Rahmanda

PhD in Economics student @dSEA_Unipd

[Rahmanda @rahmandabonz]

Dalam artikel ini, saya ingin berbagi pemikiran mengenai potensi krisis keuangan akibat covid-19 dan strategi apa yang harus ditempuh oleh pembuat kebijakan. Semoga mencerahkan.
https://t.co/AValm0UzWq via @ConversationIDN

[Yale Department of Economics @YaleEconomics]

Do elite colleges help talented students from modest backgrounds join the social elite or help incumbent elites retain their positions?

NEW in the American Economic Review, by Andrés Barrios-Fernández, Christopher Neilson, and Seth Zimmerman: https://t.co/KvjCwvYlWN

[QJE @QJEHarvard]

Recently accepted by #QJE: “Praying for Rain,” by Espín-Sánchez (@JosespinSanchez), Gil-Guirado and Ryan: https://t.co/NQ5pYrehPr

[Pedro H. C. Sant'Anna @pedrohcgs]

Our paper “Difference-in-Differences Designs: A Practitioner’s Guide” is now published in the Journal of Economic Literature. It took us a while but we are happy!

We put together a lot of material to make the paper useful in practice: https://t.co/30TbAgihlz

Hope you like!

[Yudhistira Ismara @CiptaBuana_]

Dalam 19 bulan menjabat, Prabowo sudah keluar negeri lebih dari 50 kali.

Hampir 4 bulan hidupnya dihabiskan di pesawat dan negara asing. Malaysia 5 kali, Prancis & Uni Emirat Arab masing-masing 4 kali, serta AS, Inggris, Mesir, dan Rusia masing-masing 3 kali.

Sementara itu, Jokowi selama 10 tahun menjabat hanya tercatat 58 kali perjalanan luar negeri ke 41 negara.Artinya, dalam waktu yang jauh lebih singkat, Prabowo sudah nyaris menyamai total kunjungan Jokowi sepanjang satu dekade.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018, seluruh biaya perjalanan dinas Presiden dan Wakil Presiden — mulai dari transportasi, penginapan, uang harian, asuransi, hingga biaya operasional — ditanggung APBN melalui DIPA.

Ironisnya, di saat yang sama pemerintah sedang gencar memangkas anggaran dan membatasi perjalanan dinas pejabat demi efisiensi, mengingat kondisi ekonomi yang sedang tertekan.

Jadi pertanyaannya:

Apakah Presiden memiliki batasan dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri

Jawabanya:

Tidak ada batasan normatif, tetapi harus berlandaskan pada prinsip selektivitas dan efisiensi anggaran.

PMK 164/PMK.05/2015 menetapkan bahwa setiap perjalanan dinas luar negeri pejabat negara harus selektif dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan tetap prinsip pengelolaan APBN.

Perjalanan dinas Presiden dapat dianggap melampaui batas (over‑use) apabila secara faktual, salah satunya, yaitu

Tidak sejalan dengan kemampuan anggaran dan tidak menghasilkan manfaat yang proporsional dengan beban APBN sebagaimana ditekankan dalam pengaturan komponen biaya dan pertanggungjawaban PP 60 Tahun 2018.

Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian:

Apakah berbagai perjalanan dinas Presiden ke luar negeri selama ini benar-benar memberikan manfaat yang terukur bagi APBN dan perekonomian nasional?

#APBN #PRABOWO #JOKOWI | @direktoridosen

[Wicaksono Management LC @bigdigjohnny]

Buat yang MALAS MEMBACA tapi BUKAN PARJO PARCOK. Saya bantu translasi article the Economist biar ga IKUTAN DUNGU teriak antek asing dan "semua akan hilang ketika IHSG bullish":

"Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, pernah menyaksikan negaranya hancur sebelumnya. Itu terjadi pada tahun 1998, saat krisis keuangan Asia. Kala itu, runtuhnya ekonomi memicu protes massa dan tumbangnya bapak mertua Pak Prabowo, Suharto, seorang diktator yang terkenal korup. Peristiwa itu juga melemparkan Pak Prabowo, yang sempat berharap bisa menggantikan Suharto, ke dalam pengasingan politik. Butuh waktu seperempat abad baginya untuk merangkak kembali, hingga akhirnya berhasil meraih kursi nomor satu pada tahun 2024.

