Este video me rompió el corazón 💔
Vladimir Vitkov, bielorruso de 31 años, voló desde El Cairo, se acercó a una familia afgana en la zona de recogida de equipaje y, de repente, agarró y arrojó a su hijo de dos años.
El niño terminó en coma, con fractura de cráneo y columna y se salvó la vida de milagro.
Vitkov fue arrestado, con rastros de cannabis en su sangre. No está claro que lo motivó a cometer este acto salvaje e inhumano.
- Kerusakan negara sekarang itu snowball effect dari Jokowi
- Yang jadiin Prabowo Presiden itu Jokowi juga
Ga ada mending mendingan, jangan pilih dua duanya
Bener kata bang Pandji. Orang ini dari kecil hidup dari keluarga kaya yg membuat tidak ada org yg berani mendebat dia, semua keinginannya pasti dituruti. Saudara, ART, dan temannya pasti mengiyakan dia. Mungkin cuma orang tuanya yg bisa bilang 'tidak' ke dia (itupun kalo orang tuanya tegas).
Ditambah dia masuk militer yg emg sistemnya 'siap ndan'. Semua hal dilakukan atas perintah atasan, bukan hasil duduk bareng dan saling challenge pendapat seperti di lingkungan kampus.
Udah gitu jadi ketua partai pula. Tau sendiri partai di Indonesia itu fanboy club. Ngga ada ideologi tapi semua arah partainya ditentukan tokoh partai tersebut. Hampir semua bawahannya pasti ABS.
So, selama dia hidup ngga biasa dgn kritikan. Karena dia biasa diiyain segala keinginannya. Sampai pada titik dia jadi presiden. Yg mana presiden adalah jabatan publik. Banyak org yg mengawasi dan mengkritik.
Alhasil pas jadi presiden ya begini. Kaget kalo ternyata dia bisa dikritik orang banyak dan dihajar kanan kiri. Jadi lgsg cap yg kritis itu nyinyir, antek asing, musuh negara, dll.
Kubu Solo mulai bergerak loh.
1) Jokowi mau mulai safari keliling Indonesia buat menemui basis pendukungnya.
2) Jangan lupa Kaesang adalah ketua partai. PSI.
3) Kabarnya banyak kader partai lain yang "bedol desa" ke PSI. Nasdem muncul di berita, kadernya pindah ke PSI. Loyalis Jokowi di PDIP juga banyak pindah ke sana.
4) Meskipun di pusat mereka gak punya kursi DPR, di daerah, mereka banyak punya kursi DPRD. Banyak kadernya punya posisi.
5) Jokowi di salah satu pidatonya pas acara PSI bilang, akan mengorganisir sampai tingkat RT/RW.
6) Kapolri, jelas kubu mereka, baru dikasih perpanjangan usia pensiun, tujuannya apa hayo? Jangan lupa istilah "parcok" datang dari mana.
7) Gibran sepanjang jadi Wapres udah mengunjungi hampir semua provinsi. Tinggal dikit lagi.
8) Acaranya Gibran juga yang relate ke grassroot: bakti sosial, kerja bakti, bagi sembako, bantuan sosial.
9) Program unggulan Presiden mulai goyah: MBG kena kasus korupsi. KDMP pemborosan anggaran. BBM tiba-tiba naik. Lawatan ke luar negeri terus. Bisa dimainin isu-isu itu.
10) Pendengung alias buzzernya juga udah mulai pecah kongsi. Ada loyalis sini dan loyalis sana.
2029?
1 Juni 2026: ratusan peternak Blitar bagi2 1 juta butir telur gratis di depan kantor bupati.
Bukan karena murah hati , tapi karena jual pun rugi.
Harga jual: Rp 20.600/kg.
Biaya produksi: Rp 23.000/kg.
Harga acuan pemerintah: Rp 26.000/kg.
9 Juni 2026 , tepat 8 hari kemudian , Mentan Amran baru mengusulkan peternakan ayam masuk daftar negatif investasi.
Yang unik : investor China sudah ketuk pintu sejak April. Rp 1,4 triliun. Difasilitasi Kadin. Untuk rantai suplai MBG.
Protes peternak rakyat diabaikan berbulan2.
Investor asing masuk , baru gerak 8 hari.
Jadi siapa yang sebenarnya dilindungi?
