mark my words: selama masih ada orang-orang yang harga dirinya bisa dibeli semurah ini, this country will never go anywhere. presiden dan kroni-kroninya itu masih sangat mungkin menang lagi di 2029.
Poin pertama saja sudah sangat problematik. Belum lagi poin2 selanjutnya.
Orang ini nggak paham soal bahwa narasi biaya pribadi presiden itu justru menabrak prinsip tata kelola negara.
Klaim bahwa kelebihan biaya ditanggung oleh dana pribadi presiden itu secara etika birokrasi dan hukum tata negara adalah hal yg sangat problematis.
Ini blurs the line. Dalam administrasi publik modern, harus ada batas yang mutlak antara kekayaan pribadi pejabat (private wealth) dan operasional negara (public fund).
Saat presiden memakai duit pribadi untuk urusan kedinasan, hal ini justru merusak standarisasi penganggaran dan akuntabilitas.
Lalu bagaimana biaya2 dicatatkan dalam LKPP?
Apakah ini dikategorikan sebagai hibah pribadi kepada negara?
Jika iya, apakah sudah melalui prosedur penerimaan hibah yang sah agar tidak menimbulkan conflict of interest di kemudian hari?
Ada berapa hal yang bisa kita garisbawahi dari postingan mereka
1. Ada kata thin-skinned, alias berkulit tipis.
Kalau yg gw tahu, itu maksudnya mudah tersinggung.
Ya, The Economist bilang Presiden mudah tersinggung alias temperamental.
2. Lalu, The Economist bilang Prabowo harus siap sama unpalatable truths alias kebenaran yang menyakitkan.
Implikasinya, majalah ini menduga kalau Prabowo sering disuapin info manis dan nggak siap dengan info jelek.
3. Judul berita yang menyebut risky path, eroding finance and democracy.
The economist ingin pembaca mengetahui bahwa Indonesia berada di posisi yang rawan atas ulah presidennya sendiri.
Seperti apa ulah itu?
Pengkondisian oposisi, kebijakan MBG dan Kopdes dsb.
Kalau kelen sadari, hanya media asing yang berani nulis postingan kek gini. Media lokal mana sanggup. Bisa diganggu-ganggu mereka ntar.
Source gambar : VOI
The Economist can milk this article however much it wants, and I'll just keep reposting because much of the country's media landscape doesn't even have the balls to say what needs to be said.
Gapapa, pemilu kemarin emang didesain untuk 02 menang kok. Gak ada sedikit pun ruang buat 01 atau 03 menang. Buktinya apa? Baca Putusan MK No. 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024 bagian Dissenting Opinion. Tiga hakim punya pandangan bahwa telah terjadi politisasi bansos & mobilisasi aparat