kolektif65

#viscabarça #fixedgear ⚽🚲

[Extra Time Indonesia @idextratime]

Sebuah perbedaan.

Menggendong Digendong

[Extra Time Indonesia @idextratime]

AFA, Federasi Sepak Bola Argentina, membuat video perpisahan untuk Leo Messi 🇦🇷💔😭

[Ekspedisi Indonesia Baru @idbaruid]

Hari ini Khariq Anhar divonis bersalah dengan hukuman 5 bulan penjara. Padahal ia hanya anak muda yang kritis.

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

Setahun setelah buku "Reset Indonesia"

Thanks semua yang sudah, sedang, dan akan membaca atau mendiskusikannya.

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

Imajinasi dan gagasan Gen Z tentang Indonesia yang baru di bedah buku "Reset Indonesia".

Mereka muak dengan budaya korupsi, penghancuran alam untuk menumpuk kekayaan, hingga stop sedotan sekali pakai.

SMA 1 Limboto, Gorontalo.

[Ekspedisi Indonesia Baru @idbaruid]

lebih dari 60 tahun operasi militer di Papua dan negara tetap saja brutal.

[Ekspedisi Indonesia Baru @idbaruid]

Program Penghempas Stunting❌
Program Korupsi Nasional ✅

[Arnold Belau @ArnoldBelau]

Hari ini, 30 September 2026, Bendera Bintang Kejora dikibarkan di halaman kampus USTJ, Jayapura, Papua.

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

Bersatulah kaum bapak-bapak dan emak-emak era gitar lancip.

Lindungi generasi berikutnya dari MBG.

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

4 bulan setelah "Pesta Babi", warga beberapa kampung di Distrik Kimaam, Merauke, terus melawan Proyek Strategis Nasional dengan menancapkan salib merah.

Data Nusantara Atlas mengungkap Papua Selatan menjadi provinsi paling banyak titik api dibanding Kalbar, Kalsel, dan Kalteng.

[Ekspedisi Indonesia Baru @idbaruid]

Tanahnya dirampas, petaninya dipukul, kerjaannya dikasih ke TNI. Tapi bercita-cita swasembada pangan.

Selamat Hari Tani Nasional.

[Watchdoc Documentary @watchdoc_ID]

Dan "PESTA BABI" masuk dalam tahap seleksi awal film dokumenter panjang pada Festival Film Indonesia @festivalfilmid (FFI) 2026.

#PestaBabi #FFI2026 #Watchdoc

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

Kriminal diproses oleh mafia hukum, lalu diserahkan pada lembaga dan ekosistem yang korup.

Setelah bebas, ia kembali ke masyarakat yang lebih menghormati pangkat dan harta daripada integritas.

[Arnold Belau @ArnoldBelau]

Tiga Prajurit Pembunuh Pdt. Yeremia Zanambani Hanya Dihukum Setahun

Enam tahun setelah pembunuhan Pdt. Yeremia Zanambani di Intan Jaya, Papua Tengah, KontraS menegaskan bahwa bayang-bayang ketidakadilan masih menyelimuti kasus ini. Menurut kronologi yang dihimpun Tim Kemanusiaan untuk Kasus Kekerasan Terhadap Tokoh Agama, pada 19 September 2020 Pdt. Yeremia dan istrinya, Mama Miriam Zoani, sedang memberi pakan ternak babi di kebun mereka di Bomba ketika terdengar tembakan dari arah Markas Koramil Hitadipa. Mama Miriam pulang lebih dulu dan berpapasan dengan rombongan TNI bersenjata lengkap yang dipimpin Wakil Danramil Alpius Hasim Madi, yang kemudian terlihat warga bergerak menuju kandang babi milik Pdt. Yeremia. Malam harinya, Mama Miriam menemukan suaminya tergeletak dengan luka tusuk di punggung dan luka tembak di lengan kiri; sebelum meninggal sekitar pukul 24.00 WIT, Pdt. Yeremia menyebut bahwa pasukan yang dipimpin Alpius adalah pelakunya.
KontraS mengungkap bahwa proses hukum atas kasus ini sebenarnya sudah berjalan sampai putusan: tiga anggota TNI — Moh. Andi Hasan Basri, Alex Ading, dan Saiful Anwar — diseret ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan bersama-sama. Namun Majelis Hakim melalui Putusan No. 186-K/PM.III-19/AD/VI/2022 hanya menjatuhkan vonis 1 tahun penjara untuk masing-masing terdakwa — hukuman yang dinilai KontraS amat ringan dan mencederai rasa keadilan keluarga korban. Upaya banding Oditur pun kandas setelah Pengadilan Tinggi Militer menguatkan putusan tersebut pada 25 Mei 2023.
Bagi KontraS, kasus ini menyingkap kebobrokan sistem peradilan militer yang dinilai tidak memenuhi standar independensi, transparansi, dan imparsialitas dalam mengadili pelanggaran HAM oleh personel militer terhadap warga sipil — terlebih keluarga korban mengaku sama sekali tidak dilibatkan dalam proses persidangan yang tertutup itu. KontraS juga menegaskan bahwa pembunuhan Pdt. Yeremia bukan peristiwa tunggal atau acak, melainkan bagian dari pola serangan sistematis yang berakar dari pendekatan keamanan berlebihan di Papua. Data pemantauan KontraS periode Januari–Juli 2026 mencatat sekitar 1.597 personel TNI/Polri dikirim ke Papua, beriringan dengan 38 peristiwa kekerasan yang menewaskan 48 orang dan melukai 58 orang, termasuk 7 peristiwa pembunuhan di luar proses hukum dengan 26 korban jiwa sepanjang 2026.
KontraS menyimpulkan bahwa pendekatan keamanan Pemerintah di Papua terbukti keliru dan kontraproduktif — bukannya menghadirkan stabilitas, pendekatan ini justru memperbesar kerentanan warga sipil terhadap kesewenang-wenangan, memperluas konfrontasi dengan TPNPB-OPM, dan merusak kepercayaan publik. Karena itu, evaluasi menyeluruh atas paradigma penanganan konflik Papua dinilai mendesak, bergeser ke pendekatan yang humanis, inklusif, dan berbasis dialog serta penghormatan HAM.
Atas dasar itu, KontraS menyampaikan empat desakan: pertama, Pemerintah RI mengevaluasi total pengerahan aparat militer dan mengakhiri pendekatan keamanan di Papua; kedua, Presiden dan DPR RI merevisi UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer yang dinilai sudah tidak relevan; ketiga, aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain dan rantai komando; dan keempat, Komnas HAM memperdalam pemantauan kasus ini untuk memastikan hak-hak korban dihormati serta mendorong pertanggungjawaban hukum yang efektif bagi seluruh pihak yang terlibat.

