noy

[noy @noynotes]

see u again katanya🧐

[noy @noynotes]

makin yakin marie yang jadi relie😂

[noy @noynotes]

@walking_kiwi kalo interview usernya di hari yg sama sih, died aja😩

[noy @noynotes]

seharian ini udah berapa kali pelukan?

[noy @noynotes]

yg diceritain itu karangan lu doang ya bib?😌

[noy @noynotes]

cekikikan banget sehari 2x simulasi wedding😭

[noy @noynotes]

beneran pacaran kontrak?😱

[Dosen Pembimbing @Dospemz]

Coba kita buka lagi kasus pengadaan Chromebook yang membuat Nadiem Makarim divonis 9 tahun penjara di tingkat banding.

Salah satu persoalan utamanya adalah spesifikasi pengadaan yang dianggap mengunci penggunaan Chrome OS, padahal ada alternatif lain yang lebih murah.

Sekarang kita gunakan logika yang sama untuk kasus RANS.

Dalam klarifikasinya, RANS mengklaim nilai kontrak Rp14,69 miliar mengacu pada commercial rate card yang biasa digunakan untuk klien mereka.

Pertanyaannya:
Apakah rate card RANS otomatis merupakan harga yang wajar untuk jasa influencer di Indonesia?

Dalam logika pengadaan, kewajaran harga nggak bisa hanya mengacu pada tarif yang ditetapkan penyedia sendiri.
Harus ada pembanding pasar yang independen, dengan spesifikasi dan ruang lingkup pekerjaan yang setara.

Apakah kementerian pernah membandingkan tarif RANS dengan influencer lain yang memiliki jangkauan dan karakteristik audiens serupa?

Atau sejak awal spesifikasi pengadaannya sudah mengunci akun Raffi Ahmad dan RANS Entertainment sehingga penyedia lain tidak punya kesempatan bersaing?

Kalau benar, berarti ada kemiripan pola dengan kasus Chromebook, yakni spesifikasi pengadaan yang mengunci penyedia tertentu dan membatasi persaingan.

Kalau penguncian spesifikasi dalam kasus Chromebook bisa menjadi bagian dari pembuktian tindak pidana korupsi, seharusnya dugaan praktik serupa dalam pengadaan RANS ini layak diperiksa dengan standar yang sama.

Jika ditemukan unsur tindak pidana korupsi dan kerugian negara, pihak-pihak yang bertanggung jawab juga harus diproses secara hukum.

[noy @noynotes]

@winestainletter @xcordeirro karena itu justru dua sisi harus dilihat. bener RA punya potensi konflik kepentingan karena statusnya sbg pejabat, tapi kementerian punya kewenangan atas penggunaan APBN. jadi tanggung jawabnya nggak bisa dibebankan ke satu pihak aja. keduanya emang perlu dievaluasi.

[noy @noynotes]

@rizxy_bagus oke bang, mau lebih donggg

[noy @noynotes]

semoga beneran, aamiin.

[noy @noynotes]

@mysaadisini yeayyyy🥳🥳🥳

[noy @noynotes]

@Ssa9lll anuu seproject😁

[🍂 @whiterosestea]

Kalian semua wakil rakyat berbentuk setan, giliran masalah pemakzulan cepet bgt pada hadir. Semangat bgt mau nurunin org, tapi soal kebakaran hutan dan lahan (Kalimantan, Papua, Sumatera, Sulawesi) bencana alam lain ga ada satupun dari kalian yg speak up

[noy @noynotes]

@cicccnc @xenovilius banyak bgt tahapnya kak😭🤯

[noy @noynotes]

mau live tiktok doang marketingnya kayak series😩

[je @cwezist]

shopee kenapasih kalo abis check out tetiba produknya muncul lagi dg harga yg lebih murah 😭

[noy @noynotes]

biasanya minimal 300m, tadi sore baru setengahnya udah ngos-ngosan. oke, harus mulai rutin lagi😭

[noy @noynotes]

ok wisuda harus bawa gandengan biar ijazahnya gak disebut palsu, soalnya kalo ditanya nama anak lurah pas KKN udah lupa soalnya KKN nya di kantor kecamatan bukan di kelurahan😁