pfesto

...

[pfesto @pfesto]

@keluhkesahkonoh Loh gpp justru ini opportunity. Mari dimanfaatkan dengan baik 😁 siapa tau tambah lama tambah bagus kualitasnya.

[pfesto @pfesto]

@Hilmi28 MBG

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, episode ini direkam waktu rupiah masih di Rp17.683. Lima hari kemudian hari ini rupiah sudah di Rp17.845. Bergerak ke arah yang sama setiap hari.

Tapi yang tidak berubah:
pesan resmi dari pemerintah bahwa semuanya baik-baik saja.

Dan tiga ekonom Awalil Rizki, Yanwar Rizki, dan David Adrison dari UI akhirnya buka-bukaan tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Dan ini analogi yang paling tepat untuk memahami kondisi kita sekarang:

Kita sakit.
Tapi kita bilang kita sehat.
Kita tidak punya uang.
Tapi kita bilang kita kaya.

Rupiah melemah itu bukan penyakitnya itu gejalanya.
Seperti demam pada orang yang kena infeksi.
Demamnya bukan masalahnya.
Infeksinya yang masalah.
Dan kalau kamu cuma minum paracetamol tanpa mengobati infeksinya demamnya akan terus kembali.

Pertanyaannya: apa infeksinya?

Dan ini diagnosis paling jujur dari tiga ekonom itu:

Masalah pertama denial yang sistematis.

Yanwar Rizki yang sudah di pasar modal sejak krisis 97-98 bilang satu hal yang sangat penting:
kebanyakan negara lain yang mengalami kesulitan mereka mengakuinya.
Mereka menyatakan sense of crisis.

PM Singapura Lawrence Wong langsung ngomong ke rakyatnya:
kita akan menghadapi masa
yang lebih buruk dari tahun 2000.
Bersiap-siaplah.

Indonesia?
Pejabat kita bilang ekonomi tumbuh 5,61%. Fundamental bagus.
Tidak ada masalah.
Purbaya tersenyum sambil bilang rupiah akan ke Rp15.000 dalam 30 hari.

Dan pasar membaca semua itu.
Pasar tidak bisa dibohongi dengan senyuman.

Masalah kedua — fiskal yang bocor dari segala arah.

David Adrison dari UI menyebut angka yang paling mengerikan: 23% dari penerimaan pajak kita habis hanya untuk cicilan bunga utang.
Bukan pokoknya.
Bukan investasi.
Bukan infrastruktur.
Hanya bunga.

Analoginya: kepala keluarga yang gajinya UMR tapi hampir seperempat gajinya langsung keluar untuk bayar bunga pinjaman sebelum bisa beli beras.

Dan keluarga ini masih terus makan di luar, bangun ini-itu yang tidak produktif, dan beli barang-barang yang tidak menghasilkan.

Dan kemampuan Indonesia mengonversi pertumbuhan ekonomi menjadi pajak tax ratio kita hanya sekitar 8-9%.

Artinya dari setiap Rp10 juta aktivitas ekonomi yang terjadi, hanya Rp900.000 yang bisa jadi pajak.
Ini sangat rendah.
Dan terus melemah.

Masalah ketiga — data yang tidak bisa dipercaya.

Ini yang paling mengejutkan.
Awalil Rizki menyebut sesuatu yang sangat fundamental: pertumbuhan ekonomi 5,61% diklaim tapi pajak kontraksi 10%.
Industri manufaktur diklaim tumbuh di atas 5% tapi konsumsi listrik turun hampir 1%.

Secara logika ekonomi dasar ini tidak mungkin.
Manufaktur yang tumbuh pasti
memakai lebih banyak listrik.
Ekonomi yang tumbuh pasti
menghasilkan lebih banyak pajak.
Kalau keduanya tidak terjadi salah satu
angkanya tidak benar.

Dan investor asing punya analis yang jauh lebih canggih dari pejabat kita.
Mereka membaca inkonsistensi ini. Dan mereka pergi.

Dan ini tentang kenapa rupiah melemah bukan karena Soros, bukan karena asing:

Yanwar Rizki yang hadir langsung saat krisis 97-98 — menjelaskan sesuatu yang sangat penting tentang mekanisme tekanan mata uang.

Waktu 1997 Soros menyerang mata uang Asia karena dia melihat perbankan Asia over-exposure.
Dia melihat celahnya dan masuk.

