Pengen tau kenapa? Karena
YOU.. DON’T .. RULE.. ALONE
Kenapa bagi2 kursi? Kenapa kelas menengah digencet?
Jawabannya: Karena ‘cohort’ kalian tidak menguntungkan penguasa.
Keterangan lebih lengkapnya saya attach di dua video @cgpgrey di reply
Berat..
Justru kalau minta hentikan MBG, pasti kalah calonnya.
Pegawai SPPG itu jumlahnya jutaan orang, belum lagi keluarganya, belum lagi supply chainnya dari transportasi hingga bahan baku.
Menghentikan MBG itu hanya akan membuat kelas menengah di perkotaan senang.
Tapi akan bikin marah kelas bawah dan orang2 kampung yang pekerjaannya bergantung dari MBG.
Makanya itu, kita semua ini udah dijebak secara politik oleh MBG.
Tidak akan ada politisi yang akan membatalkan MBG. Dijamin itu.
They're right for Japan, Korea, and Singapore. Those guys source 75% of refined products from the Persian Gulf. Hormuz closes, they bleed.
But Indonesia is a different story entirely.
Yes, Indonesia imports refined products. Pertamina's refining capacity doesn't fully cover domestic demand, so Pertalite and Solar get bridged through imports. The Hormuz shock hits that. Real exposure.
What makes Indonesia different is this.
Indonesia's actual risk from this isn't supply. It's fiscal. If oil prices spike because Hormuz stays closed, the government's subsidy bill for Pertalite and Solar expands. Wider deficit, rupiah pressure. That's the bear case for Indonesia, and even that's manageable.
The bull case is what nobody is talking about.
Indonesia runs B40 right now. 40% of every liter of diesel consumed domestically is palm oil biodiesel, not petroleum. When oil spikes, the incentive to push toward B50 or B55 gets stronger overnight. Import volume drops. Indonesia self-hedges using its own CPO supply. No other country in Asia has this. Not Korea, not Japan, not Singapore.
Then there's coal.
When Hormuz disrupts LNG and oil flows into Asia, the fastest lever available to power generators in Japan, Korea, and India is gas to coal switching. Indonesia is the world's largest seaborne thermal coal exporter. ADARO, ITMG, PTBA, BUMI don't suffer from this scenario. Export volumes go up. Realized prices go up. Royalty revenue to the government goes up.
Same logic on LNG. Indonesia exports from Bontang and Tangguh. When Middle Eastern supply gets disrupted, the spot premium on non Gulf LNG widens. Indonesian cargoes price up.
Same logic on CPO. High oil equals strong biodiesel demand globally equals strong CPO prices. Indonesia and Malaysia control 85% of global supply.
You see, Indonesia pays more for refined product imports. Fiscal subsidy pressure rises. Rupiah is a watch item. Those are real negatives.
But Indonesia earns more on coal exports, earns more on LNG spot, earns more on CPO, and reduces net petroleum import volume through accelerated biodiesel blending. The terms of trade move in Indonesia's favor, not against it.
The conventional take is "Indonesia is a net oil importer so oil shock is bad." The correct take is Indonesia is a net energy exporter in the commodities that directly substitute for disrupted Persian Gulf supply. A sustained Hormuz closure improves Indonesia's aggregate energy trade position, not deteriorates it.
Happy Sunday and Happy Easter.
Gw makin percaya satu hal yang sebenernya gak enak buat diakuin.
Negara itu nyermin rakyatnya.
Bukan kebetulan pemerintahnya apatis karena kita juga apatis. Bukan kebetulan mereka gak dengerin orang lain karena kita juga gak dengerin tetangga sendiri.
Coba jujur.
Tetangga lo sakit kemarin lo tau gak?
Warung pojok yang udah puluhan tahun di ujung gang tiba tiba tutup lo notice gak?
Temen kantor lo lagi susah banget bulan ini lo nanya gak?
Kebanyakan dari kita jawabnya gak tau. Gak notice. Gak nanya.
Bukan karena jahat. Tapi karena selama gw aman, selama dapur gw ngebul, selama wifi gw lancar ngapain repot mikirin yang lain.
Dan itu persis cara pemerintah mikir soal kita.
Selama yang teriak belum cukup keras. Selama yang protes belum cukup banyak. Selama kursinya masih aman ngapain repot.
Kita marah karena mereka gak peduli sama rakyat kecil.
Tapi kita sendiri kapan terakhir kali peduli sama orang kecil di sekitar kita?
Negara yang apatis lahir dari masyarakat yang apatis duluan.
Dan itu kenyataan paling pahit yang paling susah kita akuin.
@mrdzputra Juara begini 🫣 makanya kemaren kita prestasi bgt dan berani lawan mereka , secara mereka abang2an di futsal , timnas kita masih pede ngadepinnya
Buat yang belum tau,
No 8, No 10, No 12, mereka pemain Liga Spanyol.
Timnya sering Juara, main di UCL.
Sisanya udah langganan main di World Cup.
Jadi kalo di Sepakbola ibaratnya lu lawan pemain Barca dan Madrid.
Jadiiiiii kemaren itu gak masuk akal bisa nahan imbang
2016.
