UMY memisahkan jalur karier dosen menjadi peneliti, pengajar, atau pengabdian masyarakat; tanpa kewajiban menjalankan ketiga fungsi sekaligus.
Kebijakan ini diharapkan mengurangi beban kerja, meningkatkan kualitas riset, dan meningkatkan peringkat kampus nasional maupun internasional.
Culture shock itu biasa, normal, wajar. Namanya jg pindah.
Selemah apa sih mental kamu sampe takut banget culture shock terus harus belajar dari militer? 😂
nasionalisme indonesia itu dilahirkan en dikembangkan oleh para intelektual bukan tentara, sebab itu menjadikan tentara sbg rujukan pemahaman nasionalisme bkn saja gagal paham sejarah, tetapi juga mengerdilkan pemahaman nasionalisme indonesia
Sebagai alumni LPDP, berikut daftar pelatihan yang kami butuhkan agar gak culture shock:
- Academic writing
- Ikut International Conference & jurnal internasional
- Strategi cari funding buat riset, paper dan conference
- Pelatihan memasak (real wkwk)
- Self management, terutama menghadapi stress kuliah dan tugas yang numpuk
- Persiapan paska kampus, either sebagai dosen, karyawan, pebisnis, atau stafsus wkwk
etc etc
Intinya butuh pelatihan dari orang2 yang pernah menjalani itu semua.
ASN = Aparatur Sipil NEGARA. Mengabdi ke negara buat mengurusi warganya. Mrk bukan abdi pemerintah, apalagi presiden. Bongkar pikiran negara=pemerintah. Bongkar feodalisme. Presiden bukan raja. Ini republik.
Dungu banget yg nyerang2 @feriamsari krn dia ASN.
Guys, ada debat panas di Satu Meja yang menurut gue salah satu yang paling substantif dalam beberapa bulan terakhir.
Feri Amsari pakar hukum tata negara vs beberapa narasumber lain soal tiga pertanyaan besar: boleh tidak kritik pemerintah, apa itu makar, dan gimana sebenarnya gaya komunikasi Prabowo yang bermasalah.
Gue bedah satu per satu.
Masalah pertama publik diminta ngerti gaya dialektika presiden"
Feri langsung protes keras dari awal.
Yang janggal bagi saya adalah publik diminta mengerti gaya dialektika presiden.
Sebaliknya presidenlah yang harus belajar mengerti apa yang dirasakan publik.
Dan ini bukan sekadar soal gaya komunikasi. Ini soal arah kekuasaan.
Dalam sistem presidensial yang sehat presiden adalah pelayan publik.
Bukan sebaliknya.
Ketika istana mulai minta rakyat menyesuaikan diri dengan cara presiden bicara ada sesuatu yang terbalik di sana.
Masalah kedua kebijakan dadakan yang tidak ada di mana-mana:
Feri menyebut ini dengan sangat spesifik.
Banyak kebijakan Prabowo yang muncul tiba-tiba tidak ada di visi misi, tidak ada di RPJMN, tidak ada di rancangan pembangunan nasional jangka manapun.
Gentengisasi, berbagai kebijakan dadakan tidak ada di BAP, tidak ada di rancangan konsep nasional. Ini yang harus ditahan.
Dan ini menurut Feri bukan semata kesalahan Prabowo tapi juga kesalahan lingkaran istana. Layer pertama tidak mampu menyampaikan isu secara benar.
Layer ketiga yang pintar-pintar justru yang paling bermasalah pengaruhnya.
Akibatnya terseretlah presiden dengan data yang salah, cara bicara yang tidak benar, dan sikap yang bermasalah.
Masalah ketiga tuduhan makar yang menurut Feri salah kaprah:
Ini yang paling panas.
Ketika aktivis berkumpul di Hutan Kayu dan berbicara keras soal kondisi demokrasi ada yang menafsirkan itu sebagai makar.
Feri membantah dengan sangat teknis.
Pasal 193 UU No. 1 Tahun 2023 makar adalah tindakan menggulingkan pemerintah yang sah secara nyata.
Bukan sekadar ngomong.
Bukan sekadar kritik.
Harus ada tindakan konkret untuk meniadakan atau mengubah struktur pemerintahan.
Apa hebatnya Profesor Saiful Mujani mengubah dan meniadakan pemerintah?
Tindakan pemerintah yang merespons keberanian mengkritik dengan label makar itu yang justru bermasalah.
Dan Feri menambahkan poin yang tajam:
kalau tuduhan makar ini dianggap menakutkan presiden bagi saya presiden tidak punya jiwa militer yang kuat juga.
Masalah keempat data yang tidak akurat di depan pengamat:
Prof. Ikrar yang pernah diundang dialog langsung dengan Prabowo membocorkan satu hal yang menarik.
Prabowo menyebut ada penghematan ratusan triliun dari efisiensi anggaran.
