Rang Piliang

Si Mantep

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

beredar surat tentang kegilaan cara kerja kopdes :
- Barang datang , dikordinasikan Babinsa, bukan pengurus Kopdes
- Barang dijual, oleh pegawai Agrinas yang ditempatkan di gerai
- Uang hasil jual, diambil PIC Agrinas setiap 2 hari, bukan ke pengurus
- UMKM lokal jualan, tapi bayarannya nunggu Agrinas, kapan tidak jelas dan tidak di kasih sampe hari ini
- Pengurus Kopdes, tidak dilibatkan sama sekali dalam rantai manapun
- Yang punya kontrol, Agrinas + Babinsa/Kodim
- Kopdes bukan milik desa nama desa dipinjam,
- tapi kendali penuh ada di Agrinas & militer.
- Pengurus hanya jadi pajangan

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Empat orang meninggal dunia.

Buat kerjaan jaga toko.

Sekali lagi. JAGA TOKO.

[tempe.co @tempedotc0]

🚨 MOMEN PRABOWO PERSILAKAN WARTAWAN KELUAR DARI FORUM SARASEHAN KEBANGSAAN

Presiden RI kembali berpidato pada Jumat, 26 Juni 2026, hari ini. Menariknya, saat hendak membahas terkait data yang ia punya, wartawan secara halus diusir Prabowo. Selain itu, siaran langsung di YouTube juga diakhiri.

Genuinely asking, emang ga boleh ya wartawan atau rakyat tau data yang disampaikan? 🤓☝️

[Henri Subiakto @henrysubiakto]

Barusan saya dapat khabar dari salah satu tim penguji S3 dr Tifa, bahwa rencananya jam 9.00 hari ini dia akan ujian Seminar Hasil doktoral di FK UI. Namun tiba tiba Jam 6.30 tadi di parkiran, dr Tifa didatangi petugas dari Polda Metro Jaya. Mereka menunjukkan surat untuk membawa dr Tifa ke Polda Metro, padahal Ujian S3 menunggu dr Tifa pagi ini.

Walau sudah minta ijin penangguhan untuk ujian. Petugas kekeuh membawa dr Tifa ke Polda. Ada kemungkinan besar Polda Metro akan melakukan penahanan.

Inilah wujud polisi sudah tidak lagi menegakkan hukum, dan keadilan tapi lebih menegakkan perintah yang bertentangan dengan hukum dan Keadilan itu sendiri.

[txt keabsurdan wni @txtharihariWNI]

📍Mcdonalds Senai Airport

Tak semua laki-laki pantas jadi ayah dan suami. Contohnya seperti pria yang satu ini.

Bayangin, saat istrinya sedang bekerja, dia malah bikin keributan dengan teriak-teriak di depan tempat kerja istrinya sambil menyuruh pulang buat jaga anak. Aku menyaksikan semuanya karena kebetulan mobilku parkir tepat di sebelah mereka.
Bahkan, laki-laki itu sampai mau mengangkat tangan dan memukul istri serta anaknya!
@mcdonaldsmalaysia tolong lindungi karyawan kalian sebaik mungkin.

Guys ini suami nya jahat banget ngggak sih?🥲
Istri lagi kerja malah kelakuan nya gitu😭
Ternyata ada laki2 biadab gitu😭

sc:threadssososobrino_

[Edy Bayo Regar @regar_op0sisi]

Ada apa?

Yayasan SPPG dijaga preman.
Tim fakta TVONE ditolak masuk.
@tvOneNews

[Reza Sudrajat @penduduk_lokal_]

Kenapa banyak yang mati matian mempertahankann proyek korup ini. Inilah alasannya.

[CCult @CCult51]

kalian slalu beralasan anies dan ganjar memangnya kalau kepilih bisa apa?

FAKTA : ganjar dan anies bisa ngurus keluarga dgn baik dan benar

FAKTA2 LAIN:
1. Keduanya pernah mimpin kota sbg walkot & gubernur. Anies bahkan pernah jd menteri.
2. Keduanya dr ranah sipil
3. Keduanya ga ada track record pelanggaran HAM or dipecat.
4. Keduanya taat konstitusi
5. Program2nya lebih makes sense & invest ke otak, bukan cm ngenyangin perut.

Istrinya Anies dan Ganjar ibu2 beneran, Bukan ibu2 jadi2an.

Ust. Fatih Karim yg podcast sama Nikita Willy dan Indra : Rasulullah itu jadi suami dulu baru jadi nabi. Kenapa? Karena jadi suami itu laboratorium paling berat bagi laki-laki ya dirumah (tangga)

[Presiden kopi @PresidenKopi]

Kocak 😂😂😂😂

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

GILA!!! seorang pendemo di persekusi masal oleh kejati

Rekaman video yang memperlihatkan dugaan tindakan represif oleh oknum pegawai Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara terhadap seorang demonstran viral di media sosial.

Dalam video yang dilihat Kendariinfo pada Minggu (14/6/2026), tampak seorang peserta aksi diseret dan ditarik paksa saat diamankan di lingkungan Kantor Kejati Sultra. Meski demikian, belum diketahui kapan kejadian tersebut. Insiden itu terjadi ketika sekelompok mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejati Sultra.