Di acara peluncuran buku semalam, Dirgayuza bilang dua hal dalam satu napas:
a. "Presiden tahu semua masalah di lapangan"
b. "Bahkan pejabat kabinet pun lost track Presiden sudah ngapain aja"
Jadi Presiden tahu masalah rakyat , tapi para menterinya sendiri nggak tahu bosnya udah ngapain.
4 hari sebelum acara itu, KPK OTT Wamen dari kabinet yang sama.
Diduga peras Rp100 juta per minggu dari pengurusan izin WNA. Praktiknya jalan dari 2022 sampai 2026 , menembus dua rezim, empat tahun, tanpa dihentikan dari dalam.
108 solusi dicatat dalam buku.
Tapi korupsi sistematis di lingkaran dalam kabinet sendiri butuh KPK dulu buat bongkarnya.
Kalau Presiden benar-benar tahu semua masalah di lapangan, kenapa justru yang paling dekat dengan beliau yang paling lama luput dari pengawasan?
Ada satu yayasan yang dalam waktu kurang dari setahun mengelola 1.179 dapur MBG di 38 provinsi. Satu yayasan, tanpa batas maksimal jumlah dapur yang boleh dikelola , sementara yayasan lain dibatasi maksimal 10.
Namanya Yayasan Kemala Bhayangkari. Strukturnya melekat langsung di hampir seluruh Polda dan Polres Indonesia , 419 kepengurusan dari pusat sampai cabang. Pucuk pimpinan di setiap wilayah otomatis diisi oleh istri Kapolda atau Kapolres setempat. Bukan dipilih. Otomatis.
Hitungan ICW: dari insentif BGN saja : Rp6 juta per hari per dapur, 313 hari operasional , perputaran dananya bisa menyentuh Rp2,2 triliun per tahun. Di luar dana awal Rp500 juta per dapur dan biaya operasional.
Ketika ICW coba menelusuri profil 419 kepengurusan yayasan ini di sistem AHU Kemenkumham, sebagian besar datanya tidak bisa ditampilkan. Yayasan yang mengelola triliunan rupiah uang program pemerintah, tapi profilnya tidak bisa diakses publik.
ICW sudah surati KPK sejak 24 Februari 2026 untuk minta pengawasan. Sampai hari ini belum ada tindak lanjut yang signifikan.
Program makan bergizi gratis harusnya soal anak-anak yang perlu makan.
Tapi kalau satu yayasan yang strukturnya melekat di institusi penegak hukum bisa dapat privilege tanpa batas, kelola triliunan rupiah, dan datanya tidak bisa diakses publik , siapa yang mengawasi?
Teman-teman, di umur berapa kalian baru tahu kalau secara Fisika pendinginan, kita tidak bisa membedakan penggunaan air mentah atau air matang dari visual bening atau keruhnya es batu yg dihasilkan? 😲
Yak, karena memang tidak begitu hubungannya! 😂
Halo, @tempodotco, @BBCIndonesia, atau @kompascom. Atau media masa manapun. Segera bentuk tim investigator atau kirim wartawan yang lihai guna menyelidiki isu pemberhentian 'top up' atau transfer dana operasional dari BGN ke kubangan-kubangan lumpur (espepege).
Ini kenapa?
Sampai kapan?
Mengapa belum ada pejabat pemerintah yang memberikan keterangan?
BRI masuk radar KPK dua kali dalam kurang dari setahun.
Juli 2025: korupsi pengadaan mesin EDC 2020–2024, nilai proyek Rp2,1 triliun, kerugian negara Rp744 miliar, 5 tersangka ditetapkan , termasuk eks Wadirut dan mantan Direktur Digital BRI sendiri.
Juni 2026: KPK buka penyidikan baru, korupsi pengadaan notifikasi SMS & WA bareng Telkom, kerugian negara diduga hampir Rp2 triliun.
Di kasus pertama, KPK temukan: TOR dikondisikan untuk vendor pilihan, uji teknis tidak diumumkan terbuka, vendor menang lalu subkon seluruh proyek tanpa izin, harga di-mark up.
Itu bukan kecelakaan.
Itu butuh koordinasi dari atas.
88 juta nasabah tetap setia nyimpen duit di sana , sementara yang duduk di kursi direksi (diduga) sibuk ngatur siapa yang menang tender triliunan.
Kalau ini cuma "oknum", kenapa yang ketangkap bukan pegawai biasa, tapi Wakil Direktur Utama-nya?
