jadi ceritanya hari ini ada peresmian 110 jembatan presisi merah putih hasil kerja polisi dan TNI
di datangi oleh listiyo langsung tapi liat hasilnya
lebih mewah acara peresmiannya daripada jembatan
yang di bangun
Dokumen bocor karena ada "sesuatu", kalu bocorinnya ke publik dengan akun anonim artinya internal sendiri sudah menurun trustnya dengan konsep "whistleblower"
Selain fokus ke keamanan internal, fokus juga ke alasan kenapa dokumen bisa bocor
Kasus bocornya dokumen manifest kunjungan kerja Menteri PU ke publik harus jadi wake-up call bagi seluruh kementerian & lembaga negara.
Dokumen se-confidential itu bisa dgn mudah tersebar ke ruang publik menunjukkan ada kelemahan serius di sistem pengamanan internal. Kalau dokumen dinas luar negeri yg berisi nama delegasi, paspor, dan jadwal saja bocor, bagaimana dgn data lebih sensitif lainnya?
Sudah saatnya setiap kementerian mengevaluasi ulang prosedur penanganan dokumen rahasia & memperketat akses serta pengawasan.
Alur kebocorannya pun sangat mudah ditelusuri: mulai dari Bagian Umum atau Karo Umum yg mengurus manifes, kemudian diteruskan ke maskapai atau travel agent. Hanya butuh satu orang yg kurang disiplin atau punya motif, dokumen langsung jadi bahan viral.
Kementerian & lembaga negara harus segera perbaiki tata kelola ini sebelum kejadian serupa terulang lagi & semakin merusak kepercayaan publik. Transparansi penting, tapi kerahasiaan dokumen dinas juga wajib dijaga.
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
Setelah dihujat dan dituding Netizen akhirnya Menteri PU memberikan klarifikasi terkait beredarnya dokumen perjalanan dinas luar negeri yang mencantumkan nama anaknya
Pak @dinopattidjalal dengan hormat, mari kita lihat fakta secara utuh, bukan parsial.
Indonesia tetap menunjukkan kehadiran melalui Dubes RI di Teheran. Itu bukan “absen” atau “tamparan”, tapi langkah diplomasi yg prudent & sesuai protokol di tengah situasi geopolitik yg sangat panas. Banyak negara mengirim level tinggi karena kalkulasi kepentingan masing-masing, Indonesia juga punya kalkulasi sendiri sbg negara besar dgn tanggung jawab regional & global yg luas.
Bebas aktif bukan berarti ikut-ikutan setiap undangan atau mengirim delegasi tinggi ke setiap acara sensitif tanpa mempertimbangkan risiko eskalasi, posisi strategis Indonesia, dan kepentingan nasional jangka panjang. Justru diplomasi sungguh-sungguh adalah yg berani tidak terpancing emosi sesaat, tapi tetap menjaga keseimbangan.
Indonesia negara Muslim terbesar, tapi juga negara dgn ekonomi terbesar di ASEAN, mitra strategis banyak pihak (termasuk negara-negara Teluk, AS, China, dll). Kebijakan luar negeri kita bukan soal “takut” atau “sungkan”, tapi menjaga kedaulatan & kepentingan 280 juta rakyat tanpa harus jadi pion dalam permainan besar.
Hubungan RI-Iran tetap terjaga baik. Satu acara pemakaman tidak mendefinisikan seluruh relasi bilateral yg sudah puluhan tahun. Lebih penting adalah kerja sama konkret di bidang ekonomi, energi, dan perdamaian, bukan sekadar foto delegasi di pemakaman.
Bebas aktif adalah diplomasi berprinsip, ya. Prinsip itu termasuk tidak gegabah, tidak reaktif, dan tidak mempertaruhkan kepentingan nasional hanya demi pencitraan “ikut arus”. Pemerintah sedang fokus menjaga stabilitas di tengah dinamika global yg volatile, itu bukan luntur, itu matang.