Ketegangan meningkat setelah salah seorang demonstran berhasil masuk ke area kantor yang menjadi lokasi pengamanan. Saat proses pengamanan berlangsung, seorang perekam video berupaya mendokumentasikan kejadian tersebut. Namun, upaya itu mendapat penolakan dari pihak yang berada di lokasi. “Jangan menghalangi-halangi kita kerja pak, lihat pemirsa, pihak Kejati mengahalangi media,” ujar perekam dalam video.

Video yang beredar menunjukkan seorang demonstran ditarik secara paksa menuju bagian dalam kantor. Dalam rekaman itu juga terlihat tindakan menarik rambut dan pakaian demonstran yang kemudian menuai kritik dari masyarakat karena dinilai berlebihan.

[Kr @karirfess]

REPUBLIK INI SUNGGUH SESAK DAN BERISIK SEKALI DALAM 72 jam terkahir:

- nyinyiran kosong Seskab ke Pak Dino
- sidang panas di pengadilan Nadiem (sampe mati lampu)
- tuntutan geli-geli 2.5th kasus Andrie Yunus
- pencopotan si Botak Dadan sampe ditahan Kejaksaan
- kasus korupsi imigrasi, katanya wamen imigrasi hilang
- kurs Dollar/Rupiah cetak rekor Rp 18.000

Belum pernah semuak ini jadi WNI!😭🤬🫵🔥😵‍💫😇

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita dari Pandeglang hari ini yang menurut gue paling menggambarkan betapa rusaknya sistem pemerintahan daerah kita.

Seorang pejabat yang berstatus tersangka kasus menabrak kerumunan siswa SD menew4sk4n satu anak dan satu pedagang baru saja dilantik menjadi Staf Ahli Bupati Pandeglang.

Bukan dicopot.
Bukan dinonaktifkan.
Dilantik naik jabatan.

Ini faktanya dulu agar tidak ada yang bilang lebay:
30 April 2026.
Ahmad Mursidi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pandeglang menabrak kerumunan siswa SDN Sukaratu 5 di Kecamatan Majasari.

Korban: sembilan orang.
Dua meningg4l duni4
Muhamad Milal, seorang siswa.
Dan Dewi Handayani, seorang pedagang.

13 Mei 2026 polisi menetapkan Ahmad Mursidi
sebagai tersangka setelah gelar perkara.

26 Mei 2026 dua minggu setelah ditetapkan tersangka Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani melantiknya sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik.

Ahmad Mursidi bahkan mengikuti
pelantikan secara daring.
Tidak hadir langsung.
Tapi tetap dilantik.

Dan ini yang paling menampar kalimat Bupati dalam sambutannya:

"Kami membutuhkan pejabat yang mampu berlari lebih cepat, bekerja lebih cerdas, dan bergerak lebih kompak."

"Masyarakat menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan berdampak."

"Jangan terjebak dalam rutinitas kerja."

Pidato tentang inovasi.
Tentang transparansi.
Tentang pelayanan publik yang berdampak.

Disampaikan di hari yang sama ketika tersangka kasus menewaskan anak SD dilantik jadi pejabat baru.

Tidak ada ironi yang lebih sempurna dari ini.

Dan ini yang paling fundamental dan yang paling jarang dibicarakan:
Indonesia punya aturan yang sangat jelas tentang pejabat yang berstatus tersangka.

PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan berbagai regulasi turunannya mengatur bahwa pejabat yang terkena kasus hukum seharusnya dinonaktifkan bukan dipromosikan selama proses hukum berjalan.

Tapi di Pandeglang aturan itu tidak berlaku.
Atau lebih tepatnya tidak dianggap perlu untuk dipatuhi.

Dan tidak ada satupun pejabat di atas Bupati Pandeglang yang bergerak untuk menghentikan ini.
Tidak ada teguran dari Gubernur.

Tidak ada intervensi dari Kemendagri.
Tidak ada reaksi dari siapapun dalam hierarki pemerintahan yang seharusnya mengawasi.

Dan ini yang paling menyakitkan:

Muhamad Milal siswa SD yang tew4s pergi ke sekolah pagi itu seperti biasa.
Dia tidak tahu bahwa pagi itu akan menjadi yang terakhir.

Dewi Handayani pedagang yang berjualan di depan sekolah itu pergi kerja pagi itu untuk mencari nafkah.
Dia juga tidak pulang.

Dan orang yang menabrak mereka dua minggu setelah ditetapkan tersangka dilantik sebagai pejabat baru oleh pemerintah daerah yang kata-katanya berbicara tentang transparansi dan pelayanan publik yang berdampak.

Dampak apa yang dimaksud?
Dampak kepada siapa?

Dan ini yang paling relevan dengan konteks yang lebih besar:

Prof. Siti Zuhro dari BRIN sudah bilang:
nawait menjadi pejabat di Indonesia sudah bukan untuk mengabdi tapi untuk mencari kaya dan mempertahankan posisi.

Mahfud MD sudah bilang:
hukum di Indonesia sudah menjadi sandiwara.

