Jennifer Coppen bagiin momen awal-awal Justin Hubner deketin Kamari.
Jen ternyata sempet nggak pede karena statusnya sebagai janda satu anak. Tapi Jusa malah ngaku daridulu emang pengin punya anak.
Jen pun sempet nggak pede pas ketemu ortu Jusa. Lagi-lagi kekhawatiran Jen sia-sia karena ortu Jusa langsung sayang sama Kamari.
Perjuangan Jusa deketin Kamari pun cute banget walau hanya lewat panggilan video. Lama-lama Kamari ikut jatuh cinta ke Jusa sampai 'rebutan' mulu sama Jen!
Fyi, Jen dan Jusa sudah resmi menikah tahun 2026 ini. Kita doain semoga keluarga mereka selalu bahagia ya ♥️🥰
Jangan ada yang ganggu mereka!!
Guys, ada berita hari ini yang menurut gua adalah salah satu hal paling mengejutkan yang bisa terjadi dalam tata kelola keuangan negara.
Pemerintah sudah membuka 35.476 lowongan kerja untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih. Pendaftaran sudah dibuka sejak 15 April dan ditutup 24 April 2026 besok.
Tapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa orang yang bertanggung jawab atas kas negara mengaku tidak tahu dari mana uang untuk menggaji puluhan ribu pegawai itu akan datang.
Kata-katanya sangat eksplisit.
Koperasi saya enggak tahu.
Yang lain saya enggak paham.
Berhenti sebentar dan pahami itu.
35.000 orang lebih akan direkrut sebagai pegawai BUMN. Gajinya belum ditentukan secara detail Zulhas hanya bilang menyesuaikan tingkat kelulusan.
Sumber anggarannya tidak jelas Menkeu hanya tahu cicilan Rp40 triliun per tahun untuk koperasi tapi tidak tahu apakah itu sudah termasuk gaji pegawai atau belum.
Dan proses rekrutmen sudah berjalan penuh tanpa ada kejelasan fiskal yang konkret.
Ini bukan pertama kali pola seperti ini terjadi.
MBG diluncurkan 6 Januari 2025 sementara anggarannya masih diblokir dan belum bisa dicairkan. Mitra direkrut, dapur dibangun, makanan dikirim semua pakai uang sendiri dulu sambil menunggu reimbers yang entah kapan.
Baru belakangan sistem dibenahi.
Motor listrik Rp1,2 triliun untuk BGN muncul di anggaran tanpa penjelasan yang memadai tentang relevansinya dengan program makan bergizi.
Proyek IT Rp1,2 triliun yang klarifikasinya hanya narasi tanpa data yang bisa diverifikasi publik.
Dan sekarang 35.000 pegawai BUMN direkrut dengan sumber gaji yang bahkan Menkeu sendiri tidak tahu.
Polanya sangat konsisten dan sangat mengkhawatirkan.
Program diluncurkan dulu, rekrutmen dibuka dulu, pengumuman dibuat dulu sementara pertanyaan paling fundamental tentang dari mana uangnya dijawab dengan nanti saya pastikan.
Yang membuat ini lebih serius adalah konteksnya sekarang.
Tiga Dirjen di Kemenkeu baru saja dicopot bersamaan kemarin. Ada isu APBN yang hanya mampu bertahan tiga bulan ke depan yang belum dikonfirmasi atau dibantah dengan data konkret.
Ruang fiskal sudah sangat tertekan dengan MBG yang menyedot hampir Rp1 triliun per hari, perang Iran yang membuat harga energi melonjak, dan penerimaan pajak yang tertekan.
Di tengah semua tekanan fiskal itu pemerintah membuka 35.000 lowongan baru tanpa kejelasan anggarannya.
Ada juga pertanyaan teknis yang sangat serius soal rekrutmen ini yang perlu dijawab.
Pertama — status pegawainya adalah karyawan BUMN.
Koperasi Desa adalah entitas yang secara hukum berbeda dari BUMN. Lalu mengapa rekrutmennya melalui Panselnas dan statusnya BUMN?
Ini adalah pertanyaan legal yang sangat mendasar.
Kedua — 30.000 dari 35.476 posisi berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.
Ini adalah perusahaan yang baru dibentuk.
Apakah PT ini sudah memiliki struktur corporate governance yang memadai untuk mengelola 30.000 pegawai sekaligus?
Ketiga — rekrutmen menutup usia maksimal 25 tahun. Artinya ini menyasar fresh graduate dan diploma baru lulus.
Dengan gaji yang belum jelas, ditempatkan di koperasi desa yang baru dibentuk, dengan status yang tidak jelas antara BUMN atau bukan ini adalah kondisi kerja yang sangat tidak ideal dan berpotensi mengorbankan puluhan ribu anak muda.
ketika Menteri Keuangan sendiri bilang tidak tahu sumber anggaran untuk program yang sudah berjalan dan sedang direkrut puluhan ribu pegawainya, itu bukan sekadar masalah komunikasi antar kementerian.
