Loves some Kpop groups. But decided to be a beiker and EXO-L ❤️❤️
This account is not only post about EXO or Yixing. it's my safe place. let's walk together ❤️
Tp sebenci2nya gue sm pemerintah n masyarakat indo.. yang ini emang iblis paling jahanam di muka bumi they deserve the deepest pit of hell. Fuck israel 🖕🏻🖕🏻🖕🏻
buat yang belum tahu prabowo hari ini ada pidato
tapi tidak di tayangkan secara live di sentul
isinya kurang lebih:
- ucapan terimkasih kepada pejabat yang hadir
- ucapan terimaksih kepada teman dia dari luar negeri
- MBG itu tugas saya untuk negara
- Saya kalah 4 kali, kalian ketawa??
- bnayak rakyat miskin karna tidak bisa makan
- sedih karna harus memecat ketua BGN
- Kecewa karna orang kepercayaan korupsi
- marah marah ke asing , Kalau merasa lebih pinter dari NKRI, coba aja
- Gak mau kerja bener? minggir, cari anak bangsa baru
- KPK BPKP Jaksa Agung mau tambah orang berapa? lapor saya penuhi
- MERDEKA 3 X
INI SIH MAKIN GILA,
DPR & PRABOWO HILANGKAN INDEPENDENSI BI DALAM MENJAGA NILAI TUKAR RUPIAH !!!
BENERAN MAU HANCURIN YA?
INI SIH NGK CUMA LEVEL 20K,
ZIMBABWE IS REAL ???
UU P2SK: Ketika Presiden Bisa Pecat Gubernur BI.
DPR baru saja mengesahkan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan satu poin yang bikin ekonom deg-degan:
Presiden kini bisa memberhentikan Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, dan Kepala LPS jika dianggap melanggar perundangan.
MASALAH UTAMA: INDEPENDENSI BI TERANCAM
Bank sentral yang sehat harus bebas dari tekanan politik. Ini bukan opini ini standar global IMF dan Bank Dunia. Ketika gubernur BI bisa dipecat presiden, muncul pertanyaan besar: siapa yang sebenarnya mengendalikan kebijakan moneter Indonesia?
Bayangkan skenario ini inflasi sedang tinggi, BI harus naikkan suku bunga. Tapi pemerintah sedang butuh bunga rendah untuk mendanai proyek besar. Kalau gubernur BI tahu jabatannya bisa dicabut, apakah dia akan berani ambil keputusan yang benar secara ekonomi tapi tidak disukai istana?
EFEK DOMINO YANG PERLU DIWASPADAI
Pertama, kredibilitas rupiah bisa goyang. Investor global sangat sensitif terhadap independensi bank sentral. Begitu BI terlihat jadi "perpanjangan tangan" pemerintah, modal asing bisa kabur.
Kedua, inflasi lebih sulit dikendalikan. Kebijakan moneter yang dipolitisasi cenderung terlalu longgar demi kepentingan jangka pendek hasilnya inflasi merangkak naik.
Ketiga, kepercayaan terhadap OJK dan LPS ikut terdampak. Kalau regulator keuangan bisa ditekan, perlindungan nasabah dan stabilitas perbankan jadi tanda tanya.
WORST CASE SCENARIO
Lihat Argentina dan Turki dua negara di mana presiden aktif mengintervensi bank sentral.
Hasilnya? Argentina inflasi tembus 200% lebih. Turki lira anjlok 80% dalam beberapa tahun. Gubernur bank sentral dicopot berkali-kali karena tidak mau menuruti perintah politik.
Indonesia belum sampai sana tapi pintu ke arah itu kini terbuka lebih lebar.
UU P2SK ini ibarat pisau bermata dua.
Di tangan pemimpin yang berintegritas, mungkin tidak banyak berubah.
Tapi di tangan pemimpin yang ingin mengontrol ekonomi demi agenda politik, ini bisa jadi senjata yang sangat berbahaya bagi stabilitas keuangan Indonesia.
Yang perlu dikawal sekarang: bagaimana mekanisme "pelanggaran perundangan" ini didefinisikan dan siapa yang berhak menafsirkannya. Di situlah kunci apakah UU ini jadi alat akuntabilitas atau alat kontrol.
Ekonomi kita bukan arena politik.
Jaga BI tetap independen.
HATI-HATI WOK !!
SEKALI HANCUR NGK BISA BALIK LAGI !!
NYAWA JUTAAN ORANG TARUHANNYA !!
Apakah kami bukan lagi bagian dari Indonesia sehingga 7 bulan bencana kami dicuekin, atau karena suara bapak hanya 24% waktu pilpres terus bapak tidak peduli
cc:threadedhiegayo
Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili.