Dan kasus Pandeglang ini adalah bukti paling konkret dan paling tidak bisa dibantah dari kedua pernyataan itu.

Tersangka menewask4n an4k SD.
Dua minggu kemudian dilantik jadi Staf Ahli Bupati.
Bupatinya berpidato tentang transparansi dan inovasi.
Tidak ada yang menghentikan ini.

Ini bukan anomali.
Ini adalah sistem yang bekerja persis seperti yang dirancang untuk melindungi orang dalam,
bukan untuk melindungi rakyat.

Negeri ini sedang dalam kondisi di mana tersangka pembunuhan karena menabrak kerumunan anak SD sampai dua orang tewas bisa dilantik jadi pejabat dua minggu setelah ditetapkan tersangka.

Dan tidak ada satu pun mekanisme pengawasan yang bekerja untuk menghentikannya.

Bupatinya berpidato tentang inovasi dan transparansi.
Gubernurnya diam.
Kemendagrinya diam.
Semua diam.

Yang tidak diam hanya keluarga Muhamad Milal
siswa SD yang tidak akan pernah pulang ke sekolah lagi.

Dan sistem yang seharusnya memberi mereka keadilan justru mempromosikan orang yang mengambil nyawa anak mereka.

Apakah ini negeri yang sedang kita pertahankan?
apakah sudah tidak ada keadilan untuk rakyat biasa?

[𝑒𝑘𝑎𝑔𝑔𝑎𝑡𝑎 @tsetiady]

Ini terkait bocoran Pesta Babi itu ya?

keren juga grafiknya, gue save ahh...

[ೀ Kei ⊙⊝⊜ @Vanthyun]

KOK BISA-BISANYA GUE TAU DARI MEDIA LUAR???

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada kesaksian dari mantan Ketua DPRD Morowali yang menurut gue paling mengerikan dan paling mengungkapkan yang pernah gue dengar tentang apa yang sebenarnya terjadi di tanah Indonesia yang kaya nikel.

Namanya Irwan Arya.
Ketua DPRD Kabupaten Morowali 2014-2019.
Putra daerah asli.
Dan dia hadir di Jakarta bukan untuk minta jabatan. Tapi untuk berteriak bahwa tanah kelahirannya sudah bukan milik rakyatnya lagi.

Dan ini yang dia katakan:
"Kedaulatan wilayah kami dari ujung Morowali sampai ujung Morowali sudah dikuasai oleh orang-orang asing. Kami tinggal nama di sana."

Dan ini faktanya satu per satu:
Morowali adalah rumah bagi kawasan industri terbesar untuk nikel di Asia bahkan mungkin di dunia. PT IMIP.
Tiga smelter dalam satu kawasan.

Pabrik baja stainless.
Pabrik baterai lithium untuk mobil listrik.
Pelabuhan yang bisa menampung puluhan kapal besar sekaligus.

Nilainya:
triliunan rupiah per bulan.
Satu perusahaan saja PT Vale dalam dua sampai tiga bulan menghasilkan 2 juta ton nikel.
Hitung sendiri berapa puluh triliun omsetnya.

Dan PAD yang diterima Kabupaten Morowali dari semua ini: sekitar Rp200 miliar per tahun.
Perusahaan dapat puluhan triliun.
Rakyat pemilik tanah dapat dua ratus miliar.

"Ibarat dikasih permen sebiji.
Anak kecil dikasih permen."

Dan ini yang paling mengejutkan dan paling mengkhawatirkan:
Sebagai Ketua DPRD lembaga pengawas yang dipilih oleh rakyat Irwan Arya tidak bisa masuk ke kawasan industri IMIP.

Lima tahun menjabat.
Hanya sekali masuk ketika ada peresmian smelter oleh Presiden Jokowi.
Itu pun hanya untuk duduk di acara seremonial lalu keluar.

Selain itu:
ditolak.
Dipersulit.
Diminta komunikasi ke kantor pusat di Jakarta dulu. Lalu tidak ada jawaban yang pasti.

"Kami tidak pernah mendapatkan data.
Berapa TKA yang masuk.
Berapa produksi per bulan.
Berapa yang dihasilkan smelter untuk negara.
Tidak pernah ada."

Anggota DPR yang dipilih rakyat untuk mengawasi tidak bisa mengawasi.
Di tanah Indonesia sendiri.

Dan ini soal TKA yang paling mengejutkan:
Di kawasan IMIP ada bandara khusus yang dibangun oleh perusahaan sendiri Bandara IMIP.

Setiap hari pesawat Airbus dan Boeing mendarat dua sampai tiga kali.

Siapa yang mengawasi?
Tidak ada imigrasi.
Tidak ada bea cukai.
Tidak ada satupun representasi institusi negara di sana.

Penerbangan langsung dari China mendarat di Bandara IMIP tanpa ada pihak berwenang yang memeriksa siapa yang turun.

Sekarang rutenya berubah:
dari China turun ke Manado, ganti pesawat domestik, lalu ke IMIP.
Lebih rapi.
Tapi tetap tanpa pengawasan bermakna di tujuan akhirnya.

Dan ketika ada yang mencoba menginvestigasi TKA mereka dilarikan ke hutan.