Itu adalah bukti bahwa program-program besar ini diluncurkan tanpa perencanaan fiskal yang matang dan terkoordinasi.
Dan yang paling menggelisahkan adalah ini sudah terjadi berulang kali dengan pola yang sama.
Luncurkan dulu, urus anggarannya belakangan.
Dan yang selalu menanggung konsekuensinya adalah uang pajak rakyat yang terus mengalir tanpa kepastian akan ke mana dan untuk apa tepatnya.
inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. berdasarkan data terbaru per april 2026, sedikitnya 72.267 hingga 72.302 warga palestina telah gugur.
LEBIH. DARI. TUJUH. PULUH. RIBU. JIWA.
setara 1 stadion besar GBK. people died, entire families wiped out, hospitals and schools destroyed. and all you ask is, “kok bisa support palestina tapi gak support lgbt?” kok bisa tega-teganya menggeser fokus dari korban ke agenda lu, shame
Guys Prabowo baru saja digugat di PTUN Jakarta.
Bukan oleh partai oposisi. Bukan oleh politisi. Tapi oleh koalisi masyarakat sipil CELIOS, AJI, WALHI, Indonesia for Global Justice, dan beberapa organisasi lainnya.
Gugatannya soal apa?
Perjanjian dagang Indonesia-Amerika yang Prabowo tanda tangani tanggal 19 Februari 2026 tanpa persetujuan DPR. Tanpa partisipasi publik yang bermakna.
Namanya Agreement on Reciprocal Trade atau ART.
Dan ini bukan gugatan receh.
Pasal yang dilanggar sudah jelas. Pasal 11 UUD 1945 presiden mau bikin perjanjian internasional soal perdamaian, perang, atau perdagangan harus minta persetujuan DPR dulu. UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pasal 2 dan 10 juga dilanggar.
Sebelum gugatan ini masuk CELIOS sudah kirim surat keberatan resmi ke Presiden tanggal 23 Februari. Berdasarkan undang-undang Presiden punya 10 hari kerja untuk merespons.
Batas waktunya 9 Maret 2026.
Tidak ada respons. Tidak ada tanggapan. Tidak ada tindakan apapun.
Diam total.
Dan diam itu dalam hukum administrasi negara — bukan berarti tidak ada masalah. Justru sebaliknya. Diam itu memperkuat landasan gugatan.
Dua hari setelah batas waktu habis gugatan resmi didaftarkan ke PTUN Jakarta.
Koalisi juga minta provisi agar PTUN menunda pelaksanaan ART selama proses sidang berlangsung sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.
Bhima Yudhistira dari CELIOS bilang sesuatu yang perlu digarisbawahi.
ART bukan perjanjian dagang biasa. Ini perjanjian yang secara fundamental mengubah arah kebijakan ekonomi Indonesia dari kedaulatan nasional menuju ketergantungan struktural pada kepentingan Amerika Serikat.
Dan ini perlu dikaitkan dengan yang sudah gw bahas sebelumnya.
Mahkamah Agung Amerika sendiri sudah memutuskan bahwa Trump tidak berwenang menentukan tarif dagang tanpa persetujuan Senat. Artinya fondasi hukum dari sisi Amerika juga bermasalah.
Malaysia sudah batalkan perjanjian serupa setelah putusan itu keluar. Bilang terang-terangan — perjanjiannya tidak ada lagi.
Dan sekarang Indonesia punya dua masalah sekaligus.
Dari dalam perjanjian ditanda tangani tanpa prosedur konstitusional yang benar. Digugat di PTUN oleh masyarakat sipil.
Dari luar fondasi hukum perjanjian itu dari sisi Amerika juga sudah digugurkan pengadilannya sendiri.
Perjanjian yang dari dua sisi hukumnya bermasalah. Dan tidak ada satu pun penjelasan publik yang transparan dari pemerintah soal manfaat konkretnya bagi rakyat Indonesia.
Feri Amsari sudah bilang ini dari awal kalau presiden tidak patuh konstitusinya sendiri dan tidak ada yang bisa mengawasi karena DPR koalisinya satu suara yang hilang bukan sekadar prosedur.
Yang hilang adalah jaminan bahwa keputusan sebesar ini diambil dengan akuntabilitas yang seharusnya.
Airmata yang Tidak Seharusnya Jatuh
Dari Seorang Warga, Mantan Diaspora, dan Kader Muhammadiyah untuk Ira Puspadewi
Ada kalanya sebuah berita membuat kita berhenti sejenak, menarik napas dalam, lalu bertanya, "Mengapa seseorang yang begitu rapi jalan hidupnya harus menerima nasib seberat ini?"
Itulah yang saya rasakan ketika membaca kabar vonis terhadap Ira Puspadewi, seorang perempuan yang bagi saya mewakili integritas, profesionalisme, dan dedikasi, baik sebagai pemimpin BUMN maupun sebagai kader Muhammadiyah.
