N

kekecewaanmu adalah cerminan bahwa kau tak mau diatur oleh-Nya 🍃

[N @nobidisini]

Berbagi nggak harus tunggu kamu punya sesuatu yang lebih

[N @nobidisini]

bersyukur adalah batas dari segala nafsu manusia

[N @nobidisini]

Baru buka X energi langsung kesedot membaca kekacauan negeri ini🫠

[cozy 🕷️ @cozyaltruis]

Kok kita tuh santai banget sih

1. Negara dengan mata uang terendah ke 5 di dunia
2. Bekasi jadi kota paling beracun ke 2 di dunia
3. Rupiah di angka Rp. 17.377
4. Total 33.626 pelajar keracunan MBG

and the list still go on, we're not angry enough 🙂

[Meddy D. Luffy @meddyDLuffy]

cuma mau ngingetin kalau Rupiah itu sekarang jd mata uang paling lemah no.5 di dunia dan akhirat versi Forbes. Nilai tukar uang kesayangan kita ke Dolar bahkan lebih lemah dari negara-negara di Afrika dengan ekonomi paling lemah kaya Somalia, Kongo, Sudan dll.

[OPEN COMMISSION ILLUSTRATION 45K @mijeonghu]

[URGENT BU 😭 PLEASE KINDLY HELP RT 🥺🙏]

hallo guys keluargaku lagi ketimpahan musibah, dikabarin papaku rumah kami tanahnya terus2an turun tanahnya krn hujan, udah mulai retak dindingnya 🥹 aku bingung ingin bantu dg aku open commis illustration dg style kaya gini ya, 45k/org.

[N @nobidisini]

@ardisatriawan sedih sekali membaca FAKTA ini

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

"Pak TU Kampus"
"Iya gimana?"
"Ini kok saya dapet UKT tertinggi? Penghasilan Orang Tua saya gak segede itu?"
"Coba saya cek, kasih nama sama NIM?"
"Debi Pak, ini NIM saya."
"..."
"Ini ibu kamu PNS? Dosen?"
"Iya, cuma Ibu saya lagi tugas belajar, cuma terima gaji pokok doang, UMR juga gak sampai. Bapak juga udah gak ada."
"Waduh, kalau PNS emang biasanya UKT tertinggi, memang gitu aturannya di kampus ini."
"Hah? Terus gimana Pak?"
"Coba kamu apply KIPK. Ini dicek ya syaratnya."

***

"Bu Dinas Sosial."
"Iya gimana?"
"Saya mau cek orang tua saya di desil berapa di DTSEN, saya mau daftar KIPK."
"Minta NIK orang tua ya."
"Ini Bu, tolong dicek"
"Sebentar ya"
"..."
"Ini ibu kamu PNS? Dosen?"
"Iya, cuma Ibu saya lagi tugas belajar, cuma terima gaji pokok doang, UMR juga gak sampai. Bapak juga udah gak ada."
"Waduh, kalau PNS pasti kehapus dari DTSEN. Dari jaman DTKS juga rutin diapus. Perintah menteri sosial. Memang aturannya gitu."
"Hah? Terus gimana Bu?"
"Coba kamu pakai surat keterangan tidak mampu atau slip gaji ortu buat daftar KIPK."

***

"Pak Lurah, saya mau minta SKTM buat daftar KIPK"
"Kamu bukannya Debi, anaknya Bu Lala, dosen di kampus itu?"
"Iya Pak"
"Lah, penghasilannya bukannya lumayan?"
"Iya, cuma Ibu saya lagi tugas belajar, cuma terima gaji pokok doang, UMR juga gak sampai. Bapak juga udah gak ada."
"Bentar saya cek dulu aturannya, Ibu PNS kan ya?"
"Iya Pak"
"Saya kemarin dapet instruksi dari Pemda sini, katanya kalau PNS gak boleh dapet SKTM. Jadi saya gak berani keluarin."
"Hah? Terus gimana Pak?"
"Coba langsung pakai slip gaji Ibu ke Dikbud."