"Setiap ada kunjungan investigasi tentang TKA mereka dilarikan ke hutan."

Dan ini yang paling tidak bisa diterima:
Di dalam kawasan IMIP nama-nama jalan sudah menggunakan tulisan China.

Ada apartemen khusus untuk TKA.
Hotel bintang lima di dalam kawasan.
Fasilitas lengkap seperti kota kecil kata Irwan seperti Singapura kalau dilihat dari atas.

Dan di salah satu perusahaan kawasan industri PT Wangsiang ditemukan surat administrasi dengan stempel palu arit.

"Ini fakta.
Saya berani pertanggungjawabkan."
Sementara di luar kawasan jalan berlubang.
Listrik masih sering padam.

Pendidikan gratis yang dijanjikan belum berjalan.
Rakyat lokal susah dapat kerja karena kalah bersaing dengan TKA yang bahkan untuk pekerjaan kasar sekalipun.

Dan ini yang paling ironis dari seluruh cerita:
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sudah memperingatkan:
Morowali adalah "negara dalam negara."
Sudah ada pernyataan resmi.
Sudah dibahas di level kementerian.

Tapi sampai hari ini Irwan mengonfirmasi DPRD Morowali masih tidak bisa masuk ke kawasan.

Bandara masih tanpa pengawasan imigrasi.
TKA masih terus berdatangan.
Dan tidak ada perubahan yang signifikan.

"Tidak ada perubahan yang signifikan dari rezim Jokowi ke rezim Prabowo.
Kalau bilang ada perubahan belum ada yang bisa kami rasakan."

Dan ini yang paling menyedihkan:
Irwan dipenjara.
Bukan karena korupsi.
Bukan karena kejahatan.

Tapi karena meneruskan voice note tentang warga China yang meninggal akibat COVID di kawasan industri untuk dilaporkan ke Tim COVID Kabupaten.
Dia ditangkap di masjid.
Dituduh menyebar hoaks.

Sementara pejabat yang konferensi pers menyangkal informasi itu tidak ditangkap.
Tidak diproses.
Tidak ada konsekuensi apapun.

"Hukum kita lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas."
Dan ini konteks yang harus disambungkan dengan semua yang sudah kita bahas:

Indonesia punya nikel terbesar di dunia. Morowali adalah jantungnya. Nikel dari sana adalah bahan baku baterai mobil listrik yang menjadi rebutan dunia.

Tapi rakyat yang tanahnya mengandung kekayaan itu tidak bisa masuk ke kawasan industri yang berdiri di atas tanah mereka.

Tidak mendapat data tentang berapa yang diambil. Tidak mendapat kesejahteraan yang sebanding.

Dan yang berteriak meminta keadilan dipenjara.
Yang mempertahankan tanah adat dikriminalisasi.
Yang mencoba mengawasi sebagai wakil rakyat dilarang masuk.

Ini bukan hilirisasi untuk rakyat.
Ini hilirisasi untuk modal asing dengan rakyat lokal sebagai penonton di tanahnya sendiri.

Dan pesan Irwan untuk Prabowo yang paling mengena:

"Pak Prabowo, jangan hanya mendengarkan bisikan orang-orang yang selalu bilang beres, baik, dan aman di lapangan. Padahal itu semua bohong. Kami masyarakat bawah yang merasakan langsung."

Kalimat itu adalah kalimat yang sama yang seharusnya didengar oleh setiap presiden Indonesia. Tapi selalu tertahan di pintu istana karena yang masuk ke istana hanya mereka yang bisnisnya bergantung pada presiden tidak mendengar kebenaran itu.

Indonesia punya nikel terbesar di dunia.
Kekayaan yang seharusnya bisa membiayai rakyatnya dengan makmur selama puluhan tahun.

Tapi di Morowali yang paling dekat dengan sumber kekayaan itu rakyatnya masih mati lampu.
Jalannya berlubang.
Anaknya susah dapat kerja.
Tanahnya dirampas.
Yang bersuara dipenjara.

Sementara di dalam kawasan hotel bintang lima menyala.
Pesawat dari China mendarat tiga kali sehari.
Dan tidak ada satupun institusi negara yang mengawasi apa yang masuk dan apa yang keluar.

Mahfud MD bilang: "Negara ini bisa bubar melalui disorientasi, distrust, disobedience, dan disintegrasi."

Morowali sudah di tahap awal dari semua itu.
Dan tidak ada yang memperhatikan karena yang memperhatikan sudah dibungkam.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, Purbaya baru mengungkap sesuatu yang menurut gue paling mengejutkan sekaligus paling mengungkapkan siapa yang sebenarnya berkuasa di negeri ini.

Dia membawa data ke makan siang bersama Prabowo.
Hasil pengecekan acak terhadap 10 perusahaan sawit besar.
Dan temuannya mengerikan.

Satu perusahaan mengekspor CPO dari Indonesia dengan harga Rp2.600 per kilogram.
Di Amerika dicatat sebagai impor dengan harga Rp4.200. Selisih 57%.

Perusahaan lain:
ekspor dari Indonesia Rp1.000.
Di Amerika dicatat Rp4.400. Selisih 200%.

