nytte

[nytte @nytteeeee]

Udah paling bener serahin semuanya sm Allah. Kita ga kuasa apapun di dunia ini. Biar Allah yg atur. Yakin, Allah sebaik baiknya penolong.

Pun hati ini punya Allah. Allah punya kuasa utk membolak balikan hati. Minta sama Allah, biar terus ditetapkan hati ini pada agamaNya.

[Febri 👻 @fbrreds]

Demo di Bundaran HI ini unik, karena biasanya demo ke lembaga pemerintahan tertentu

Tapi bundaran HI itu sumber traffic: masyarakt dan sosial media

peluang media ngeliput naik
peluang sosmed divideoin orang juga naik

orang aware-> tujuan demo terpenuhi dengan cara baru

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia.

Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026.

Dan datanya bukan dari sembarang sumber.
Dari Forbes.
Dari LHKPN.
Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah.

Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas:
50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026.

APBN Indonesia?
Rp3.800 triliun.
Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh.
Satu tahun.
Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu.

Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari.
Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam.

Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri:
Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih.
Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang.
Dua belas orang.
Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun.

Siapa?
Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma.
Ada juga Menteri Perumahan Rakyat.
Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya.

Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri:

Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI.

Dua ratus lima puluh dua tahun.
Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun.
Itu bukan angka. Itu absurditas.

Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri.

Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama.
Di antara satu korps yang sama.

Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya:

Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili.

Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta.

Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili.

Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak.

Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap:
Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa?

Rp93 triliun per tahun.

Sembilan puluh tiga triliun.
Setiap tahun.
Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang.

Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar.
Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun.
Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh.
Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan.

Hanya dari 50 orang.
Hanya 2%. Per tahun.
Tapi itu tidak terjadi.
Dan Celios menjelaskan kenapa:

Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan.

Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi.

Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan.

Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh.

Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini:

Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya.

Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir.

Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki.

Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan.

Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas.

Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian.

Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret:

Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen.

Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek.

Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya.

Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan.

Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama.

50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya.

Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini.

Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya.

Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas.

⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.

[Ibrahim Arief @ibamarief]

Bismillahirrahmanirrahim.

Hari ini, izinkan saya Ririe, mewakili Ibam dan anak-anak kami, menyampaikan Surat Terbuka kepada Pemimpin tertinggi negeri, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.

Dengan segala kerendahan hati, kami memohon perlindungan hukum dari ketidakadilan yang kami hadapi. Agar kebenaran tidak dikalahkan oleh hal-hal di luar fakta persidangan. Agar keadilan benar-benar ditegakkan sebagaimana mestinya.

Kami percaya, negara tidak boleh membiarkan warganya merasa sendirian dalam menghadapi ketidakadilan.

Semoga surat ini sampai dan diterima dengan baik oleh Bapak Presiden. Demi keadilan berdiri setegak-tegaknya di negeri ini. Demi hilangnya rasa takut dari mereka-mereka yang dengan jujur dan tulus hendak membantu negara dengan keahlian mereka.

Terima kasih, Bapak Presiden @prabowo 🙏🏻

[Nabiyla Risfa Izzati @nabiylarisfa]

Melewatkan video ini dari kemarin karena malas dengerin Mbak Staf Ahli KSP… But, wow… Mbak Asfinawati, the queen that you are!!! THIS IS MY KARTINI 👑👑👑

[nytte @nytteeeee]

@VisinemaID Hujan warna warni, kata orang tak mungkin. Tapi mungkin, bagiku ~~

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

Total ada 4 gugatan:
1. Yayasan, guru, mahasiswa
2. Dosen
3. Guru Honorer & P2G
4. MBG Watch, lembaga, individu

Seinget saya masih ada lagi tapi lupa. Yang merasa dirugikan oleh program Makan Bergizi dalam UU APBN 2026, bukan sekedar gugatan pada APBN-nya, tapi mempersoalkan MBGnya.

Ingat, ini bukan soal menang dan kalah, ini soal mendidik negara untuk taat konstitusi.

[Nabiyla Risfa Izzati @nabiylarisfa]

Percayalah kawan-kawan, maju ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat hal seperti ini itu EFFORT.

Yang bisa kita lakukan setidak-tidaknya adalah bersolidaritas ✊🔥

[Dosen Pembimbing @Dospemz]

Sekelas pejabat negara yang dgaji oleh pajak kita ketika ditanya soal pos anggaran lalu jawabannya cuma, “pokoknya ada,” itu sudah cukup menggambarkan betapa rendahnya standar akuntabilitas yang sedang dipertontonkan.

Gini amat negara dikelola 😢

[Ariel Heryanto @ariel_heryanto]

Sama sekali nggak kaget. Sama sekali nggak baru. Udah berulang-ulang sejak Orde Bangke, 1965.

[kiv z @triwul82]

Bocor Alus: Rumah Dinas BAIS di Melawai Raya ternyata jadi POSKO SATGAS S buat nyusun rencana nyerang Andrie Yunus.

Kemenhan konfirmasi: Itu Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola BAIS TNI. Pajak kita dipakai buat koordinasi nyiram air keras ke rakyat? Biadab.