***

"Bu Dikbud."
"Iya gimana?"
"Saya mau daftar KIPK, cuma data ortu saya gak ada di DTSEN sama Pak Lurah gak bisa ngeluarin SKTM. Jadi pakai slip gaji."
"Sebentar saya cek ya."
"Ini slip gaji ibu kamu? PNS? Dosen?"
"Iya, cuma Ibu saya lagi tugas belajar, cuma terima gaji pokok doang, UMR juga gak sampai. Bapak juga udah gak ada."
"Waduh, kalau PNS emang gak bisa daftar KIPK. Kemarin pejabat tim teknis KIPK udah bilang kalau PNS gak boleh sama sekali."
"Sama sekali Bu? Gaji Ibu saya cuma segini?"
"Iya. Bahkan Golongan I juga gak boleh. Memang aturannya begitu."
"Hah? Terus gimana Bu?"
"Coba ke bank aja sama Ibu, siapa tahu bisa ada pinjaman"

***

"Bu CS Bank"
"Iya gimana?"
"Saya mau ajukan pinjaman buat bayar UKT anak saya"
"Baik Bu, saya cek dulu"
"..."
"Bu Lala, setelah kita cek penghasilan dan riwayat finansial, kita gak bisa kasih pinjaman."
"Kenapa Bu?"
"Mohon maaf Pak, resiko gagal bayarnya tinggi. Saya gak berani Bu, nanti saya yang kena."
"Waduh, terus gimana ini Bu?"

***

"Pak TU kampus, saya gak bisa dapet KIPK Pak"
"Udah coba pinjam bank?"
"Gak bisa Pak, penghasilan Ibu saya gak cukup."
"Coba ini, perusahaan fintech yang kerjasama sama kampus"

***

"Mas fintech, kalau saya pinjam 12.5 juta buat UKT, saya mesti nyicil berapa?"
"Sekitar 1.3 juta per bulan selama setahun"
"Wah jatuhnya 15.5 juta dong? Bunganya 3 juta sendiri?"
"Iya Mbak"
"Waduh, itu segede biaya hidup saya euy. Gak mampu bayarnya"
"Memang aturannya segitu pinjaman kita."

***

"Pak TU Kampus"
"Iya gimana?"
"Misalkan saya mau nunda kuliah jadi tahun depan, buat ngumpulin duit dulu, bisa gak?"
"Jadi gak daftar ulang pertama?"
"Iya."
"Gak bisa, kalau udah lulus ujian tahun ini, kamu diblacklist dari ikut ujian lagi tahun depan."
"Hah?"

[indi @indiratendi]

Ada bule mau selundupin bayi orangutan dari Bali ke Korea, lanjut ke Rusia. Ketangkep di bandara Ngurah Rai.

Bayi otan dibius & dimasukin koper tanpa sirkulasi udara yg bener.

Si bajingan ini cuma dihukum 6 bulan penjara & denda 5 juta rupiah.

[Ody Dwicahyo @odydc]

Di lagu potong bebek angsa, kita ga pernah tau jumlah bebek/angsanya krn masaknya pake kuali...

... beda kalo pake kuanti.

[N @nobidisini]

@choocholala dijamin kualitas hidup meningkat pesat dari hari ini!

[꣑ৎ @kislifess]

di tiktok ada food influencer yang baik banget beli jajan di UMKM kecil yang jualan di live dan dipromosiin secara gratis 😭☝🏻

sampe penjualnya kebanjiran orderan, kalian jgn lupa jajan gusy bantu UMKM biar ekonomi tetep jalan 🥺🫰🏻

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita hari ini yang menurut gua adalah salah satu hal paling mengejutkan yang bisa terjadi dalam tata kelola keuangan negara.

Pemerintah sudah membuka 35.476 lowongan kerja untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih. Pendaftaran sudah dibuka sejak 15 April dan ditutup 24 April 2026 besok.

Tapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa orang yang bertanggung jawab atas kas negara mengaku tidak tahu dari mana uang untuk menggaji puluhan ribu pegawai itu akan datang.

Kata-katanya sangat eksplisit.
Koperasi saya enggak tahu.
Yang lain saya enggak paham.

Berhenti sebentar dan pahami itu.
35.000 orang lebih akan direkrut sebagai pegawai BUMN. Gajinya belum ditentukan secara detail Zulhas hanya bilang menyesuaikan tingkat kelulusan.