Dan ini bukan satu atau dua perusahaan.
Dari 10 perusahaan sawit terbesar yang Purbaya periksa secara acak semuanya seperti itu.

"10 besar semuanya seperti itu."

Dan ini yang paling penting untuk dipahami:
Ini bukan kejahatan kecil.
ini bukan penyelundupan dalam arti konvensional.

Ini adalah manipulasi sistematis yang berlangsung selama puluhan tahun dengan cara yang sangat canggih dan sangat terencana.

Perusahaan membuat entitas di luar negeri di British Virgin Islands, di Singapura, di tempat-tempat dengan pajak rendah.

Lalu menjual dari Indonesia ke entitas mereka sendiri di luar negeri dengan harga sangat murah.
Entitas luar negeri itu yang menjual ke pembeli akhir dengan harga riil.

Selisihnya yang bisa mencapai 200% parkir di rekening luar negeri.
Tidak kena pajak Indonesia.
Tidak masuk devisa Indonesia. Hilang.

Dan Bea Cukai yang seharusnya mencegat ini selama 34 tahun membiarkan atau bahkan memfasilitasinya.

Dan sekarang buka data kekayaan para raja sawit Indonesia:

Keluarga Widjaja — Rp140 triliun.
Anthoni Salim — Rp122,7 triliun.
Susilo Wonowidjojo — Rp69,3 triliun.
Bachtiar Karim — Rp50,5 triliun.
Theodore Rachmat — Rp49,1 triliun.
Martua Sitorus — Rp39 triliun.
Peter Sondakh — Rp28,9 triliun.
Sukanto Tanoto — Rp27,4 triliun.
Ciliandra Fangiono — Rp26,4 triliun.
Putera Sampoerna — Rp26 triliun.

Dan di urutan paling bawah dari daftar konglomerat Indonesia ada dua nama yang sangat menarik perhatian:

Arini Subianto — Rp14,1 triliun.

Hashim Djojohadikusumo — Rp9,9 triliun.

Arini Subianto adalah putri mendiang Benny Subianto yang merupakan paman dari Prabowo Subianto. Keluarga Subianto punya kepentingan bisnis di sektor perkebunan dan tambang.

Hashim Djojohadikusumo adalah adik kandung Prabowo Subianto.

Dan ini pertanyaan yang tidak bisa dihindari:

Prabowo baru pidato lantang soal under invoicing. Soal penipuan ekspor selama 34 tahun. Soal bagaimana negara dirugikan triliunan rupiah.

Tapi di antara 10 perusahaan sawit besar yang Purbaya sebut semuanya melakukan under invoicing ada ekosistem bisnis yang terhubung langsung dengan keluarga presiden.

Apakah nama-nama itu termasuk dalam 10 yang diperiksa Purbaya? Purbaya tidak mau menyebut namanya. "Tidak boleh."

Tapi Purbaya bilang: "Lebih dari 10 lah." Artinya bukan hanya 10.

Dan kalau semua 10 besar melakukan ini berapa besar kemungkinan bahwa konglomerat-konglomerat yang namanya ada di daftar kekayaan terbesar Indonesia tidak termasuk?

Dan ini yang paling mengerikan:

Prabowo adalah presiden yang sedang berteriak soal under invoicing. Yang mengumumkan ekspor satu pintu melalui Danantara untuk menghentikan praktik ini.

Tapi adik kandungnya Hashim adalah salah satu konglomerat dengan kepentingan bisnis di sektor yang sama.

Dan keluarga besarnya terhubung dengan bisnis perkebunan yang masuk dalam ekosistem yang selama ini beroperasi di bawah sistem yang Prabowo sendiri sebut sebagai penipuan selama 34 tahun.

Ini bukan tuduhan bahwa Hashim atau Arini melakukan under invoicing.
Proses hukum yang harus membuktikan itu.

Ini adalah pertanyaan yang jauh lebih fundamental: apakah Prabowo berani menegakkan aturan yang sama kepada orang-orang yang paling dekat dengannya?

Karena itulah yang membedakan reformasi sungguhan dari sekadar pertunjukan.

Dan ini yang Mahfud MD sudah peringatkan:

"Autocratic legalism hukum dibuat untuk melegalkan sesuatu yang salah.

Orang yang tepat dalam posisi yang tepat untuk memastikan kesalahan itu tidak tersentuh."

Kalau 10 perusahaan terbesar semuanya melakukan under invoicing dan tidak ada satupun namanya yang boleh disebutkan dan reformasi Bea Cukai dipimpin oleh Dirjen yang sedang diduga korupsi dan badan ekspor baru yang harusnya menyelesaikan masalah ini tidak punya laporan keuangan yang transparan —

Maka ini bukan reformasi.
Ini adalah pengumuman reformasi yang tidak pernah dimaksudkan untuk benar-benar terjadi.

Dan ini yang paling mematikan dari seluruh cerita ini:
Purbaya bilang kalau dia tarik data ke belakang beberapa tahun "saya bisa panen berapa."

Artinya: datanya ada.
Kapal per kapal bisa dilacak.
Selisihnya bisa dihitung. Kerugian negaranya bisa dikalkulasi.

Tapi selama 34 tahun tidak ada yang mau melihat data itu.