Jadi, Anda mungkin berpikir dia akan sangat berhati-hati terhadap krisis fiskal lainnya: Anda salah.

Pemimpin negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia ini telah memusatkan kekuasaan dan mengelilingi dirinya dengan sekelompok penjilat. Dia mendepak menteri keuangan yang dihormati dan menggantinya dengan Purbaya Yudhi Sadewa, yang pernah menyebut IMF "bodoh" dan mengatakan kepada The Economist pada bulan April bahwa presiden tidak perlu khawatir tentang "perkembangan ekonomi global [atau] harga minyak dunia". Para pelaku bisnis di Indonesia takut untuk bersuara, mungkin karena Pak Prabowo adalah mantan jenderal antikritik dengan rekam jejak hak asasi manusia yang dipertanyakan, atau mungkin karena belakangan ini dia kerap mengintimidasi bisnis-bisnis besar.

Pak Prabowo tampaknya mengisolasi diri dari kenyataan. Jadi, dia mungkin tidak akan mendengarkan nasihat yang masuk akal. Namun, inilah beberapa masukan untuknya. Proyek-proyek kesayangannya tidak terjangkau. Sebelum perang Iran, menghabiskan proyeksi 10% dari anggaran hanya untuk dua proyek saja—makan siang gratis di sekolah dan jaringan 80.000 koperasi desa—hanya sekadar pemborosan. Sekarang, krisis energi telah menghapus semua ruang untuk melakukan kesalahan. Pak Prabowo harus mengubah arah atau menghadapi risiko krisis.

Dia harus memotong pengeluaran untuk proyek-proyek kesayangannya, atau memangkas subsidi bahan bakar fosil Indonesia yang sangat besar, atau melanggar undang-undang yang membatasi defisit anggaran sebesar 3% dari PDB. Setiap pilihan memiliki risiko. Memangkas proyek mubazirnya akan membuatnya tampak lemah. Membiarkan harga energi naik akan mengundang kerusuhan. Jadi, Pak Prabowo mungkin akan mengambil jalan ketiga: membiarkan defisit menembus batas hukumnya.

Itu akan menjadi sebuah kesalahan. Memang benar, batas 3% adalah angka sewenang-wenang yang disalin-tempel dari Perjanjian Maastricht Eropa. Namun sejak krisis 1998, angka itu telah menjadi sinyal bahwa pemerintah Indonesia serius menjaga disiplin fiskal. Sekarang para investor mulai cemas. Pembayaran bunga sebagai bagian dari pendapatan pemerintah melonjak tajam. Lembaga pemeringkat kredit sedang bersiap untuk menurunkan peringkat. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, modal asing senilai $6 miliar telah keluar dan rupiah telah melemah sebesar 11% terhadap dolar ke rekor terendah. Menjebol batas anggaran akan mendorong biaya pinjaman menjadi lebih tinggi.

Bahkan saat dia membuat ekonomi menjadi lebih genting, Pak Prabowo juga mengikis demokrasi Indonesia. Oposisi legislatif hampir sepenuhnya dilumpuhkan, dan proposal untuk mengakhiri pemilihan langsung gubernur provinsi bukan merupakan pertanda baik. Masyarakat sipil diintimidasi. Ruang untuk berbeda pendapat sangat sedikit, dan jika ada, minim pergulatan kreatif antar-gagasan yang saling bersaing. Terlalu banyak hal yang bergantung pada naluri seorang mantan tentara tunggal yang mendapat saran buruk.

Dia perlu mendengar kebenaran yang pahit. Ya, bahan bakar murah memang populer. Namun hal itu mendorong konsumsi di tengah situasi kelangkaan. Ya, orang-orang menyukai makan siang gratis di sekolah. Namun memberikannya kepada semua orang adalah pemborosan. Lebih bijaksana untuk fokus pada ibu hamil dan balita dari keluarga miskin, yang membutuhkan nutrisi lebih baik guna mencegah stunting (tengkes). Ya, petani Indonesia kerap diperas oleh tengkulak saat membeli pupuk. Namun ada cara yang lebih murah untuk mengatasi hal ini ketimbang membangun 80.000 koperasi desa, yang kemungkinan besar justru rentan korupsi. Dan ya, batas defisit 3% bisa saja dinaikkan suatu hari nanti. Namun pertama-tama, Pak Prabowo harus meyakinkan pasar bahwa keuangan Indonesia berada di tangan yang aman.

