

[vi🍒 @bakuldimsum_]

Mau ngingetin lagi. Bodo amat gue ingetin terus.

[Dosen Kesayanganmu @direktoridosen]

TERIMAKASIH BEM UI, DAN SEMUA MAHASISWA YANG TURUN AKSI HARI INI

KALIAN HEBAT.

[Dimar @dimarsasongko98]

Habiburokhman kemarin marah2 ke Dino Patti Djalal karena berani kritik pemerintah.

Katanya kritik Dino "membabi buta, tidak berbasis info akurat, kurang etis."

Oke, gue inget baik-baik itu.

Tapi November 2025, waktu KUHAP disahkan di tengah demo mahasiswa kehujanan di depan DPR, Habiburokhman bilang di konpers: "99 persen isi KUHAP baru ini adalah aspirasi dari masyarakat sipil."

Klaim yang pede banget. Masalahnya, masyarakat sipil yang namanya dia sebut-sebut itu langsung laporin dia ke Mahkamah Kehormatan DPR karena nama mereka dicatut.

YLBHI, LBH Jakarta, ICW, AJI , semua bilang ini "meaningful manipulation."

[Anies Rasyid Baswedan @aniesbaswedan]

Tidak banyak yg tahu fakta ini... Berapa lama Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, menjabat sebagai Menteri Pendidikan (saat itu Menteri Pengadjaran)?

[Anies Rasyid Baswedan @aniesbaswedan]

Memanjatkan rasa syukur tak terhingga ketika menyaksikan Tia naik ke atas panggung wisuda di Harvard, menerima ijazah sambil menggendong Ibrahim, lalu Ali berdiri menyambut di samping panggung.

Setahun lalu, kami melepas Tia dan Ali berangkat dengan bayi yang baru berusia satu bulan. Tentu, ada rasa khawatir yang manusiawi. Mereka menjadi orangtua baru di negeri asing saja sudah merupakan tantangan besar, apalagi ketika dijalani beriringan dengan studi master di universitas dengan tuntutan akademik yang sangat tinggi seperti kampus ini.

Alhamdulillah, masa penuh perjuangan itu tuntas mereka lalui. Ijazah Master of Education dari Harvard Graduate School of Education yang diterima hari ini adalah simbol pencapaian akademik, yang di baliknya ada harga kesabaran, kerja sama, dan keteguhan yang mereka bertiga harus bayar sebagai keluarga muda.

Terima kasih kepada semua yang telah mendoakan dan memberikan dukungan selama mereka menjalani babak kehidupan di Cambridge, Massachusetts, ini.

Semoga pengalaman ini menjadi bekal berharga dalam perjalanan hidup mereka ke depan, serta ilmu yang didapat bisa menjadi bekal kontribusi Tia dan Ali bagi bangsa dan bagi lingkungan di sekitar mereka. Aamiin yra.

[Prabowo Subianto @prabowo]

14. Anggaran perjalanan dinas: Rp. 20 T per tahun. Ini pemborosan. Harus dicoret. Jika saya presiden, tidak boleh pejabat RI plesiran ke LN.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada pernyataan dari dalam kabinet sendiri yang menurut gue paling jujur dan paling menampar yang pernah keluar dari mulut seorang menteri di era Prabowo.

AHY — Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyentil rekan-rekannya sendiri di kabinet.

Bukan dari oposisi.
Bukan dari pengamat.
Bukan dari ekonom kritis.
Tapi dari orang yang duduk di dalam kabinet itu sendiri.

Dan apa yang dia bilang menurut gue adalah pengakuan paling jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pemerintahan Prabowo saat ini.

Dan ini pernyataannya langsung, tanpa filter:

"Sekarang terlalu sering, termasuk di birokrasi antarkementerian dan lembaga itu seperti ada sekat-sekat, seperti ada barriers, ego.

Paling sering itu ego.
Enggak ada yang salah, tapi 'pokoknya gue dulu.
Gue lebih penting.
Gue harus lebih banyak anggarannya.'
Padahal tujuannya sama."