Tapi menurut Ikrar itu bukan hasil efisiensi. Itu adalah standing loan yang belum dipakai oleh negara. Uang yang memang belum digunakan bukan uang yang berhasil dihemat dari pemangkasan.
Artinya narasi "efisiensi besar-besaran" yang selama ini dikomunikasikan ke publik perlu diverifikasi lebih jauh. Karena kalau angka dasarnya berbeda semua kesimpulan di atasnya juga berpotensi berbeda.
Masalah kelima diksi "penertiban" dan penyiraman aktivis:
Feri menyoroti satu hal yang menurut gue paling sensitif dari seluruh diskusi.
Ketika ada penyiraman air keras terhadap aktivis Andri ada yang langsung menghubungkan ini dengan suasana politik yang memanas.
Narasumber lain membela dengan mengatakan ini bukan hanya terjadi di era Prabowo era Megawati ada kasus Munir, era SBY ada penyerangan aktivis, era Jokowi ada penyiraman Novel Baswedan.
Feri tidak membantah itu. Tapi dia menunjuk satu hal yang berbeda:
Presiden yang memulai kalimat berbahaya yaitu 'menertibkan.' Kebetulan setelah kata menertibkan itu ada yang disiram."
Apakah ada hubungan langsung? Tidak ada yang bisa membuktikan. Tapi diksi seorang presiden punya bobot yang berbeda dari diksi orang biasa. Dan ketika diksi itu muncul bersamaan dengan kejadian kekerasan terhadap pengkritik pertanyaannya tetap sah untuk diajukan.
Dan ini yang menurut gue paling penting dari seluruh debat ini:
Ada satu kalimat Feri yang gue rasa mewakili inti dari semua diskusi ini:
"Kami bukan orang-orang yang kalah dalam pemilu. Kami adalah orang yang memiliki nasionalisme dan ingin berpartisipasi. Kami mengingatkan."
Kritik bukan musuh pemerintahan. Kritik adalah mekanisme yang membuat pemerintahan tetap akuntabel.
Dan ketika kritik mulai diperlakukan sebagai ancaman bukan sebagai masukan di situlah alarm demokrasi seharusnya berbunyi.
Guys kata Tom Lembong di podcast Malaka dan ini salah satu yang paling jujur yang gw dengar dari mantan pejabat Indonesia soal kondisi sekarang.
Dia bilang kebijakan luar negeri Indonesia sekarang paling berantakan sejak 1965.
Bukan sejak 1998. B
ukan sejak reformasi. Tapi sejak 1965.
Dan dia kasih contoh konkret yang bikin gw tidak bisa bantah.
Beberapa minggu lalu Indonesia bergabung ke Board of Peace yang diketuai Amerika dan Israel.
Seminggu setelah itu Amerika dan Israel menyerang Iran.
Sekarang Indonesia ngemis ke Iran minta kapal tanker kita boleh lewat Hormuz.
Dan Iran dalam kondisi marah besar habis diserang mau simpati ke kita?
Itu konsekuensi langsung dari kebijakan luar negeri yang tidak berprinsip.
Soal energi ini yang paling bikin gw ngeri.
Stok BBM dan LPG nasional kita hanya ekuivalen dengan 20 sampai 25 hari konsumsi.
Itu saja.
Kalau Hormuz tidak buka dalam 25 hari puluhan kota di Indonesia bisa kehabisan bensin dan gas.
Ibu ibu tidak bisa masak.
Logistik lumpuh.
Bukan skenario jauh.
Itu risiko yang menurut Tom Lembong sangat nyata dan sangat dekat.
Bandingkan dengan Jepang yang stoknya 250 hari. China yang stoknya 1,3 miliar barel.
Mereka sudah siap dari jauh jauh hari.
Kita masih 20 hari dan tidak ada rencana darurat yang jelas.
Dan ini yang paling menyakitkan dari semua yang dia bilang.
Tahun lalu harga minyak dunia lagi murah.
Surplus 2 juta barel per hari.
Itu saat yang sempurna untuk borong dan nambah cadangan nasional.
Tapi tidak dilakukan.
Uangnya dialihkan ke program program lain yang multiplier effect-nya kecil yang kita sudah tau semua itu yaps EMBEGE
Soal tarif Trump Indonesia panik duluan. Buru buru negosiasi. Dapat kesepakatan tarif 19%. Eh satu hari kemudian Mahkamah Agung Amerika batalkan tarif itu karena ilegal. Negara yang tidak panik sekarang cukup bayar 10%. Kita yang paling semangat negosiasi malah kena 19%.
Tom Lembong bilang ini pelajaran lama yang terus diulang. Kalau kita tinggalkan prinsip demi keuntungan jangka pendek hasilnya selalu buruk. Selalu.
Dan kata dia satu satunya hal yang bisa dilakukan masyarakat sekarang hemat. Kencangkan ikat pinggang. Nabung. Dan mulai pikirin alternatif kalau LPG benar benar langka.
Karena pemerintah sendiri belum punya solusinya.