Kantor Pajak Bukittinggi

Akun twitter resmi KPP Pratama Bukittinggi. Telp.: (0752) 31825. Email : [email protected] wa helpdesk : 0851-7540-3202

[Kementerian Keuangan RI @KemenkeuRI]

Dulu, para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan.

Kini, giliran kita melanjutkannya melalui kerja nyata dan kontribusi bagi bangsa 🇮🇩

Kenang jasanya, teladani semangatnya, lanjutkan perjuangannya.

Selamat Hari Pahlawan 2026!

#HariPahlawan2026

[#PajakKitaUntukKita @DitjenPajakRI]

Transfer uang kena pajak? Eits, jangan langsung percaya!

SPP-TDLN dalam PMK Nomor 49 Tahun 2026 bukan pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN. Sistem ini mengatur pemungutan PPN atas pemanfaatan produk dan jasa digital dari luar negeri.

Jadi, transfer dana, remitansi, maupun kiriman uang pribadi tidak otomatis dikenakan PPN, ya!

[#PajakKitaUntukKita @DitjenPajakRI]

Tarifnya sama-sama 0,5%, tapi ternyata beda, lho! 🤔

#KawanPajak, PPh Final UMKM dan PPh Pasal 22 Marketplace merupakan dua hal yang berbeda. PPh Final UMKM disetor sendiri oleh wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan PPh Pasal 22 Marketplace dipungut oleh marketplace atas penghasilan penjual dari transaksi online.

Khusus PPh Final UMKM, wajib pajak orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp500 juta dalam setahun tidak dikenai PPh. Sementara itu, untuk omzet di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar, berlaku tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% sesuai ketentuan.

[#PajakKitaUntukKita @DitjenPajakRI]

Hati-hati modus penipuan berkedok pengurangan sanksi administratif pajak!

Program Pengurangan Sanksi Administratif memang ada, tetapi program ini bukan pemutihan pajak karena pokok pajak tetap harus dilunasi.

Penipu dapat memanfaatkan momen ini dengan mengirimkan pesan WhatsApp yang meminta kamu mengunduh aplikasi tertentu. Ingat, DJP tidak pernah mengirimkan file aplikasi berformat APK melalui WhatsApp maupun meminta transfer pembayaran pajak ke rekening pribadi. Aplikasi resmi hanya dapat diunduh melalui App Store dan Google Play Store.

Pengajuan pengurangan sanksi administratif dapat dilakukan sendiri melalui kanal resmi DJP. Yuk, selalu waspada dan pastikan informasi yang kamu terima berasal dari sumber resmi. Konfirmasi ke Kantor Pajak terdekat atau hubungi kringpajak1500200

[#PajakKitaUntukKita @DitjenPajakRI]

#KawanPajak Melalui sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum, layanan Portal AHU Online kini telah terintegrasi secara elektronik dengan Coretax DJP.

Proses administrasi pun menjadi jauh lebih sederhana, cepat, bebas duplikasi data, serta memberikan kepastian hukum dan perpajakan sejak awal usaha berdiri.

Ingin tahu lebih lanjut mengenai kemudahan dan manfaat integrasi layanan ini bagi pelaku usaha? Yuk, simak selengkapnya pada infografis berikut!

[#PajakKitaUntukKita @DitjenPajakRI]

Salah buat kode billing? Tenang, #KawanPajak bisa membatalkannya melalui Coretax DJP, lho! 👀

Pembatalan dapat dilakukan jika kode billing salah masa pajak, nominal, atau jenis pajak, dengan syarat belum dilakukan pembayaran dan kode billing belum kedaluwarsa (masih berlaku 14 hari sejak diterbitkan).

Yuk, simak langkah-langkahnya agar tidak bingung saat harus membatalkan kode billing. Geser sampai akhir, ya! 👉

Informasi lebih lanjut seputar Coretax DJP dapat diakses melalui https://t.co/o2aJmAcZH7.

