obebabeh

I'm belongs to IG :
@merisaobe @meisyaamira @allisyadanira @nikisyasakti @harits_1_2_3 @babyjannaisya

My IG : @obebabeh
TikTok : obebabeh

[obebabeh @obebabeh]

Siblings goal, so happy and proud of them.. Very grateful

https://t.co/M1jBPQSqyg

[obebabeh @obebabeh]

@TeddGus Apakah negara rela kehilangan banyak industri yang pekerjakan ratusan ribu buruh dan SDM atau kehilangan investor ribuan triliun gak jadi realisasi atau korporasi² mulai tarik iket pinggang pangkas ribuan pegawai vendor diutangin gak dibayar krn rugi dll

Realistis aja lah

[obebabeh @obebabeh]

@TeddGus Industri industri raksasa yang harus import bahan baku dengan dollar akan sangat terdampak korporasi² akan terdampak investor² yg sudah MOU mau invest akan berpikir ulang utk realisasi dari situ snow ball effectnya gila kalo gak bisa diantisipasi

[obebabeh @obebabeh]

@txtdrimedia Kalo kyk begini para pakar hukum di indonesia pada diem aja yaaa

[obebabeh @obebabeh]

@NadinAmis_ah @SeekHustle @DivHumas_Polri Hadeeeh polisi begini amat dah

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita dari Lombok Tengah yang menurut gue paling menggambarkan ironi terbesar dari kebijakan ekonomi Prabowo sekarang.

150 karyawan Alfamart kehilangan pekerjaan.
Bukan karena perusahaannya bangkrut.
Bukan karena kinerjanya buruk.
Bukan karena ada kesalahan dari karyawannya.

Tapi karena pemerintah daerah menutup paksa 25 gerai ritel modern dengan alasan melanggar Peraturan Daerah tentang penataan pasar rakyat.

Dan ini yang paling miris:

Rudi karyawan Alfamart di Kopang datang ke kantor Bupati bukan untuk melawan.
Dia datang meminta solusi.

"Jangan sampai kami menjadi pengangguran baru.
Sekarang ekonomi semua sulit,
semua harga sudah naik,
kebutuhan makin tinggi.
Sementara pekerjaan kami tidak ada karena ditutup."

"Cari kerja sulit, Pak.
Kami banyak yang hanya tamatan SMA."

Kalimat itu
"cari kerja sulit, Pak"

menurut gue adalah kalimat paling menyayat yang bisa diucapkan oleh seseorang kepada penguasa yang harusnya melindungi mereka.

Dan ini konteks yang lebih besar yang harus dipahami:

Penutupan Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah ini tidak terjadi di ruang kosong.

Ini terjadi di tengah narasi besar tentang Koperasi Desa Merah Putih program andalan Prabowo yang salah satu tujuannya adalah memastikan koperasi desa bisa menjalankan fungsi perdagangan ritel di desa-desa.

Artinya sederhana:
gerai ritel swasta yang sudah ada ditutup supaya ruangnya bisa diisi oleh koperasi yang terafiliasi dengan program pemerintah.

Bukan karena ada masalah dengan pelayanannya.
Bukan karena ada keluhan dari konsumen.
Tapi karena ada kepentingan yang lebih besar yang membutuhkan ruang itu.

Dan ini yang paling pedas:
150 karyawan kehilangan pekerjaan.
Kalau setiap karyawan punya keluarga dengan 2-3 orang tanggungan ada sekitar 300-450 orang yang terdampak langsung dari satu kebijakan penutupan di satu kabupaten kecil.

Dan ini baru satu kabupaten.
Lombok Tengah.
Dengan 25 gerai yang ditutup.

Berapa kabupaten lain yang sedang atau akan melakukan hal yang sama di seluruh Indonesia atas nama program yang sama?

Dan ini yang paling mengerikan sebagai pesan kepada semua pelaku usaha:

Kalau lo punya usaha di Indonesia sekarang dan tiba-tiba ada program pemerintah yang membutuhkan ruang bisnis yang sama dengan yang lo jalankan negara bisa menutup usaha lo kapan saja.