Di tengah rupiah Rp17.700.
Di tengah badai PHK yang mengintai.
Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan.
Di tengah anggaran pendidikan
yang dipotong 44% untuk MBG.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan:
Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa.
Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu:
Seribu Layar Bioskop Di desa.
Dari APBN.
Dari uang pajak rakyat.
Di 2027.
Dan ini yang paling menggelikan:
Alasannya mulia.
Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah.
Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal.
Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa.
Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu:
Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa?
Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung:
88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1.
IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia.
Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara.
50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis.
Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan.
Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak.
Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang.
Tapi DPR punya solusi:
Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak.
Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada.
Bukan perpustakaan desa.
Bukan laboratorium sains.
Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur.
Tapi bioskop.
Dan ini logika yang paling sederhana:
Dr. Tirta sudah bilang:
rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten.
Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya.
Ahok sudah bilang:
kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas.
Mahfud MD sudah bilang:
demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar.
Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya.
Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop.
Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur.
Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya.
Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya.
Dan ini yang paling menohok:
Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan
Tidak butuh bioskop.
Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78.
Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing.
Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian.
Karena bioskop tidak mengubah nasib.
Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah.
Dan angkanya bicara sendiri:
1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN.
Uang yang sama bisa dipakai untuk:
menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai.
Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu.
Tapi yang diusulkan adalah bioskop.
DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat.
Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop.
Rakyat yang pintar akan tanya:
kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa?
Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema?
Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional?
Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.
BOCOR, PRABOWO KETAHUAN BUAT KEBIJAKAN TANPA KONSULTASI MENTERI DAN KABINETNYA SENDIRI,
TRUS DAPAT MASUKAN DARIMANA?
BAU BUSUK DIMANA-MANA
The Straits Times dan Bloomberg menyebut langkah ini sebagai "crackdown terbesar" Prabowo terhadap para konglomerat Indonesia. Dan yang paling mengejutkan bukan hanya isi kebijakannya, melainkan caranya: tanpa sepengetahuan kabinetnya sendiri.
RAPAT RAHASIA DI RUMAH PRIBADI
Pada awal Mei, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah kecil penasihat terdekatnya ke kediamannya di Jakarta Selatan untuk membahas cara menambah penerimaan negara di tengah lonjakan harga minyak yang mulai membebani keuangan Indonesia.
Dari pertemuan tertutup yang sangat terbatas itu, lahirlah keputusan besar. Dari pertemuan tertutup tersebut lahir gagasan yang berpotensi mengubah secara fundamental sektor komoditas Indonesia: pembentukan entitas negara baru di bawah sovereign wealth fund Danantara untuk mengawasi ekspor minyak sawit, batu bara, ferro-alloy, nikel, dan komoditas strategis lainnya.
Yang luar biasa adalah:
hampir tidak ada pejabat, menteri, maupun pelaku industri yang tahu sebelum pengumuman resmi dibacakan.
Kebijakan sebesar ini diputuskan dalam lingkaran sangat kecil, lalu langsung diumumkan ke muka publik di sidang paripurna DPR.
Prabowo menyatakan bahwa ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan ferro alloy akan secara bertahap diintegrasikan ke dalam sistem tata kelola ekspor terpusat yang dikoordinasikan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebuah perusahaan negara khusus yang dibentuk di bawah struktur investasi berdaulat Indonesia
Dengan kata sederhana: para pengusaha swasta, konglomerat sawit, dan taipan batu bara tidak lagi bisa langsung mengekspor sendiri.
Mereka harus melalui BUMN yang ditunjuk negara sebagai satu-satunya pintu ekspor.
Inilah yang membuat berita ini viral di media internasional. Kebijakan ini memicu kepanikan di kalangan pengusaha, investor, hingga pejabat internal pemerintah karena dinilai sangat mendadak dan sulit diterapkan.
Pelaku usaha mengaku tidak dilibatkan sama sekali.
Pelaku usaha batu bara dan petani sawit mengaku tidak dilibatkan pemerintah dalam penyusunan draf regulasi ekspor komoditas.
Para menteri pun baru tahu saat Prabowo sudah bicara di podium DPR. Ini bukan gaya pemerintahan biasa, ini gaya komando militer:
keputusan diambil di puncak, lalu diperintahkan ke bawah tanpa konsultasi panjang.
REAKSI PASAR: SAHAM DAN RUPIAH LANGSUNG TERDAMPAK
Pasar bereaksi cepat dan negatif. Jakarta Stock Exchange langsung turun hampir 1,5 persen sesaat setelah pengumuman tersebut.
