sleepy jackson

kamar berasap | sasana tanya

[sleepy jackson @pasya_alfa]

it's time

[Taryoko Lanjar @TaryokoL]

Pernyataan Menhan ini cacat dan menyesatkan. Seolah-olah mereka yang berjasa menghidupi warga, padahal justru warga sendiri yang membiayai operasional mereka lewat pajak.

Lagian, enak banget jadi pihak yang dijamin gajinya oleh pajak rakyat, lalu memposisikan diri seolah sedang menolong rakyat. Padahal, rakyatlah yang setiap hari berkeringat menanggung beban ekonomi yang sebenarnya. WTF!!

Kebalik logikanya!
Coba aja dibalik. Kl g ada batalyon, rakyat disitu akan sedih atau justru senang??

[Eka Wicaksana Putra 📊 @pak_erte92]

Kalian paham kan apa artinya?

https://t.co/fiMS2eaISc

Selama ini, saking gilanya pungli di lapangan, seluruh level perangkat negara ikut "merampok" perusahaan2 yang berinvestasi di Indonesia. Ormas apalagi.

Gua gak kaget, karena posisi gua pernah sebagai investor.

Dan, keluhan ini didiamkan begitu saja. Kalo bukan kata "bangsat" yang pantas, bisa pakai "bajingan".

Jadi, jangan salahkan perusahaan2 ini kalo keluar dari Indonesia dan melakukan PHK. Mereka sudah mengikuti segala macam peraturan yang berlaku.

Ternyata, perangkat negara sendiri yang merusak kehidupan dan masa depan masyarakatnya.

[ayyy @iamailaellah]

Yg bikin gedeg dari kasus komisaris BUMN ini tuh bukan cuma soal siapa yg diangkat, tapi pesan sosial yg dikirim ke publik.

Di saat (((RATUSAN RIBU))) fresh graduate berjuang cari kerja, ikut seleksi berlapis, ditolak berkali-kali, ada orang2 yg kariernya melesat bukan karena kapasitas, tapi karena kedekatan, loyalitas politik, dan kemampuan menjilat.

Akhirnya yg rusak bukan cuma tata kelola BUMN, tapi juga kepercayaan anak muda bahwa kerja keras punya tempat yg adil di negeri ini.

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Saat ini ada 25 wakil menteri yang juga menjabat sebagai komisaris BUMN.

Padahal putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 jelas menegaskan bahwa wakil menteri tidak boleh rangkap jabatan.

[Kementerian Meme @kementerianmeme]

Kalo dilihat-lihat, jabatan yg sering dibagiin ke simpatisan itu komisaris ya. Tau gak kenapa komisaris ini jadi jabatan yg suka dibagiin dengan gampangnya?

Ya, karena jabatan komisaris itu :

> Kerjanya cuma ngawasin & ngasih masukan ke direksi
> gak megang operasional
> gak nentuin keputusan harian

Dan kenapa pada mau dikasih jabatan ini?

> Gajinya gede
> Gak butuh kompetensi teknis spesifik
> modal "dipercaya" aja udah cukup
> Gak ada KPI yg jelas buat dievaluasi publik
> minim risiko keliatan "gagal"
> Bisa diisi tanpa proses seleksi terbuka & gak butuh izin teknis

Beda sama direksi, itu pegang operasional langsung, kalo perusahaan ambruk ketauan siapa yg salah. Makanya posisi ini jarang dipake buat "bagi-bagi kursi".

[txtdrimedia @txtdrimedia]

pengen marah sekaligus sedih bgt anjirlah

kita tau ibunya (bu Ijah) berusaha untuk tersenyum depan kamera sambil ngitung duitnya tapi hatinya pasti tersayat-sayat 🥺

bayangin aja perjuangannya NGAJAR 40 TAHUN pas pensiun cuman dihargai 414 RIBU 🥲

[Reftif @reftif_]

JUST IN: Tanggapan Media Askar, Dosen UGM sekaligus Direktur Kebijakan CELIOS terkait meningglanya 5 calon Manajer KDMP

"Ungkapam duka cita itu tidak mengembalikan nyawa saudara kita"

"Selama 10 tahun terakhir, empat orang meninggal dalam wajib militer di Korea Selatan, dan itu jumlahnya dua juta orang."

"Indonesia, hanya dalam dua minggu, lima orang meninggal untuk pelatihan militer. hanya pesertanya 32.000 orang."

"Lebih ironi lagi, di Korsel itu pelatihan militernya untuk perang, di Indonesia pelatihan militernya untuk calon manajer toko kelontong, ini absurd, ini aneh, ini tidak bisa diterima dengan akal sehat!"

