Sosialisasi Awal Penguatan Tata Kelola Sampah Terpilah.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat pengelolaan sampah dari hulu melalui penguatan kelembagaan, penyusunan rencana teknis, pemilahan dari sumber, serta layanan pengumpulan sampah secara terpilah.
DARI DESA, MEMULAI PERUBAHAN ♻️
Melalui Sosialisasi Awal Tingkat Kabupaten di Gianyar, dilakukan pendampingan tata kelola layanan pengumpulan sampah pada 6 desa sasaran: Tegal Tugu, Sidan, Tulikup, Siangan, Bakbakan, dan Petak Kaja.
#PU608#sigapmembangunnegeriuntukrakyat#ISWMP
Melalui kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyusunan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), BPBPK Bali bersama Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali memperkuat pemahaman dan kapasitas dalam proses penyusunan SHST. #pu608#pusigapmembangunnegeriuntukrakyat
AIR UNTUK JEMBRANA — KOLABORASI UNTUK WARGA TERDAMPAK KEKERINGAN
Di tengah kondisi kekeringan yang menyebabkan krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Jembrana, kolaborasi menjadi langkah nyata untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Br. Tunas Mekar — 60 KK
Br. Bendel — 50 KK
Mulai dari pengiriman, pemasangan, pengisian oleh BPBD Kabupaten Jembrana, hingga pemanfaatan oleh masyarakat, setiap tahapan merupakan wujud sinergi dalam menghadapi dampak kekeringan.
Karena air bukan sekadar kebutuhan, tetapi fondasi
Melalui dukungan PPK Tanggap Darurat BPBPK Bali, sebanyak 5 unit tandon air berkapasitas 2.000 liter dimobilisasi dan ditempatkan di Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Tandon air tersebut mendukung kebutuhan air bersih bagi 230 KK, meliputi:
Br. Pendem — 120 KK
Halo Semeton BPBPK Bali!
Berdasarkan Memorandum Menteri PU Nomor HM 0201-Mn/625 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Kementerian PU, jangan pernag memberi ruang untuk judi online.
Data yang akurat adalah fondasi pembangunan yang berkualitas.
Melalui Rekonsiliasi Satu Data Bidang Cipta Karya Provinsi Bali, pemerintah pusat & daerah menyelaraskan data sektor air minum, sanitasi & bangunan gedung utk mendukung perencanaan infrastruktur yg lebih tepat sasaran
- Jujur menolak pemberian dari rekanan.
- Jujur melaporkan gratifikasi sesuai ketentuan.
- Jangan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi.
- Jaga kepercayaan publik lewat pelayanan yang bersih.