Investor khawatir kebijakan ini menandai babak baru intervensi negara yang makin agresif terhadap ekonomi. Rupiah melemah hingga kisaran Rp 17.700 per dolar AS.
Kepercayaan pasar terhadap kepastian hukum dan iklim investasi Indonesia kembali dipertanyakan.
Ada masa transisi tiga bulan di mana eksportir dan pembeli masih dapat melanjutkan bisnis seperti biasa, tetapi entitas yang ditunjuk pemerintah akan memantau transaksi ekspor. Pada akhir masa transisi, semua ekspor harus dilakukan melalui perusahaan yang ditunjuk negara, yang akan diawasi oleh Danantara.
Cara pelaksanaannya menjadi sorotan serius.
Kebijakan ekonomi berskala ratusan miliar dolar tidak boleh diputuskan dalam pertemuan rahasia beberapa orang, lalu dikejutkan kepada semua pihak.
Kebijakan tentang industri sawit jangan sampai dibuat secara serampangan karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Pemerintah jangan mengambil kebijakan strategis tanpa mendengarkan pendapat dan kondisi dunia usaha.
Niat baik saja tidak cukup.
Yang dibutuhkan adalah eksekusi yang terencana, transparan, dan melibatkan semua pemangku kepentingan.
Pertanyaannya, apakah ini akan berhasil memulihkan kebocoran devisa yang selama puluhan tahun menggerus kekayaan negara, atau justru menambah deretan kebijakan yang bagus di atas kertas namun berantakan di lapangan?
Indonesian authorities used online disinformation campaigns to brand activists and journalists as "foreign agents" and silence dissent, sometimes leading to physical threats, Amnesty International said. https://t.co/sFoBm6AbMx
Guys, ada pernyataan Prabowo yang menurut gue paling berbahaya yang pernah gue dengar dari seorang presiden soal mata uang negaranya sendiri.
Dan dia ngomong ini bukan di forum terbatas.
Bukan slip of the tongue.
Tapi di depan ribuan rakyat dengan penuh keyakinan:
Mau dolar berapa ribu kek
kalian di desa-desa kan enggak pakai dolar.
Yang pusing yang suka ke luar negeri.
Ini bukan candaan.
Ini adalah cara berpikir yang sangat berbahaya.
Gue mau kasih lo contoh nyata negara yang pemimpinnya pernah berpikir persis seperti ini.
Dan apa yang terjadi setelahnya.
Zimbabwe
ketika presiden bilang rakyat desa tidak butuh mata uang yang kuat:
Robert Mugabe selama bertahun-tahun bilang kepada rakyatnya bahwa pelemahan nilai mata uang adalah konspirasi Barat.
Bahwa rakyat desa yang tidak bertransaksi dalam dolar tidak perlu khawatir.
Hasilnya?
Inflasi Zimbabwe mencapai 89,7
sextillion persen per tahun di 2008.
Orang membawa uang keranjang penuh hanya untuk beli roti.
Petani di desa yang "tidak pakai dolar" mendapati hasil panennya tidak bisa dibeli siapapun karena harga berubah setiap jam.
Tabungan seumur hidup hilang dalam semalam.
Mereka akhirnya menyerah dan menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang resmi.
Mata uang mereka sendiri sudah tidak ada nilainya sama sekali.
Venezuela
ketika pemerintah melarang rakyat khawatir soal kurs:
Hugo Chavez dan Maduro selama bertahun-tahun meyakinkan rakyat bahwa kurs tidak relevan bagi rakyat kecil.
Yang penting ada subsidi.
Yang penting ada program sosial.
Hasilnya?
Inflasi Venezuela mencapai 1.000.000% di 2018.
Dokter, guru, insinyur semua yang punya pendidikan dan bisa pergi pergi.
Lebih dari 7 juta warga Venezuela meninggalkan negaranya.
Rakyat desa yang "tidak pakai dolar" itu akhirnya mengantri berhari-hari untuk dapat sekarung tepung.
Mereka juga akhirnya terpaksa bertransaksi dalam dolar di pasar gelap karena mata uang mereka sendiri tidak dipercaya siapapun.
Dan sekarang kembali ke Indonesia yang ternyata sangat relevan:
Prabowo bilang rakyat desa tidak pakai dolar.
Tapi benarkah demikian?
Kedelai bahan baku tempe dan tahu yang dimakan rakyat desa setiap hari 90% diimpor dari Amerika Serikat.
Harganya ditentukan dalam dolar.