Tapi yang membuat celah itu ada bukan Soros tapi kondisi internal ekonomi Asia sendiri yang sudah bermasalah.

Sekarang 2026 yang menekan rupiah bukan hedge fund asing.
Yang menekan rupiah adalah kepercayaan yang terus turun dari dalam negeri sendiri.

Buktinya: dana pihak ketiga di perbankan yang naik justru dalam bentuk valuta asing.
Artinya orang Indonesia sendiri yang hidup di sini,
yang kerja di sini sudah mulai
menukar rupiah mereka ke dolar.

Bukan orang asing yang melarikan uang.
Tapi rakyat Indonesia sendiri yang tidak lagi percaya pada mata uang negaranya sendiri.

Dan ketika kepercayaan dari dalam sudah mulai goyah kepercayaan dari luar akan jauh lebih cepat hilang.

Dan ini perbedaan paling mendasar antara krisis 1998 dan kondisi 2026:

Tahun 1998 masalahnya ada di sektor swasta. Perbankan dan konglomerat yang over-exposure dengan utang valuta asing tanpa hedging.
Pemerintah dan fiskal saat itu masih relatif bersih.
Sri Mulyani saat itu masih di UI dan para teknokrat bisa meyakinkan dunia bahwa pemerintah bisa dipercaya.

Tahun 2026 masalahnya justru ada di fiskal pemerintah sendiri. Sektor swasta relatif baik.
Tapi ketika masalahnya ada di pemerintah siapa yang akan dipercaya untuk memperbaikinya?

Tidak ada pihak ketiga yang bisa masuk melalui pemerintah seperti 1998.
Karena justru pemerintahlah sumber masalahnya.

Dan ini yang paling miris paralel dengan Argentina:

David Adrison menyebut Argentina 1980-an.
Rasio utang terhadap PDB Argentina waktu itu hanya 33% jauh di bawah standar berbahaya.
Tapi Argentina gagal bayar.

Indonesia sekarang: rasio utang terhadap PDB 40%.
Pemerintah terus bilang ini aman karena jauh di bawah 60%.

Tapi yang menentukan apakah kita bisa bayar bukan rasio utang terhadap PDB.
Yang menentukan adalah kemampuan membayar dari penerimaan pajak.
Dan debt service ratio kita cicilan bunga utang terhadap penerimaan pajak sudah di 23%.

Bandingkan dengan India yang debt to GDP-nya 80% tapi debt service ratio-nya jauh lebih rendah karena tax ratio mereka jauh lebih tinggi.
India bisa bayar.
Indonesia makin tertekan membayar.

Dan ini sinyal paling mengerikan yang sudah muncul di jalanan:

Yanwar Rizki menyebut sesuatu yang sangat penting yang dia pelajari dari koleganya di BIN pada krisis 2008:

"Kalau kriminalitas naik artinya krisisnya sudah menyentuh rakyat biasa.
Tidak cuma di bursa."

Sekarang buka FYP. Penuh begal.
TNI ikut memburu begal yang kata mantan jenderal Tubagus Hasanuddin adalah hal yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah Indonesia.

Itu bukan kebetulan.
Itu adalah sinyal yang sangat jelas bahwa tekanan ekonomi sudah menyentuh lapisan yang paling bawah.
Dan orang yang tidak punya pilihan lain mulai mencari jalan lain.

Dan ini yang paling pedas dari seluruh diskusi itu:

Awalil Rizki bilang:
tidak ada yang menyelamatkan Indonesia dari krisis-krisis sebelumnya adalah kebijakan pemerintah yang sempurna.
Yang menyelamatkan adalah modal sosial solidaritas rakyat.

Waktu COVID penerimaan Baznas naik lima kali lipat.
Orang yang penghasilannya berkurang masih tetap berbagi.
Orang-orang saling menopang tanpa menunggu instruksi pemerintah.

Tapi modal sosial itu punya batas.
Pinjol sudah 103 triliun dengan NPL 5%.
Kartu kredit terus naik sejak 2024.
Tabungan masyarakat menipis.
Orang sudah tidak lagi menabung untuk masa depan mereka berhutang untuk makan hari ini.

Dan ketika batas itu terlampaui tidak ada modal sosial yang tersisa untuk menahan kejatuhan berikutnya.

