Slow Horses is back, and it’s still one of the best shows on TV. Season 6 just dropped on Apple TV. It’s about a bunch of spies Britain doesn’t really want.
They’re messy, rude, tired, and somehow still the ones who save the day. Gary Oldman plays Jackson Lamb. He’s disgusting, funny, and smarter than almost everyone around him. He looks like he hasn’t slept in a week and still runs circles around people in nice suits.
That’s what I like about this show. It doesn’t make spies look cool. It makes them look like real people with bad jobs, bad habits, and the occasional good instinct.If you want a slick action show, this isn’t it.
If you want something sharp, funny, and a little grimy start here.
Nangis lagi 😒
Bosan lihatnya.. mblenegh
Kebanyakan drama & akting.
Pengin lihat tangisan yg bukan drama saat dicokok Kejagung nanti.
Smoga disegerakan..
Amin 🙏🏻
mohon izin, saya coba jadikan poster sederhana agar lebih mudah dibaca di ipad for kids 🙏
mudah-mudahan dibaca juga oleh pak prabowo, biar lebih paham apa dampak kenaikan kurs dolar terhadap masyarakat desa.
nb: sudah disertai solusi juga.
confirmed!!! semalam ikut kamis putih di gereja sanmare cuma ditanyain sama satpam di luar “mau ke mana mba?” selebihnya adem anyem bangeettt, i learned a lot tbh.. lofs sahabat katolik 🫰
Everyone felt sad for the penguin walking alone and the monkey rejected by his mother. But this video is far more heartbreaking, yet it didn’t receive the same attention.
Pidato @prabowo soal banjir Sumatera dan pentingnya pendidikan lingkungan tampak lebih mirip didengar sebagai kemunafikan politik yang menutupi akar persoalan. Di satu sisi, ia mengucapkan duka dan menyalahkan pemanasan global serta kerusakan lingkungan, lantas mengajak guru dan murid menjaga hutan dan sungai; di sisi lain, pemerintahannya justru memperkuat model ekonomi ekstraktif lewat percepatan hilirisasi tambang, perluasan proyek energi besar (PLTA, PLTP), dan konsolidasi oligarki sumber daya di hulu DAS yang jadi ruang hidup warga di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Banjir bandang sepekan terakhir, jelas sebagai bukti krisis tata kelola—bukan sekadar cuaca—dan justru lahir dari ledakan izin tambang, kebun, dan proyek energi di kawasan penyangga dan hulu sungai, sebuah jejak kebijakan yang tidak disentuh sama sekali dalam pidato manis Prabowo.
Dengan menggiring narasi ke ranah “kesadaran individu” dan kurikulum sekolah, Prabowo menggeser tanggung jawab dari negara ke guru dan murid, seolah nasib banjir Sumatera ditentukan oleh seberapa rajin anak sekolah menanam pohon, bukan oleh pemerintah yang membagi-bagikan izin dan karpet merah investasi di hulu.
Analisis JATAM (https://t.co/1wTGomO0zc) tentang banjir Sumatera justru memperlihatkan bahwa aktor utama perusak hutan, pengubah aliran sungai, dan penghancur kawasan resapan adalah kebijakan negara yang memanjakan korporasi tambang, kebun, dan energi—kebijakan yang di era Prabowo bukan dihentikan, melainkan dipacu atas nama kedaulatan energi dan pembangunan nasional.
Dalam konteks ini, seruan “melindungi hutan dan sungai” dari mulut presiden yang mengawal ekspansi ekstraksi bukan hanya kontradiktif, tapi menjadi bentuk cuci tangan politik di atas lumpur dan puing rumah warga yang terseret banjir.
🚨5 petani Pino Raya, Bengkulu Selatan diduga ditembak oleh pihak keamanan perusahaan sawit PT Agro Bengkulu Selatan (ABS). Salah satu warga mendapat tembakan di dada. Sebelum kejadian ini, para petani berulang kali mendapat teror melalui pengrusakan pondok dan tanaman warga.
Atas kejadian itu kami mendesak:
Pertama, Kepolisian Daerah Bengkulu untuk mengusut tuntas kejadian penembakan termasuk kepemilikan senjata api yang dimiliki oleh Pihak Keamanan PT. ABS yang digunakan untuk menembak 5 (lima) orang Petani Pino Raya, Bengkulu Selatan;
Kedua, Kepolisian Daerah Bengkulu memastikan perlindungan keamanan bagi korban, keluarga korban dan Petani Pino Raya;
Ketiga, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI melakukan pengawasan pengusutan kasus sampai tuntas untuk pemulihan korban secara khusus dan petani Pino Raya;
Keempat, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan LPSK RI melakukan investigasi mendalam terkait kasus ini dan memberikan perlindungan terhadap korban, keluarga korban dan Petani Pino Raya;
Kelima, Kementerian ATR/BPN RI untuk segera memastikan penyelesaian konflik Agraria yang berpihak pada keadilan bagi Petani Pino Raya dan mencabut Izin Perkebunan PT. ABS