PLN’s receivables from the government have surged 156%, rising from Rp43.3 trillion in 2024 to Rp110.7 trillion in 2025. That figure immediately stands out because it suggests PLN has already incurred costs that have yet to be reimbursed by the state.
PLN operates under a system where electricity tariffs are often set below the actual cost of production. The gap is covered through government subsidies and compensation. In practice, however, PLN must first pay coal suppliers, gas providers, contractors, and independent power producers before later claiming reimbursement from the government. In simple terms, PLN has already spent the cash, but the government has not yet paid the bill.
Several factors explain the sharp increase. The 50% electricity discount program implemented in early 2025 added roughly Rp13.6 trillion of compensation claims. At the same time, reimbursement mechanisms often operate on quarterly or even semi-annual schedules, forcing PLN to finance the gap for extended periods. Meanwhile, electricity subsidies and compensation continue to grow as tariffs remain politically sensitive and largely disconnected from rising production costs. The key issue is not whether the government will ultimately pay. The issue is timing.
When receivables accumulate, PLN’s working capital becomes increasingly strained. The company still needs to pay fuel suppliers, coal producers, gas vendors, and private power producers on time regardless of when reimbursement arrives. Prolonged delays can weaken liquidity, increase borrowing requirements, raise financing costs, and potentially slow future infrastructure investment.
Recent reports of medium-calorific coal shortages at several power plants highlight why this matters. While the situation is not necessarily caused by a lack of coal, cash flow constraints anywhere within the power supply chain can increase operational risks.
The immediate risk is not a nationwide blackout. Indonesia’s power system remains relatively resilient. However, persistent underfunding, delayed compensation payments, and growing subsidy burdens increase the probability of localized supply disruptions, maintenance delays, and rolling outages in certain regions.
Ultimately, the problem is structural. As long as electricity tariffs remain below economic cost, PLN will continue to front the cash, the government will continue reimbursing later, and receivables will continue to accumulate. The question is not whether the state can pay. The question is how long PLN can continue acting as the financier of public electricity subsidies without putting additional strain on its own balance sheet.
@tanyarlfes Pake ini 1000% ampuh. Gue bukan aff, udah sering beli. Bintik bintik di ketek lu, yg item item itu bakal ilang semua, Keti bakal mulus, gue pake juga di area bawah . gak pernah ipl, sampe sekarang masih cukuran ajah
aku sedihh liat ini… karena aku tau kalo from the very beginning WE NEVER HATED INDONESIA. not even a bit. yang kita benci tuh korupsinya, nepotisme, keserakahan oligarki, dan orang yg dzalim. we love this country so much, and that’s why it hurts to see it getting ruined by them
respect setinggi tinggi nya untuk para mahasiswa dan masyarakat yg turun ke jalan, ga lupa untuk semua mutual or non mutual ku yg mau bersuara. terimakasih banyak sudah mau meluangkan waktu untuk posting, like maupun retweet mengenai keadaan negara yg sebenarnya.
tolong terus bersuara, mau sekecil apapun akun kalian, sedikit apapun audiens kalian, ga ada yg percuma. 1 suara, 1 postingan dari kalian sangat berharga. selama internet ga diputus, media sosial belum di blokir, media lokal masih terus bungkam, terus sampaikan aspirasi ya. panjang umur perjuangan ✊🏻
#demo #MenujuIndonesiaBangkrut
gw semakin yakin kalau mau sehat itu OLAHRAGA
lihat deh ini ibu2 dengan OA, jalan dibantu tongkat. sekarang udah bisa lari2 menuruni tangga gitu🥺keren banget ihh salut sama semangat dan mindset nya. soalnya itu semua mahal
Indonesians should be aware of this. So there're French pedophiles who adopt babies/children from Asia only to be abused & raped. Some of them are involved in child sex trafficking through "adoption scheme" which is made possible or legal through the French Embassy in Jakarta.
Duo boti tidak sadar bahwa ini bisa digolongkan korupsi atau penyalahgunaan wewenang, atau paling minimal: pelanggaran disipilin dan akuntabilitas.
Yang pasti ini sudah melanggar hukum. Tapi kembali lagi, memang rakyat bisa apa? 👍🏼
Saudara kandung gw seorang psikolog yg sehari-hari kerjaannya dengerin dan beresin isi kepala orang lain yg berantakan. Pas kita lg kumpul kemarin, dia buka obrolan.
