Noru☕

fighting my final project
Busy until July 2026!
(pendadaran)

[Noru☕ @rae0da_]

Fyuh..

[Noru☕ @rae0da_]

Skripsi is so fuc*kn boring bytch

[AND2BLE GLOBAL @AND2BLE_GLOBAL]

AND2BLE's 5-Member Lineup

ZHANG HAO — 00' 🇨🇳
YOO SEUNGEON — 04' 🇰🇷
RICKY — 04' 🇨🇳
KIM GYUVIN — 04' 🇰🇷
HAN YUJIN — 07' 🇰🇷

#AND2BLE #앤더블

[m i o n 🍈 @nmi00n__]

#mionoc AruEzra abovers

[satyaxbt @satyaXBT]

Amsal sitepu: videografer yang dilawan negara

> be Amsal Sitepu
> videografer & pekerja kreatif dari Karo
> dituduh korupsi dana desa 200 juta
> ditahan dan diintimidasi oknum jaksa
> ngelawan balik, hari ini resmi divonis bebas murni

the project
> bikin video profil dokumenter buat 20 desa
> dapet kontrak bikin video profil desa (2020-2022)
> per video dihargai 30 juta (include drone, editing, crew)
> malah dituduh korupsi & markup sama kejaksaan

the "creative" logic

> jaksa nganggep harga video kemahalan
> ada argumen absurd di persidangan: "ide & konsep harusnya GRATIS"
> cuma alat & operasional yang boleh dihitung

the "brownies" incident
> pas lagi ditahan, didatengin oknum jaksa
> dibawain sekotak brownies cokelat
> bukan empati, tapi ngasih ancaman
> disuruh bungkam, "ikuti alurnya, tutup konten"
> diancam bakal "dibenamkan" kalau berani ngelawan
> amsal nolak tunduk, dibongkar semua di pleidoi

the comedy audit
> jaksa klaim negara rugi 202 juta
> di sidang ketahuan yang ngitung bukan BPK atau BPKP
> hitungannya dapet dari nanya staf komdigi
> kocaknya staf ini nggak pernah diperiksa pas penyidikan
> nggak pernah dihadirkan juga di persidangan
> JPU cuma asal comot angka

1 april 2026
> hakim PN medan ketok palu
> dakwaan JPU prematur dan cacat prosedur
> amsal sama sekali tidak terbukti korupsi
> bebas murni, harkat dan martabat wajib dipulihkan

[Noru☕ @rae0da_]

@sayangsolar 😭 ........... makasih

[Noru☕ @rae0da_]

FUUUUCCCCCCCCCC******QQGGGG

[Noru☕ @rae0da_]

@nmi00n__ Iy@ m@k@s1# y4

[Noru☕ @rae0da_]

AKU BARUTAU ARTSTYLE GAADA HAK CIPTANYA

[Noru☕ @rae0da_]

@and2blegallery Manhwa CEO concept😭

WELCOME AND2BLE

#YH_PRINCES_AND2BLE
#AND2BLE
#앤더블

[Noru☕ @rae0da_]

@peachysmiski Pls be happy for ur own heart. So everyone will be happy too cuz of no judgement

[Noru☕ @rae0da_]

@Artleita Org2 sakit knp bnyk bngt yah. Gw sbg artist dr 2016 dlu anteng ayem. Skrg banyak normis yg ikut2 merendahkan artist dan fandom.

[Noru☕ @rae0da_]

@ruedescent CONGRATS

[Noru☕ @rae0da_]

😓😓😓logikanya main tp bnyk holenya emang

[Bayu Aji Bandoro @bayuajibandoro]

Izin saya menambahkan konteks biar diskusinya lebih tajam.

Kasus ini bukan cuma soal "jasa editing dihargai Rp 0." Itu memang bagian paling mencolok dan bikin emosi, tapi masalah strukturalnya lebih dalam. Amsal Christy Sitepu itu videografer yang bikin video profil untuk 20 desa di Kabupaten Karo, masing-masing Rp 30 juta. Videonya jadi, sudah tayang di YouTube, dan 20 kepala desa yang jadi saksi di persidangan bilang tidak ada masalah dengan pekerjaannya. Satu pun tidak ada yang komplain.