Seorang Menko yang tugasnya mengkoordinasikan kementerian-kementerian teknis di bawahnya secara terbuka mengakui bahwa kementerian-kementerian itu tidak bisa bekerja sama.
Berebut anggaran. Merasa paling penting.
Tidak saling bicara.

Di forum publik.
Dengan nama jabatannya yang resmi.

Dan ini yang paling penting untuk dipahami:
Indonesia punya 108 menteri dan wakil menteri. Kabinet terbesar dalam sejarah Indonesia.

Lebih besar dari kabinet Amerika yang hanya punya 16 menteri untuk negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

Dan dengan 108 menteri itu kolaborasi antar kementerian masih belum terlihat.
Kata siapa?
Kata salah satu menterinya sendiri.

Pertanyaannya sangat sederhana:
kalau dengan 108 orang yang dibayar dari APBN koordinasinya masih seperti ini untuk apa ada 108 orang?

Dan ini yang paling konkret dari apa yang AHY bilang:
Dia menyebut contoh yang sangat nyata:
bandara yang dibangun tanpa jalan yang menghubungkannya.

Dua kementerian.
Satu bangun bandara.
Satu lagi harusnya bangun jalan penghubung.

Tapi karena tidak ada komunikasi bandara jadi. Jalannya tidak.
Bandaranya sepi.
Uang negara habis.
Tidak ada yang bertanggung jawab.

Dan ini bukan kasus satu dua.
AHY bilang ini adalah pola yang terjadi berulang-ulang di masa lalu dan dia khawatir masih terjadi sekarang.

Bandara Kertajati yang pernah viral karena sepi meski sudah dibangun dengan biaya triliunan adalah contoh paling terkenal dari pola ini.

Dibangun megah.
Tapi konektivitas jalan dan moda transportasi publiknya tidak siap.
Hasilnya: penumpang tidak datang. Negara rugi.

Dan ini yang paling ironis dari seluruh situasi ini:
Di saat yang bersamaan pemerintah sedang menjalankan program-program besar yang semuanya membutuhkan koordinasi lintas kementerian yang sangat ketat:

MBG melibatkan Badan Gizi Nasional, Kemenkes, Kemendikbud, Kemensos, dan ratusan SPPG di seluruh Indonesia. Kopdes Merah Putih melibatkan Kemenkop, Kemendes, Kemenkeu, dan pemerintah daerah.

Danantara mengelola aset dari ratusan BUMN yang diawasi berbagai kementerian.
Ekspor satu pintu melibatkan Kemendag, Kemenkeu, Bea Cukai, dan seluruh eksportir besar.

Dan semua program besar ini dijalankan oleh sistem yang menurut Menko-nya sendiri masih penuh sekat, penuh ego, dan belum bisa berkolaborasi.

Itu bukan resep untuk berhasil.
Itu resep untuk kebocoran di setiap lapisan.

Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi:
Prabowo baru saja pidato di DPR tentang reformasi besar-besaran.
Tentang memberantas under invoicing.
Tentang ekspor satu pintu.
Tentang Danantara yang akan mengelola kekayaan negara secara efisien.

Tapi Menko-nya sendiri orang yang duduk di ring kedua kekuasaan secara terbuka mengakui bahwa antar kementerian saja belum bisa berkoordinasi dengan baik.

Bagaimana program sebesar Danantara bisa dieksekusi dengan baik kalau kementerian-kementerian yang seharusnya mendukungnya masih sibuk berebut anggaran dan merasa paling penting?

Bagaimana ekspor satu pintu bisa berjalan lancar kalau Kemendag, Kemenkeu, dan Bea Cukai belum bicara satu bahasa?

Bagaimana MBG bisa sampai ke yang membutuhkan kalau koordinasi antara BGN, Kemenkes, dan Kemendikbud masih penuh sekat?

Dan ini yang paling relevan dengan konteks lebih besar:

Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet menjadi gatekeeper tunggal yang mengatur siapa yang bisa dan tidak bisa bertemu Presiden.

Menteri-menteri melapor ke Teddy, bukan ke Menko. Dan antar kementerian sendiri tidak saling bicara.

Ini adalah sistem yang secara struktural hampir tidak mungkin menghasilkan koordinasi yang efektif.