Dan ini resep yang tiga ekonom itu rekomendasikan dan sangat berbeda dari yang dilakukan pemerintah sekarang:

Satu — komunikasi yang jujur.
Akui bahwa ada masalah.
Sampaikan langkah konkretnya.
Bukan denial.
Bukan sugar coating.
PM Singapura bisa melakukan ini.
Kenapa kita tidak bisa?

Dua — perbaiki fiskal segera.
Moratorium atau setidaknya evaluasi besar-besaran MBG fokus hanya pada 15% masyarakat yang benar-benar kekurangan pangan, bukan semua orang.
Tunda pembelian alutsista yang tidak urgent.
Setiap sinyal penghematan sekecil apapun akan dibaca pasar sebagai tanda keseriusan.

Tiga — jangan ganggu ekspor SDA.
Kebijakan ekspor satu pintu lewat Danantara boleh sebagai lembaga pencatatan untuk menangkap under invoicing.
Tapi kalau berubah menjadi tengkulak yang mengontrol harga itu akan membunuh penerimaan devisa kita yang paling vital.

Empat — data yang jujur.
Jangan sembunyikan angka.
Jangan sugar coat data.
Pasar tidak bisa ditipu dengan angka yang inkonsisten.
Dan setiap kali inkonsistensi data terbongkar kepercayaan yang hilang jauh lebih besar dari angka yang coba disembunyikan.

Rupiah melemah terus bukan karena Trump.
Bukan karena Soros.
Bukan karena tekanan eksternal semata.

Rupiah melemah karena pasar baik asing maupun dalam negeri sudah tidak percaya bahwa fiskal kita dikelola dengan benar.

Tidak percaya bahwa datanya akurat.
Tidak percaya bahwa komunikasi pejabatnya jujur.
Tidak percaya bahwa ada penjaga fiskal yang benar-benar independen ketika Menteri Keuangan sendiri bilang dia hanya alat dari kemauan presiden.

Dan kepercayaan tidak bisa dikembalikan dengan senyuman di kamera.
Tidak bisa dikembalikan dengan klaim pertumbuhan 5,61% yang tidak match dengan data pajak dan listrik.

Tidak bisa dikembalikan dengan janji rupiah ke Rp15.000 dalam 30 hari yang probabilitasnya 3-5%.

Kepercayaan hanya bisa dikembalikan dengan kejujuran.
Dengan data yang benar.
Dengan kebijakan yang konsisten.
Dengan pemimpin yang berani bilang:
kita sedang dalam kesulitan dan ini langkah konkret yang akan kita ambil.

Sampai itu terjadi rupiah akan terus bergerak ke arah yang sama.

[pfesto @pfesto]

@LambeSahamjja Wah bikin pasukan 😱

[Endless Story @xendless_s]

Ternyata begini wowo yang dulu terhadap Eyang Habibie 😮‍💨

[pfesto @pfesto]

@kincaireview @localrkyt Report done lol, account2 kayak gini ngga usah dimunculin, udah jelas2 ngaku salah, maki2 pula, bukannya malah ikutan minta maaf

[pfesto @pfesto]

@LambeSahamjja Udah banyak harusnya, termasuk saya juga

[Dimar @dimarsasongko98]

Hmm lo bilang Disiplin fiskal tetap dijaga tapi ekspansif terukur.

Kedengerannya keren.

Tapi defisit 2025 sudah di 2,9% PDB, debt service ratio naik di atas 47%, dan ada pembiayaan lewat SOE & Danantara yang ga masuk angka resmi APBN.

Kalau lo ga kasih angka konkret soal keberlanjutannya, lo lagi nulis puisi, bukan analisis ekonomi. anak SD juga bisa kalau cuman bikin puisi😄

Lo bilang Korea Selatan, Singapura, China semua butuh stabilitas politik yang kuat. Bener.

Tapi lo skip bagian pentingnya: mereka punya institusi kuat, rule of law ditegakkan, birokrasi bersih.

Sekarang di Indonesia: KPK dilemahkan sejak 2019 dan tren itu lanjut, revisi UU TNI 2025 buka pintu bagi 2.500–4.400 personel aktif masuk jabatan sipil.

Itu bukan stabilitas ala Korea , itu completely beda cerita.😁

ok deh lo bilang Konsolidasi politik bukan membunuh demokrasi.

Tapi koalisi lo sekarang kuasai lebih dari 80% kursi DPR.

