Rachman Noor

Professional cellist.

[Steve Hanke @steve_hanke]

Yesterday, police CLASHED with THOUSANDS of students, who were protesting in Bandung, Indonesia.

PRES. PRABOWO AND HIS INTERVENTIONIST ECONOMIC POLICIES ARE TANKING THE RUPIAH.

[Ommi de Queen👑 @ommi_siregar]

Bocoran Bloomberg soal lingkaran Prabowo:

- Akar masalahnya bukan kebijakan tapi cara Prabowo dan orang-orang dekatnya ambil keputusan, asal-asalan

- Penasihatnya berebut pengaruh sendiri-sendiri, kasih saran yang malah saling bertentangan dan dangkal

- Prabowo digambarkan impulsif main tembak keputusan tanpa mau pusingin detail

- Kalau dikritik, jawabannya cuma:
"Aku bukan begok" bahkan ke keluarganya sendiri

- Benci rapat panjang, benci debat kebijakan udah dia akuin sendiri di depan umum

- Hasilnya kebijakan jadi serampangan, komunikasi berantakan, pasar ikut goyang

- Selama gaya kerja di puncak ini enggak berubah, jangan harap ada perbaikan beneran mau reshuffle menteri berkali-kali pun sama aja

- Contoh nyata:
aturan ekspor batu bara berubah-ubah kayak anak kecil ganti baju diumumkan, ditarik, diumumkan lagi, akhirnya enggak jalan juga karena emang enggak masuk akal secara bisnis

[Fiersa Besari @FiersaBesari]

Kenapa setiap kritik dibalas pembungkaman, dan setiap masukan ditanggapi dengan emosi? Karena yang diberi saran memiliki ego yang lebih besar dibandingkan otak yang lebih pintar.

Disuruh santun di sebuah negara yang meledek rakyatnya adalah sebenar-benarnya anomali

[Dimar @dimarsasongko98]

Dalam 60 hari terakhir:

Aktivis HAM disiram air keras → pelakunya bebas sebelum motor lo lunas

Kacab Bank BUMN diculik dan dibunuh → salah satu pelakunya cuma 1 tahun, masih aktif berseragam

4 Brimob ditikam sampai operasi → diselesaikan dengan "damai" dan mutasi

Oknum TNI aktif ditangkap bawa 29 kg sabu → pengedar, bukan pemakai

Bocah SD 12 tahun dicabuli → pelakunya kabur 36 hari dari pemeriksaan internal sendiri

Ini bukan rangkuman berita kriminal biasa.

Ini laporan kinerja sebuah sistem.

[Furkan Gözükara @FurkanGozukara]

🚨 DISGUSTING: Al Jazeera exposes a massive government failure in Indonesia.

A $15 BILLION free meal program for children and pregnant women has been completely marred by rampant corruption and horrifying incidents of mass food poisonings! The establishment is failing.

[kiv z @triwul82]

Gurita kepentingan di balik Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya dibongkar ICW. Dari sampel 102 yayasan mitra, ditemukan afiliasi ngeri-ngeri sedap:
• 28 yayasan terafiliasi Parpol
• 18 Pebisnis Swasta
• 12 Birokrasi
• 9 Relawan Pilpres
Sisanya terhubung ke militer & eks koruptor. Ini program gizi atau bancakan politik?

Video : kompas tv

[Ken Hans @kenhans03]

Nah loh....

[tempo.co @tempodotco]

Masalah utama ekonomi Indonesia bukan sosok Menteri Keuangan, tapi proyek boros pemerintah. #EditorialTempo

[bryan @menbrrr]

kelakuan siapa?

[jakartalk @Jakartalk]

Gak akan diberitakan TV nasional, hari ini ada aksi dari BEM Universitas Bung Karno

Tuntutan demo:
1. Menghentikan sementara dan evaluasi MBG & Kopdes
2. Meninjau kembali UU Kepolisian RI
3. Stop militerisme & tegakan supremasi sipil
(Selengkapnya di flyer)

Sebarkan! 🔥

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

Sampe lupa anak-anak kesekolah mau ngapain...

Ke sekolah ya tuntut ilmu Pak,
biar ngk dibodoh-bodohin orang kayak Elu...

