عبدالله

Taro Ada Taro Gau

[A. Ainur Rohman @ainurohman]

Ini komedi banget.

Bukan orang Argentina. Nggak ada hubungan historis-kultural dgn Argentina. Nggak punya paspor Argentina. Nggak ada darah Argentina.

Mungkin juga blm pernah ke Rosario atau Santa Fe atau Buenos Aires, tapi bisa2nya jadi gatekeeping timnas Argentina.

Badut-badut..

[Dosen Pembimbing @Dospemz]

Asal kalian tahu, orang-orang yang sekarang duduk di parlemen dan lingkaran kekuasaan, dulu mudanya juga kira-kira seperti ini: anak muda tanpa integritas, dengan mentalitas transaksional.

Yang bikin miris, orang-orang seperti ini justru paling berpeluang menggantikan mereka nanti. Jadi kita terlalu naif kalau mengira masalah Indonesia bisa selesai hanya dengan “potong generasi”.

Selama sistem politik Indonesia masih seperti ini, kita hanya akan menyaksikan pergantian generasi perusak bangsa dengan watak yang sama.

[Ken Kesey @berhomonim]

Cara membedakan aksi demo bayaran atau murni gerakan rakyat di Indonesia itu gampang banget.

Kalau demonya dijaga aparat, bahkan dibiarkan bebas berarti berpotensi demo settingan penguasa.

Kalau demonya dihalangi mati-matian sama aparat, bahkan disuruh bubar, itulah demo yang sesungguhnya demi kepentingan rakyat.

[Sohibul Qahwah @ahlulqahwah_]

@dimarsasongko98 Yg berisik kritik beginian supaya nasib tentara bs lbh baik ya tentu saja sipil. Giliran sipilnya berisik, malah disiram air keras..

[Sammy Notaslimboy @NOTASLIMBOY]

Kritik harus dengan solusi. Begitu dikasih solusi:

[Geoffrey 🇵🇸🇺🇦🇦🇲🇹🇼 @footycinephile]

IMO salah satu ciri Diplomat karir ialah simpul dasinya, yaitu Four-in-Hand.

Kalo yg lain, biasanya akan pilih simpul Windsor (kata James Bond sih adalah tanda orang gak becus) (bukan kata gw ya).

(Maybe gw bikinin thread berjalan karena sambil kerja).

[Paun D. Ra @PaundraJuve]

Kalian yg minta kalo kritik itu harus baik, beretika dan memberikan solusi. Apa yang disampaikan Pak Dino itu sudah sangat baik, halus, sopan, beretika, dan terstruktur serta memberikan saran dan solusi sesuai yg kalian mau. Sekarang masih tetep dianggap ga beretika. Intinya memang kalian itu enggan menerima kritik.

Saya udh ga tau harus komen apa lagi sama pejabat2 di negara ini. Dikritik keras salah, dikritik baik salah. Maunya semua orang dukung.

[Jawafess @jawafess]

Politik Jawa 😂

Kronologi:

1. Dino Patti Djalal colek urgensi Presiden sering ke luar negeri.

2. Teddy membalas rodok nyerang personal (anda hanya wamenlu 3 bulan). Lalu menjelaskan lan tambah blunder.

3. Dino Pati Djalal langsung ngamplengi birokrasi Teddy dengan QRT ini:

[A. Ainur Rohman @ainurohman]

Poin pertama saja sudah sangat problematik. Belum lagi poin2 selanjutnya.

Orang ini nggak paham soal bahwa narasi biaya pribadi presiden itu justru menabrak prinsip tata kelola negara.

Klaim bahwa kelebihan biaya ditanggung oleh dana pribadi presiden itu secara etika birokrasi dan hukum tata negara adalah hal yg sangat problematis.

Ini blurs the line. Dalam administrasi publik modern, harus ada batas yang mutlak antara kekayaan pribadi pejabat (private wealth) dan operasional negara (public fund).

Saat presiden memakai duit pribadi untuk urusan kedinasan, hal ini justru merusak standarisasi penganggaran dan akuntabilitas.

Lalu bagaimana biaya2 dicatatkan dalam LKPP?

Apakah ini dikategorikan sebagai hibah pribadi kepada negara?

Jika iya, apakah sudah melalui prosedur penerimaan hibah yang sah agar tidak menimbulkan conflict of interest di kemudian hari?