Ngeri! Investor setor Rp218,25 Miliar ke BGN, ditandatangani langsung oleh Wakil Kepala BGN saat itu, tapi dapur perintis MBG dari Aceh sampai Papua gak pernah berpindah tangan. Ada dugaan kuat jabatan dipakai buat kedok penipuan. Kejaksaan & KPK wajib turun tangan usut aliran dana ini.
Bagaimana mau kasih gizi ke anak-anak kalau sistemnya sarat praktik kotor?
Video : tribun
Pengusaha asal Sukabumi mengaku sdh menyetorkan dana ratusan milyar sesuai kesepakatan kpd BGN tp hak pengelolaan 97 dapur yg dijanjikan disebut tak kunjung diberikan 🫣
Makanya jgn pnh berbisnis dg negara krn isinya pejabat2 korup !
********************
Spill Outfit Murah
Berdoa dan ibadahnya ditambah lebih rajin lagi yok gaes!
Tanda-tanda itu makin dekat!
Lihatlah, para investor Dapur MBG ini aja udah pada teriak-teriak.
Mau berharap ke siapa lagi kita kalau bukan ke diri sendiri dan Tuhan.
Ngarepin Pemerintah bantu kita udah sangat SULIT
Minggu, 7 Juni 2026. Presiden Prabowo di Sekolah Rakyat Tabanan, Bali:
"Saya sering diejek sampai sekarang. Kalau kita diejek, balas dengan sopan santun."
Di minggu yang sama:
a. Saiful Mujani, Guru Besar UIN, diperiksa polisi 5,5 jam, dicecar 37 pertanyaan
b. Feri Amsari, pakar hukum tata negara, diperiksa polisi 4 jam
c. Dua ibu di Lombok dipanggil polisi karena posting MBG ada belatung
d. IRT di Bima dipanggil polisi karena kritik menu MBG tidak layak
Balas dengan sopan santun.
Tapi yang mengkritik tetap dipanggil polisi.
Pak Presiden, nasihat itu berlaku dua arah , atau cuma untuk yang diejek, bukan yang mengejek?
Di Polda Jambi, ada seorang Komisaris Polisi berinisial RC.
November 2005: RC memperkosa istri rekan kerjanya sendiri saat korban dalam kondisi tidak berdaya.
14 April 2008: Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan vonis 4 tahun penjara. Terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum.
Tapi RC tidak langsung masuk penjara. Dia kasasi. Lalu PK.
2010: Mahkamah Agung menguatkan vonis. Putusan berkekuatan hukum tetap , inkracht.
Tapi RC tetap tidak masuk penjara.
Dia masih berdinas.
Bahkan dipindahkan ke Polda Jambi pada 2009 , saat kasusnya masih bergulir.
Baru pada Januari 2022 , 14 tahun setelah divonis , RC akhirnya dieksekusi.
Bukan karena inisiatif Polri.
Tapi karena tim jaksa dari Banjarmasin datang menjemputnya langsung dari lingkungan Polda Jambi.
RC menjalani 4 tahun penjara.
Lalu keluar. Dan kembali berdinas.
13 Maret 2026: Surat Telegram Kapolda Jambi Nomor KEP/78/III/2026 resmi memutasi RC , dari Pamen Yanma ke Pamen Rorena Polda Jambi. Jabatan naik, bukan dipecat.
Seorang terpidana pemerkosaan yang sudah inkracht di Mahkamah Agung, kini Komisaris Polisi aktif, baru saja naik jabatan.
Sementara itu, di institusi yang sama:
April 2026 , dua bintara Polda Jambi yang terlibat pemerkosaan remaja 18 tahun (November 2025)
langsung dipecat tidak hormat (PTDH) dalam hitungan bulan.
Jadi begini pola yang terlihat:
a. Bintara biasa perkosa → dipecat dalam hitungan bulan ✓
b. Perwira perkosa → masih aktif berdinas 20 tahun kemudian, naik jabatan ✓
Di Polri, keadilan ternyata tergantung pangkat.
Saat dikonfirmasi media pada 4 Juni 2026, Kabid Humas Polda Jambi menjawab:
"Untuk kasusnya, saya tidak tahu. Saya cari tahu ke Propam dulu ya."
Dua puluh tahun setelah kejadian.
Empat belas tahun setelah inkracht.
Pejabat Polda masih bilang tidak tahu.
Ini bukan soal lupa.
Ini soal siapa yang dilindungi.