Kalau semua jalur koordinasi harus lewat satu orang dan di level horizontal antar kementerian masih penuh ego dan sekat maka yang terjadi adalah persis yang AHY gambarkan.

Bukan pemerintahan yang bergerak sebagai satu kesatuan.
Tapi 108 kerajaan kecil yang masing-masing berjuang untuk anggaran dan pengakuan — dan sesekali bertabrakan satu sama lain di lapangan.

Dan ini yang paling penting untuk digarisbawahi:
AHY adalah bagian dari kabinet ini.
Dia bukan oposisi.
Dia adalah Menko yang tugasnya persis mengkoordinasikan kementerian-kementerian teknis agar tidak terjadi ego sektoral seperti yang dia keluhkan.

Artinya:
AHY secara tidak langsung juga mengakui bahwa dirinya sendiri belum berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna.

Dan itu paradoksnya adalah bentuk kejujuran yang langka dari seorang pejabat Indonesia.
Tapi kejujuran tanpa perubahan hanya akan menjadi catatan sejarah yang diabaikan.

[kale @kalistohenituse]

Pak anies menang pilkada tapi dapet cap politik identitas sampe sekarang.

Padahal yg maju paling depan nuntut Ahok juga prabowo wkwk

sini gw jelasin satu satu:

1. Sejak 2012 ahok udah sering singgung masalah politik identitas (anies masih rektor), puncaknya ya pas penistaan agama 'al maidah'

2. Yang menunggangi demo, prabowo sama jokowi

3. Yang ikut laporin itu habiburrahman dari gerindra.

4. Yang memberatkan di persidangan, kesaksian dari ma'ruf amin yg kemudian diangkat jadi wapres (politik identitas??)

5. Cuma karna Anies lawannya dan menang, celakanya dia yg harus menanggung semua tuduh2an itu sampe sekarang wkwkwk

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, Raymond Chin baru curhat
tentang keresahan dia dengna pemeritah sekarang
Dan isi curhatnya menurut gue adalah paling berani yang pernah diucapkan oleh seorang content creator bisnis besar Indonesia tentang kondisi negara kita sekarang.

Judulnya: "Gw Muak Dengan Komunikasi Pemerintah Sekarang."

Dan dia bukan oposisi.
Bukan aktivis.
Bukan pengamat politik.
Dia adalah orang yang selama ini fokus ngajarin anak muda Indonesia soal bisnis dan AI.

Tapi ada satu titik di mana diam tidak lagi bisa dipertahankan.

Dan ini yang Raymond katakan langsung, tanpa filter:

"Harusnya dari jajaran pemerintah sadar bahwa praktik ini bukan lagi borderline menyesatkan.
Ini sudah manipulasi narasi. Cherry picking."

The Economist nulis Indonesia lagi di rute yang sangat berbahaya.
Dan respons pemerintah:
Majalah bego. Enggak sepintar gua.

Instansi pemerintah bilang ke reporter:
'Anda tidak mengerti ekonomi. Anda bodoh.

Belajar lagi.
Logikanya di mana?
Kalau tim Anda kuat jelaskan duluan.
Ternyata enggak kuat-kuat amat

Dan ini yang paling menohok dari seluruh videonya
Raymond menyebut dua kemungkinan yang sama-sama mengerikan.

Kemungkinan pertama yang terbaik:
Pemerintah tahu ada masalah besar.
Tapi sengaja komunikasi bahwa semua baik-baik saja untuk menenangkan warga.
Di balik layar mereka sedang kerja keras mencari solusi.

Kemungkinan kedua yang terburuk:
Pemerintah bilang tidak ada masalah dan mereka benar-benar percaya tidak ada masalah.
Tidak ada yang fokus memikirkan solusi karena mereka yakin tidak ada yang perlu diselesaikan.

"Itu menurut gua kebodohan paling fatal yang bisa dilakukan oleh instansi Republik Indonesia."

Dan dari semua pernyataan pejabat yang sudah kita lihat selama ini Purbaya bilang fundamental kuat, Perry mengganti definisi stabilitas, Prabowo bilang orang desa tidak pakai dolar pertanyaan Raymond sangat relevan:

Mereka pura-pura tidak tahu atau memang tidak tahu?