[feri amsari @feriamsari]

Saya susah menahan tawa menonton cara Seskab merespon kritik Dino Pati Djalal. Logika pembenaran terhadap kebijakan salah terlalu acap ke luar negeri hanya akan membuat pemerintah terlihat menganggap semua org bodoh kecuali mereka. Sayang jurnalisme kritis kt sdh mati.

[Anies Rasyid Baswedan @aniesbaswedan]

Saat masih kuliah di UGM, saya mendengar kabar seorang diplomat muda Indonesia di London berani tampil di BBC World Debate, berhadapan dgn diplomat senior Ramos Horta, di saat atmosfer internasional sedang menyudutkan Indonesia. Diplomat muda Indonesia itu tampil gemilang menjaga nama Indonesia tegak berwibawa. Di situlah pertama kali saya mendengar namanya: @dinopattidjalal.

Beberapa tahun kemudian, saat sedang menempuh progam PhD di Illinois, kami berjumpa langsung. Dino datang ke Chicago menjelaskan keadaan mahasiswa dan diaspora Indonesia pasca-9/11. Yg kami temui adalah diplomat muda yg cerdas, artikulatif, dan mampu menangani persoalan rumit dgn ketenangan diplomatik yg sulit ditiru.

Tahun 2012, sebagai Dubes di AS, Dino menggagas Kongres Diaspora Indonesia pertama di Los Angeles, mempertemukan diaspora dari seluruh dunia. Saya termasuk yg ia undang. Ia lalu mendirikan FPCI, komunitas kebijakan luar negeri terbesar dan berpengaruh, yg ikut melahirkan generasi diplomat baru, ujung tombak kita di panggung global.

Menguasai substansi, rekam jejaknya teruji, dan pengalaman memimpinnya luas. Itulah Dino. Karier diplomatiknya panjang dan ajeg, kecintaannya pada politik luar negeri Indonesia begitu dalam. Dino Patti Djalal, bukan karbitan jadi diplomat, bukan pula karbitan jadi pejabat.

[Dino Patti Djalal @dinopattidjalal]

Saya dapat info bhw ada 17 calon Dubes asing yg sudah tiba di Jakarta tapi sampai sekarang masih MENUNGGU waktu utk memberikan surat kepercayaan kpd Presiden. Dari mereka ada yg sudah menunggu 8 bulan. Ada juga Dubes dari negara ASEAN yg menunggu 6 bulan. Karenanya, mereka belum bisa bekerja secara resmi.

Ini memberikan kesan buruk bagi negara2 sahabat yg mengirim Duta Besarnya ke 🇮🇩, apalagi Dubes 🇮🇩 di luar negeri selalu dgn cepat menyerahkan surat kepercayaan kpd host country. Tanpa menyalahkan siapapun, Mohon masalah ini dapat segera dituntaskan Istana krn menyangkut reputasi diplomatik kita.

[Asura 🔥 @Asura0599]

Ditambah LBH Muhammadiyah mainnya cantik

Mereka sadar ngelawan ormas jalanan nggak bisa pakai otot balasan.

Jadi, mereka langsung mainin bidak catur nya lewat hukum:

1. Langsung bawa kasus ini ke Polda Metro Jaya (laporan penyekapan).

2. Minta perlindungan ke LPSK pada 25 Mei 2026.

3. Lapor dan audiensi ke Komnas HAM.

Strategi by the book ini bikin gaya premanisme langsung berhadapan head-to-head dengan instrumen penegak hukum negara dan tekanan publik.

Ormas mana pun, sekuat apa pun backing politiknya, bakal mikir dua kali kalau harus nabrak institusi agama sebesar Muhammadiyah yang bergerak secara konstitusional.

[Abul Muzaffar Ambadinedjad @abulmuzaffar10]

Ada dua poin yang gue pengen highlight soal ini..

Pertama, Jangan pernah senggol Muhammadiyah di bidang hukum.

Mereka selain terorganisir, jaringannya solid dan ga main-main. Apalagi, setiap menteri pasti ada kader Muhammadiyah.

Ini aja kelen lihat, Din Syamsudin sampai pasang badan buat lindungi keluarga Ahmad Bahar,

Kedua, Kader Muhammadiyah itu banyak yang lawyer berdedikasi.

- Pernah advokasi dan dampingin rakyat soal kasus Siyono (2016), Wadas (2022), Rempang (2023), PIK 2 (2024)
- Pernah ajuin JR untuk batalin UU SDA yang menswastanisasi sumber air (2015)

- Feri Amsari, Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto itu termasukl ahli hukum yang menonjol.