Oposisi nyaris ga ada.

Pers makin hati-hati.

Kalau lo mau sebut itu "national consensus" , yo wis monggo.

Tapi konsensus yang lahir bukan dari perdebatan terbuka, itu namanya kartel politik, bukan demokrasi.🥱

Lo tuding The Economist pakai "kacamata usang Konsensus Washington."

Tapi solusi lo apa? Nasionalisme SDA + BUMN superholding + eksekutif kuat.

Itu resep yang juga dipakai Orde Baru , dengan konteks berbeda, tapi strukturnya mirip.

Lo kritik kacamata usang sambil pakai kacamata yang lebih tua lagi.😩😩

[Dimar @dimarsasongko98]

Lo ini nulis lebih dari 1000 kata cuma buat bilang "Prabowo bener, The Economist salah."

Tapi satu angka pun yang dia kasih buat buktiin Prabowonomics BERHASIL: nol.

Ini mah bukan counter-thesis. Ini fan fiction ekonomi yang dibungkus bahasa keren.🤣

Lo bilang hilirisasi nikel adalah "harga mati kedaulatan."

Faktanya: hampir 75% kapasitas smelter nikel Indonesia dikuasai modal China . Tsingshan, CATL, Huayou, dll.

Investasi mereka sudah tembus >$65 miliar.

Nilai tambah terbesar tetap ngalir ke sana.

Lo ngusir ekspor bahan mentah, tapi yang dateng gantinya bukan kedaulatan , itu ganti tuan.😄

Lo samain Danantara sama Temasek & Khazanah.

Temasek butuh puluhan tahun buat bangun kepercayaan pasar, diaudit publik, boardnya independen.

Danantara baru lahir Februari 2025.

Governancenya masih jauh dari standar itu, dan akses DPR pun terbatas.

Itu bukan Temasek , itu Temasek versi press release.🤣

Lo tuduh The Economist pakai "cara pandang akuntansi jangka pendek" soal MBG.

Tapi lo sendiri ga jawab: dari mana duitnya?

Anggaran MBG Rp171 T di 2025, naik Rp335 T di 2026 ,ngambil porsi besar dari anggaran pendidikan dan sektor lain.

Distribusi awalnya kacau.

Investasi manusia lo bilang, tapi sektor lain yang harusnya bangun manusia malah dikanibal.🤮

[pfesto @pfesto]

@RidhaIntifadha @TheEconomist Padahal kemarin waktu hari buruh ditanya MBG bermanfaat, semua kompak jawab ngga. Tetep aja ngga ada apa2 🙃

[M. Ridha Intifadha @RidhaIntifadha]

Kemarin, @TheEconomist mempublikasikan dua artikel soal Indonesia

Judul artikel pertama: Presiden Indonesia sedang membahayakan ekonomi dan demokrasi

Subjudulnya: Prabowo Subianto terlalu boros dan terlalu otoriter

Perlu diketahui, Spendthrift artinya orang yang menghamburkan uang secara tidak bijak. Diksi ini lebih keras dari sekadar “boros”. Dalam konteks negara, ada kesan ceroboh dan tidak bertanggung jawab secara fiskal.

========

Judul artikel kedua: Indonesia, negara mayoritas Muslim terbesar, sedang menempuh jalur yang berisiko

Subjudulnya: Prabowo Subianto sedang menggerogoti keuangan negara—dan demokrasinya.

Di artikel ini, pemilihan diksi “Eroding” rasanya memperkuat artikel lainnya. Jeopardising (membahayakan) masih bicara soal risiko ke depan. Eroding (menggerogoti) berarti prosesnya sudah berlangsung. Rasanya pelan, diam-diam, tapi nyata. Bagaikan batu yang berlubang oleh tetesan air.

[The Economist @TheEconomist]

Prabowo Subianto is too spendthrift and too authoritarian https://t.co/fsWXBXCdmh

[Veve Atelier @TinkerEmon]

@TheEconomist Say it louder! As the Indonesians are threatened with blackmail, the medias are being silenced, and those who dare to criticized are splashed with acid, we can’t say our mind as freely. Please roast him more!

[Dravenwe @DravenweX]

Profesor Herawati Sudoyo, Pahlawan Bom Bali yang "dikalahkan" oleh tembok birokrasi negara sendiri. Lo bayangin, kepolisian dunia aja hormat sama beliau karena sukses bongkar identitas pelaku Bom Bali cuma dari serpihan DNA. Tapi pas di negaranya sendiri, nasib beliau dan timnya malah berakhir ngenes gara-gara urusan administratif.