Dia bilang, "lo tau nggak paradoks paling lucu dari profesi gw?"
Dia cerita, pernah nanganin pasien yg semuanya punya pola masalah yang sama. Mereka gak ada yang bener2 sakit secara fisik, tapi badannya rontok karena pikirannya selalu merantau ke masa lalu atau masa depan.
Siksaan batin yg dijelasin saudara gw ini namanya Mental Time Travel.
Kondisi dimana otak kita terlalu canggih sampe bisa loncat ke masa lalu buat nyeselin hal yg udah lewat, atau loncat ke masa depan buat nyemasin hal yg belum tentu terjadi.
Efeknya? Lo kehilangan masa kini. Lo lagi makan makanan enak tapi nggak ngerasain rasanya, lo lagi jalan sama anak-istri tapi pikiran lo lagi sibuk mikirin cicilan 5 taun ke depan, atau sibuk nyeselin blunder kerjaan minggu lalu.
Dia cerita, banyak pasiennya yg kalau malem sebelum tidur, otaknya kayak muter kaset rusak. Mereka selalu terjebak di zona "Regret & What if"
"Kenapa ya dulu gw gak ambil kesempatan itu?"
"Gimana kalau nanti umur 40 gw mendadak di PHK dan gak punya tabungan?"
Siksaan batinnya adalah masa lalu udah jadi abu, masa depan masih jadi kabut, tapi lo ngorbanin satu2nya hal nyata yg lo punya sekarang, yaitu detik ini. Lo dapet capeknya, tapi gk dapet solusinya.
Gw tanya ke dia, "Kenapa otak kita secara psikologis bisa se terjebak itu?"
Dia jelasin kalau secara evolusi, otak manusia itu emg didesain buat bertahan hidup dg cara mengantisipasi bahaya (masa depan) dan belajar dari kesalahan (masa lalu).
Tapi di jaman sekarang, insting itu malah jadi bumerang. Tiap hari kita liat pencapaian orang lain di medsos yg bikin kita cemas ama masa depan kita sendiri.
Kita dipaksa buat selalu berlari ngejar target, sampe lupa caranya berhenti sebentar buat napas.
Ada satu istilah psikologi yg ngena banget buat kondisi ini:
"The Illusion of Control"
Kita mikir dg merenungkan masa lalu berulang kali, kita bisa mengubah rasa bersalah kita. Atau dengan mencemaskan masa depan, kita bisa mengendalikan hasil akhirnya.
Padahal itu semua cuma ilusi. Satu2nya momen dimana lo punya kekuatan penuh buat bertindak dan mengubah sesuatu itu cuma ada di masa kini.
Gimana cara kita buat lepas dari penjara waktu ini?
Saudara gw kasih terapi simpel yg biasa dia kasih ke pasiennya:
Grounding Technique (5-4-3-2-1)
Pas pikiran lo mulai melayang entah ke taun berapa, paksa mata dan tubuh lo buat fokus ama sekitar.
Sebutin 5 benda yg lo liat sekarang, 4 hal yg bisa lo sentuh, 3 suara yg lo denger, 2 bau yang lo cium, dan 1 rasa di lidah lo.
Cara ini bakal menyeret paksa kesadaran emosional lo kembali ke realita tempat lo berdiri.
Langkah kedua adalah bergaul sama kenyataan, bukan asumsi.
Kurangi bikin skenario terburuk didalam kepala. Kalau emg ada hal yg perlu disiapin buat masa depan, tulis di kertas jadi action plan yg nyata, after itu tutup bukunya.
Belajarlah buat menikmati hal-hal kecil yang gratis.
Dinginnya air pas lo wudhu atau cuci muka, angetnya obrolan ama pasangan sebelum tidur, atau rasa pahit manisnya kopi yg lagi lo seruput.
Pesan dari saudara gw ini:
Masa lalu itu udh selesai tugasnya, dan masa depan itu bukan urusan lo sekarang.
Satu2nya tanggung jawab lo adalah menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya.
Jgn biarin hidup lo lewat begitu aja cuma karena lo terlalu sibuk jadi penjelajah waktu di dalam kepala lo sendiri. Rebut kembali kendali pikiran lo mulai hari ini.
tulisan by ryn pedia
cc: istory selebriti (facebook)