Bukan karena lo salah.
Bukan karena lo melanggar hukum yang berlaku sejak awal.
Tapi karena ada Perda yang bisa diaktifkan atau diterapkan secara selektif ketika dibutuhkan.

Investor asing yang sudah komplain ke Prabowo soal kepastian regulasi ini adalah contoh nyata kenapa
mereka takut masuk.
Hari ini Alfamart.
Besok siapa?

Dan sambungkan ini dengan kondisi yang lebih besar:
Badai PHK sedang mengintai.
Rupiah di Rp17.700.
Lapangan kerja tidak tumbuh.
Dan di tengah semua itu ada kebijakan yang menambah 150 pengangguran baru di satu kabupaten kecil dengan alasan penataan pasar.

Prabowo bilang: "Kalau tidak beres copot. Sederhana."

Tapi 150 orang yang tidak beres hidupnya bukan karena kesalahan mereka sendiri tidak punya siapapun yang bisa mereka copot.

Negara yang seharusnya memberi rasa aman bagi rakyat yang bekerja keras justru menjadi sumber ketidakpastian yang paling besar.

Karyawan Alfamart itu tidak meminta banyak.
Mereka hanya minta bisa tetap bekerja.
Minta jangan dijadikan pengangguran baru di tengah
kondisi ekonomi yang sudah sulit.

Dan jawaban yang mereka dapat adalah:
datang ke kantor Bupati mengantri
memohon dengan harapan ada yang mendengar.

Itulah posisi rakyat kecil di Indonesia sekarang. Bukan warga negara yang dilindungi.
Tapi pemohon yang berharap penguasanya bermurah hati.

[obebabeh @obebabeh]

@_Haris_Srg @prabowo presiden pastikan aja dulu seluruh BUMN bisa taat terhadap perjanjian kerja sama dengan para vendornya,, mana ada BUMN yg bayar vendor sesuai dengan kontrak kerjasamanya malah banyak yang bangkrut karena gak dibayar, kontrak kerjasama aja bisa gak dipatuhi gimana mau dipercaya

[obebabeh @obebabeh]

@_Haris_Srg @prabowo 😂😂😂

[obebabeh @obebabeh]

@TwipsX Kemaren long weekend daerah wisata kayak puncak dan bandung bahahahaha

[obebabeh @obebabeh]

@flllowiee SMI lagi sruput kopi dibayar pake dollar sambil ketawain purbaya dkk 😂

[obebabeh @obebabeh]

@sjafriesjams Kayaknya diskusi mengenai jalur udara yang ditentang oleh china dan pembelian minyak ke russia

[Hilmi Firdausi @Hilmi28]

Kedekatan SBY dgn Seskabnya Sudi Silalahi dinilai publik biasa saja, begitupun era Jokowi dan Paramono Anung sebagai Seskab juga biasa saja. Semua profesional dan memang karena kebutuhan kerja. Baru sekarang jamannya Prabowo dan Seskab Teddy publik ramai sekali membahas, lebih kepada unsur "personal" dibanding kinerjanya. Semoga kabar2 miring yg beredar di masyarakat tdk benar, terutama isu "penggamparan" Seskab oleh petinggi TNI juga isu2 lainnya. Saran saya utk orang2 terdekat presiden, jgn sering2 memposting hal2 personal yg mengundang pro kontra, fokus saja sama Tupoksinya.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada momen di rapat DPR
seorang anggota DPR marah dan heran
Dan yang ngomong ini bukan aktivis.
Bukan pengamat.
Ini anggota DPR sendiri yang semprot Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya secara langsung di depan muka.

Pertanyaan yang paling mendasar yang dia lempar:
Kalau kita sudah punya big data
orang datang ngurus KTP
masa dimintain fotokopi KK lagi?

Gua punya KTP untuk apa?
Masih dimintai fotokopi KTP.
Kan aneh.
Surat lahir,
surat baptis masih diminta.
Wah, pusing. Negara kita kayak begini.