Atau lebih tepatnya: ada yang melihat.
Tapi tidak ada yang berani atau tidak ada yang diizinkan untuk bertindak.

Dan sekarang datanya ada. Selisihnya sampai 200%. Perusahaannya jelas. Kapalnya bisa dilacak.

Pertanyaannya cuma satu:
apakah kali ini ada yang cukup berani untuk bertindak termasuk ketika nama yang muncul terhubung dengan lingkaran paling dalam dari kekuasaan?

Jawabannya akan sangat jelas dalam beberapa bulan ke depan. Bukan dari pidato.
Bukan dari pengumuman.
Tapi dari apakah ada nama yang akhirnya disebutkan dan dihukum atau tidak.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada satu nama yang menurut gue paling banyak menimbulkan pertanyaan dari semua orang yang paham sistem militer Indonesia.

Bukan nama jenderal bintang empat.
Bukan nama menteri senior.
Bukan nama tokoh yang sudah puluhan tahun mengabdi.

Namanya Teddy Indra Wijaya.
Letkol. Baru 14 tahun dinas.
Dan dia mungkin pejabat paling berpengaruh di sekitar Presiden Prabowo saat ini.

Dan ini faktanya angka demi angka:
Teddy lulus Akademi Militer 2011.
Artinya pada tahun 2025
dia baru 14 tahun berdinas.

Di usia dinas 14 tahun itu
dia menerima Bintang Mahaputra Utama.
Sebuah penghargaan negara tertinggi.

Dan ini yang membuat seluruh komunitas militer tergeleng-geleng:

Untuk sampai ke Bintang Mahaputra seseorang normalnya harus melewati sekitar 15 tingkatan penghargaan secara berurutan:

Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun belum punya. Satya Lencana 16 tahun belum punya.
Satya Lencana 24 tahun belum punya.
Satya Lencana 30 tahun belum punya.

Bintang Kartika Eka Paksi Nararia belum.
Pratama belum.
Utama belum.
Bintang Yuda Dharma Nararia belum.
Pratama belum.

Utama belum.
Bintang Dharma belum.
Bintang Mahaputra Nararia belum.
Pratama belum.

Dan Teddy langsung dapat Bintang Mahaputra Utama.

Melompati 15 tingkatan sekaligus.
Dalam 14 tahun dinas.

Dan bandingkan dengan yang lain:
Panglima TNI bintang empat
belum dapat Bintang Mahaputra.
Wakil Panglima TNI bintang empat belum dapat.
Tiga Kepala Staf Angkatan semuanya bintang empat belum dapat.

Mereka yang sudah berdinas 33-37 tahun.
Yang sudah memimpin pasukan di berbagai operasi.
Yang sudah menanggung tanggung jawab strategis negara selama puluhan tahun.

Belum dapat.

Teddy 14 tahun dinas, pangkat Letkol sudah dapat.
Dan bukan hanya dapat tapi dapat yang Utama.

Dan ini karir Teddy yang perlu diketahui:
Dari Akademi Militer langsung menjadi ajudan.
Dari ajudan ke ajudan.
Tidak pernah menjadi komandan kompi.
Tidak pernah bertugas di daerah operasi.

Tidak pernah ditugaskan ke Papua atau perbatasan. Kulitnya kata para senior TNI masih terlalu bersih untuk seorang perwira tempur.

Di era Wismoyo Aris Munandar sebagai Kasdam Udayana ada seorang komandan batalion yang kulitnya dinilai terlalu bersih.

Langsung dikirim ke Timor Timur dulu.
"Tunggu kulitmu gosong baru saya berangkatkan."

Teddy tidak pernah melewati proses itu.

Dan jabatannya sekarang:
Sekretaris Kabinet.
Dan ini yang aneh secara struktural Seskab yang seharusnya minimal setingkat eselon 1 atau setingkat menteri di era Prabowo menjadi eselon 2.
Dijabat oleh seorang Letkol.

Artinya secara struktural Teddy berada di bawah Sekretaris Negara dan Sekretaris Militer.

Tapi kenyataannya di lapangan Menko-menko yang bintang empat dan setingkat menteri senior tidak bisa bertemu presiden karena harus melalui filter yang ada di sekitar presiden.

Dan nama yang paling sering disebut sebagai filter itu adalah Teddy.

Dan ini yang paling mengkhawatirkan dari seluruh situasi ini:

Doktor Selamat Ginting profesor ilmu politik yang karya akademisnya seluruhnya tentang hubungan sipil-militer bilang dengan sangat tegas:

"Sebenarnya agak rawan kalau komunikasi presiden hanya melalui satu filter seorang Teddy Indra Wijaya.

Menko-menko, pejabat setingkat menteri sudah setahun lebih ada yang belum pernah bertemu presiden. Berarti ada masalah."

Dan dia menambahkan perbandingan yang paling mengerikan:

"Presiden Soeharto juga merasa tidak apa-apa. Sudah diingatkan oleh akademisi, oleh orang kritis soal krisis ekonomi.

Tapi Soeharto tetap berangkat ke Mesir.
Begitu pulang kondisinya sudah seperti itu.
Saya tidak mau Presiden Prabowo mengalami hal yang sama."

