Sebelum mengajukan, pastikan #KawanPajak sudah menyiapkan Nomor Ketetapan dan Tanggal Jatuh Tempo tagihan pajak yang dapat ditemukan melalui menu Pembayaran > Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak.
Mari terus kobarkan semangat patriotik, gigih, dan berempati. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju melalui peran dan kontribusi nyata dari setiap generasi.
Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Indonesia!
Selamat Hari Sumpah Pemuda!
98 tahun lalu, para pemuda Indonesia menyatukan tekad untuk satu tujuan: Indonesia yang satu. Semangat persatuan itu terus menjadi pengingat bagi kita untuk melangkah bersama, saling menguatkan, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
#Infokeu
Selembar uang, sebuah simbol kedaulatan ๐ฎ๐ฉ
Sejak Oeang Republik Indonesia (ORI) lahir pada 30 Oktober 1946, semangat kemandirian bangsa terus menyala.
Di usia ke-80 HORI, semangat itu kita lanjutkan guna wujudkan Indonesia Berdaulat, APBN Kuat.
Yuk, telusuri sejarahnya di https://t.co/KiCi6uDme2 (1/2)
Khusus PPh Final UMKM, wajib pajak orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp500 juta dalam setahun tidak dikenai PPh. Sementara itu, untuk omzet di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar, berlaku tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% sesuai ketentuan.
โ๏ธ: https://t.co/K4a1rQ3wzv
PPh Final UMKM disetor sendiri oleh wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan PPh Pasal 22 Marketplace dipungut oleh marketplace atas penghasilan penjual dari transaksi online.
Pembatalan dapat dilakukan jika kode billing salah masa pajak, nominal, atau jenis pajak, dengan syarat belum dilakukan pembayaran dan kode billing belum kedaluwarsa (masih berlaku 14 hari sejak diterbitkan).
Salah buat kode billing? Tenang, #KawanPajak bisa membatalkannya melalui Coretax DJP, lho! ๐
Pembatalan dapat dilakukan jika kode billing salah masa pajak, nominal, atau jenis pajak, dengan syarat belum dilakukan pembayaran dan kode billing belum kedaluwarsa (masih berlaku 14 hari sejak diterbitkan).
Yuk, simak langkah-langkahnya agar tidak bingung saat harus membatalkan kode billing. Geser sampai akhir, ya! ๐
Informasi lebih lanjut seputar Coretax DJP dapat diakses melalui https://t.co/o2aJmAcZH7.
#KawanPajak Melalui sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum, layanan Portal AHU Online kini telah terintegrasi secara elektronik dengan Coretax DJP.
Proses administrasi pun menjadi jauh lebih sederhana, cepat, bebas duplikasi data, serta memberikan kepastian hukum dan perpajakan sejak awal usaha berdiri.
Ingin tahu lebih lanjut mengenai kemudahan dan manfaat integrasi layanan ini bagi pelaku usaha? Yuk, simak selengkapnya pada infografis berikut!
Hati-hati modus penipuan berkedok pengurangan sanksi administratif pajak!
Program Pengurangan Sanksi Administratif memang ada, tetapi program ini bukan pemutihan pajak karena pokok pajak tetap harus dilunasi.
Penipu dapat memanfaatkan momen ini dengan mengirimkan pesan WhatsApp yang meminta kamu mengunduh aplikasi tertentu. Ingat, DJP tidak pernah mengirimkan file aplikasi berformat APK melalui WhatsApp maupun meminta transfer pembayaran pajak ke rekening pribadi. Aplikasi resmi hanya dapat diunduh melalui App Store dan Google Play Store.
Pengajuan pengurangan sanksi administratif dapat dilakukan sendiri melalui kanal resmi DJP. Yuk, selalu waspada dan pastikan informasi yang kamu terima berasal dari sumber resmi. Konfirmasi ke Kantor Pajak terdekat atau hubungi kringpajak1500200
Tarifnya sama-sama 0,5%, tapi ternyata beda, lho! ๐ค
#KawanPajak, PPh Final UMKM dan PPh Pasal 22 Marketplace merupakan dua hal yang berbeda. PPh Final UMKM disetor sendiri oleh wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan PPh Pasal 22 Marketplace dipungut oleh marketplace atas penghasilan penjual dari transaksi online.
Khusus PPh Final UMKM, wajib pajak orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp500 juta dalam setahun tidak dikenai PPh. Sementara itu, untuk omzet di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar, berlaku tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% sesuai ketentuan.
Ada kabar baik bagi #KawanPajak yang ingin melakukan pembetulan SPT Tahunan! ๐
Melalui KEP-239/PJ/2026, DJP memberikan fasilitas penghapusan sanksi administratif atas pembetulan SPT yang memenuhi persyaratan.
Besaran penghapusan sanksi bergantung pada periode pembayaran, mulai dari 100%, 50%, hingga 25%.Yuk, manfaatkan fasilitas ini dengan meneliti kembali SPT Tahunan, melunasi kekurangan pokok pajak, dan mengajukan permohonan penghapusan sanksi sesuai ketentuan.
Sementara itu, transfer dana pribadi dan remittance pekerja migran berada di luar ruang lingkup pemungutan PPN melalui SPP-TDLN. Ketentuan lebih lanjut mengenai SPP-TDLN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026.
Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) merupakan mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) berbasis teknologi atas pemanfaatan barang dan/atau jasa digital dari luar negeri di Indonesia yang memenuhi ketentuan.
SPP-TDLN bukan pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN. Mekanisme ini diterapkan pada transaksi digital luar negeri yang belum dipungut PPN melalui mekanisme *PPN* PMSE, sehingga tidak terjadi pemungutan pajak berganda.