annisaa karunia

👶🏻 @ganangns

[dhn 🌧️🌼 @arman_dhani]

Aku pernah lihat seorang ibu menangis sepanjang malam karena anaknya keracunan. Ia berdoa ingin menukar derita si anak, daripada harus melihatnya kesakitan. Bagi si ibu dan keluarganya, derita satu anak adalah tragedi mengerikan. Bagi presiden 200 anak keracunan hanya statistik.

[🍋 @_llemonade]

mulai menormalisasi.

[Warga Tudum 🎬✨ @wargatudum]

Ada gut feeling kenapa Ramadan tahun ini berasa sunyi dan getir. Everyone's unhappy.

Makan bohong gratis, pailit, ekonomi merosot, sekarang banjir—luar biasa hasil kerja yg dari dulu ngotot minta mandat.

Tinggal nunggu waktu kita diabisin pemerintah sendiri atau sama iklim.

[inilahcom @inilahdotcom]

Dewan Guru Besar UI (DGB UI) akhirnya mengungkap empat pelanggaran akademik dalam kasus gelar doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Konflik kepentingan dan perlakuan istimewa menjadi dua dari empat pelanggaran yang ditemukan, membuktikan dugaan publik selama ini!

📌 Fakta-Fakta Sidang Etik DGB UI:
🔹 Ketidakjujuran akademik – Pengambilan data tanpa izin dan tidak transparan.
🔹 Pelanggaran standar akademik – Lulus dalam waktu singkat tanpa memenuhi syarat.
🔹 Perlakuan khusus – Proses pembimbingan dan kelulusan mendapat keistimewaan.
🔹 Konflik kepentingan – Promotor dan kopromotor terkait dengan kebijakan Bahlil.

🚨 Sanksi untuk Bahlil:
✅ Disertasi dibatalkan, wajib menulis ulang dengan topik baru!
✅ Teguran keras bagi promotor & kopromotor!
✅ Larangan mengajar hingga penundaan kenaikan pangkat dosen terkait!

💬 Publik semakin mempertanyakan: Jika gelar akademik saja didapat dengan keistimewaan, bagaimana dengan kebijakan yang dibuatnya sebagai pejabat negara?

#BahlilLahadalia #UI #GelarDoktor #SidangEtik #Pendidikan #Politik #Inilahcom #TitikTengah #TitikCerah

[Laura @LauraBas]

Baca berita sampe di titik udah ga bisa marah, tapi hopeless dan patah hati 💔

[darius sinathrya @Dsinathrya]

Negara boncos karena subsidi u/ rakyat ❌

Negara boncos karena :
- sistem pengawasan korupsi lemah ✅
- karena duit subsidi ditilep maling2 kelas atas ✅
- karena oknum tiap hari malakin rakyat sampai pengusaha ✅
- karena oknum pejabat bancakan duit pajak rakyat ✅

BANGSAT!!

[Baskara Putra / Hindia @wordfangs]

letsgooooo

[Si Juki @JukiHoki]

Yang seharusnya dilakukan : meminta maaf, memperbaiki sistem, menganalisa dampak

Yang dilakukan : ngeles

[Warga Tudum 🎬��� @wargatudum]

Jujur gw baru nyadar kalau akar ketimpangan di Indonesia ternyata dari pendidikan, semua ketidakadilan jadi sangat make sense.

Pemerintah gak mau kita pinter karena akan membuka akses ke ekonomi, yang menuntun ke kebebasan menentukan pilihan.

[SOLEH SOLIHUN @solehsolihun]

tempo hari lukisan diturunkan dari pameran, hari ini lagu dicabut dari peredaran.

besok apa lagi?

[Si Juki @JukiHoki]

Cara pemerintah merespon kritik rakyat begitu buruk. Gak ada ruang diskusi. Kalau ngeluh berarti gak bersyukur, gak tau diri, bodoh, dll.

Bahkan buat basa-basi aja gak bisa.

[dhn 🌧️🌼 @arman_dhani]

Baca buku: Dibakar.
Pameran Lukisan: Dibatalkan.
Pementasan Teater: Digembok.
Lagu kritik: Dihapus.
Tukin dosen: Tak dibayar.
Dana pendidikan: Dikurangi.

rezim ini secara sistematis memang ingin rakyatnya jadi bodoh dan diam.

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Sekarang ada alur baru:

1) Bikin kebijakan aneh
2) Rakyat menolak
3) Viral
4) Kebijakan aneh dirapatin
5) Pejabat keluar jadi pahlawan
6) Rakyat yang nolak digaslight "makanya sabar dulu"

Negara komedi.

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

1) Menteri ESDM bikin peraturan bahwa gas elpiji 3 kg dilarang dijual via pengecer.

2) Pertamina menuruti instruksi dan aturannya, gas elpiji 3 kg jadi langka. Rakyat kesusahan, sampai ada korban jiwa karena kelelahan cari gas 3 kg.

3) DPR meminta pertanggung jawaban kepada Pertamina dengan memanggil mereka.

4) Presiden mencabut aturan larangan pengecer jual gas 3 kg.

5) Presiden tidak mengumumkan sendiri secara langsung, tapi disampaikan oleh Wakil Ketua DPR.

***

RIP Hukum Tata Negara.

[WALHI @walhinasional]

🚨Kurang lebih 40.000 mangrove dan terumbu karang pulau Pari hilang dalam sekejap. Pengerusakan ini diduga dilakukan oleh PT CPS yang telah mengantongi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan laut di Pulau Pari seluas 1,8 hektar. Sayangnya, aktivitas perusahaan ini justru malah merusak lingkungan dan membahayakan warga Pulau Pari.