Kita bisa berbeda pendapat soal level delegasi, tapi jangan buru-buru framing sebagai “takut AS” atau kegagalan total. Itu justru melemahkan posisi Indonesia di mata dunia.
Seingat saya, bukan mau membandingkan: saat era Presiden SBY, ketika mantan Presiden AS Gerald Ford wafat (2006/2007), praktik standar diplomasi kita juga mengirim perwakilan setempat (dubes atau pejabat terkait) untuk acara pemakaman seperti ini, kecuali ada kepentingan khusus yg sangat strategis. Bukan hal baru, bukan pula “luntur”.
Salam hormat dari rakyat biasa yg mendukung kebijakan yg lebih mengejar hasil konkret daripada gesture simbolik.
klarifikasi BAKOM pemerintah soal asisten raffi ahmad jadi komisaris BUMN:
- Latar belakang seseorang tidak bisa dinilai hanya dari satu dimensi
- bukan harus ahli teknis di bidang usaha
- etika dan sikap juga dinilai selain kompetensi
- Publik diminta bersabar,
- tunggu kinerja dulu sebelum menilai
- baru kerja 2 tahun kok minta seakan udah kerja 5 tahun
- Pemerintah sebagai pemegang saham berhak menunjuk perwakilan di komisaris
- Proses pengangkatan sudah sesuai prosedur & GCG yang berlaku
@ubegebe1 Kalau cuma mau denger dari kalangan mereka, apakah kita2 rakyat jelata ini ga punya kesempatan untuk di dengar artinya untuk urusan ginian walaupun sampe berbusa2 berisiknya?
Selain viral based policy, kebijakan luar negeri di sini ternyata based on kritik pak dino ya hahahah baru jalan setelah rame2 pak dino bersuara hahahah kacaauu
Eks Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal, lewat akun IG pribadinya, menyampaikan kritik kepada pemerintah RI yang terkesan menyepelekan udangan Iran ke pemakaman Ayatollah Ali Khameini yang tewas dibunuh Israel pada 28 Februari 2026 lalu.
Pemerintah nggak memenuhi undangan dari Iran dengan mengutus delegasi resmi, dan yang hadir hanya Dubes RI di Teheran. Hal ini, oleh Teheran, dianggap sebagai sikap menyepelekan undangan.
Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI Ahmad Qodari buka suara soal yang lagi rame belakangan: Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Qodari bilang bahwa pemilihan BUMN dari latar belakang yang berbeda ini bertujuan buat memberikan perspektif baru dalam upaya ngawal agenda pemerintah. Doi juga memberikan contoh berdasarkan pengalamannya yang pernah menjabat sebagai komisaris di Pertamina Hulu Energi.
"Dan kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kita bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi. Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris," kata Qodari pada Sabtu (4/7) di pembukaan Media Fest 2026 di Jakarta.
Doi juga nambahin kalau sebetulnya, modal dasar buat jadi komisaris itu ada dua, yaitu punya akal sehat dan niat baik. "Kalau hemat saya, kalau namanya komisaris itu sebetulnya modal dasarnya dua. Pertama, akal sehat, yang kedua, niat baik," ujarnya.
Belakangan, masyarakat lagi ramai menyoroti sejumlah komisaris BUMN yang dinilai nggak punya kompentensi dan latar belakang relevan di bidang yang mereka jabat. Beberapa komisari yang jadi sorotan yaitu asisten pribadi Raffi Ahmad, Mufi Budi Ananda, sebagai komisaris PT Krakatau Posco serta Gina Febriyanti Ginting, relawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024, sebagai komisaris PT Pertamina Retail.
Di masa UIN Raden Fa**h masih berbentuk IAIN, salah satu dosennya pernah bilang "Kalau bukan karena moral dan agama, ada jutaan warga negara ini yang lebih baik dihilangkan nyawanya karena gak ada gunanya."
Kejam 🗿