Sumber anggarannya tidak jelas Menkeu hanya tahu cicilan Rp40 triliun per tahun untuk koperasi tapi tidak tahu apakah itu sudah termasuk gaji pegawai atau belum.
Dan proses rekrutmen sudah berjalan penuh tanpa ada kejelasan fiskal yang konkret.

Ini bukan pertama kali pola seperti ini terjadi.
MBG diluncurkan 6 Januari 2025 sementara anggarannya masih diblokir dan belum bisa dicairkan. Mitra direkrut, dapur dibangun, makanan dikirim semua pakai uang sendiri dulu sambil menunggu reimbers yang entah kapan.
Baru belakangan sistem dibenahi.

Motor listrik Rp1,2 triliun untuk BGN muncul di anggaran tanpa penjelasan yang memadai tentang relevansinya dengan program makan bergizi.

Proyek IT Rp1,2 triliun yang klarifikasinya hanya narasi tanpa data yang bisa diverifikasi publik.

Dan sekarang 35.000 pegawai BUMN direkrut dengan sumber gaji yang bahkan Menkeu sendiri tidak tahu.

Polanya sangat konsisten dan sangat mengkhawatirkan.

Program diluncurkan dulu, rekrutmen dibuka dulu, pengumuman dibuat dulu sementara pertanyaan paling fundamental tentang dari mana uangnya dijawab dengan nanti saya pastikan.

Yang membuat ini lebih serius adalah konteksnya sekarang.

Tiga Dirjen di Kemenkeu baru saja dicopot bersamaan kemarin. Ada isu APBN yang hanya mampu bertahan tiga bulan ke depan yang belum dikonfirmasi atau dibantah dengan data konkret.

Ruang fiskal sudah sangat tertekan dengan MBG yang menyedot hampir Rp1 triliun per hari, perang Iran yang membuat harga energi melonjak, dan penerimaan pajak yang tertekan.

Di tengah semua tekanan fiskal itu pemerintah membuka 35.000 lowongan baru tanpa kejelasan anggarannya.

Ada juga pertanyaan teknis yang sangat serius soal rekrutmen ini yang perlu dijawab.

Pertama — status pegawainya adalah karyawan BUMN.
Koperasi Desa adalah entitas yang secara hukum berbeda dari BUMN. Lalu mengapa rekrutmennya melalui Panselnas dan statusnya BUMN?
Ini adalah pertanyaan legal yang sangat mendasar.

Kedua — 30.000 dari 35.476 posisi berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.
Ini adalah perusahaan yang baru dibentuk.
Apakah PT ini sudah memiliki struktur corporate governance yang memadai untuk mengelola 30.000 pegawai sekaligus?

Ketiga — rekrutmen menutup usia maksimal 25 tahun. Artinya ini menyasar fresh graduate dan diploma baru lulus.
Dengan gaji yang belum jelas, ditempatkan di koperasi desa yang baru dibentuk, dengan status yang tidak jelas antara BUMN atau bukan ini adalah kondisi kerja yang sangat tidak ideal dan berpotensi mengorbankan puluhan ribu anak muda.

ketika Menteri Keuangan sendiri bilang tidak tahu sumber anggaran untuk program yang sudah berjalan dan sedang direkrut puluhan ribu pegawainya, itu bukan sekadar masalah komunikasi antar kementerian.
Itu adalah bukti bahwa program-program besar ini diluncurkan tanpa perencanaan fiskal yang matang dan terkoordinasi.

Dan yang paling menggelisahkan adalah ini sudah terjadi berulang kali dengan pola yang sama.
Luncurkan dulu, urus anggarannya belakangan.
Dan yang selalu menanggung konsekuensinya adalah uang pajak rakyat yang terus mengalir tanpa kepastian akan ke mana dan untuk apa tepatnya.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ini info paling gila hari ini......
ada sesuatu yang nggak masuk akal banget lagi beredar soal program pemerintah ini dan jujur,
ini bukan cuma aneh…
tapi udah mulai keliatan ngeri + sistematis

Jadi gini…
Ada info kalau titik SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) itu terus nambah setiap hari.
Padahal di sisi lain, portal resmi buat daftar mitra katanya udah ditutup sejak 1 Desember 2025.