[Ekspedisi Indonesia Baru @idbaruid]

Prabowo dengan segala megaproyeknya berdalih untuk kesejahteraan sosial: MBG, KDMP, food estate, dan rencana menggratiskan sekolah dari SD hingga perguruan tinggi.

Padahal ketimpangan itu dimulai dari dia dan kroni-kroninya.

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

Tentu kita perlu buka hutan untuk sawit. Tapi 60% CPO bukan untuk goreng tempe dan ikan asin. Melainkan dibakar di kemacetan untuk biodiesel.

Kebakaran dan asap juga bukan karena kita suka gorengan saat El Nino. Sebab Malaysia dan sawitnya gak bikin gosong seperti di Indonesia.

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

Jangan dikira hutan dan semua yang ada di dalamnya diam saja.

sumber: "Pesta Babi"

[Watchdoc Documentary @watchdoc_ID]

Prabowo menyebut para pakar yang mengkritiknya dengan istilah “goblok” pada 18 September 2026. Pernyataan itu kembali menunjukkan sikap penguasa terhadap kritik dan pengetahuan dari para ahli.

Sembilan bulan sebelumnya, dalam diskusi dan pemutaran film "Tak Ada Makan Siang Gratis" pada Desember 2025, Prof. Amalinda Savirani, Guru Besar FISIPOL UGM, menyinggung sikap rezim yang menganggap warganya bodoh, padahal banyak ahli gizi dan ahli pangan lokal yang bisa diajak berdiskusi. “Warganya dianggap bodoh, padahal dia sendiri yang bodoh,” ujarnya.

#Watchdoc #MBG

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

ROTE. Baru pertama ke pulau paling selatan NKRI. Lanskapnya sering digambarkan kering dan tandus. Warganya banyak merantau.

Dengan propaganda itu, Jakarta sedang bikin proyek 13.000 Ha tambak garam (setara luas sawah) yang menggusur tanaman pangan manusia dan ternak, serta mengancam sumber air. Terutama di sisi timur pulau.

Proyek ini di bawah bendera K-SIGN (Kawasan Sentra Industri Garam Nasional). Seperti biasa, iming-imingnya penciptaan 25.000 lapangan kerja.

Padahal Rote sudah swasembada pangan (beras, jagung, ubi, sorgum). Sebagian bahkan dijual ke Kupang (Timor daratan).

Seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) lain di seluruh NKRI, warga dan pemerintah daerah tak pernah dilibatkan dalam perencanaan. Semua diputuskan Jakarta.

Punya produksi garam tentu penting. Tapi membebankan produksi nasional pada satu pulau kecil, adalah penghancuran dan pemiskinan. Apalagi di sisi barat, industri pariwisata premium terus mengincar tanah-tanah masyarakat.

Sementara pusat-pusat produksi garam seperti utara Jawa atau Madura semakin hancur karena tekanan industrialisasi dan komersialisasi lahan. Seperti di Sulawesi untuk reklamasi properti.

Garam tak hanya buat masakan. Juga industri farmasi, kecantikan, tekstil hingga kimia. Kalau benar demi ekonomi Rote, buka tambak secukupnya lalu bangun industri hilirnya.

Ini yang akan menciptakan lapangan kerja. Bukan belasan ribu hektar hamparan tambak yang cukup dengan alat-alat berat dan hanya perlu segelintir buruh kasar saja.

Pemerintah daerah jangan obral lahan dan tertipu dengan iming-iming lapangan kerja. Stop membuka lahan baru sampai Jakarta membangun industri hilir di Rote.

Tanpa hilirisasi, proyek ini hanya mengincar lahan murah dan mudah. Korbannya akan banyak. Dari lontar, ternak, hingga potensi wisata.

Kalau perlu pemerintah NTT dan Rote Ndao membuat syarat bahwa setiap 1.000 Ha lahan yang dibuka, harus ada 1 rintisan industri hilir yang dibangun.

Apalagi semua pemerintah daerah sedang dilemahkan lewat fiskal yang terus disedot rezim militeristik Prabowo-Gibran di Jakarta.

Daerah seperti Rote hari ini tak bisa membangun dan hanya sanggup membayar gaji pegawai.

Saya sampaikan salah satu konsep dan gagasan dari buku "Reset Indonesia" ini di forum Rote Mengajar, Agustus lalu di depan bupati, pejabat, ASN, dan warga.

Semoga didengar. Kalau tidak, ingatlah: Ini pulau paling selatan NKRI.

Tahu apa yang terjadi dengan mereka yang kecewa di ujung paling barat dan timur NKRI?