Ini bukan pertanyaan teknis yang butuh jawaban panjang.
Ini pertanyaan yang semua orang Indonesia pernah tanyakan dalam hati setiap kali berurusan dengan birokrasi.

Dan jawabannya tidak pernah memuaskan selama puluhan tahun.

Faktanya yang bikin makin miris perbandingan dengan Malaysia:

Indonesia punya e-KTP sejak 2011.
Ada chip NFC.
Ada data biometrik.
Teknologinya canggih.
Anggarannya triliunan rupiah.

Malaysia punya kartu yang secara teknologi identik namanya MyCAD.

Bedanya satu hal:
Malaysia benar-benar memakainya.

Di Malaysia mau isi BBM subsidi tinggal tap MyCAD di pompa bensin.
Sistem langsung cek identitas, cek kuota, kasih harga subsidi otomatis.
Tidak perlu antri.
Tidak perlu surat keterangan.
Tidak perlu aplikasi.
Tidak perlu fotokopi.

Setiap warga dapat kuota 200 liter per bulan.
Kalau kuota habis bayar harga normal.
Tidak bisa diakali.
Kalau ketahuan curang kuota diblokir permanen.

Hasilnya:
pemerintah Malaysia hemat RM600 juta per bulan.
Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung terdeteksi.

Indonesia?
e-KTP yang sama teknologinya selama 15 tahun masih dipakai untuk difotokopi.

Dan ini yang paling menohok dari seluruh pidato itu:
Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini.
Karena enggak pernah kelar.

Kalimat itu keras.
Tapi tidak salah.

Soal pemborosan anggaran yang berlangsung setiap tahun:

Ini yang menurut gue paling menyakitkan secara fiskal.

BNI punya data nasabah sendiri.
Pertamina buat sistem data sendiri untuk subsidi.
KPU setiap pemilu buat pendataan pemilih sendiri yang nilainya triliunan setiap siklus.
BPJS punya database sendiri.
Kemendikbud punya data sendiri.
Kemensos punya data sendiri.

Semua lembaga membangun silo data masing-masing.
Semua dengan anggaran masing-masing. Semua dengan vendor masing-masing.
Semua dengan tender masing-masing.

Dan di ujung semuanya data tetap tidak terintegrasi. Rakyat tetap diminta fotokopi KTP setiap kali berurusan.

Kita kalau urusan ngamburin uang tuh juara satu. Untuk data saja triliunan kita buang tiap tahun.

Cerita yang paling menyentuh dan ini yang paling human:

Anggota DPR ini bercerita soal kondisi di dapilnya di Kalimantan Utara.

Banyak warga dari NTT, NTB, Toraja yang kerja di Malaysia banyak secara ilegal.
Ketika mereka diusir setelah tidak digaji atau dieksploitasi paspor dan KTP mereka sudah disita oleh majikan.

Mereka pulang ke Kalimantan tanpa dokumen.
Tanpa uang.
Tanpa apa-apa.

Dan ketika mereka coba mengurus KTP baru mereka diminta KK.
Diminta fotokopi KTP lama yang sudah disita.
Diminta surat lahir yang ada di kampung di NTT yang jauh.

Untuk makan aja enggak ada. Sekarang mereka terkapar di perkebunan-perkebunan, digaji di bawah UMR, enggak punya BPJS, enggak punya apa-apa.

Dan sistem birokrasi yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi tembok yang tidak bisa ditembus.

Makanya saya bilang KTP itu hak asasi.

Soal keamanan data ini juga perlu diangkat:

Dia menyebut setiap hari dia menerima minimal 50 WhatsApp dan telepon yang menawarkan emas, saham, investasi bodong.

Gimana keamanan data kita ini?
Siapa yang harus bertanggung jawab?
Masa kita terus diganggu hal seperti ini?

Dan tidak ada jawaban jelas apakah yang bocor itu data adminduk, data bank, atau data operator telekomunikasi.
Tidak ada institusi yang maju mengambil tanggung jawab.

Solusi yang dia minta dan ini bukan permintaan yang rumit:

Satu — sinkronisasi semua data di bawah satu gatekeeper. Kemendagri sebagai pemegang e-KTP harus jadi koordinator. Semua lembaga lain berhenti bikin database sendiri.