"Jadi cara berpikir kebijakan kita balik lagi ke 1970-an, dan menurut saya, saya sepakat untuk dihentikan saja"

"ANGGARAN ITU MUNGKIN BISA HILANG, TAPI NYAWA ITU TIDAK BISA DIKEMBALIKAN."

[tempe.co @tempedotc0]

Emang jejak digitalnya gasuka sama wartawan 🥀🥀🥀😿☝️

[kale @kalistohenituse]

"Politik mah ga ngaruh ke kehidupan gue"

[Console Age @console_age]

Gw ngumpulin video buat ngejawabin orang di WhatsApp.

Silahkan disimpan 🙏🏻

[Console Age @console_age]

Kopdes akan gagal, tau kenapa?

Pemerintah kirain bisnis retail itu asal ada lahan, bangun toko, isi barang, lalu jualan. Kalau pejabat cuma punya kemampuan beli dan ngemeng, mereka beli franchise Alfamart atau Indomaret yang kelihatan memang cuma itu. Punya ruko, dekor-dekor, jualan. Apa sih susahnya?

Padahal bangun toko itu bagian yg paling gampang.

Yang susah itu memastikan barang yang dicari pelanggan selalu ada, harganya bersaing, stoknya nggak busuk di gudang, distribusinya lancar, dan semua itu bisa jalan setiap hari di ribuan lokasi berbeda. Itulah bagian yang selama ini dikerjakan oleh franchisor dan jaringan operasionalnya.

Nah, Kopdes mau masuk ke permainan yang sama tanpa punya persiapan ke semua itu. Kalau beli barang dari agen, harga kalah. Kalau distribusinya nggak efisien, biaya naik. Kalau hasil tani warga dibeli tanpa perencanaan yang bagus, gudang bisa penuh barang yang nggak laku. Belum lagi kalau pengelolanya nggak punya pengalaman retail, stok bisa berantakan dan uang nyangkut di mana-mana.

Yg bikin makin stress, pelatihan yang ditonjolkan justru model militer. Lah, ini kan mau bikin jaringan retail, bukan tim mawar.

Gw nggak pernah lihat Indomaret melatih kepala toko push-up.

Gw nggak pernah lihat Alfamart meningkatkan inventory turnover dengan baris-berbaris.

Gw juga nggak pernah dengar Distribution Center bisa lebih efisien karena pengelolanya jago muter-muterin senapan.

Masalah retail itu forecasting, procurement, inventory management, shrinkage, distribusi, merchandising, cashflow, dan masih banyak lagi. Kalau barang yang dicari nggak ada, pelanggan tetap pergi. Mau sikap sempurna, langkah tegap, atau push-up 100 kali juga tetap pergi.

Pelanggan datang nyari minyak goreng.
"Maaf Bu, stok habis. Tapi saya siap push-up 100 kali."

Makanya menurut gw tantangan terbesar Kopdes bukan membangun tokonya. Membangun toko itu bagian yg gampang (ya meskipun bagian pemilihan lokasi di tengah hutan agak out of the box ya). Dekor-dekor kosmetik gw rasa pemerintah kita udah paling ahlinya. Tantangan sebenarnya adalah membangun system yang membuat toko itu bisa jalan.

Tanpa model operasi yg kuat, kopdes memang bisa berdiri tokonya, tapi bakal jadi bisnis kocak yg bakar duit terus.

Ujungnya apa? Pemborosan anggaran dan jadi lahan basah untuk korupsi.

[hot cocoa @bismillahyuk_]

🚨 JUST IN: Ingat muka mahasiswa ini? Namanya Abdi, Mahasiswa UBK yg sempat bertemu Wapres Gibran di Istana.

Turns out, BEM mereka menerima uang suap dari uang Rakyat sebesar 300 juta.

IYA 300JUTAAA, DAN ABDI INI DAPET SEKIAN PERSENNYA. DUNIA UDAH GILAAA

#IndonesiaGelap

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

alasan kenapa ada sensus ekonomi adalah:
- Banyak yang kaya dari jualan online tapi tidak bayar pajak
- banyak yang tercatat pengangguran tapi rumah bagus, kendaraan mewah, anak kuliah semua
- Komisi dari Shopee Affiliate, TikTok Shop, dll itu penghasilan kena pajak
- Seller e-commerce sering merasa "usahanya kecil, gak kena pajak" padahal salah
- Pemerintah mau data siapa yang omzetnya besar tapi belum terdata
- DJP mau kejar pajak dari bisnis digital yang selama ini banyak lolos
- banyak yang punya bisnis digital tapi tidak bayar pajak
- ini kan soalnya gk perlu kantor dll jadi susah untuk mendatanya

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Saya rangkum penjelasannya:

Negara menunggak hutang ke PLN.