Dua-duanya berbahaya.
Tapi yang kedua jauh lebih mengerikan.

Dan ini soal narasi rupiah melemah yang katanya bagus:

Ada yang bilang:
rupiah melemah itu bagus karena ekspor kita jadi lebih kompetitif.
Devisa masuk lebih banyak.

Raymond langsung potong:
Justru ekspor kita melambat growth-nya dan impor naik.
Angka dari mana bilang pelemahan rupiah itu bagus?

70% bahan baku produk jadi sehari-hari di Indonesia adalah impor.
Artinya: rupiah melemah bahan baku impor makin mahal biaya produksi naik harga barang naik daya beli rakyat turun.

Dan narasi yang bilang rupiah melemah itu bagus adalah narasi yang hanya masuk akal kalau kita tidak melihat data ekspor yang sebenarnya.
Alias: cherry picking.

Dan ini yang paling menyakitkan dari seluruh situasi:

Raymond menunjukkan video Perdana Menteri Singapura yang sedang viral:
"I cannot promise that there will be no disruption.
We may not be able to protect every job.
But we will protect every worker."

Singapura yang katanya lebih otoriter dari Indonesia bisa lebih jujur dari kita.
Bisa bilang ada masalah.
Bisa bilang ada yang perlu diperbaiki.
Bisa bilang tidak semua akan aman.

Dan itu justru yang membangun kepercayaan.
Bukan karena Singapura sempurna.
Tapi karena pemimpinnya tidak berpura-pura sempurna.

Sementara Indonesia yang mengklaim dirinya demokratis justru merespons kritik media internasional dengan menghina kecerdasan reporternya.

Dan ini yang paling fundamental dari seluruh video Raymond:

"Kalau ekonomi melambat, kalau rakyat lagi susah ya udah so be it.
Memang lagi susah.

Tapi kalau itu ditambah dengan komunikasi yang ugal-ugalan, instansi yang merendahkan rakyat dan menyalahkan cara berpikir kritis di situ baru menurut gua negara ini sudah dung."

"Siapa yang mau tinggal di Indonesia?
Siapa yang mau berkarya di Indonesia?
Siapa yang mau masuk ke pemerintahan?

Ujung-ujungnya bukan yang pintar lagi tapi yang sekedar mau mengeruk dari sistem yang sudah rusak."

Ini bukan ancaman
Ini adalah pernyataan tentang bagaimana brain drain terjadi.
Orang-orang terbaik Indonesia pergi bukan karena tidak cinta negara tapi karena sistem yang tidak menghargai kejujuran dan pemikiran kritis tidak punya ruang untuk mereka.

Dan yang tersisa:
mereka yang mau masuk bukan untuk memperbaiki tapi untuk mengambil bagian dari yang sudah rusak.

Dan ini yang paling relevan dengan semua yang sudah kita bahas:

Mahfud MD:
Proses bubarnya negara berjalan di atas distrust lalu disobedience lalu disintegrasi.

Dr. Tirta:
Kebodohan struktural.
Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin warga yang pintar.

Ahok:
Yang paling dikhawatirkan oknum pejabat jangan ada yang punya ide nolong rakyat.
Karena kalau ada ide ini rakyat akan tanya: kenapa dia bisa, lu enggak bisa?

Dan Raymond Chin 3,4 juta subscriber, fokus pada bisnis dan AI terpaksa bikin video tentang komunikasi pemerintah.
Bukan karena dia mau jadi oposisi.
Tapi karena ada titik di mana diam sudah menjadi bagian dari masalah.

"Ada satu titik tertentu di mana kata-kata yang harusnya menenangkan itu jadi manipulatif dan menyesatkan.
Itu tidak boleh.

Rupiah di Rp17.700.
IHSG di level terendah sejak COVID.
Investor kabur.
Ekspor melambat.
Impor naik.
Daya beli turun.

Dan respons resmi:
ekonomi sehat,
fundamental kuat,
orang desa tidak pakai dolar,
The Economist bego,
yang mengkritik tidak mengerti ekonomi.

Di satu sisi ada rakyat yang setiap hari membuka dompet dan merasakan semua angka itu.
Di sisi lain ada pejabat yang setiap hari membuka podium dan mengatakan semua baik-baik saja.