Dua — chip e-KTP harus diaktifkan untuk semua layanan publik. Tidak ada lagi fotokopi. Tidak ada lagi surat lahir. Cukup tap kartu.

Tiga — presiden harus turun tangan dan memerintahkan sinkronisasi ini di level ratas. Karena tanpa political will dari atas tidak ada satu lembaga pun yang akan mau menyerahkan kewenangan datanya.

"Jangan nanti KPU dibentuk, tahun berikutnya mengusulkan 2 triliun untuk identifikasi pemilih. Enggak habis-habis kalau begitu terus."

Sudah 80 tahun merdeka. Sudah 15 tahun punya e-KTP. Dan kita masih dimintai fotokopi KTP untuk mengurus KTP.

Kalau itu bukan kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan gue tidak tahu apa lagi namanya.

[obebabeh @obebabeh]

Bingung

[obebabeh @obebabeh]

Hadeeeeeh,, kenapa dah ??

[obebabeh @obebabeh]

@Hilmi28 😂😂😂😂...gendeng kayak konser KPOP

[Edy Bayo Regar @regar_op0sisi]

Masyarakat sudah kesal dgn polisi(polsek Panipahan) yg tak kunjung menangkap bandar narkoba didaerahnya.
Akhirnya mereka ramai ramai mendatangi rumah sang bandar.

[Akbar Faizal @akbarfaizal68]

Hebat dalam jualan tapi parah abis dalam pelayanan pasca penjualan. Itulah @BYDCompany Indonesia, Sudirman. Dan, PT @clipan_official serta perusahaan asuransi @Asuransimag_ sempurnakan kerusakannya. Saya beli mobil BYD Seal premium di Kantor penjualan Sudirman secara kredit via leasing Clipan Finance. Desember 2025. Mobil bermasalah (oleng joget). Pihak BYD, leasing, asuransi dan bengkel yg dipilih BYD saling lempar tanggungjawab. Dua bulan lbh mbl saya tak jelas nasibnya. Hingga ditangani bengkel mrk. Ternyata mrk salah analisa dan jogetnya makin parah. Saya kembalikan ke mereka lg. Sdh masuk bulan ke-4 tanpa kejelasan. Pada Maret,utk pertama kalinya Saya ambangkan cicilan meski tetap saya bayar. Namun per April, sy tak mau bayar. Pihak Clipan Finance spt org gila menelepon menagih. Mereka gunakan puluhan nomor. Kuabaikan. Hari ini, Jumat 10 April Clipan kirim surat peringatan pertama. Mrk tak peduli nasib mbl saya. Jika mau tarik mbl itu, skrg ada dihalaman kantor kalian atau dibengkel payah yg kalian pilih. Hari ini pula saya tlh kirim somasi kepada tiga pihak ini: @BYDCompany, @clipan_official @Asuransimag_. Segera bertanggungjawab. Saya meminta @OJKRI mulai bekerja serius menangani perusahaan payah spt ini. Itu tugas kalian. @kemenkeu @DPR_RI

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

Warisan Nadiem Makarim untuk Pendidikan, meninggalkan 4,2 juta anak putus sekolah, menyisakan anak Indonesia dengan literasi, matematika dan sains anjlok (PISA, 2022), dan membiarkan separuh sekolah di Indonesia rusak (SD 49%, SMP 42%, 33% SMA &SMK) dan tidak membayar tukin dosen selama lima tahun.

Namun Nadiem berhasil mewariskan watak guru badut, mendukung dan melatih guru berjoget di Instagram dan tiktok untuk memoles kebijakan Merdeka Belajar.

Warisan ini kemudian mengakibatkan perubahan watak guru menjadi agen siar kebijakan pemerintah yang sampai hari ini kerusakannya tidak bisa diobati.

[obebabeh @obebabeh]

Negara tanpa oposisi gak seru yaa minimal ada gitu yang ngeramein entah ngaruh gak ngaruh tetep aja penting buat pembelajaran rakyat