PLN jadi kurang duit buat beli batu bara.

Sumber batu bara kurang -> pemadaman bergilir.

Pemerintah nunggak hutang kenapa??
Uang buat bayar hutang ini dari APBN.

Yang mana APBN paling banyak buat program mega bintang apa sodara sodara????

[Ahmad Arif @aik_arif]

Pemerintah Indonesia sering banget menggunakan berbagai definisi kesejahteraan yang berbeda-beda.

Untuk menunjukkan keberhasilan pembangunan, digunakan angka kemiskinan ekstrem yang sangat rendah, yg bahkan jauh di bawah kriteria lembaga global seperti Bank Dunia.

Untuk program bantuan sosial digunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan desil tertentu.

Untuk subsidi rumah digunakan kategori MBR yang jauh lebih luas.

Untuk program lain digunakan kategori rentan miskin, hampir miskin, atau masyarakat menengah rentan.

Akibatnya satu keluarga bisa tidak dianggap miskin untuk menerima bansos tertentu, tetapi dianggap berpenghasilan rendah untuk memperoleh subsidi rumah, sekaligus dianggap kelas menengah dalam laporan ekonomi.

Ini contoh nyata fragmentasi indikator kesejahteraan.

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

- KITA ADA PILIHAN POTONG GAJI PEJABAT.
- KITA ADA PILIHAN TARIK BIAYA TUNJANGAN.
- KITA ADA PILIHAN SURUH MEREKA BAYAR PAJAK.
- KITA ADA PILIHAN STOP MBG, STOP KOPDES

TAPI YANG MEREKA PILIH

- KITA DISURUH HEMAT
- PAJAK DINAIKKAN
- CONTENT CREATOR REMAHAN DIPAJAKIN
- UMKM KENA PAJAK SEPERTI PT
- LISTRIK MENYALA BERGILIR
- BBM DINAIKKAN
- SUKA BUNGA DINAIKKAN
- KALO NGK SUKA DSURUH PINDAH WARGA NEGARA

NASIB +62

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

PIUTANG PLN KE PEMERINTAH NAIK 156%.
ARTINYA PEMERINTAH NUNGGAK BAYAR KE PLN SEHINGGA PLN TIDAK PUNYA DUIT.
TIDAK PUNYA DUIT SEHINGGA TIDAK BISA BEKI BATUBARA

TIDAK BISA BELI BATUBARA, SUPLAI LISTRIK BERKURANG.
SIAP2 MENYALA BERGILIR

BUKAN PEMADAMAN BERGILIR

Dari foto laporan keuangan PLN yang beredar, ada satu angka yang langsung mencolok begitu kamu lihat.
Piutang dari Pemerintah tercatat Rp 110,738 triliun di periode terbaru, naik drastis dari sebelumnya Rp 43,290 triliun. Kenaikannya lebih dari 156% dalam satu periode.
Bukan naik tipis. Ini lonjakan yang sangat besar dan perlu dijelaskan.

PLN adalah perusahaan negara yang menjual listrik ke rakyat dengan tarif yang tidak selalu mencerminkan biaya produksi sebenarnya.
Untuk pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi, PLN menjual listrik jauh di bawah harga pokok produksinya.
Selisihnya ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi dan kompensasi.

Tapi pemerintah tidak selalu bayar langsung.
PLN dulu bayar dulu ke produsen energi, ke kontraktor, ke supplier batu bara dan gas, lalu nagih ke pemerintah belakangan. Tagihan yang belum dibayar pemerintah ini yang dicatat sebagai "piutang dari pemerintah" di neraca PLN.

Sederhana:
PLN sudah keluar uang, tapi pemerintah belum bayar.

KENAPA ANGKANYA BISA MELEDAK SEGITU?

Ada beberapa faktor yang menjelaskan lonjakan ini.

pertama adalah program diskon listrik 50% Januari-Februari 2025. Pemerintah mengumumkan diskon tarif listrik untuk seluruh pelanggan di bawah 2.200 VA selama dua bulan. Biayanya ditanggung negara tapi dibayar PLN dulu. Total tagihannya saja sudah Rp 13,61 triliun hanya dari program dua bulan itu.

kedua adalah mekanisme pembayaran yang lambat. Selama ini pemerintah membayar kompensasi ke PLN per tiga bulan atau bahkan per enam bulan sekali. Artinya PLN harus talang dulu berbulan-bulan sebelum uangnya balik. Semakin lama jeda bayar, semakin besar piutang yang menumpuk.

ketiga adalah subsidi dan kompensasi yang terus membengkak. Pada 2025, realisasi subsidi dan kompensasi listrik sudah menyentuh lebih dari Rp 210 triliun. Sementara tarif dasar listrik tidak naik karena alasan politik. Selisih antara biaya produksi dan tarif yang dibayar rakyat inilah yang jadi beban yang terus menumpuk.