Jarak antara dua realita itu semakin hari semakin lebar.
Dan semakin lebar jarak itu semakin dalam lubang yang sedang digali.

Bukan karena masalahnya tidak bisa diselesaikan. Tapi karena yang seharusnya menyelesaikan masalah sibuk meyakinkan semua orang bahwa tidak ada masalah.

[Sukamoto Journey @SukamotoJourney]

Hari ini beredar rilis KNKT yg menyebutkan benar adanya kalau sinyal di stasiun BEKASI menyala HIJAU saat KA Argo Anggrek melintas. dan sudah dibuktikan lewat simulasi.

Gw bisa bilang ini adalah penyebab utama kecelakaan, dan ada 1 pihak yg harus bertanggung jawab.

(1/~)

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili.

Di tengah rupiah Rp17.700.
Di tengah badai PHK yang mengintai.
Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan.
Di tengah anggaran pendidikan
yang dipotong 44% untuk MBG.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan:
Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa.

Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu:
Seribu Layar Bioskop Di desa.

Dari APBN.
Dari uang pajak rakyat.
Di 2027.

Dan ini yang paling menggelikan:

Alasannya mulia.
Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah.
Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal.
Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa.

Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu:

Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa?

Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung:
88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1.
IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia.
Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara.

50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis.

Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan.
Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak.

Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang.

Tapi DPR punya solusi:
Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak.

Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada.

Bukan perpustakaan desa.
Bukan laboratorium sains.
Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur.

Tapi bioskop.

Dan ini logika yang paling sederhana:

Dr. Tirta sudah bilang:

rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten.
Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya.

Ahok sudah bilang:

kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas.

Mahfud MD sudah bilang:

demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar.
Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya.

Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop.

Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur.
Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya.

Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya.

Dan ini yang paling menohok:
Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan

Tidak butuh bioskop.
Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78.

Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing.

Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian.

Karena bioskop tidak mengubah nasib.
Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah.

Dan angkanya bicara sendiri:
1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN.

Uang yang sama bisa dipakai untuk:
menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai.

Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu.

Tapi yang diusulkan adalah bioskop.

DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat.

Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop.
Rakyat yang pintar akan tanya:

kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa?

Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema?

Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional?

Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita hari ini yang menurut gue paling mengungkapkan sekaligus paling memalukan dalam sejarah ekonomi Indonesia.

Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan membawa laporan 10 perusahaan yang melakukan under invoicing ke makan siang bersama Prabowo.

CPO. Batu bara.
Manipulasi data ekspor.
Perusahaan melaporkan harga ekspor jauh di bawah harga riil dengan cara membuat perusahaan di luar negeri dan menjual ke sana dengan harga murah, lalu di luar negeri dijual dengan harga sesungguhnya.

Hasilnya:
pendapatan di Indonesia terlihat kecil.
Pajak dan royalti yang dibayar ke negara kecil.
Tapi keuntungan riil masuk ke rekening di luar negeri.

Dan ini berlangsung selama 34 tahun.
Dari 1991 sampai 2024.
Kerugian negara: Rp15.400 triliun.

Dan ini pertanyaan yang tidak bisa diabaikan:

Selama 34 tahun di mana Bea Cukai?
Di mana Direktorat Jenderal Pajak?
Di mana KPK?
Di mana semua lembaga yang dibayar dari pajak rakyat untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi?

Prabowo bilang ini adalah data dari PBB.
Artinya data ini bukan baru kemarin ada.
Data ini sudah diketahui secara internasional.
PBB sudah mencatatnya.
Dunia sudah tahu.

Tapi selama 34 tahun tidak ada yang bertindak di dalam negeri.

Dan ini yang paling menohok:

Purbaya bilang dia punya data 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing.
Dia bawa laporannya ke makan siang dengan presiden.

Tapi dia tidak mau mengungkap nama perusahaannya.

"Kalau ditanya saya akan jawab tapi kalau enggak ditanya tidak."

Perusahaan yang sudah merugikan negara Rp15.400 triliun namanya tidak boleh disebutkan ke publik.