​Gak cuma 4 orang, tapi 13 ORANG terlibat. Ada tim intai, tim kondisikan jalan, sampe eksekutor. Pake aset Kemenhan, pake plat nomor bodong. Ini bukan oknum, ini OPERASI TERSTRUKTUR.

Sumber lengkap silahkan lihat :

https://t.co/BYep410a73

[Yanuar Nugroho @yanuarnugroho]

mendengarkan seluruh wawancara, khususnya cuplikan ini, saya berpikir dan merenung panjang.

dan saya kira saya mesti mengoreksi catatan saya.

saya berpikir ini bukan lagi hanya tentang para pembisik atau orang-orang di sekitar pak prabowo. ini memang pak prabowo sendiri -dengan pendirian dan pandangannya sendiri. para pembisik dan orang dekat yg ABS hanya memperparah situasi ini. mungkin saya salah, tapi itu tercermin jelas dari wawancara sekian jam tersebut, dan cuplikan singkat ini.

and to all of you who have the responsibility of ensuring the president gets accurate information and acts accordingly, i bid you the best of luck and all the strength you need.

tetaplah sayang dan cinta pada negeri ini. tetaplah berisik. tetaplah kritik, bahkan protes, pada kebijakan pemerintah yang keliru -sembari terus berharap pemerintah mau memperbaiki diri dan memberi kesempatan orang-orang yang benar-benar mampu dan baik membantunya untuk itu.

kritik dan protes itu bukan makar. justru itu bentuk cinta terdalam kita pada republik ini.

[Ibrahim Arief @ibamarief]

Hasil kerja keras Ibam bangun startup dari 2024 juga ikut hilang.

Startup AI untuk mental health yang menyerap seluruh amunisi Ibam untuk gaji, operasional, dan R&D sebelum dapat investor, harus TUTUP.

Kasus ini sampai buat investor minta Ibam dipecat & funding dikembalikan.

[Ibrahim Arief @ibamarief]

Sejak kasus bergulir, Ibam sekeluarga ngga ada penghasilan. Aset terkuras habis.

Kesehatan drop: Jantung kambuh, pendarahan dalam, muncul tumor jinak.

Apakah ini balasan atas pengabdian untuk negara?

Hanya bisa berdoa & mohon dukungan agar keadilan tegak bagi Ibam sekeluarga.

[Stela Nau @stelanau]

Ada anak kecil di kampung saya, Ngada, Flores, meninggal bunuh diri. Anaknya dikenal cerdas dan ramah di sekolah. Dia meninggal karena putus asa. Sebelum pergi, dia cuma minta satu ke mamanya.

'Mama, saya minta buku dan pena'

Mamanya ga bs kasi dua hal itu lantaran kondisi ekonomi memburuk.

Mungkin buat penguasa dan media massa, anak ini cuma satu angka di dalam statistik. Bahkan bs jadi mudah dilupakan.

Tapi buat saya, anak ini jadi bukti nyata bahwa kita semua gagal bukan karena pengaruh asing. Kebanyakan kita semua gagal karena kita ga mau berbenah. Kita tetap memilih pemimpin yg itu2 aja. Kita tetap mempertahankan institusi yg diisi oleh orang2 itu aja.

Kita sibuk mencari kesalahan org lain, tp kita ga pernah mau sama-sama berjuang sebagai anak bangsa.

Pak Presiden, bapak selalu bilang kalo Bapak adalah presiden semua orang. Saya gak minta Bapak jadi NABI.

Saya minta bapak tidak membiarkan sistem yg uda bobrok ini semakin bobrok.

Belum pernah sesakit hati ini nulis postingan di media sosial.

[Dino Patti Djalal @dinopattidjalal]

Berikut video pandangan saya mengenai "Indonesia dan Board of Peace: 4 lampu kuning + 6 saran untuk Pemerintah Indonesia". Silahkan disimak, disebarkan, dikomentari & dikutip. Semoga didengar Pemerintah 🇮🇩. Salam diplomasi, Dr. Dino Patti Djalal

[Ommi de Queen👑 @ommi_siregar]

Mana lebih seru dari Pandji?

Yg ini jelas² MENAMPAR!
Pandji mah masih haluuuus...

[Watchdoc Documentary @watchdoc_ID]

“MBG diberikan ke murid, tapi gurunya hidup merana. Ini paradoks,” kata Bhima Yudhistira, Direktur & Founder CELIOS.

Menurutnya, masih banyak guru yang masuk kategori prasejahtera, bahkan penerima bansos. Situasi ini menunjukkan ada persoalan mendasar yang belum diselesaikan.

[Rama @kozirama]

Kayak bocah sok nakal pengen diterima ketua geng bully.

[Ali 👊🏻 @mhuseinali]

Yang paling ngeri dari plan ini:

1. Ga ada satupun warlok yang diajak merepresentasikan diskusi ini.

2. Addressing “Gaza” dan bukan “Palestina”. Ini mau ngapus identity perlahan

3. Proyek kolonialisme dan imperialisme paling blak-blakan di zaman modern.

4. Presidenmu ikutan

[Tom Wright @TomWrightAsia]

He’s delusional. Read the caption.

Big tech won’t commit capital to Indonesia as long as the founder of its biggest unicorn remains in jail on trumped-up charges.