Skincare makeup new. Dom jatim bisa langsung dikirim hari ini, sebut aja mau yg mana nanti splitpay biar lebih murce ๐ป. Ada 60+ produk dari cushion, loose powder, compact powder, sunscreen, mois, mw, fw, handbody, body scrub, perlippiesan, foundi dll ๐
https://t.co/5N7avW2Jsq
salsa erwina usul makanan pejabat dan acara DPR pakai menu MBG 15 ribu:
- termasuk perayaan 17 agustus dan rapat dpr
- katanya menu buat pejabat harusnya sama kayak yang diterima siswa
- dia kaitin usulan ini sama sila kelima pancasila
- soal keadilan sosial
- menurutnya gak boleh ada menu khusus atau perlakuan beda buat pejabat
- dia bilang ini juga bisa bantu efisiensi anggaran
- salsa usulin anggaran konsumsi dibatesin sekitar 15 ribu per orang per hari
- katanya kalau pemerintah yakin mbg itu berkualitas dan aman
- ya harusnya mereka juga mau makan yang sama
- kalau tidak berani berani jangan paksa rakyat makan MBG
GARDEN OF EDEN โ TAROT READING SERVICE
The message from the universe on the palm of my hands, delivered straight to yours; not diluted nor altered.
โ Contact: DM or Telegram (https://t.co/p8GUeG4O02)
โ Testimonials: https://t.co/jE6XEjKfra
Guys, ada momen di rapat DPR yang menurut gue paling jujur dan paling mewakili kondisi keuangan daerah yang sedang kritis tapi paling sedikit disorot media.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bicara langsung di hadapan Mendagri, Menpan RB, dan seluruh kepala daerah. Dan apa yang dia sampaikan sangat sederhana tapi sangat berat.
Daerahnya tidak punya uang untuk bayar gaji PPPK sampai akhir tahun.
Ini kondisinya yang paling mengejutkan:
DAU Dana Alokasi Umum Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar.
Tapi belanja pegawai daerahnya sudah mencapai Rp1,1 triliun.
Artinya: sebelum satu rupiah pun dipakai untuk bangun jalan, perbaiki sekolah, bayar tagihan rumah sakit, atau program apapun uang dari pusat sudah habis hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan masih kurang Rp140 miliar lebih.
Dan ini bukan anomali Maluku Utara saja.
Gubernur Sulawesi Tengah dan kepala daerah lain menyampaikan keluhan yang sama.
Ini adalah kondisi yang merata di banyak daerah seluruh Indonesia.
Dan ini tentang solusi yang ditawarkan pusat yang tidak menyelesaikan masalah:
Pemerintah pusat memberikan relaksasi melongggarkan aturan penggunaan anggaran supaya daerah bisa lebih fleksibel menggeser pos untuk bayar gaji PPPK.
Sherly menerima relaksasi itu dengan apresiasi. Tapi dia langsung menyampaikan masalah yang lebih mendasar:
Relaksasi itu berarti daerah harus memotong belanja infrastruktur untuk bayar gaji. Jalan yang harusnya dibangun tidak jadi dibangun.
Jembatan yang harusnya diperbaiki tidak jadi diperbaiki. Fasilitas publik yang harusnya ditingkatkan tidak jadi ditingkatkan.
"Relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur.
Dan infrastruktur itu diperlukan untuk pondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Dan pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pondasi pertumbuhan ekonomi nasional."
Artinya: solusi jangka pendek ini sedang menciptakan masalah jangka panjang yang jauh lebih besar.
Dan ini tentang DBH yang paling menyesakkan:
Sherly tidak meminta APBN membayar gaji PPPK mereka. Dia tidak minta bailout dari pusat.
Yang dia minta jauh lebih sederhana: kembalikan sebagian dari 60% Dana Bagi Hasil yang selama ini ditahan oleh pusat.
DBH adalah uang hasil sumber daya alam daerahnikel, tambang, hasil laut yang seharusnya kembali ke daerah penghasil. Tapi 60%-nya ditahan di pusat.
"Kami tidak meminta dari DAU. Kami tidak meminta dibayar oleh APBN. Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan kita akan mengambil jalan tengah."
Maluku Utara adalah provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia. Nikel yang jadi tulang punggung hilirisasi yang dibanggakan pemerintah pusat. Tapi provinsinya tidak bisa bayar gaji pegawai.
Dan ini tentang ruang inovasi yang sudah dipersempit:
Sherly menyampaikan poin yang menurut gue paling fundamental dan paling jarang diakui secara terbuka oleh pemerintah pusat.
Ketika kepala daerah disuruh berinovasi mencari sumber pendapatan baru kenyataannya banyak kewenangan dan otoritas daerah sudah ditarik ke pusat. Ruang untuk bergerak sudah dipersempit oleh aturan yang tidak fleksibel.
Daerah disuruh mandiri tapi alatnya sudah diambil.
Daerah disuruh inovatif tapi kewenangannya sudah dipangkas.
Dan sekarang daerah disuruh cari solusi sendiri untuk masalah yang sebagian besar diciptakan oleh kebijakan pusat sendiri.
Ini bukan sekadar masalah Maluku Utara. Ini adalah potret dari sistem fiskal yang sedang tidak sehat di seluruh Indonesia.
APBN dipotong Rp306 triliun atas nama efisiensi. Transfer ke daerah menjadi yang terkecil dalam 10 tahun terakhir. DBH ditahan 60%.
Tapi PPPK yang diangkat atas kebijakan pusat gajinya harus dibayar oleh daerah yang tidak punya uang.
Dan di ujung rantai yang paling panjang dan paling tidak terlihat ada guru honorer, tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintah daerah yang sudah bekerja berbulan-bulan dan belum menerima gaji.
Mereka bukan angka dalam spreadsheet keuangan negara.
Mereka adalah orang-orang nyata yang masih harus makan, masih punya cicilan, dan masih harus menghidupi keluarga sementara di Jakarta orang-orang berdebat tentang relaksasi anggaran.
Fun Fact
Anggaran MBG tahun 2026 mencapai Rp335 triliun
Jika dana sebesar itu dialokasikan untuk bayar UKT Rp10 juta per semester, maka: 4,18 juta mahasiswa bisa kuliah gratis sampai lulus S1
Setiap tahun, lulusan sarjana di Indonesia cuman 1,2 juta
Jadi, Anggaran 1 Tahun MBG bisa membiayai seluruh mahasiswa angkatan 2021, 2022, dan 2023 ๐
terharu banget after office lagi meriang terus di manggarai naik krl arah bogor ada segerombolan anak remaja, dia masuk duluan terus dapet duduk tapi akhirnya berdiri lagi sambil mereka ngingetin satu sama lain, โkita berdiri aja guys kita kan abis main, biar yang duduk kaka yang pulang kerjaโ ๐ฅบ
sederhana tapi sangat menyentuh, semoga kalian selalu diberikan keringan yaa dek๐ฅน
Prabowo Subianto on Indonesiaโs underperformed GDP:
โKita harus introspeksi, sadar, dan berani bertanya: kenapa kita tidak bisa mengelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara seperti Filipina dan Meksiko? Apa yang menyebabkan kita tidak mampu? Bedanya apa kita dengan orang Malaysia, orang Kamboja, atau orang Filipina?โ