Yang bikin masalah adalah, auditor Inspektorat Karo menetapkan harga wajar cuma Rp 24,1 juta per video. Selisih Rp 5,9 juta dikali 20 desa, jadilah "kerugian negara" Rp 202 juta. Dan di dalam perhitungan RAB versi auditor itu, lima komponen pekerjaan kreatif, yaitu penciptaan ide/konsep, cutting, editing, dubbing, dan penggunaan mic/clip-on, semuanya dipatok Rp 0. Nol. Alasannya? Tidak ada kwitansi fisik pembelian dari pihak ketiga. Karena proses editing itu terjadi di kepala dan di depan layar komputer, bukan beli semen yang ada notanya.

Nah, ini yang perlu kita lihat lebih jernih. Logika auditor itu memang cacat, tapi cacatnya bukan karena orangnya bodoh. Cacatnya karena Standar Harga Satuan di hampir semua pemda di Indonesia memang tidak punya acuan untuk menghargai kerja kognitif. Pemda fasih menghitung harga semen per sak, aspal per ton, konsumsi rapat per orang.

Tapi tarif per jam kerja editor video? Biaya amortisasi lisensi software editing? Tidak ada pedomannya. Jadi ketika auditor dihadapkan pada komponen yang tidak bisa dibuktikan dengan nota belanja fisik, mereka ambil jalan paling "aman" secara birokrasi, yaitu menolkannya, daripada dianggap subjektif oleh BPK di atasnya nanti.

Tapi bukan berarti itu bisa dibenarkan Yah.

Menolkan nilai editing sama saja bilang bahwa raw video bisa langsung jadi video koheren tanpa campur tangan manusia.

Menolkan ide kreatif sama saja bilang storyboard, konsep visual, dan narasi itu muncul dari udara kosong. Ini penyangkalan total terhadap kekayaan intelektual.

Dan ada masalah hukum yang mungkin luput dari perhatian publik. Amsal didakwa pakai Pasal 3 UU Tipikor, yang intinya soal "menyalahgunakan kewenangan karena jabatan." Masalahnya, Amsal itu vendor swasta. Dia tidak pegang jabatan di pemerintahan, tidak punya akses untuk mencairkan dana APBDes, tidak punya wewenang administratif apa pun.

Yang punya wewenang otorisasi pencairan dana itu justru kepala desa. Tapi 20 kepala desa itu cuma dijadikan saksi, bukan tersangka. Yang ditahan justru penyedia jasanya. Agak aneh kalau dipikir, ya.

Saya nggak bilang Amsal pasti benar seratus persen. Bisa saja ada selisih harga yang perlu dipertanyakan.

Tapi kalau memang ada kelebihan bayar, mekanisme koreksinya seharusnya lewat jalur administrasi atau perdata, bukan langsung dilompati jadi pidana korupsi. Apalagi dengan nominal yang kalau dipecah per desa cuma selisih kurang dari Rp 6 juta.

Besok, 30 Maret, Komisi III DPR akan gelar RDPU soal kasus ini. Dan vonis dijadwalkan 1 April. Semoga majelis hakim punya keberanian untuk melihat bahwa ada yang salah dengan cara kita menghargai kerja kreatif di negara ini.

Karena kalau preseden ini dibiarkan, siapa yang berani ambil proyek pemerintah lagi?

Ini perspektif saya yah, bisa jadi ada sudut yang belum saya lihat.

[Bayu Aji Bandoro @bayuajibandoro]

Izin saya menambahkan konteks biar diskusinya lebih tajam.

Kasus ini bukan cuma soal "jasa editing dihargai Rp 0." Itu memang bagian paling mencolok dan bikin emosi, tapi masalah strukturalnya lebih dalam. Amsal Christy Sitepu itu videografer yang bikin video profil untuk 20 desa di Kabupaten Karo, masing-masing Rp 30 juta. Videonya jadi, sudah tayang di YouTube, dan 20 kepala desa yang jadi saksi di persidangan bilang tidak ada masalah dengan pekerjaannya. Satu pun tidak ada yang komplain.

Yang bikin masalah adalah, auditor Inspektorat Karo menetapkan harga wajar cuma Rp 24,1 juta per video. Selisih Rp 5,9 juta dikali 20 desa, jadilah "kerugian negara" Rp 202 juta. Dan di dalam perhitungan RAB versi auditor itu, lima komponen pekerjaan kreatif, yaitu penciptaan ide/konsep, cutting, editing, dubbing, dan penggunaan mic/clip-on, semuanya dipatok Rp 0. Nol. Alasannya? Tidak ada kwitansi fisik pembelian dari pihak ketiga. Karena proses editing itu terjadi di kepala dan di depan layar komputer, bukan beli semen yang ada notanya.