Namanya Prof. Herawati Sudoyo, salah satu otak paling cerdas di Lembaga Eijkman. Pas kejadian Bom Bali 2002, beliau dan timnya kerja gila-gilaan buat identifikasi pelaku lewat sisa-sisa DNA di lokasi ledakan. Berkat beliau, kasus-kasus terorisme besar bisa terungkap secara ilmiah.

Di tangan beliau, Lembaga Eijkman jadi markas riset genetika paling bergengsi di dunia. Bukan kaleng-kaleng, ilmuwan luar negeri aja segan sama riset mereka. Tapi ya gitu, musuh terberat orang pinter di sini bukan virus, tapi birokrasi.

Plot twist paling pahitnya terjadi awal 2022. Lembaga bersejarah ini dibubarin dan dilebur secara paksa ke instansi riset baru. Alhasil? Ratusan ilmuwan dan peneliti elit dipecat massal dalam semalam cuma karena mereka bukan PNS.

Bayangin, orang-orang yang udah ngabdi puluhan tahun demi kemajuan sains Indonesia, disuruh angkat kaki cuma karena masalah dokumen status pegawai. Dr. Herawati dan timnya harus ninggalin laboratorium tempat mereka nyetak sejarah internasional.

Ini jadi bukti nyata kalau di sini, "surat sakti" birokrasi kadang lebih berkuasa daripada otak jenius yang diakuin dunia. Padahal kita butuh lebih banyak orang kayak mereka, bukan malah bikin mereka "patah hati" sama negaranya sendiri.

Respek buat Prof. Herawati dan para ilmuwan Eijkman. Mereka udah kasih yang terbaik buat Indonesia, meskipun akhirnya harus "menelan luka" gara-gara sistem yang kaku. Pahlawan sains yang sebenernya.🫡✨

[Jangkrik Galau @JangkrikGalau_]

Range Rover car tries to get out of the puddle

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada sesuatu yang sangat ironis yang terjadi dalam dua hari berturut-turut di Indonesia.

1 Mei — Hari Buruh.
Prabowo hadir di Monas.
Berdiri di panggung bersama puluhan ribu buruh. Bernyanyi.
Berpidato.
Mengumumkan cicilan KPR 40 tahun dan potongan ojol 8%. Kaos 200 ribu lembar dibagikan. Sangat meriah.

2 Mei — Hari Pendidikan Nasional.
Prabowo rapat tertutup di Hambalang.
Tidak ada seremoni khusus.
Tidak ada pidato untuk guru dan siswa.
Tidak ada satu pun agenda yang secara khusus merayakan atau memperingati Hardiknas.

Bukan kebetulan ini adalah pilihan.
Ketika seorang presiden memilih hadir secara dramatis di Hari Buruh dengan panggung besar dan ribuan orang tapi memilih rapat tertutup di rumah pribadi pada Hari Pendidikan Nasional itu bukan soal jadwal yang padat.

Itu adalah pernyataan tentang apa yang dianggap lebih penting secara politik.

Buruh hadir secara fisik dan bisa dimobilisasi.
Guru honorer yang gajinya Rp300 ribu per bulan tidak membawa massa ke Monas.

Anak-anak di sekolah rusak tidak bisa berteriak di depan istana.
Siswa disabilitas yang dibuang sistem tidak punya organisasi yang bisa mengancam stabilitas politik.

Makanya satu dirayakan dengan meriah.
Yang satu dilewati dengan rapat tertutup di Hambalang.

Dan ini bukan pertama kali Hambalang dijadikan tempat rapat kabinet:

8 Maret 2026 — lima rapat dalam satu hari di Hambalang. Membahas pendidikan, geopolitik Timur Tengah, mudik Lebaran.

2 Mei 2026 — rapat tertutup lagi di Hambalang. Membahas aspirasi buruh dan perguruan tinggi.

Pola ini konsisten.
Dan setiap kali hasil rapatnya dirilis isinya selalu berakhir dengan kalimat yang sama:

"Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia."

Tanpa angka.
Tanpa target.
Tanpa timeline.
Tanpa akuntabilitas.