Ketika rupiah melemah dari Rp13.000 ke Rp17.000 — harga kedelai naik.
Harga tempe naik.
Harga tahu naik.
Penjual tahu dan tempe di desa yang "tidak pakai dolar" itu langsung merasakan dampaknya di meja makan mereka.
Gandum bahan baku roti, mie instan, biskuit yang dikonsumsi rakyat desa 100% diimpor.
Harganya dalam dolar.
Pupuk yang dipakai petani desa untuk bercocok tanam sebagian besar bahan bakunya diimpor.
Harganya dalam dolar.
Obat-obatan generik bahan bakunya sebagian besar diimpor dari China dan India.
Harganya? Dalam dolar.
Rakyat desa tidak pegang dolar secara fisik.
Tapi seluruh kehidupan mereka dari makan pagi sampai obat yang mereka minum harganya ditentukan oleh kurs dolar.
Dan inilah yang paling miris:
Presiden yang seharusnya menjaga kepercayaan pasar terhadap mata uang negaranya justru dengan entengnya bilang kurs dolar tidak relevan bagi rakyat.
Padahal kepercayaan itulah
yang membuat rupiah bisa stabil.
Kepercayaan itulah yang membuat investor mau masuk.
Kepercayaan itulah yang membuat rakyat tidak lari ke dolar dan emas seperti yang sekarang terjadi dan dikhawatirkan oleh ekonom-ekonom kita.
Ketika presiden sendiri tidak menganggap serius pelemahan mata uangnya sinyal apa yang dikirim ke pasar?
Sinyal apa yang dikirim ke investor asing?
Sinyal apa yang dikirim ke rakyat yang tabungannya dalam rupiah?
Bandingkan dengan pemimpin yang serius:
Lee Kuan Yew dari Singapura negara tanpa sumber daya alam apapun menjadikan kestabilan mata uang sebagai prioritas utama pemerintahannya.
Dia tahu bahwa kepercayaan terhadap mata uang adalah kepercayaan terhadap negaranya secara keseluruhan.
Hasilnya?
Singapura hari ini punya GDP per kapita lebih dari 80.000 dolar.
Rakyat Singapura yang "cuma pedagang kecil" pun hidupnya jauh lebih sejahtera dari rakyat kita yang punya sumber daya alam berlimpah.
Bukan karena Singapura kaya alam.
Tapi karena pemimpinnya tidak pernah menganggap remeh nilai mata uangnya.
Pernyataan "mau dolar berapa ribu kek, di desa kan tidak pakai dolar" bukan pernyataan yang menunjukkan ketenangan seorang pemimpin.
Itu adalah pernyataan yang menunjukkan ketidakpahaman atau lebih buruk lagi, ketidakpedulian terhadap bagaimana ekonomi nyata bekerja di tingkat paling bawah.
Rakyat desa tidak pegang dolar.
Tapi rakyat desa makan tempe dari kedelai impor yang harganya dalam dolar.
Rakyat desa bertani dengan pupuk yang bahan bakunya dalam dolar.
Rakyat desa berobat dengan obat yang bahan bakunya dalam dolar.
Ketika presiden tidak peduli dengan kurs yang tidak peduli bukan hanya presidennya.
Tapi seluruh sistem di bawahnya ikut tidak peduli.
Dan ketika seluruh sistem tidak peduli dengan nilai mata uangnya sendiri kita tinggal menunggu giliran menjadi Zimbabwe atau Venezuela berikutnya.
Semoga kita tidak sampai di sana.
Tapi pernyataan seperti ini tidak membuat gue yakin bahwa kita sedang bergerak menjauhi arah itu.
Saya rangkum poin-poin penting dari tulisan @TheEconomist terkait Indonesia terbaru. Silakan renungkan sendiri:
The Economist menilai pemerintahan Prabowo Subianto terlalu boros secara fiskal dan makin otoriter secara politik.
Program makan gratis dan koperasi desa dianggap membebani anggaran di tengah penerimaan pajak melemah dan subsidi energi membengkak.
Defisit mendekati batas 3% PDB, dengan risiko penurunan rating utang, pelemahan rupiah, dan keluarnya modal asing.
Pencopotan Sri Mulyani Indrawati disebut sebagai tanda melemahnya disiplin fiskal.
Kekuasaan politik dan ekonomi dinilai makin tersentralisasi melalui Danantara, BUMN, dan pelemahan independensi Bank Indonesia.
Artikel juga menyoroti menguatnya peran militer dan melemahnya oposisi parlemen, memunculkan kekhawatiran kembalinya pola Orde Baru. The Economist menyebut gaya sentralisasi dan kontrol elite Prabowo lebih mirip Sukarno, tetapi kekhawatiran publik terhadap militerisme mengingatkan pada era Soeharto.
