The issue is not whether children should receive nutritious meals. The issue is whether Indonesia has chosen the most expensive way possible to achieve that goal.
If the numbers in this chart are broadly correct, Indonesia is allocating 8.3% of its national budget to the MBG program, far above the proportions seen in countries such as the United States, Japan, India, and Brazil. That alone should trigger a serious discussion about efficiency, targeting, and implementation.
A well-designed nutrition program should begin with data. First, identify which schools actually need assistance. Many students already come from households that can afford meals or attend schools that already provide food. There is little reason for taxpayers to subsidize lunches universally when resources are limited.
Second, prioritize existing infrastructure. If a school already has a functioning cafeteria and kitchen, funding should flow directly there. If a school lacks facilities, build the kitchen and cafeteria first, creating a permanent asset that can serve generations of students. Corporate CSR programs, philanthropic foundations, and international development grants can help finance part of this expansion before relying entirely on the national budget.
Only when schools are too remote, too small, or lack the scale to operate efficiently should centralized kitchens such as SPPGs be deployed to serve multiple schools. In other words, SPPGs should be the exception, not the default solution.
Many successful school meal programs around the world are highly targeted. The United States focuses heavily on low-income households through free and reduced-price lunch programs. Japan integrates school kitchens directly into schools and treats meals as part of the educational process. Brazil prioritizes local procurement and community participation. None rely on a one-size-fits-all national model.
The challenge with MBG is not the objective. Few would disagree that better nutrition improves learning outcomes and long-term productivity. The challenge is making sure every rupiah spent maximizes impact.
Every rupiah allocated to MBG is a rupiah that cannot be spent on teachers, healthcare, sanitation, housing, irrigation, or infrastructure. That is why scale alone should never be the measure of success. The real measure is whether the program delivers the best nutritional outcome at the lowest possible cost to taxpayers.
Good policy is not about spending more. It is about spending smarter.
we get bachelor degree at very young age but we can do nothing with it because our job market sucks and our government full with people who don’t even have degrees
orang2 pada marah sama kakak ini dan dibilang orang kaya ngaku middle class padahal kalian bisa LEBIH MARAH ke pemerintah yang bikin keluarga dengan gaji 11 juta ngerasa keberatan secara finansial in this economy😹
I'm finally reading Dune. This quote, which is in the first few pages, hits hard:
"Once men turned their thinking over to machines in the hope that this would set them free. But that only permitted other men with machines to enslave them."
Guys, udah pada tau bekum nih?
Baru-baru ini Ketua Komisi XI DPR bilang pemerintah harus lebih agresif ngejar penerimaan pajak supaya kemampuan bayar utang negara tetap terjaga.
sekali lagi dewan perwakilan rakyat
menyuruh pemerintah agar lebih tegas
dan berani dalam mempajaki rakyat
Soalnya utang pemerintah terus naik dan sekarang nilainya sudah tembus ribuan triliun rupiah.
Yang bikin banyak orang bertanya-tanya, kenapa solusi yang sering dibahas selalu nambah penerimaan pajak?
Padahal di sisi lain masyarakat sudah menghadapi banyak tekanan ekonomi, mulai dari harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, sampai daya beli yang belum sepenuhnya pulih.
mereka ini perwakilan rakyat bukan sih?
Dulu ada yg statement orang miskin ga boleh sakit karena dokter mahal. Sekarang orang miskin ga boleh kuliah karena biaya kuliah mahal. Emang yg berhak idup cuma orang kaya aja? Negara kocak
INI MAL-ADMINISTRASI GAK SIH?
PRABOWO BENER-BENER GAK PAHAM TATA KELOLA UANG NEGARA YA?
Masak,
Menteri minta anggaran 5 triliun, dikasih 10 triliun.
Minta 100 triliun, kalau bisa dikasih 335 triliun. (MBG)
Nyambung juga,
ditanya sumber uang plesiran darimana, kalo ada lebihnya ditanggung sndiri.
Lah emg bisa campur2 gtu?
Sembarangan banget..
Terlepas dari itu,
Rakyat cuma minta satu hal:
Uang sebanyak itu hasilnya apa? Kalau sekolah masih rusak,
jalan masih berlubang,
harga kebutuhan terus naik,
dan korupsi masih jalan,
yang dibutuhkan bukan anggaran lebih besar, tapi pengawasan yang lebih besar.
Karena yang membuat negara maju bukan seberapa banyak uang yang dibelanjakan,
melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat.
middle class this middle class that, gw kasih tau ya. middle class itu gak ada!
harusnya kalo kalian sadar, kelas itu cuma ada 2. Working Class/Proletar & Borjuis Class/Pemilik Kapital. mau gaji lu 11 juta, kalo lu gak pegang Sumber Daya, ya elu Working class.
Pak Prabowo mending km bikin program kayak negaraku, setiap IC (KTP) dpt uang sekitar RM100 untuk beli bahan pokok dan setiap anak yang masih sekolah berhak mendapatkan uang untuk membeli buku setiap bulan nya, jauh lebih berguna daripada mbg mbg an 🤷🏻♀️
@eLAmaravati Tidak melakukan karena umumnya masyarakat tidak paham metode ilmiah.
Epistemologinya adalah percaya pada AI. Dan diaminkan dengan likes dan replies segitu banyaknya setuju.
Kalau metodologis seharusnya pendekatannya adalah eksperimen, bukan tanya AI tanpa critical thinking.
Lah slogan eat the rich mah bukan buat kelas pekerja yang gajinya cuma cukup buat dipake hidup layak, tapi buat miliuner ke atas yang duitnya didapet dari hasil eksploitasi alam dan manusia
Repost utk anak2 muda yg tanya apa maksud saya dgn "wisdom without fear". Intinya: menyuarakan kebenaran lebih nikmat dari mengejar kekuasaan. You should try it too. Boleh disebar.