Nah, ini yang perlu kita lihat lebih jernih. Logika auditor itu memang cacat, tapi cacatnya bukan karena orangnya bodoh. Cacatnya karena Standar Harga Satuan di hampir semua pemda di Indonesia memang tidak punya acuan untuk menghargai kerja kognitif. Pemda fasih menghitung harga semen per sak, aspal per ton, konsumsi rapat per orang.

Tapi tarif per jam kerja editor video? Biaya amortisasi lisensi software editing? Tidak ada pedomannya. Jadi ketika auditor dihadapkan pada komponen yang tidak bisa dibuktikan dengan nota belanja fisik, mereka ambil jalan paling "aman" secara birokrasi, yaitu menolkannya, daripada dianggap subjektif oleh BPK di atasnya nanti.

Tapi bukan berarti itu bisa dibenarkan Yah.

Menolkan nilai editing sama saja bilang bahwa raw video bisa langsung jadi video koheren tanpa campur tangan manusia.

Menolkan ide kreatif sama saja bilang storyboard, konsep visual, dan narasi itu muncul dari udara kosong. Ini penyangkalan total terhadap kekayaan intelektual.

Dan ada masalah hukum yang mungkin luput dari perhatian publik. Amsal didakwa pakai Pasal 3 UU Tipikor, yang intinya soal "menyalahgunakan kewenangan karena jabatan." Masalahnya, Amsal itu vendor swasta. Dia tidak pegang jabatan di pemerintahan, tidak punya akses untuk mencairkan dana APBDes, tidak punya wewenang administratif apa pun.

Yang punya wewenang otorisasi pencairan dana itu justru kepala desa. Tapi 20 kepala desa itu cuma dijadikan saksi, bukan tersangka. Yang ditahan justru penyedia jasanya. Agak aneh kalau dipikir, ya.

Saya nggak bilang Amsal pasti benar seratus persen. Bisa saja ada selisih harga yang perlu dipertanyakan.

Tapi kalau memang ada kelebihan bayar, mekanisme koreksinya seharusnya lewat jalur administrasi atau perdata, bukan langsung dilompati jadi pidana korupsi. Apalagi dengan nominal yang kalau dipecah per desa cuma selisih kurang dari Rp 6 juta.

Besok, 30 Maret, Komisi III DPR akan gelar RDPU soal kasus ini. Dan vonis dijadwalkan 1 April. Semoga majelis hakim punya keberanian untuk melihat bahwa ada yang salah dengan cara kita menghargai kerja kreatif di negara ini.

Karena kalau preseden ini dibiarkan, siapa yang berani ambil proyek pemerintah lagi?

Ini perspektif saya yah, bisa jadi ada sudut yang belum saya lihat.

[DeeTee @Delon_Tio]

@KejaksaanRI yang ini ga mau diaudit nih?
Rp 6,7 Milyar tapi hasil kayak diare.

[.nan @nadeuxx]

PEKERJA SENI TERANCAM

Baru ini seorang videografer dituntut 2 tahun penjara dengan tuduhan "mark up" harga jasa.

Kata jaksanya, ide, editing, dubbing semestinya "gratis".

Kenapa tolol bgt aseli

[Kalanara Mahardika 🎬✨ @KalanaraDika]

Izinkan aku nimbrung sebagai vendor pemerintah yang sering berhadapan dengan Auditor dan Pengawas Keuangan.

Biasanya, project tingkat daerah akan mengacu sama standar harga yang tercantum di SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

Memang di sana, banyak item jasa yang tidak tercantum dan tidak dihargai.

Jalan amannya, biasanya PH/EO yang sudah biasa kerja sama pemerintah justru akan mark-up biaya peralatan entah dari harga atau jumlahnya. Demi bisa membayar jasa orang-orang yang sudah bekerja. Subsidi silang lah, istilahnya.

Inilah sulitnya bekerja di bawah aturan birokrasi yang banyak loop-hole-nya.

Yang "mark-up" dan sesuai dengan sistem justru lebih aman secara hukum, dibanding yang jujur apa adanya.

[h @hvvvzzz]

siblings