Meski begitu, The Economist mencatat Prabowo belum sepenuhnya represif dan masih menunjukkan beberapa sikap moderat.
Kesimpulan utamanya: Indonesia dinilai sedang bergerak menjauh dari semangat Reformasi, dengan risiko ekonomi dan demokrasi yang sama-sama meningkat.
Sebenernya belasan tahun yang lalu, dosen saya pernah bilang, Indonesia itu memang sengaja dibuat ga boleh maju, karena negara Indonesia dengan jumlah penduduknya dan kekayaan alamnya, memang diset sebagai negara “konsumen”. Rakyat Indonesia jadi marketnya produk teknologi, bukan produsen.
Sementara bahan baku dan segala sumber daya alam juga agar bisa dijual murah keluar negri. Misalnya saja silikon diexpor. Lalu setelah jadi chip dan elektronik, dijual lagi ke Indonesia dengan harga mahal.
Nyambung juga dengan bahasan ini dimana bagi kelompok atas tertentu, rakyat bodoh lebih mudah dikendalikan dibanding rakyat yang teredukasi.
Masyarakat bodoh dan miskin jadi santapan utama agar suara mereka mudah dibeli.
Don't stop talking about Palestine!
Ayok teman-teman yang belum berjulid, suarakan julidmu ke Zionis Israel sekarang juga.
Kunjungi https://t.co/Ufr0BvygoH, di situ ada langsung target julid kita ke Zionis dan postingan dukungan ke akun Palestina yang bisa teman-teman klik. 👍
TERNYATA INI ALASAN RUPIAH DIBUANG ASING (MELEMAH)
SEDERHANA,
BI CETAK REKOR BELI SBN,
DI ERA PRABOWO SAJA LEBIH DARI 500T PEMBELIAN OBLIGASI YG DIKELUARKAN KEMENKEU
SBN DIKELUARKAN KEMENKEU UTK BIAYAI MBG, KOPDES, DINAS LN
BI DAPAT DUIT DARIMANA?
PRINTING MONEY DARI PERURI,
ISTILAHNYA KANTONG KANAN, KANTONG KIRI,
ASING SADAR,
BUANG SBN, BAWA KABUR DOLLAR,
RUPIAH SEMAKIN MELEMAH.
DAN SEPERTINYA BELUM SELESAI NIH CYCLE NYA
Sebelum masuk ke angka, perlu dipahami satu prinsip dasar:
ketika bank sentral membeli surat utang pemerintah dalam skala besar dan berulang, itu bukan kebijakan normal.
Itu adalah sinyal bahwa pasar tidak cukup menyerap SBN yang diterbitkan, dan pemerintah membutuhkan "pembeli darurat" untuk menjaga agar mesin utangnya tetap berjalan.
Inilah rekam jejak BI membeli SBN, khusus sejak Prabowo dilantik Oktober 2024:
Desember 2024 (akhir era transisi):
BI telah membeli SBN sebesar Rp169,5 triliun sepanjang 2024, terdiri dari Rp62 triliun di pasar primer dan Rp107 triliun di pasar sekunder.
Ini sudah jadi batu loncatan yang besar sebelum tahun berganti.
April 2025: Hingga 22 April 2025, BI telah membeli SBN Rp80,98 triliun, terdiri dari Rp54,98 triliun melalui pasar sekunder dan Rp26 triliun melalui pasar primer.
Juni 2025: Hingga 17 Juni 2025, total pembelian SBN BI mencapai Rp124,33 triliun, dengan Rp87,04 triliun melalui pasar sekunder dan Rp37,29 triliun melalui pasar primer.
Agustus 2025: Hingga pertengahan Agustus 2025, BI membeli SBN lebih dari Rp186 triliun, mayoritas melalui pasar sekunder sebesar Rp137,80 triliun.
September 2025: Per 16 September 2025, BI telah membeli SBN di pasar sekunder senilai Rp217,1 triliun.
November 2025: Per 12 November 2025, BI melaporkan total pembelian SBN mencapai Rp273,9 triliun, termasuk pembelian untuk debt switching.
Desember 2025 (akhir tahun): Selama tahun 2025, BI membeli SBN pemerintah senilai total Rp332,1 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp246,6 triliun dilakukan melalui skema debt switching.
Januari 2026: Hingga 20 Januari 2026, pembelian SBN oleh BI mencapai Rp23,69 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp13,21 triliun.