Yaa.. ga heran kan mereka berani melawan you-know-who.

[A. Ainur Rohman @ainurohman]

Lengkap sudah:

✅Information bottleneck
✅Orchestrated narrative
✅Regressive transparency, kemunduran transparansi publik.

Berdasarkan artikel ini, tindakan2 Seskab Teddy adl sebentuk soft censorship. Memanipulasi akses dan mengarahkan konten berita.

Jika tren ini berlanjut tanpa perlawanan dari pers dan publik, ada gejala kuat bahwa tata kelola pemerintah akan lebih tertutup dan menuju otoriter.

Suram.

[txt keresahan WNI @KapudS640]

Akibat efisiensi 165 penjaga perlintasan kereta akan dirumahkan, masih mau bilang politik gak ngaruh ke kehidupan?
ya gimana Presiden aja habis jenguk korban laka KRL besoknya udah nyuruh rakyatnya kabur ke Yaman

cc:threads

[feri amsari @feriamsari]

Buat UU IKN, pake uang negara tu. Dipaksa bangun, uang tmbh habis. Dulu bnyk pakar y kritik, dianggap nyinyir. Sekarang terbukti. Lalu smua pura2 lupa peringatan pakar. Uang semubazir itu jg terjadi dlm MBG & perjalanan luar negeri, kan? Trus ASNnya harus diam sj? Yaelah bro

[Bivitri Susanti @BivitriS]

ASN=Aparatur Sipil NEGARA, mengabdi ke negara, bukan ke pemerintah, apalagi presiden. Stop berpikir negara = pemerintah. Stop feodalisme. Presiden bukan raja, tidak perlu disembah, sangat boleh dikritik, tmsk oleh ASN. Indonesia republik.

[Pi en ice Ababil @PNS_Ababil]

Anggaranya bg& projected ga terealisasi karena jumlah penerima imbigi ga nambah2. Cara paling baik agar anggaran tetep realisasi tanpa harus nambah jumlah penerima imbigi adalah ya bikin pengadaan2 gini. Ada cara lain sih: potong anggaran, kasi buat program lain. Tapi sayang 😌

[Ahmad Arif @aik_arif]

Udah lihat sumbernya di instagram ybs, termasuk narasi yg menyertainya. Kok bisa ya, "staf ahli" yg dibayar dari pajak kita2 ini ngomongnya begitu. Menurutku sih, ada beberapa cacat pikir:
1. Analisanya tanpa metode. Klaim adanya konspirasi terkoordinasi untuk menjatuhkan Presiden berdiri di atas “informasi lapangan dan carut marut sosmed”, bukan metodologi analisis. Tidak ada satu sumber, data, atau dokumen yang bisa diverifikasi. Ini bukan analisa; ini opini berpakaian intelijen.
2. Referensi Joseph Nye pun nggak tepat. Nye justru menjelaskan bahwa CSO independen adalah aset soft power sebuah negara, bukan instrumen destabilisasi otomatis.
3. Konflik kepentingan
Jika ybs adalah figur yang berafiliasi dengan pemerintah, ia menyerang CSO dari posisi yang memiliki akses sumber daya negara, platform kekuasaan, dan potensi backing aparat. CSO yang diserang tidak punya satu pun dari itu. Pertarungan ini asimetris secara struktural. Di sisi lain, ybs dibayar dari anggaran negara, salah satunya mungkin dari pajak yg dibayar staf CSO itu lho.
4. Logika “tidak ada makan siang gratis” yang ia tembakkan ke NGO seharusnya diterapkan konsisten, termasuk ke dirinya sendiri: dibayar dari APBN, ditunjuk oleh siapa, atas dasar apa?
5. Ancaman terhadap individu aktivis
Kalimat “mungkin next dana-dana yang diterima per-orang ada kali yah?” bukan sekadar pertanyaan retoris, ini sinyal intimidasi doxxing finansial. Dalam iklim UU Ormas dan kriminalisasi berbasis tuduhan pendanaan asing, ancaman seperti ini punya konsekuensi nyata di luar layar ponsel.
6. Argumen “masih bebas berteriak” yang cacat
“Yang teriak pembungkaman bebas-bebas aja tuh teriak” adalah logika yang gugur sendiri. Chilling effect bekerja justru karena sebagian orang memilih diam melihat yang lain diproses hukum. Kebebasan berbicara bukan soal apakah seseorang masih bernapas setelah bicara, tapi soal biaya yang harus dibayar untuk bicara.