[#PajakKitaUntukKita @DitjenPajakRI]

Waspada penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)!

Jangan langsung panik jika menerima telepon dari pihak yang mengaku sebagai petugas DJP dan meminta konfirmasi data. Lakukan konfirmasi secara mandiri melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat atau kanal resmi DJP.

Waspadai juga modus penipuan yang meminta kamu mengunduh aplikasi tertentu melalui WhatsApp atau mengeklik tautan dengan iming-iming pengurangan pajak. Jangan mudah percaya, jangan sembarangan mengeklik tautan, dan jangan memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal.

Tetap tenang, selalu waspada, dan pastikan informasi yang kamu terima berasal dari kanal resmi DJP. Kenali modusnya, lindungi data pribadi, dan jangan sampai menjadi korban penipuan!

[#PajakKitaUntukKita @DitjenPajakRI]

Ada kabar baik bagi #KawanPajak yang ingin melakukan pembetulan SPT Tahunan! 🎉

Melalui KEP-239/PJ/2026, DJP memberikan fasilitas penghapusan sanksi administratif atas pembetulan SPT yang memenuhi persyaratan. Besaran penghapusan sanksi bergantung pada periode pembayaran, mulai dari 100%, 50%, hingga 25%.

Yuk, manfaatkan fasilitas ini dengan meneliti kembali SPT Tahunan, melunasi kekurangan pokok pajak, dan mengajukan permohonan penghapusan sanksi sesuai ketentuan. Batas akhir pengajuan permohonan adalah 1 Oktober 2028.

[#PajakKitaUntukKita @DitjenPajakRI]

Yuk, segera manfaatkan Program Pengurangan Sanksi Administratif (PSA)! ✨

Melalui PMK Nomor 71 Tahun 2026, pemerintah menyempurnakan tata cara penyelesaian kewajiban perpajakan, termasuk mekanisme pembayaran utang pajak yang kini diprioritaskan untuk melunasi pokok utang terlebih dahulu.

#KawanPajak juga berkesempatan memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai persyaratan yang berlaku. Perlu diingat, kebijakan ini bukan pemutihan pajak karena pokok utang pajak tetap wajib dilunasi.

Informasi lengkap mengenai ruang lingkup, persyaratan, periode pelunasan, dan besaran pengurangan sanksi dapat dilihat dalam KEP-239/PJ/2026.

[#PajakKitaUntukKita @DitjenPajakRI]

SPP-TDLN bukan pajak baru yaa

Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) merupakan skema pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan produk dan layanan digital dari luar negeri.

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan antara pelaku usaha lokal dan luar negeri, sekaligus mengakomodasi pemungutan PPN yang belum dilakukan dalam PMSE.

Simak informasi lebih lanjut mengenai SPP-TDLN pada tautan berikut ini, ya 👉
https://t.co/1Y9zoVItgc

[#PajakKitaUntukKita @DitjenPajakRI]

Pajak Minimum Global merupakan ketentuan untuk memastikan Grup Perusahaan Multinasional (Grup PMN) dikenai tarif pajak minimum efektif 15% di setiap negara atau yurisdiksi tempat mereka beroperasi.

Penerapan GloBE bertujuan menciptakan persaingan pajak yang lebih adil, melindungi basis pemajakan domestik, serta meminimalkan praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba.

[#PajakKitaUntukKita @DitjenPajakRI]

PPh Pasal 22 Marketplace

Pemungutan PPh Pasal 22 Marketplace yang mulai diterapkan sejak 1 Oktober 2026 didasarkan pada pertimbangan kesiapan sistem dan hasil koordinasi intensif dengan empat marketplace yang telah ditunjuk.

PPh Pasal 22 Marketplace bukan jenis pajak baru dan tidak menambah beban pajak para seller. Sistem ini malah membantu memungut PPh dari para seller dan menyetorkannya ke kas negara, sehingga para seller tidak perlu menyetor sendiri PPh atas transaksi yang dilakukannya melalui platform marketplace.