Maret 2026: Hingga 16 Maret 2026, BI telah membeli SBN sebesar Rp86,16 triliun di pasar sekunder.
2026 (keseluruhan rencana):
Nilai debt switching yang direncanakan mencapai Rp173,4 triliun, setara dengan nilai SBN yang jatuh tempo pada tahun 2026.
REKAP TOTAL SEJAK PRABOWO MENJABAT
Jika dijumlahkan, hanya dalam kurun Oktober 2024 sampai akhir 2025 (sekitar 14 bulan pertama era Prabowo),
BI membeli SBN sebesar lebih dari Rp500 triliun jika digabungkan antara sisa 2024 dan sepanjang 2025. Rinciannya: sekitar Rp169,5 triliun di 2024, lalu Rp332,1 triliun di 2025. Dengan target debt switching 2026 sebesar Rp173,4 triliun, dalam kurang dari 2 tahun menjabat, total paparan BI di SBN pemerintah bisa mendekati Rp700 triliun lebih.
Per akhir April 2026, total kepemilikan BI di SBN yang dapat diperdagangkan mencapai Rp1.796 triliun atau setara 26,6 persen dari total SBN beredar.
INI bukan angka kecil.
BI kini menjadi pemegang SBN terbesar, mengalahkan perbankan nasional dan jauh di atas asing.
Yang paling mencolok adalah lahirnya kebijakan burden sharing. BI dan Kementerian Keuangan sepakat membagi beban bunga SBN melalui mekanisme burden sharing, di mana masing-masing menanggung setengah, untuk mendanai perumahan rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.
KALAU BAHASA PERBANKAN , INI SEPERTI SUDAH SISTEMIK, YANG ARTINYA TIDAK HANYA 1, 2 SISTEM YG TERHUBUNG.
THE WHOLE SYSTEM.
SEPERTI KARTU YG DIJAJARKAN, SAAT SATU RUNTUH SEMUA AKAN IKUT RUNTUH.
SAAT ADA YG JATUH,
IT GONNA HIT US HARD,
HARDER THAN WE HAVE BEEN THROUGH
SEHAT2 +62,
SOMETHING BIG WILL HAPPEN
Indonesia gak jadi punya EV sendiri karena pas proses riset & buat mobil listrik baru mulai, tim riset & inovator dijeblosin ke penjara 10 tahun dijerat kasus korupsi dgn alasan “MOBIL LISTRIK MEREKA GAK LOLOS UJI EMISI”
Sinting, mobil listrik gak ada knalpot, uji emisi apaan?
Bagi yang belum yakin tentang rapor merah Prabowo-Gibran:
1. Nilai tukar rupiah terendah sepanjang sejarah
2. Kabinet tergemuk sepanjang sejarah
3. Presiden paling sibuk ke luar negeri dan wapres paling tidak berguna sepanjang sejarah (51 kunjungan dalam 2 thn, sementara Jokowi 58 dalam 2 periode)
4. Nominal utang & suku bunga APBN terbesar sepanjang sejarah
5. Proyek Korupsi termahal sepanjang sejarah
6. Praktek Nepotisme terparah sepanjang sejarah
7. SDM generasi muda terendah sepanjang sejarah
Guys, ada kabar duka yang sangat berat hari ini dan di baliknya ada cerita yang menurut gue harus diketahui semua orang.
dr. Myta Aprilia Azmi meninggal dunia pada 1 Mei 2026 dokter internship di RSUD K.H. Daud Arif, Kuala Tungkal.
Tapi sebelum dia meninggal ada surat resmi dari IKA FK Unsri yang mengungkap fakta-fakta yang sangat mengkhawatirkan tentang apa yang sebenarnya terjadi.
Ini bukan sekadar dokter yang sakit lalu meninggal:
Berdasarkan investigasi internal dan kronologi tertulis yang dikumpulkan IKA FK Unsri ada empat temuan yang menurut gue perlu lo baca dengan sangat serius.
Pertama — beban kerja yang tidak manusiawi.
Dr. Myta menjalani tiga bulan tanpa libur di bangsal dan IGD. Tiga bulan. Tanpa libur.
Dan selama itu dia bekerja tanpa supervisi dokter definitif melanggar aturan Kemenkes yang jelas menyatakan dokter internship statusnya dokter magang, bukan pekerja tetap rumah sakit.
Kedua — kelalaian medik yang sangat mengkhawatirkan.
Dr. Myta sudah melaporkan gejala sakit sejak Maret 2026. Tapi dia tetap dipaksa menjalani jadwal jaga malam dalam kondisi sesak napas berat dan demam tinggi.