Sementara di luar Hambalang kondisi pendidikan Indonesia hari ini:

Guru honorer masih ada yang menerima gaji Rp150-300 ribu per bulan. Ratusan ribu ruang kelas kondisinya rusak sedang hingga berat. Anak disabilitas masih bisa dikeluarkan sekolah secara diam-diam dan tidak ada yang menindak.

Perguruan tinggi terbaik masih terkonsentrasi di Jawa. Angka putus kuliah karena faktor ekonomi masih sangat tinggi.

Dan pada Hari Pendidikan Nasional 2026 solusi yang ditawarkan adalah: manfaatkan fakultas teknik perguruan tinggi untuk membangun daerah.

Bukan ide buruk.
Tapi itu bukan jawaban atas masalah struktural yang sudah puluhan tahun tidak selesai.

Ki Hajar Dewantara pasti sangat sedih:
Hardiknas ditetapkan untuk mengenang beliau — yang percaya bahwa pendidikan adalah hak setiap anak Indonesia tanpa kecuali.

Yang berjuang agar anak-anak pribumi bisa mengakses pendidikan yang bermartabat.
Yang mendirikan Taman Siswa karena sistem yang ada tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Dan di hari yang didedikasikan untuk mengenang perjuangannya presiden rapat tertutup di rumah pribadi.

Tanpa satu pun momen yang secara khusus menyapa guru, siswa, atau orang tua yang berjuang keras menyekolahkan anaknya.

"Ing ngarsa sung tulada."
Di depan memberi teladan.

Teladan seperti apa yang diberikan ketika Hari Buruh dirayakan dengan meriah tapi Hari Pendidikan Nasional dilewati tanpa pesan khusus untuk anak-anak Indonesia?

Indonesia merayakan Hari Buruh dengan kaos, panggung, dan janji-janji besar.

Dan keesokan harinya Hari Pendidikan Nasional dilewati dengan rapat tertutup di kediaman pribadi presiden yang hasilnya hanya satu paragraf rilis.

Bukan salah buruhnya.
Mereka memang harus diperjuangkan.
Tapi kalau energi, perhatian, dan kehadiran fisik presiden hanya muncul ketika ada massa yang bisa dimobilisasi dan tidak hadir ketika yang membutuhkan perhatian adalah guru honorer yang tidak punya serikat besar dan siswa yang tidak bisa berteriak di depan istana maka yang terjadi bukan keberpihakan.

Itu politik.

Dan politik yang mengorbankan pendidikan demi popularitas jangka pendek adalah utang yang akan dibayar oleh generasi berikutnya bukan oleh kita yang sekarang.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

GUys ini sakit sih......
Lu pada ingat gak kemarin ada dua Dirjen Kemenkeu yang dicopot tanpa penjelasan resmi,
tanpa konferensi pers,
tanpa pernyataan apapun dari kementerian?

Semua pejabat Kemenkeu kompak bungkam.
Tidak ada yang mau menjelaskan kenapa.
Nah sekarang setelah konpers Purbaya mulai kelihatan gambarannya.
Dan ini jauh lebih dalam dari sekadar rotasi biasa.
Ternyata ada sabotase dari dalam.

Purbaya di konpers ini mengakui secara eksplisit ada informasi yang sengaja bocor dari internal Kemenkeu untuk merusak kepercayaan pasar.

Bocoran pertama:
kas pemerintah hanya cukup 3 minggu.

Bocoran kedua:
uang negara tinggal 120 triliun dan hampir habis.

Bocoran ketiga :
dan ini yang paling gila: ada yang dari internal bilang ke investor asing:

Jangan bawa Menteri Keuangan ini ke temu investor. Dia tidak bisa bahasa Inggris dan akan mengacaukan.

Itu dari internal, kata Purbaya secara langsung.

Bukan dari oposisi.
Bukan dari pengamat.
Dari dalam Kemenkeu sendiri.

Dampaknya nyata ke pasar.
Tiga informasi itu meskipun tidak akurat sudah terlanjur membentuk ekspektasi negatif di pasar.
Rupiah tertekan sebagian karena sentimen yang dibentuk oleh bocoran-bocoran itu.

Dan Purbaya harus terbang ke luar negeri,
ketemu investor satu per satu
menjelaskan bahwa kondisi fiskal kita tidak separah yang disebarkan.

