I'm sorry to say..
Bahwa dgn dibawanya Indonesia gabung dalam BoP tanpa persetujuan DPR & dikeluarkannya sejumlah uang (hampir 17 T) yg jadi beban keuangan negara maka ...
Pak @prabowo & ๐ธ๐ฎ๐ฏ๐ถ๐ป๐ฒ๐๐ป๐๐ฎ telah secara paripurna melanggar UUD 1945
https://t.co/KFTF3WMDx1
_
Lo pikir tarif 19% itu udah keren? Nih :
โ ๏ธ Indonesia wajib beli 50 pesawat Boeing
โ ๏ธ AS bebas akses data konsumen Indonesia
โ ๏ธ Tarif 0% untuk produk AS yang masuk ke Indonesia
โ ๏ธ Izin tambang Freeport diperpanjang sampai 2061 (sampai cadangan habis)
Dasar Antek2 ASENG
Untuk yang mungkin belum paham twit Prof Hanke ini: >>> INDONESIA AMSIONG TERKUNCI ART, INDIA TERUS MELAJU <<<
Bahwa Indonesia (dari berbagai sumber di White House, juga Pemerintah RI), telah terkunci dengan kesepakatan tarif 19% dan kompensasi yang harus ditanggung saat Trump masih dianggap LEGAL menggunakan instrumen IEEPA untuk mengenakan ancaman tarif resiprokal.
Jadi, walau Supreme Court AS (Mahkamah Agung) telah memutuskan bahwa tarif resiprokal Trump adalah ILEGAL, dan Presiden AS tidak berwenang menggunakan IEEPA, tapi karena Indonesia telah menandatangani ART sebelum keputusan MA AS, maka ART dengan tarif 19% dan semua yang disepakati dalam ART lah yang jadi pedoman.
Meskipun saat ini Presiden AS telah menentapkan tarif yang berlaku Global (tanpa perlu negoasiasi) sebesar 10% berdasarkan Section 122 (Trade Act 1974), tapi untuk negara-negara yang sudah menandatangani ART, termasuk Indonesia, tetap merujuk pada perjanjian yang sudah ditandatangani. Amsiong tenan, kalau menurut saya. ๐ฅฒ
---
Sisi lain, India yang pernah diancam tarif resiprokal sampai 50% (karena berbisnis dengan Rusia dalam membeli minyak bumi), berdasarkan pertemuaan Trump dan Modi, RENCANANYA hanya akan dikenakan tarif 18%. Tapi Modi belum mau menandatangani ART hingga saat ini.
Jadi, keputusan MA AS betul-betul menguntungkan India, karena mereka akan kena tarif hanya 10%, itu pun hanya 150 hari (kemungkin kongres AS akan menolak memperpanjang), tanpa perlu mengorbankan national interest alias kepentingan nasional India.
---
Secara nyata oleh Prof Hanke ditampilkan grafik, selama ini India memang telah jauh meninggalkan Indonesia, ditambah soal tarif resiprokal ILEGAL ini, maka kepemimpinan India harus diakui jauh lebih taktikal dari Indonesia dan mampu memenangkan "pertarungan" yang menguntungkan India.
----
Jelas Indonesia sebagai negara besar telah salah membaca peta, salah membaca situasi. Dan yang sangat mengherankan koq tidak ada dari pemerintahan Indonesia yang tahu situasi sebenarnya di AS.
Tidak tahu bahwa Supreme Court akan memutus soal kebijakan Tarif Trump yang jelas-jelas tak sesuai dengan IEEPA yang merupakan kewenangan kongres AS, bukan Presiden AS.
Sisi lain, apakah Pemerintahan Presiden Prabowo tidak ada yang tahu bahwa pemerintahan Trump ini juga mengalami penolakan di dalam negeri AS sendiri atas kebijakan tarifnya?
Bahkan dari berbagai jejak pendapat, dukungan ke Trump dan Republik mulai merosot. Diperkirakan untuk PEMILU PARUH WAKTU yang akan berlangsung Nopember ini, kungsi Kongres akan banyak dimenangkan oleh Demokrat (mayoritas).
Artinya?
Segala keputusan Trump akan berat lolos di Kongres. Termasuk soal tarif 10% (yang akan dinaikan ke 15%) yang butuh persetujuan kongres setelah 150 hari berdasarkan Section 122 (Trade Act 1974), dilanjutkan atau tidak.
Jika melihat arah politik ekonomi Demokrat, ya pasti ditolak, dan itu artinya semua tarif berpotensi kembali kepada 0%-3% sesuai mekanisme MNF WTO. Tapi untuk Indonesia?
Ya amsiong lah, karena di dalam hukum itu ada asas bahwa KONTRAK (TERMASUK PERJANJIAN ART) MENGESAMPINGKAN UNDANG UNDANG YANG LAIN.