Yang paling mengejutkan:
saturasi oksigennya sudah menyentuh 80% sebelum akhirnya mendapat penanganan yang layak.
Saturasi 80% itu bukan kondisi ringan. Itu kondisi darurat yang seharusnya langsung ditangani.
Ketiga — dugaan malapraktik administratif.
Obat Sulbacef kosong di rumah sakit.
Dan pasien yang merupakan tenaga kesehatan di wahana tersebut yaitu dr. Myta sendiri diminta mencari obat sendiri di luar.
Dokter yang sakit disuruh cari obatnya sendiri.
Keempat — tindakan intimidasi dan upaya penutupan informasi.
Ada arahan dari oknum pembimbing untuk merahasiakan kondisi dr. Myta agar tidak terjadi prolong atau perpanjangan masa internsip.
Dan ada narasi gaslighting yang menyerang para dokter internship ketika mereka menyuarakan hak dasar kesehatan mereka dengan sebutan "generasi Z lembek."
Ini bukan kasus individual.
Ini adalah cerminan sistem:
Yang membuat kasus ini lebih dari sekadar tragedi personal adalah konteksnya yang sangat sistemik.
Dokter internship di Indonesia berstatus dokter magang bukan pegawai tetap.
Tapi dalam praktiknya mereka diperlakukan seperti tenaga kerja penuh tanpa perlindungan yang memadai.
Tidak ada batasan jam kerja yang ditegakkan.
Tidak ada supervisi yang dijamin.
Tidak ada mekanisme yang melindungi mereka ketika mereka sakit dan membutuhkan istirahat.
Dan ketika mereka berani bersuara mereka dibungkam dengan label "lembek."
Dokter yang sesak napas dengan saturasi 80% dan demam tinggi tetap dipaksa jaga malam.
Ini bukan tentang ketabahan atau dedikasi.
Ini adalah eksploitasi yang berpotensi fatal.
Dan terbukti fatal.
IKA FK Unsri bergerak dan ini langkah konkret yang mereka tuntut:
Surat resmi tertanggal 30 April 2026 dari Ketua Umum IKA FK Unsri, dr. H. Achmad Junaidi, Sp.S(K)., MARS., ditujukan langsung kepada Menteri Kesehatan RI. Isinya empat tuntutan.
Audit menyeluruh terhadap RSUD K.H. Daud Arif sebagai wahana internship dan evaluasi kelayakan oknum pembimbing yang terlibat dalam kronologi ini. Perlindungan agar tidak ada sanksi administratif atau ancaman prolong terhadap dr. Myta dan rekan-rekan internship lain yang mengalami beban double job akibat kekosongan posisi.
Somasi administratif kepada RSUD agar memberikan penjelasan resmi dan pertanggungjawaban atas pengabaian kondisi klinis dr. Myta sejak awal sakit.
Dan tidak menutup kemungkinan langkah hukum jika ditemukan unsur pidana terkait kelalaian yang mengancam jiwa.
Yang paling menohok dari seluruh cerita ini:
Dr. Myta Aprilia Azmi sudah melewati bertahun-tahun kuliah kedokteran yang keras.
Sudah melalui koas.
Sudah lulus ujian.
Sudah berhasil sampai di tahap internship tahap terakhir sebelum resmi menjadi dokter penuh.
Dan di tahap itu dia jatuh sakit, melaporkan kondisinya, tidak didengar, tetap dipaksa bekerja, saturasi oksigennya jatuh ke 80%, dan akhirnya tidak sempat menikmati gelar dokter yang sudah dia perjuangkan bertahun-tahun.
Sementara ada oknum pembimbing yang sibuk memikirkan bagaimana supaya kondisinya tidak menyebabkan prolong bukan bagaimana supaya dia bisa sembuh.
Untuk semua dokter internship yang sedang membaca ini:
Kalian bukan "generasi Z lembek." Kalian adalah manusia yang berhak atas jam kerja yang manusiawi, supervisi yang layak, dan penanganan medis ketika kalian sakit. Itu bukan privilege. Itu hak dasar.
Dan untuk sistem yang selama ini menganggap dokter internship sebagai tenaga kerja murah tanpa perlindungan kasus dr. Myta harus menjadi titik balik. Bukan hanya menjadi trending topic sehari lalu dilupakan.
Semoga dr. Myta Aprilia Azmi mendapat tempat terbaik di sisi-Nya. Dan semoga perjuangan ini tidak sia-sia.