Rakyat yang membayar pajak. Rakyat yang kehilangan Rp15.400 triliun potensi penerimaan negara selama 34 tahun.

Rakyat yang anggaran pendidikannya dipotong.
Rakyat yang subsidi BBM-nya terus dikurangi.
Rakyat yang guru-gurunya digaji Rp1,5 juta per bulan.
Rakyat itu tidak berhak tahu siapa yang mencuri uang mereka.

Dan ini yang perlu dipahami soal Bea Cukai:
Kasus ini tidak muncul dari kerja keras pemerintah yang tiba-tiba menemukan under invoicing setelah 34 tahun.
Ini muncul setelah tertangkapnya sejumlah petugas Bea Cukai.

Ketika petugas yang selama ini menjadi kunci karena mereka yang menandatangani dan memvalidasi data ekspor mulai tertangkap, barulah praktik ini mulai terungkap.

Artinya: Bea Cukai bukan tidak tahu. Bea Cukai adalah bagian dari sistemnya.

Pejabat yang seharusnya mencegah manipulasi data ekspor adalah pejabat yang selama ini membiarkan atau bahkan memfasilitasinya.
Dan ketika mereka tertangkap barulah semua ini keluar ke permukaan.

Dan ini angka yang harus benar-benar dipahami:

Rp15.400 triliun selama 34 tahun.
Anggaran pendidikan Indonesia per tahun:
Rp700 triliun.
Uang yang dicuri dari negara melalui under invoicing bisa membiayai pendidikan Indonesia selama 22 tahun tanpa perlu memungut pajak sepeser pun dari rakyat.

MBG yang diklaim untuk rakyat menghabiskan Rp335 triliun per tahun.
Uang yang dicuri melalui under invoicing bisa membiayai MBG selama 46 tahun.

Rp15.400 triliun.
Hilang.
Selama 34 tahun.
Dan tidak ada satu pun orang yang masuk penjara karenanya.

Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi ini:

Prabowo sekarang membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia badan baru yang akan menjadi satu-satunya eksportir komoditas strategis. Batu bara. CPO. Ferroalloy.

Alasannya: untuk menghentikan under invoicing.

Tapi pertanyaannya sangat sederhana:
kalau Bea Cukai yang selama ini menjadi kunci pintu ekspor sudah bisa disuap apa yang memastikan Danantara tidak bisa disuap juga?

Kalau 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing tidak bisa disebutkan namanya ke publik apa jaminan bahwa perusahaan yang sama tidak akan bekerja sama dengan badan ekspor baru ini?

Kalau selama 34 tahun tidak ada yang dihukum — mengapa sekarang akan berbeda?

Dan ini yang Ahok pernah bilang tentang Pertamina dan sangat relevan sekarang:

"Dalam satu jabatan di militer hanya boleh dua kali kepangkatan." Bukan soal militer tapi soal sistem.

Sistem yang benar bukan yang mengandalkan kejujuran satu orang. Sistem yang benar adalah yang membuat ketidakjujuran sangat sulit dan sangat mahal untuk dilakukan.

Pertamina di bawah Ahok efisien bukan karena semua orang tiba-tiba jujur.

Tapi karena dia membangun sistem yang membuat kecurangan sangat sulit disembunyikan.

Ask the Chairman Anything.
Audit menyeluruh.
Penolakan supplier yang tidak sesuai spesifikasi meski ada tekanan.

Danantara tidak punya satupun dari sistem itu.
Belum ada audit yang transparan.
Belum ada laporan keuangan yang dipublikasikan. Belum ada mekanisme pengawasan independen.

Dan sekarang diberi wewenang mengelola ekspor komoditas senilai ratusan miliar dolar per tahun.

Dan ini yang paling relevan dengan konteks lebih besar:
Mahfud MD di UII bilang: ada autocratic legalism hukum dibuat untuk melegalkan kejahatan.
Orang korupsi menjadi sah karena aturannya dibuat lebih dulu.

Under invoicing selama 34 tahun adalah bukti paling konkret dari itu. Sistem yang seharusnya mencegah pencurian digunakan untuk memfasilitasinya.

Bea Cukai yang seharusnya memverifikasi malah memvalidasi kecurangan.