Perasaan sebelum ada MBG,
anak sekolah aman2 aja,
ngk ada yg terancam mati (karna keracunan)

[Catholic 𐕣 @myshawti]

Untuk kakak-kakak yang tidak tau dia ini siapa, dia ini seekor koruptor ya kakak-kakak. Koruptor suap PLTU Riau

[The Jakarta Post @jakpost]

Military deployment against student protest draws flak - Politics - The Jakarta Post #jakpost https://t.co/0JqhVedTcy

[Hilmi Firdausi @Hilmi28]

Dear buzzer, rakyat akan mengapresiasi jika Dolar bisa dibawah Rp 15.400 dan harga Pertamax dibawah Rp 12.100 (itu start saat Pak Prabowo dilantik). Jadi kalau skrg dolar turun ke 17.720 ya blm layak dipuji. Begitu juga klo besok misal Pertamax turun ke 14.000, berlebihan juga kalau dipuji. Lagian tugas rakyat itu mengkritisi & mengevaluasi, bukannya asal memuji jika memang blm pantas dipuji.

[TXT DARI JAKARTA @txtdrjkt]

warga, ini keliatan yg bikin macet bukan mahasiswa ya hehe

[kale @kalistohenituse]

BEM UI TUNJUKKAN CHAT KE POLRES, BANTAH TAK ADA PEMBERITAHUAN DEMO 12 JUNI

Athof, Ketua BEM Ul: "Bagaimana bisa mereka mengklaim bahwa aksi 12 Juni kemarin tidak ada pemberitahuan. Tidak ada surat yang dikirimkan."

"Pada faktanya, di sini saya telah memegang buktinya. BEM UI telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Wakasat Polres Jakarta Pusat terkait aksi di Bunderan HI."

"Cuma, kita juga tidak usah kaget dikarenakan Polri hanya institusi yang membela kepentingan elit."

"Polri tidak ada untuk melindungi kepentingan rakyat. Polri tugasnya hanya berbohong setiap saat."

[MinDos @dosenkesmas]

Kepala BGN:

MBG tidak bisa dibubarkan karena semua partai politik dan TNI-POLRI punya dapur SPPG.

Kesimpulan:
Secara tidak langsung, ini mau bilang bahwa program MBG ini ya buat kalangan mereka aja, bukan buat rakyat.

Betul?

[dow @satirnesia]

……

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Yang bikin kebocoran siapa gue tanya?

Yang bikin MBG siapa? Anggaran 1.2 triliun perhari?

Dikorupsi Dadan 1 miliar sehari masih sisa banyak?

Yang bikin Kopdes di tengah sawah sama tengah hutan juga siapa?

Siapa gue tanya?

Siapaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?

[Dimar @dimarsasongko98]

Polda Metro Jaya hari ini, di depan kamera:

"Kami bukan musuh mahasiswa. Kami adalah partner. Kami adalah mitra."

Lalu mereka umumkan angkanya:

Untuk mengawal demo hari ini , 6.675 personel gabungan disiagakan.

Prediksi massa aksi?
Sekitar 300–500 orang di DPR/MPR.
Di Bundaran HI? 80–100 orang.

Rasionya: untuk 500 mahasiswa, negara siapkan hampir 13 aparat per orang.

Tiga belas.

Bukan untuk perang.
Bukan untuk bencana.
Untuk warga negara yang mau bicara.

Dan ini bukan pertama kali.
Jumat 12 Juni lalu ,4.151 personel untuk massa yang juga ratusan orang.
Setiap minggu angkanya naik.

Di saat yang sama, Polda mempersoalkan surat pemberitahuan , apakah mahasiswa sudah lapor sesuai UU No. 9 Tahun 1998 Pasal 10.

Tapi Kabid Humas Polda mengakui sendiri dalam konferensi pers hari ini: meski tanpa surat pemberitahuan, polisi tetap melakukan pengawalan.

Jadi surat itu wajib atau tidak?
Kalau tidak wajib , kenapa dipermasalahkan ke publik?
Kalau wajib , kenapa tetap dilayani?

6.675 aparat untuk 500 mahasiswa yang mau bicara.
Di negara mana ini disebut "pelayanan"?