Saya mengenal nama Ira bukan dari kasusnya, tetapi dari rekam jejaknya. Ia bukan sekadar perempuan karier yang sukses. Ia pernah pulang dari dunia korporasi internasional, meninggalkan posisi aman dan mapan di luar negeri untuk mengabdi di tanah air. Ia memimpin Sarinah, Pos Indonesia, sampai ASDP. Dan di setiap tempat, ia membawa jejak yang sama: rapi, tertib, tanpa gaduh, dan jauh dari gaya hidup glamor pejabat.
Dan yang paling membuat saya tertegun. Ira adalah kader Muhammadiyah. Tercatat resmi sebagai Wakil Bendahara II Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Muhammadiyah.
Seorang muslimah yang menjaga prinsip, yang sudah terbiasa bekerja dalam sunyi, memberi dalam diam.
Ketika membaca kembali kisah-kisah yang dituliskan sahabat lamanya, saya menemukan potongan-potongan kecil yang justru paling menyentuh. Ira yang naik kelas ekonomi di pesawat meski memimpin BUMN besar. Ira yang memilih menginap di hotel Amaris ketika direktur lain memilih hotel bintang lima. Ira yang malah menampung teman di rumahnya ketika sang teman sedang menghadapi masa sulit.
Kita sering bicara soal integritas, tapi Ira menunjukkannya justru di saat-saat yang tak terlihat kamera. Itu yang membuat kasus yang menimpanya terasa janggal bagi banyak orang.
Terlebih ketika Ketua Majelis Hakim sendiri menyatakan dissenting opinion. Bahwa apa yang dilakukan Ira adalah aksi korporasi yang sah, dilindungi Business Judgment Rule, dilakukan dengan itikad baik, dan melalui proses yang transparan. Bahkan uji tuntas dilakukan oleh tujuh lembaga, termasuk BPK, BPKP, Deloitte, dan PWC.
Di titik itu, saya bertanya sendiri. Kalau seorang profesional yang mengikuti prosedur, melakukan uji tuntas, tidak mengambil keuntungan pribadi, dan bekerja dengan integritas pun tetap tersandung, apa kabar yang lain?
Sebagai seorang warga negara, mantan diaspora yang dulu kembali dengan semangat ingin melihat Indonesia lebih maju, dan sebagai kader Muhammadiyah yang percaya pada nilai keadilan, kejujuran, dan kerja keras, saya merasa perlu menuliskan dukungan ini.
Bukan dukungan untuk membela membabi buta.
Bukan pula untuk mengintervensi proses hukum.
Namun sebagai pengakuan atas manusia yang saya lihat bersih jalannya, yang saya harap mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Seorang perempuan yang tidak hanya membangun perusahaan, tetapi juga membangun manusia: teman, sahabat, dan komunitasnya.
Ira telah memberi banyak pada bangsa ini. Lebih dari sebagian besar dari kita.
Ia pulang ketika banyak memilih menetap di luar negeri.
Ia bekerja ketika banyak memilih kenyamanan.
Ia menata sistem ketika banyak memilih zona abu-abu.
Dan bagi saya, seorang yang bekerja sejujur dan sekeras itu, tidak seharusnya berdiri sendirian ketika badai datang.
Saya hanya bisa berharap, dan ikut mendoakan, agar proses berikutnya menghadirkan keadilan yang sebenar-benarnya. Agar suara jernih seperti pandangan Hakim Sunoto menjadi pijakan bagi upaya banding. Agar nama baik yang tercoreng dapat dipulihkan. Dan agar sejarah kelak mencatat bahwa Ira Puspadewi adalah contoh seorang muslimah profesional Indonesia yang tetap tegak meski diuji dengan keras.
Sebagai warga, sebagai kader, dan sebagai sesama manusia, saya ingin mengatakan. Ira tidak sendiri.
Dan kebenaran, jika memang berpihak kepadanya, semoga menemukan jalannya kembali.
(Ismail Fahmi)
“IT IS SO HARD TO BE A BIG BROTHER”,
ujar anak pertamaku sambil menangis sesaat sebelum tidur.
Aku tanya “Kenapa Trah merasa begitu?”
Dia jawab,
“I have to be brave all the time”
“Aku harus ngalah terus sama Nada”
“Semua yang aku pegang diambil, direbut, dia blg punya dia”
belakangan ini, aku banyak nyobain kebiasaan yang butuh < 10 menit tapi efeknya signifikan banget untuk produktivitas, mindfulness, dan kesehatan.
antara lain: journaling, 20-20-20 rule for eyes, baca artikel, dan micro productivity — a thread.
Ini bukan pembalasan dendam biasa, melainkan pembalasan dendam yang taktis, terukur, penuh dengan kasih sayang, serta mengandung mutiara hikmah yang luar biasa.
😅😅😅