Semoga ada jalan keluar, karena jika kita baca dokumen ART nya, memang banyak yang merugikan Indonesia. Apalagi dengan adanya fakta bahwa TARIF RESIPROKAL TRUMP tersebut ILEGAL. Semoga bisa di renegosiasi ulang. Dan yang penting jadi pelajaran diplomasi ke depan.
--------
Pesan penting lainnya, nampkanya Presiden @prabowo perlu mengganti orang-orang di pemerintahannya yang tidak kompeten. Baik di bidang ekonomi, maupun hubungan internasional.
Kalau hanya membaca situasi politik AS saja, saya pun bisa sambil tutup mata, ๐คฃ Mosok pejabat2 ekonomi dan diplomat Indonesia ndak ada yang ngeh? #GuyonOjoNesu
dear netizen korea:
daripada cuma ngatain orang indo jelek atau kek monyet yang udah jelas2 gak akan mempan, coba katain ini:
โpresiden lu noh zionisโ
โwapres lu noh gibranโ
โUMR lu noh kecilโ
โpaspor sama mata uang lu noh lemahโ
โmakan noh MBGโ
โyaah kasian WNIโ
dijamin mempan
Paradoks dalam praktek :
1) Rakyat menuntut adili Jokowi - dijawab Hidup Jokowi !!!
2) Rakyat menuntut copot Kapolri - dijawab akan diberikan bintang mahaputra.
3) program MBG yg banyak diprotes karena banyak masalah - Kepala MBG dpt bintang jasa utama.
4) janji akan melawan Oligarki - Oligarki diajak bercengkrama.
Au ah elap.
Silakan bingung
Kepikiran bikin cerita fiksi.
----
Premis:
Seorang bapak, kepala keluarga, tiap malam nongkrong di panggung dangdut kampung. Nyawer.
Awalnya receh.
Lama-lama jutaan.
Sampai ngutang koperasi.
Di rumah:
Anak 4 orang
SPP nunggak
Istri gali lubang tutup lubang
Utang warung menumpuk
Tapi dia merasa dirinya benar.
Konflik:
Istri menegur.
โItu uang buat sekolah anak, Pak.โ
Dia marah.
Merasa tidak dihargai.
Merasa dizalimi.
Lalu dia bikin status di Facebook:
โSaya dituduh menghamburkan uang buat nyawer. Padahal itu uang hasil penghematan dari jajan anak dan belanja makan.โ
Netizen terbelah:
Ada yang simpati
Ada yang menghujat
Rasionalisasi:
โKalau uangnya saya kasih ke rumah, nanti juga habis dikorupsi keluarga saya. Mending saya sawer. Jelas transparan. Saya lihat langsung hasilnya. Penyanyinya senang.โ
----
Menurut kalian, ending yang paling realistis buat cerita ini apa ya?
Udah tau ga becus, bukannya di evaluasi, malah ngelunjak..
- IHSG 2 hari terakhir trading-halt berturut-turut
- Rupiah menyentuh Rp. 17.000
- KKN terang-terangan; korupsi bejibun, kolusi anggota DPR ke hakim MK, nepotisme keponakan jadi Deputi Gubernur BI..
- Pengangguran terus meningkat, yang kerja-pun upahnya ga nutup buat hidup.
- Kemnaker ngeluarin peraturan magang berbayar, tapi K/L mostly unpaid..
- Kondisi negara ga oke, malah iuran Rp. 16,7 Trilliun buat zi0n1s*t.. mana dicover APBN :)
- Bencana alam dimana-mana, tapi penanganannya pada gajelas semua
Kalo diterusin ini gaada habisnya sih..
Heโs delusional. Read the caption.
Big tech wonโt commit capital to Indonesia as long as the founder of its biggest unicorn remains in jail on trumped-up charges.
PAPAN TRELLO ORDE BARU BARU
TO DO:
1) Kembali ke UUD 1945 asli
Progress: ๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ(0%)
ON PROGRESS:
1) Kepala daerah dipilih lewat DPRD
Progress: ๐ฉ๐ฉ๐ฉ๐ฉ๐ฅ(80%)
2) Mengurangi independensi BI
Progress: ๐ฉ๐ฅ๐ฅ๐ฅ๐ฅ(20%)
DONE:
1) Koalisi raksasa petahana tanpa oposisi
Progress: ๐ฉ๐ฉ๐ฉ๐ฉ๐ฉ (100%)
2) Menjadikan Soeharto Pahlawan Nasional
Progress: ๐ฉ๐ฉ๐ฉ๐ฉ๐ฉ (100%)
3) Bikin pihak yang disalahin, dulu "PKI" sekarang "Kekuatan asing"
Progress: ๐ฉ๐ฉ๐ฉ๐ฉ๐ฉ (100%)
4) Tangkepin ratusan aktivis tanpa dasar yang jelas
Progress: ๐ฉ๐ฉ๐ฉ๐ฉ๐ฉ (100%)
5) Institusi negara bunuh orang tanpa akuntabilitas
Progress: ๐ฉ๐ฉ๐ฉ๐ฉ๐ฉ (100%)