Dan soal Bintang Mahaputra yang diterima Teddy bersamaan dengan Mayor Jenderal Syamsudin:

Mayor Jenderal Syamsudin adalah purnawirawan yang sudah puluhan tahun mengabdi.
Lulusan Akademi Militer 1959. Pensiun 1992.

Pernah membebaskan sandera dari OPM hanya dengan ajudannya tanpa menembakkan satu peluru pun.

Menyerahkan pistolnya sendiri sebagai gestur perdamaian.
Keberanian yang seharusnya sudah mendapat Bintang Sakti dari dulu.

Dan baru diakui sekarang setelah puluhan tahun.

Tapi dalam upacara yang sama
Teddy yang baru 14 tahun dinas dan 3 tahun saat Syamsudin pensiun menerima penghargaan yang sama.

"Ini ketidakadilan yang sangat nyata."

Dan soal Gibran ini yang belum banyak disorot:
Seorang wakil presiden secara otomatis mendapat 17 bintang tanda jasa negara.

Gibran Rakabuming usia 37 tahun, baru sebentar jadi walikota, belum ada rekam jejak pengabdian panjang secara otomatis sudah punya 17 bintang.

Sementara jenderal bintang empat yang sudah 35 tahun mengabdi belum dapat satu pun.

Sistemnya memang sedang diobrak-abrik.

Dan ini pertanyaan yang paling fundamental:

Apa yang istimewa dari Teddy?

Apa prestasi luar biasa yang membuat dia layak melewati 15 tingkatan penghargaan dalam 14 tahun dinas?

Negara belum pernah menjelaskan.
Tidak ada buku biografi yang diverifikasi sejarawan.
Tidak ada karya ilmiah tentang dirinya.
Tidak ada rekam jejak operasi lapangan yang bisa diverifikasi publik.

Yang ada hanya satu hal:
kedekatan dengan presiden.

Dan kedekatan dengan presiden bukan prestasi pengabdian seharusnya tidak pernah menjadi dasar penghargaan tertinggi negara.

Bintang Mahaputra bukan sekadar lencana.
Itu adalah simbol pengakuan negara atas pengabdian luar biasa yang sudah teruji oleh waktu, oleh medan, oleh tanggung jawab yang nyata.

Ketika simbol itu diberikan kepada orang yang belum melewati satu pun dari 15 tahapan yang seharusnya bukan hanya Teddy yang dirugikan.

Yang dirugikan adalah semua orang yang sudah melewati semua tahapan itu dengan jujur.

Dan yang paling dirugikan adalah presiden itu sendiri. Karena setiap penghargaan yang kehilangan legitimasi moralnya akan menghantui pemberi penghargaan jauh lebih lama dari yang menerimanya.

"Jangan karena seorang Teddy semua kepangkatan, jabatan, pemberian bintang, tanda jasa diacak-acak semua."

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita hari ini yang menurut gue paling mengungkapkan sekaligus paling memalukan dalam sejarah ekonomi Indonesia.

Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan membawa laporan 10 perusahaan yang melakukan under invoicing ke makan siang bersama Prabowo.

CPO. Batu bara.
Manipulasi data ekspor.
Perusahaan melaporkan harga ekspor jauh di bawah harga riil dengan cara membuat perusahaan di luar negeri dan menjual ke sana dengan harga murah, lalu di luar negeri dijual dengan harga sesungguhnya.

Hasilnya:
pendapatan di Indonesia terlihat kecil.
Pajak dan royalti yang dibayar ke negara kecil.
Tapi keuntungan riil masuk ke rekening di luar negeri.

Dan ini berlangsung selama 34 tahun.
Dari 1991 sampai 2024.
Kerugian negara: Rp15.400 triliun.

Dan ini pertanyaan yang tidak bisa diabaikan:

Selama 34 tahun di mana Bea Cukai?
Di mana Direktorat Jenderal Pajak?
Di mana KPK?
Di mana semua lembaga yang dibayar dari pajak rakyat untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi?

Prabowo bilang ini adalah data dari PBB.
Artinya data ini bukan baru kemarin ada.
Data ini sudah diketahui secara internasional.
PBB sudah mencatatnya.
Dunia sudah tahu.

Tapi selama 34 tahun tidak ada yang bertindak di dalam negeri.

Dan ini yang paling menohok:

Purbaya bilang dia punya data 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing.
Dia bawa laporannya ke makan siang dengan presiden.

Tapi dia tidak mau mengungkap nama perusahaannya.

"Kalau ditanya saya akan jawab tapi kalau enggak ditanya tidak."

Perusahaan yang sudah merugikan negara Rp15.400 triliun namanya tidak boleh disebutkan ke publik.

Rakyat yang membayar pajak. Rakyat yang kehilangan Rp15.400 triliun potensi penerimaan negara selama 34 tahun.

Rakyat yang anggaran pendidikannya dipotong.
Rakyat yang subsidi BBM-nya terus dikurangi.
Rakyat yang guru-gurunya digaji Rp1,5 juta per bulan.
Rakyat itu tidak berhak tahu siapa yang mencuri uang mereka.