Al-Fatihah.
cc: threads
gak sengaja denger obrolan ibu ibu di angkutan umum, katanya semua harga harga pada naik jauh. ini pembicaraan normal sebenarnya, tpi analisa mereka yg menarik.
katanya ini efek MBG, masyarakat umum kena imbasnya karena semua lari kesana. mereka kenagian sisanya & harganya jadi naik, belum makanan yg banyak sisa.
katanya sehari habis 1T itu andai dialokasikan ke bpjs kesehatan biar gratis, atau buat gaji guru honorer. tukang cuci ompreng digaji 1,2jt sementara guru honorer cman 600rb. padahal sudah banyak yg bersuara di tiktok, tpi pda tutup telinga karena udah terlanjur.
di level akar rumput pun sudah mulai resah.
Ada insiden yg menurutku melanggar HAM, hanya karena tanah menolak untuk dibeli, akhirnya sekeluarga dib4antai.
Konteks:
SEDARLAH KASUS PT INI HANYALAH FENOMENA GUNUNG ES DIANTARA SEKIAN KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA.
Mohon ijin Update terbaru kasus pembunuhan 1 keluarga Benangin per 23 April 2026 sore, 🙏
Tersangka Bertambah, Otak Pelaku Baru Ketangkep
Total 5 tersangka sekarang. Yang baru ditangkap tadi pagi 23 April 2026:
JT (44) - Ditangkap di hutan Km 7 arah Kutai Barat. Dia yg bakar pondok pake bensin
SR (47) - Udah ketangkep kemarin. Perannya yg nembak Hasna pake senpi rakitan
Status 5 tersangka
LK (55) - Otak pelaku, mantan mandor PT Timber Dana
PS (50) - Eksekutor bacok Cuah
MN (52) - Perempuan, yg nunjukin pondok korban
SR (47) - Penembak + bawa senpi
JT (44) - Tukang bakar TKP
Masih ada 1 DPO inisial YL yg kabur ke Kaltim. Polda Kaltim udah pasang foto di semua Polsek perbatasan.
Fakta Baru dari Rekonstruksi Tadi Siang
Polres Barut gelar rekonstruksi di TKP Benangin II jam 13.00 WIB. Hasilnya:
1. Motif Rp 200 juta bener - LK dijanjikan Rp 200 juta sama "oknum PT" kalau Cuah & kelompok tani mundur dari lahan 300 Ha
2. DP Rp 50 juta udah cair. Ditransfer ke rekening MN tanggal 15 April. Bukti transfer disita
3. Korban David (3 tahun) dibacok karena nangis- JT ngaku panik denger anak nangis, takut ketahuan
4. Alfian selamat karena pura-pura mati - Setelah dibacok 4x, dia nahan napas pas pondok dibakar
PT Timber Dana Resmi Jadi Tersangka Korporasi Ini yg baru.
Polda Kalteng tetapkan PT Timber Dana sbg tersangka korporasi jam 16.00 WIB tadi.
1. 2 Manajer diperiksa Kabag Humas & Kepala Keamanan PT. Udah ditahan
2. Pasal kena Pasal 340 jo 55 KUHP + UU No. 32/2009 Lingkungan Hidup
3. Izin HPH dibekukan MenLHK per hari ini. 300 Ha lahan sengketa dipasang police line
4. Dirut PT Timber Dana dicekal keluar negeri sama Imigrasi
Kondisi Korban Selamat & Keluarga
1. Alfian (40) - Udah lepas ventilator, tapi masih ICU RSUD Muara Teweh. Luka bacok rahang + paru kena asap
2. 5 jenazah udah dimakamkan 21 April di TPU Benangin I. Dijaga Brimob 1x24 jam
3. Keluarga korban dapat perlindungan LPSK- Takut ada serangan balasan dari komplotan LK
4. Pemkab Barut kasih santunan Rp 25 juta per korban + biaya RS Alfian ditanggung daerah
Situasi Perbatasan Sekarang
1. Total 150 Brimob jaga jalur Teweh Timur - Kutai Barat. Semua kendaraan digeledah
2. Senpi rakitan disita total 18 pucuk dari warga sekitar TKP 3 hari terakhir
3. Bupati Barut & Kubar bikin posko damai buat cegah konflik warga Dayak Benangin vs pendatang
4. Komnas HAM + Komnas Perempuan turun karena ada korban anak & perempuan
Ancaman hukuman 5 tersangka terancam hukuman mati. PT Timber Dana denda Rp 500 miliar + cabut izin HPH kalau terbukti.
Kapolres Barut minta DPO YL menyerahkan diri. "Kalau melawan, tindakan tegas terukur". Foto DPO udah disebar di grup WA warga perbatasan.
Kondisi Benangin masih tegang
Turut berduka 🙏