Sekarang coba pikir logikanya pelan-pelan…
- Portal pendaftaran ditutup
- Tapi jumlah titik terus bertambah
- Bahkan dilaporkan tiap hari ada penambahan

Pertanyaannya simpel:
Masuknya dari mana?

Ini bukan soal “ah mungkin ada update internal”…

Kalau sistemnya transparan, harusnya:
- Ada pengumuman resmi
- Ada mekanisme khusus
- Atau minimal ada penjelasan ke publik

Tapi kalau yang terjadi malah “tiba-tiba nambah”…
ya wajar kalau publik mulai mikir:
ini data real atau cuma angka di atas kertas?

Dan makin panas lagi ketika dikaitin sama isu bayaran…

Ketika satu titik SPPG bisa dapat sekitar 6 juta per hari.
Kalau itu benar, berarti:
Makin banyak titik → makin besar anggaran yang keluar
Makin besar anggaran → makin besar juga potensi “mainannya”

Kasarannya sppg nya tidak benaran ada
tapi insentifnya jalan terus
sppg bodong atau fiktif

Di sinilah mulai kerasa pedasnya…
Karena ini bukan cuma soal angka nambah.
Ini soal uang negara + transparansi + kepercayaan publik.

Yang bikin miris bukan cuma dugaan “aneh-aneh”-nya…
tapi pola yang sering kejadian:
- Sistem ditutup ke publik
- Data tetap berjalan di belakang layar
- Publik cuma dikasih hasil akhir tanpa tahu prosesnya

Kalau kayak gini terus, ya jangan heran kalau muncul kecurigaan:
Ini beneran program jalan… atau sekadar laporan yang ‘dibikin jalan’?”

Gue gak bilang ini pasti ada pelanggaran.
Tapi yang jelas:
Kalau logika sederhana aja gak nyambung,
berarti ada yang harus dijelasin.

Karena di era sekarang, masalahnya bukan cuma korupsi atau enggak…
tapi kepercayaan publik itu dibangun dari transparansi.

Dan kalau transparansi hilang,
yang muncul bukan cuma kritik
tapi ketidakpercayaan yang jauh lebih bahaya
coba di cek tuh situs bgn udah lama tutup
tapi hampir tiap hari laporan banyak sppg baru

[N @nobidisini]

Masa gua dikatain gendeng sama orang ga dikenal👊

[Tubagus @tobetruue]

Nyokap abis disuruh bayar denda PBB, dituduh belum bayar dari tahun 90an selama 8 tahun kalo ga salah. Nyokap gw (god bless her neurotic brain) pulled up receipt pembayaran dari tahun 93 (ketika rumah baru dibeli). Petugasnya cuma cengengesan 😬🙄

[N @nobidisini]

Setiap orang punya silent battlenya masing masing

[N @nobidisini]

Kok gw berharap ya?

[DARA GADIS BORNEO @Dara_Cega]

Walau TV belum berani menyiarkan, jalan tetap terbuka. Tuhan selalu punya cara. 🙏

Dari suara kecil yang awalnya tak dianggap, sampai akhirnya viral dan didengar banyak orang… satu Indonesia ikut bersuara dan berdoa. Dan perlahan, jawabannya mulai terlihat.

Kasus dana umat Rp28 miliar yang sempat bikin gelisah, sekarang mulai ada titik terang. Yang tadinya cuma ada wacana ganti sebagian, kini muncul komitmen untuk dikembalikan penuh.

Ini bukan cuma soal uang. Ini soal keadilan, soal kepercayaan, dan soal doa yang tidak pernah sia-sia.

Saat umat bergerak bersama, saat kebenaran terus disuarakan… selalu ada jalan.

Tetap kawal. Tetap bersuara. Tetap berdoa. Sampai semuanya benar-benar kembali seperti semula.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Update guysss.....
Hari ini suster natalia
sudah terima uang 28 M dari BNI
Akhirnya setelah 2 bulan
uang nya kembali
Terima kasih netizen semuanya
yang mengawal kasus ini ucap beliau