Dan ini yang perlu dipahami soal Bea Cukai:
Kasus ini tidak muncul dari kerja keras pemerintah yang tiba-tiba menemukan under invoicing setelah 34 tahun.
Ini muncul setelah tertangkapnya sejumlah petugas Bea Cukai.

Ketika petugas yang selama ini menjadi kunci karena mereka yang menandatangani dan memvalidasi data ekspor mulai tertangkap, barulah praktik ini mulai terungkap.

Artinya: Bea Cukai bukan tidak tahu. Bea Cukai adalah bagian dari sistemnya.

Pejabat yang seharusnya mencegah manipulasi data ekspor adalah pejabat yang selama ini membiarkan atau bahkan memfasilitasinya.
Dan ketika mereka tertangkap barulah semua ini keluar ke permukaan.

Dan ini angka yang harus benar-benar dipahami:

Rp15.400 triliun selama 34 tahun.
Anggaran pendidikan Indonesia per tahun:
Rp700 triliun.
Uang yang dicuri dari negara melalui under invoicing bisa membiayai pendidikan Indonesia selama 22 tahun tanpa perlu memungut pajak sepeser pun dari rakyat.

MBG yang diklaim untuk rakyat menghabiskan Rp335 triliun per tahun.
Uang yang dicuri melalui under invoicing bisa membiayai MBG selama 46 tahun.

Rp15.400 triliun.
Hilang.
Selama 34 tahun.
Dan tidak ada satu pun orang yang masuk penjara karenanya.

Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi ini:

Prabowo sekarang membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia badan baru yang akan menjadi satu-satunya eksportir komoditas strategis. Batu bara. CPO. Ferroalloy.

Alasannya: untuk menghentikan under invoicing.

Tapi pertanyaannya sangat sederhana:
kalau Bea Cukai yang selama ini menjadi kunci pintu ekspor sudah bisa disuap apa yang memastikan Danantara tidak bisa disuap juga?

Kalau 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing tidak bisa disebutkan namanya ke publik apa jaminan bahwa perusahaan yang sama tidak akan bekerja sama dengan badan ekspor baru ini?

Kalau selama 34 tahun tidak ada yang dihukum — mengapa sekarang akan berbeda?

Dan ini yang Ahok pernah bilang tentang Pertamina dan sangat relevan sekarang:

"Dalam satu jabatan di militer hanya boleh dua kali kepangkatan." Bukan soal militer tapi soal sistem.

Sistem yang benar bukan yang mengandalkan kejujuran satu orang. Sistem yang benar adalah yang membuat ketidakjujuran sangat sulit dan sangat mahal untuk dilakukan.

Pertamina di bawah Ahok efisien bukan karena semua orang tiba-tiba jujur.

Tapi karena dia membangun sistem yang membuat kecurangan sangat sulit disembunyikan.

Ask the Chairman Anything.
Audit menyeluruh.
Penolakan supplier yang tidak sesuai spesifikasi meski ada tekanan.

Danantara tidak punya satupun dari sistem itu.
Belum ada audit yang transparan.
Belum ada laporan keuangan yang dipublikasikan. Belum ada mekanisme pengawasan independen.

Dan sekarang diberi wewenang mengelola ekspor komoditas senilai ratusan miliar dolar per tahun.

Dan ini yang paling relevan dengan konteks lebih besar:
Mahfud MD di UII bilang: ada autocratic legalism hukum dibuat untuk melegalkan kejahatan.
Orang korupsi menjadi sah karena aturannya dibuat lebih dulu.

Under invoicing selama 34 tahun adalah bukti paling konkret dari itu. Sistem yang seharusnya mencegah pencurian digunakan untuk memfasilitasinya.

Bea Cukai yang seharusnya memverifikasi malah memvalidasi kecurangan.

Dan tidak ada undang-undang, tidak ada lembaga, tidak ada kekuatan yang cukup kuat untuk menghentikannya selama lebih dari tiga dekade.

Sampai petugas Bea Cukai mulai tertangkap.
Dan barulah semuanya terbuka.

Rp15.400 triliun hilang dari negara ini selama 34 tahun.
Cukup untuk membiayai pendidikan gratis selama 22 tahun.

Cukup untuk menggaji guru berkualitas selama puluhan tahun.
Cukup untuk membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke berkali-kali lipat.

Tapi tidak ada yang masuk penjara.
Tidak ada nama yang boleh disebutkan.

Dan solusinya adalah membentuk badan baru tanpa audit transparan, tanpa pengawasan independen, tanpa hukuman keras yang membuat orang takut.

Singapura memberantas korupsi dengan hukuman yang membuat pelakunya tidak punya masa depan. China mengeksekusi koruptor.
Arab Saudi menyita seluruh aset.

Indonesia membuat badan baru.
Dan tidak menyebut nama siapa yang sudah mencuri Rp15.400 triliun dari rakyatnya.

[alline the wording ♡ @cabtto]

aku bakal bantu jelasin apa yang sebenarnya terjadi sama negara kita saat ini, dengan bahasa yang awam supaya kalian bisa paham.

per hari ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah di angka Rp 17.800, menyentuh angka paling tinggi sepanjang sejarah.