Bule-bule itu bilang clear.
Investor-investor besar juga tidak menanyakan itu lagi.
Tapi kerusakan sentimen sudah terlanjur terjadi di dalam negeri.

Soal pencopotan dua Dirjen jawaban Purbaya sangat mengejutkan:

Ketika wartawan bertanya langsung apakah pencopotan itu ada hubungannya dengan bocoran-bocoran itu Purbaya menjawab:
Iya dan tidak. Ada sedikit.
Tapi ada yang lain-lain juga.

Ini adalah pengakuan implisit yang sangat jelas.
Ada sedikit hubungannya tapi bukan satu-satunya alasan.
Artinya ada akumulasi masalah yang akhirnya sampai di titik Purbaya memutuskan harus ada pergantian di level Dirjen.

Dan ada tiga masalah lain yang terungkap bersamaan:

Pertama
40 perusahaan asing tidak bayar pajak semestinya.
Mayoritas perusahaan China.
Under invoicing ekspor melaporkan nilai ekspor lebih kecil dari yang sebenarnya untuk memperkecil pajak dan bea keluar.

Dua sudah dikejar dan berjanji membayar.
Tapi 38 yang lain masih berjalan normal.
Tebakan mereka benar kita tidak akan berubah.

Dan yang lebih mengkhawatirkan Purbaya mengindikasikan ada kemungkinan oknum di Dirjen Pajak yang melindungi perusahaan-perusahaan itu:
Kalau dikasih ke orang pajak yang di situ aja sepertinya dilindungin juga kelihatannya.

Makanya rencananya membentuk tim khusus langsung di bawah Irjen atau Sekjen bukan Dirjen Pajak.

Kedua
dokumen pajak jalan tol dan pajak orang kaya yang Purbaya sendiri tidak tahu ada.
Wartawan tanya soal dokumen rencana pajak baru yang beredar pajak jalan tol, pajak orang kaya.

Jawaban Purbaya:
Pajak orang kaya saya baru dengar kemarin.
Pajak jalan tol sama, baru tahu kemarin."
Wartawan bilang dokumen itu ada tanda tangan elektronik Purbaya.

Oh, tanda tangan elektronik ada loh.
Kadang mereka bilang 'sudah aman Pak' saya tanda tangan."
Seorang Menteri Keuangan tidak tahu ada kebijakan yang beredar atas namanya karena terlalu percaya ke staf yang bilang "sudah aman."

Ketiga
sistem IT SPT pajak yang masih bermasalah.
Wajib pajak yang sudah mengisi SPT badan datanya bisa hilang begitu saja setelah server dimatikan 15 menit untuk maintenance.
Semua isian dari awal lagi.
Purbaya bilang sudah ada yang sengaja menghidupkan lagi akses yang sudah dimatikan:
Ada orang dalam yang ngidupin lagi gitu.

Gambar besarnya dan ini yang paling mengkhawatirkan:

Kemenkeu adalah kementerian yang secara eksternal paling dipercaya investor global saat ini. S&P bilang stable. IMF bilang bright spot.

Tapi di dalam:

Ada Dirjen yang diduga aktif sabotase kepercayaan pasar terhadap Menkeu-nya sendiri.

Ada 40 perusahaan asing yang tidak bayar pajak semestinya dengan indikasi ada yang melindungi dari dalam Dirjen Pajak.

Ada kebijakan yang ditandatangani Menteri tanpa Menteri benar-benar tahu isinya.

Ada sistem IT yang masih bisa disabotase dari dalam.

Dan Menkeu yang paling dipercaya investor global ini masih harus berperang melawan sistemnya sendiri dari dalam.

Kalau Kemenkeu saja masih seperti ini bayangkan kondisi di kementerian lain yang tidak mendapat sorotan sebesar ini.
sungguh sakit ini negeri kita

[pfesto @pfesto]

@narkosun Ini kan sama aja kayak orang beli paket tinggal di hotel selama 4 hari selama 1 bulan. Tapi orangnya ga bisa tinggal selama 4 hari dalam masa 1 bulan itu. Ya wajar dong expired kuotanya.

[pfesto @pfesto]

@lwastuargo Setuju bangeeeeet. Valid dari sisi customer adalah pain pointnya. Crafting solution sama intention untuk actually buy ga wajib literally ngikut.

[pfesto @pfesto]

@Widino @ridwanhr Mobil box yang kecil = wuling air ev 😁😄