Fun Fact :
1. Dulu yg dapet THR itu cuma PNS, tapi semenjak pekerja demo Pekerja swasta juga dapet THR
2. Dulu juga jam kerja 16 jam ++ tapi semenjak demo jadi 8 jam.
Macet mu yg dirasa sekarang bisa terkonversi jadi bahagia dan sejahteramu di masa depan.
Demo di Bundaran HI ini unik, karena biasanya demo ke lembaga pemerintahan tertentu
Tapi bundaran HI itu sumber traffic: masyarakt dan sosial media
peluang media ngeliput naik
peluang sosmed divideoin orang juga naik
orang aware-> tujuan demo terpenuhi dengan cara baru
Kok kita tuh santai banget sih
1. Negara dengan mata uang terendah ke 5 di dunia
2. Bekasi jadi kota paling beracun ke 2 di dunia
3. Rupiah di angka Rp. 17.377
4. Total 33.626 pelajar keracunan MBG
and the list still go on, we're not angry enough 🙂
@lovelly_xyz orang tua nya bodoh, yg mijet juga kebangetan bodoh. itu anak blm tegak duduk nya woi sampe nangis jejeritan gitu😭 semoga kamu ga kenapa2 dek🥺
APBN itu dana publik. Pesantren itu swasta/ privat.
Dana publik dipakai utk kepentingan privat itu HARAM. Kebijakan pemerintah dlm soal ini ZALIM.
Pengasuh pesantren AlKhoziny harusnya jadi tersangka, bukan malah dikasih dana publik.
Seorang jurnalis Kompas TV, Davi Abdullah, mengaku mengalami intimidasi dan pemaksaan penghapusan karya jurnalistik oleh sejumlah anggota TNI saat meliput di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh di Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM), kamis (11/12/25).
Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.05 WIB ketika Davi tiba di posko bersama reporter Kompas TV, Mutia. Saat itu, ia sedang menyiapkan kebutuhan siaran langsung dan mengambil gambar untuk keperluan insert live.
Menurut penuturan Davi, ia melihat sekelompok warga negara asing (WNA) turun dari sebuah mobil Innova dengan membawa koper. Mereka mengenakan pakaian berlogo Malaysia dan tampak berasal dari etnis Tionghoa dan India.
Davi kemudian mendekat untuk merekam aktivitas tersebut. Tak lama berselang, sejumlah anggota TNI dan seseorang yang mengaku intelijen menghampiri para WNA, meminta menunjukkan dokumen perjalanan. Dalam rombongan itu, terdapat tiga orang yang mengaku sebagai staf khusus Gubernur Aceh.
Mereka menjelaskan bahwa WNA tersebut hendak menuju Aceh Tamiang bersama rombongan gubernur untuk menyalurkan bantuan. Namun perdebatan terjadi, hingga kemudian seorang anggota TNI lain bernama Fransisco, yang menurut Davi dikenal sebagai Aster Kodam Iskandar Muda, memerintahkan agar para WNA dan staf khusus meninggalkan area posko.
Seluruh proses itu direkam oleh Davi menggunakan telepon genggam.
Setelah mengetahui bahwa Davi merekam peristiwa tersebut, seorang anggota TNI AU mendatanginya dan meminta seluruh rekaman dihapus. Davi menolak dan mencoba menjelaskan tugasnya sebagai jurnalis.
Beberapa anggota TNI lainnya kemudian ikut mendekat. Salah satunya memotret Davi serta ID Card persnya, sementara yang lain membentaknya.
Davi tetap menolak menghapus rekaman dan menegaskan bahwa materi itu tidak akan ditayangkan dan hanya dijadikan dokumentasi pribadi bila suatu saat diperlukan.
Ketika sedang berkoordinasi dengan rekan-rekan Kompas TV lainnya, Nova dan Riska, mengenai rencana siaran langsung, Fransisco kembali mendatangi Davi.
Sekitar pukul 10.29 WIB, Fransisco disebut mengancam akan memecahkan telepon genggam milik Davi apabila rekaman tidak dihapus. Dalam tekanan tersebut, ponsel Davi kemudian diambil dan diserahkan kepada seorang anggota TNI AU untuk menghapus dua file rekaman berdurasi sekitar empat menit.
“Setelah memastikan dua file itu terhapus, ponsel saya ditunjukkan kepada Fransisco. Ia kembali mengecek lalu menyerahkannya kepada saya sambil mengeluarkan ancaman,” kata Davi.
Peristiwa tersebut disaksikan oleh tiga jurnalis lain dari Kompas TV yang berada di lokasi.
Raja Umar, Jurnalis lain TV lainnya yang bertugas di Aceh, mengingatkan rekan-rekan jurnalis agar lebih berhati-hati saat meliput di wilayah bencana. Ia menilai insiden ini menunjukkan masih adanya potensi pembungkaman terhadap kerja-kerja jurnalistik di lapangan.
“Jurnalis rawan dibungkam saat meliput penanganan bencana banjir. Ada sesuatu yang tidak beres dalam penanganan isu bencana banjir bandang dan longsor di Aceh,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI mengenai peristiwa dugaan intimidasi tersebut.
Media ini membuka lebar hak jawab atau klarifikasi bagi siapapun atau pihak manapun, untuk keberimbangan informasi publik ditengah penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang berdampak melumpuhkan ekonomi warga, dan masih banyak daerah terisolasi di sejumlah daerah di Aceh.
@villifai gw kerja di media, dan yuppp. kita wartawan dilarang untuk nulis berita jelek yang berhubungan dengan pemerintahan Prabowo saat ini. kita bikin berita keracunan MBG aja ga dibolehin, langsung disuruh takedown sama atasan. jadi sebenernya pemerintah yang kayak anjing