Dan tidak ada undang-undang, tidak ada lembaga, tidak ada kekuatan yang cukup kuat untuk menghentikannya selama lebih dari tiga dekade.

Sampai petugas Bea Cukai mulai tertangkap.
Dan barulah semuanya terbuka.

Rp15.400 triliun hilang dari negara ini selama 34 tahun.
Cukup untuk membiayai pendidikan gratis selama 22 tahun.

Cukup untuk menggaji guru berkualitas selama puluhan tahun.
Cukup untuk membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke berkali-kali lipat.

Tapi tidak ada yang masuk penjara.
Tidak ada nama yang boleh disebutkan.

Dan solusinya adalah membentuk badan baru tanpa audit transparan, tanpa pengawasan independen, tanpa hukuman keras yang membuat orang takut.

Singapura memberantas korupsi dengan hukuman yang membuat pelakunya tidak punya masa depan. China mengeksekusi koruptor.
Arab Saudi menyita seluruh aset.

Indonesia membuat badan baru.
Dan tidak menyebut nama siapa yang sudah mencuri Rp15.400 triliun dari rakyatnya.

[Nago Tejena @nagotejena]

Mungkin kita tidak berhasil menjadi orang dewasa yang kita bayangkan sebelumnya

Tapi bukan berarti diri kita yang sekarang buruk

[kitty maru. @aishcato]

so rasuna said this…

[poy jablo @poyjablo]

today i walked around Bukit Lincing while listening to Love Letter From the Sea to the Shore by Delaney Bailey atm.

[Maudy Asmara @Mdy_Asmara1701]

🥲🥺

[ninitny @nininit]

@3viesls MasyaaAllah tabarakallah cakep benerr

[Anies Rasyid Baswedan @aniesbaswedan]

Hari ini, Tom divonis 4,5 tahun penjara. Keputusan yang amat mengecewakan bagi siapa pun yang mengikuti jalannya persidangan dengan akal sehat, meski sayangnya tidak mengejutkan.

Selama proses berjalan, berbagai laporan jurnalistik independen dan analisis para ahli telah mengungkap kejanggalan demi kejanggalan dalam dakwaan. Fakta-fakta di ruang sidang justru memperkuat posisi Tom, tapi semua itu diabaikan. Seolah-olah 23 sidang yang telah digelar sebelumnya tak pernah ada. Seolah-olah bukti dan logika tak diberi ruang dalam proses peradilan.

Jika kasus sejelas ini saja bisa berujung pada hukuman penjara, jika seseorang seperti Tom yang dikenal dan terbukti integritasnya di pengadilan, terbuka dan disorot publik perkaranya, masih bisa dihukum semena-mena, maka bayangkan nasib berjuta lainnya yang tak punya akses, sorotan, atau kekuatan serupa.

Vonis hari ini adalah penanda bahwa keadilan di negeri ini masih jauh dari selesai. Demokrasi belum kokoh berdiri. Kita dihadapkan pada keraguan mendasar tentang kredibilitas sistem hukum, dan tentang keberanian negara menegakkan kebenaran. Ketika kepercayaan terhadap proses peradilan runtuh, maka fondasi negara ikut rapuh.

Senin lalu, Tom menyampaikan dalam dupliknya bahwa ia belajar tentang makna kata tawakkal, tentang berusaha sekuat tenaga lalu menyerahkan hasilnya pada Tuhan. Sayangnya hari ini, hasil itu belum berpihak padanya. Tapi ini bukan ujung. Ini satu babak dari perjuangan panjang untuk menghadirkan keadilan yang belum tuntas dan akan terus kita jalani bersama.

Tom dan tim pengacara masih mempertimbangkan respon terhadap putusan ini. Tapi satu hal yang jelas, kita akan terus mendukung penuh langkahnya untuk mencari keadilan sampai titik akhir. Apapun yang akan ia hadapi ke depan, kita terus pastikan bahwa Tom tidak akan pernah berjuang sendirian.

[Nabiyla Risfa Izzati @nabiylarisfa]

They will never move to IKN, isn’t? IKN will be left behind and everyone will pretend like they have nothing to do with it, right?