Saya melangkah ke politik dengan satu kesadaran: politik tidak pernah bekerja seperti hitung-hitungan di atas kertas.
1 + 1 tidak selalu menjadi 2, dan 11 x 11 belum tentu menjadi 121.
Semua bisa berubah, dinamika bisa berbalik, dan keputusan yang terasa benar hari ini bisa diuji ulang oleh waktu dan keadaan.
Di ruang itulah saya belajar tentang pengabdian dan tanggung jawab.
2026.
Jalannya berubah.
Bukan karena berhenti peduli,
tapi karena ingin terus berkontribusi dengan cara yang berbeda.
Hari ini saya memilih untuk melanjutkan pengabdian dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja, membantu usaha kecil naik kelas, membangun bisnis yang menumbuhkan green jobs dan memperkuat green economy, sekaligus mendorong generasi muda untuk berani berusaha.
Untuk generasi penerus, izinkan saya menitipkan satu pesan: jangan masuk politik karena uang. Bangun kemandirianmu terlebih dahulu. Masuklah ke politik ketika kamu sudah bebas dari kebutuhan, agar keputusanmu lahir dari keberanian dan nurani, bukan dari ketergantungan.
Karena politik seharusnya menjadi tempat mengabdi, bukan tempat mencari nafkah.
#2026isthenew2016
"Polisi ditaruh di bawah pemda apa tidak bahaya?"
Di China, tidak bahaya. Alasannya, karena pemda ditaruh di bawah Pusat.
Pejabat pemda ditunjuk Pusat. Tidak ada pilkada.
Calon diambil dari pejabat bawah yang paling berprestasi, seperti OSN. Meritokrasi.
Camat paling berprestasi jadi bupati. Bupati paling berprestasi jadi Gubernur. Dan seterusnya. Di kenyataan, tentu tidak sesederhana itu karena banyak sekali jabatan daerah dan nasional yang dapat diisi (kepala dinas, polisi, cabang kementerian, dll).
Dalam penunjukan, tidak Ada otonomi. Jika tidak perform, copot. Akan tetapi, dalam keberjalanan pemerintahan, pemda diberikan otonomi yang sangat luas.
Mereka cukup mematuhi agenda Partai di pusat. Misal, "bangun pabrik". Bagaimana caranya, terserah.
Daerah dipaksa berkompetisi Darwin menjadi yang terbaik. Pejabat di daerah yang paling sukses, paling inisiatif, paling satset akan dipromosikan dan daerahnya dijadikan model untuk dipelajari seluruh negara.
Yang mengevaluasi kinerja kepala daerah bukan rakyat daerah, melainkan komite evaluasi teknokratis yang berisi pakar dan penguasa Partai.
Apa sistem meritokrasi berlandaskan Kompetisi Darwin ini lebih baik daripada demokrasi kedaerahan? Belum tentu. Tapi bukan berarti tidak ada yang bisa kita pelajari.
Boss: “You arrived 10 minutes late.”
Employee: “Yesterday I stayed late finishing that last-minute report.”
Boss: “I understand… but rules are rules.”
The next day, the employee arrived exactly on time.
And at 6:00 p.m. sharp, shut down the computer.
No extra emails. No work taken home.
If punctuality is non-negotiable, then effort must have boundaries too.
Recognition cannot be one-sided.
When mistakes are highlighted but dedication is ignored, the real message becomes clear:
“Do only what’s required. Nothing more.”
Empathy costs nothing.
The absence of it? That can cost you everything—especially your best people.
Ekonomi makro Indonesia relatif baik dalam 20 thn terakhir. Lalu mengapa gelombang protes muncul Agustus lalu? Apa yang terjadi dengan kelas menengah Indonesia?
Artikel saya di Carnegie Endowment @CarnegieEndow
“Indonesia’s Fragile Middle Class”
Indonesia’s macroeconomy has been relatively well over the past two decades.
So why did a wave of protests erupt last August?
What’s happening to Indonesia’s middle class?
https://t.co/fZ3zlNwcyb
Membahas buku terbaru Dani Rodrik bersama Dani, Rebecca Henderson, John Cassidy, dan saya.
Selamat untuk Dani atas terbitnya Shared Prosperity in a Fractured World, sebuah buku luar biasa dan sangat relevan bagi negara-negara berkembang.
Dani mengingatkan, demokrasi membutuhkan kelas menengah yang kuat, dan kelas menengah yang kuat lahir dari pekerjaan yang bermartabat. Itu hanya mungkin jika kita menciptakan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
Discussing Dani Rodrik’s new book with Dani, Rebecca Henderson, John Cassidy, and myself.
Congratulations to Dani @rodrikdani on the launch of Shared Prosperity in a Fractured World ;!a remarkable and timely work, full of insight for both developed and developing countries.
Dani reminds us that democracy stands on the strength of its middle class, and that strength comes from good jobs, which can only thrive when growth is inclusive, sustainable, and green.
🇮🇩 Indonesia’s football problem, explained in 1 minute by @tomsan106:
“Politics and sport don’t mix well. Politicians’ key performance indicators are elections and popularity. Their term is only 4–5 years. In that time you can’t do anything spectacular in Youth Development.”