Selain itu, sistem ini memastikan kepatuhan pajak, transparasi, dan kesetaraan perlakukan perpajakan antara seller yang berjualan secara offline dan online. Ini juga merupakan upaya DJP untuk mengiringi perkembangan ekonomi digital dengan sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel.

[#PajakKitaUntukKita @DitjenPajakRI]

#KawanPajak yang telah memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat (USD), wajib melakukan pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 25 dalam mata uang USD.

❗Pembayaran dan penyetoran yang tidak sesuai ketentuan tidak dapat diprepopulasikan ke dalam SPT Tahunan PPh Badan dalam mata uang USD sebagai kredit pajak.
Pastikan kewajiban perpajakan #KawanPajak dilaksanakan dengan benar yaa.

[Kementerian Keuangan RI @KemenkeuRI]

Apa yang dibawa Indonesia ke meja G20 di tengah tantangan ekonomi global saat ini? 🌏🇮🇩

Dari pertumbuhan, reformasi, sampai stabilitas keuangan, Minkeu rangkum pembahasan 2nd FMCBG 2026 di #InfoKeu berikut. 👇🏻

#G20 #UangKita

[Kementerian Keuangan RI @KemenkeuRI]

Sepekan berlalu, ini agenda penting yang perlu Temankeu tahu. 🗞️

Mulai dari penguatan pengawasan impor ilegal, penyelesaian BLBI, pembahasan RAPBN 2027, hingga sinergi kebijakan fiskal dan moneter.

Simak rangkuman agenda Menkeu dan Wamenkeu di #KemenkeuSepekan periode 21-27 September 2026 (1/4)

[Kementerian Keuangan RI @KemenkeuRI]

Cukup satu klik buat lihat #UangKita lebih dekat. 💸

Kinerja APBN, program prioritas, hingga kondisi ekonomi Indonesia kini terangkum dalam satu tempat.

Cek selengkapnya di sini👇🏻
https://t.co/KXzYX8eYGN

[Kementerian Keuangan RI @KemenkeuRI]

Selamat Hari Batik Nasional 🇮🇩✨

Batik adalah pusaka budaya milik Indonesia yang diakui secara global.

Batik Parang, salah satunya, menjadi simbol dari kekuatan, keberanian, dan semangat juang, seperti APBN #UangKita yang tetap resilien dan dapat diandalkan untuk hadapi beragam tantangan.

Pakai batik apa Temankeu hari ini? 😊

[Kementerian Keuangan RI @KemenkeuRI]

Hidup tak selalu berjalan sesuai rencana.
Namun, kebutuhan tetap harus dipenuhi.

Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pangan dan kebutuhan sehari-hari.

Lewat #UangKita, perlindungan sosial hadir mendukung masyarakat menghadapi berbagai kebutuhan dan risiko.

#UangKitaBuatApa? Salah satunya, untuk perlindungan sosial (1/2)

[Kementerian Keuangan RI @KemenkeuRI]

Investasi Rp1 juta-an, bisa ikut berkontribusi untuk negeri? 🇮🇩

Masa penawaran #SBR015 resmi dibuka dari 28 September–22 Oktober 2026.

Temankeu bisa memilih:
✨ SBR015T2 dengan kupon minimal 6,75% p.a.
✨ SBR015T4 dengan kupon minimal 6,85% p.a.

Yuk, mulai investasi sekarang dan jadi bagian dari #UangKita!👇🏻
https://t.co/jyXdporMiE

[#PajakKitaUntukKita @DitjenPajakRI]

Makin gampang lapor pajak, apalagi kalau SPT kamu NIHIL! ✨

Sekarang kamu bisa lapor dengan lebih praktis lewat M-Pajak dan Coretaxform. Tapi, jangan asal download yaa, pastikan kamu menggunakan aplikasi resmi dari sumber yang terpercaya agar data tetap aman.

Yuk, simak panduannya dan pastikan kamu termasuk yang bisa menggunakan layanan ini.