DARI MANA PEMERINTAH BAYARNYA?

Sumber pembayarannya ada di APBN, tepatnya dari pos Belanja Subsidi dan Kompensasi Energi. Pada 2024 saja, total subsidi dan kompensasi energi (BBM, gas, listrik, pupuk) mencapai Rp 434,3 triliun. Khusus listrik yang dikompensasi, salah satu contohnya adalah pelanggan 900 VA non-subsidi yang mendapat kompensasi Rp 400 per kWh, artinya dari harga seharusnya Rp 1.800 per kWh, mereka hanya bayar Rp 1.400 per kWh. Selisih Rp 400 itu ditanggung APBN, dan ada 50,6 juta pelanggan yang masuk kategori ini.

Masalahnya bukan soal ada atau tidak anggarannya.
Masalahnya adalah timing pencairannya.
Komisi XI DPR sempat melaporkan bahwa kompensasi kuartal I-2025 untuk PLN senilai Rp 27,6 triliun belum dibayarkan.
Bahkan ada tagihan 2024 yang dibebankan ke APBN 2025. Jadi tagihan lama belum lunas, tagihan baru sudah datang.

PLN yang punya piutang besar tapi belum cair ini berdampak ke kemampuan perusahaan membayar supplier dan produsen listrik swasta tepat waktu.
Kalau pembayaran ke IPP terlambat, ada risiko gangguan pasokan.
Dalam jangka panjang, ini juga mempengaruhi rating kredit PLN dan kemampuan pinjam untuk investasi infrastruktur.

Untuk kita sebagai pelanggan, selama tarif listrik tidak disesuaikan dengan harga pokok produksi, maka subsidi dan kompensasi akan terus menggelembung, piutang PLN ke pemerintah akan terus naik, dan beban APBN akan semakin berat.

Ada wacana perbaikan skema pembayaran menjadi bulanan agar piutang tidak menumpuk terlalu lama.
Tapi selama tidak ada reformasi tarif dan pembenahan kontrak IPP, akar masalahnya tetap ada.

Rakyat bayar murah.
PLN tombok dulu.
APBN yang bayar belakangan
Dan siklusnya terus berulang setiap tahun
APAKAH KEDEPANNYA BENERAN GELAP?

[Dosen Pembimbing @Dospemz]

Kalau nanti tarif listrik sampai naik, jangan cuma marah ke PLN. Salah satu yang harus ikut disalahkan adalah MBG.
Kok bisa?

Mari saya jelaskan.

Masalah listrik hari ini salah satunya berawal dari pasokan batu bara ke PLN yang tidak lancar. Padahal batu bara itu bahan bakar utama banyak pembangkit listrik kita.

Kenapa bisa terjadi?
Karena ada yang namanya DMO (Domestic Market Obligation)
Sederhananya, perusahaan batu bara diwajibkan menjual sebagian produksinya untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk ke PLN.

Masalahnya, harga batu bara untuk PLN dipatok lebih rendah dibanding harga pasar ekspor.
Jadi secara bisnis, pengusaha batu bara lebih "tergoda" menjual ke luar negeri karena marginnya lebih besar.

Kalau pemerintah mau bikin pasokan PLN aman, harga batu bara DMO harus dibuat lebih kompetitif.
Tapi konsekuensinya biaya produksi listrik PLN naik.

Nah, dari sini pilihannya cuma dua:
tarif listrik dinaikkan, atau subsidi/kompensasi listrik ditambah.

Saat ini, subsidi listrik sekitar Rp90–100 triliun per tahun.
Jika ditambah kompensasi untuk menahan tarif, beban listrik di APBN bisa tembus Rp245,58 triliun.

Masalahnya, ruang fiskal negara sudah keburu disedot program jumbo seperti MBG.
Jadi ketika subsidi listrik butuh tambahan, pemerintah akan bilang APBN terbatas.

Ujung-ujungnya?
rakyat lagi yang diminta untuk mengerti:
bayar listrik lebih mahal,
atau terima pemadaman bergilir.

Dan semua ini tidak akan terjadi kalau ratusan triliun APBN tidak dikunci untuk MBG.

[tempe.co @tempedotc0]

WOKK LIATT WOKK, NEGARA KITA DIGORENG PERUSAHAAN LUAR LAGI WOKK 😹😹🫵🫵

[🐦‍🔥ラディックス 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 @radixhidayat]

Kalo kamu suka liat opini bodoh berseliweran, mungkin penyebabnya bisa ditarik ke 13 tahun yg lalu. Those kids are now full grown adults by now.