Persimpangan jalan baru

Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam seperempat abad terakhir. Di bawah serangkaian pemerintahan yang cukup pragmatis, pendapatan per kapita telah meningkat lebih dari dua kali lapor dan demokrasi mulai berakar. Pak Prabowo bukanlah penguasa kleptokratis seperti mendiang bapak mertuanya, tetapi dia sedang mengikis kemajuan yang telah dicapai negaranya sejak masa-masa kelam dulu.

Presiden harus berhenti mencoba membungkam oposisi di legislatif, media, dan masyarakat sipil. Perbedaan pendapat yang tidak menemukan saluran dalam politik akan tumpah ke jalanan, seperti yang terjadi dalam kerusuhan tahun lalu. Bersikeras bahwa oposisi harus "sopan" adalah resep yang suatu hari nanti justru bisa mengubahnya menjadi kekerasan.

Masih ada harapan. Pak Prabowo peduli dengan warisan kepemimpinannya. Jadi, dia perlu menyadari bahwa negara kepulauan yang sangat besar, luas, dan multi-etnis seperti Indonesia tidak bisa begitu saja diberi perintah layaknya sebuah unit tentara. Indonesia membutuhkan seorang panglima tertinggi yang mendengarkan banyak suara, bukan yang mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang hanya bisa berkata "ya""

[International and Monetary Economics Network @int_mon_econ]

Really cool!

"Historical Financial Data: Datasets on U.S. banking and financial history" by Sergio Correia, Stephan Luck, and Emil Verner.

https://t.co/jtTFaS9BX3

[The Nobel Prize @NobelPrize]

"Don't let other people write your paper."

Economic sciences laureate Daron Acemoglu spoke to nine students around the world and shared his best career advice.

Watch the full conversation: https://t.co/WTO2wjwXFP

[Ferry Koto @ferrykoto]

Bahaya Tabung gas CNG 3kg, Jika Meledak bukan hanya dapur yang hancur tapi rumah bahkan bangunan sekitar bisa hancur, dan serpihannya terbang seperti peluru.

Kanda @bahlillahadalia harus hati-hari sekali ini dengan idenya. Di seluruh dunia tak ada yang menggunakan tabung untuk memanfaatkan CNG (Metana) untuk keperluan rumah tangga.

Bukan karena mereka tidak mampu membuat tabung yang aman, tapi risiko besar yang akan muncul jika CNG dimampatkan ke tabung karena butuh tekanan SANGAT BESAR sampai 200 bar. Bandingkan dengan LPG yang hanya 5 bar.

Tekanan 200 bar itu sama seperti tekanan terhadap benda yang berada dalam kedalaman laut 2.000 meter alias 2 km (1 bar ekuivalen dgn kedalaman 10 meter).

Bayangkan, Kapal Selam TNI AL saja maksimal hanya mampu menahan tekanan sampai kedalaman 500 m (mungkin kurang), lebih dari itu bakal remuk dan pecah karena strukturnya ndak mampu menahan beban.

Sekarang ada tabung gas CNG, yang di dalamnya ada tekanan 200 bar, diurus ibu rumah tangga di Indonesia, yang pasti tidak tahu bahwa ada bom siap meledak jika salah penanganan.

Ingat, saat awal tabung 3kg LPG dibuat, berapa banyak kasus ledakan tabung, padahal cuma 5 bar.
--------------------------

Kenapa bahaya CNG disimpan di dalam tabung untuk didistribusikan? Ini karena sifat dari wujud benda dengan massa jenisnya.

- Benda padat, seperti besi, dengan berat 1kg, akan memiliki volume paling segenggaman tangan.
- Benda cair, seperti air, dengan berat 1kg, akan memiliki volume paling sebotol mineral 1 liter.
- Nah gas seperti CNG, dengan berat 1 kg, akan memiliki volume besar sekali, lebih kurang 1,4m2 atau 1.400 liter.

Bayangkan besarnya ruang (volume) yang dibutuhkan gas CNG dengan berat 3kg, yaitu lebih kurang 4,2m2 di tekanan ruang (normal).

Karena itu lah CNG perlu dimampatkan volumenya. Cilakanya, CNG tidak berubah bentuk saat dimampatkan, tetap dalam bentuk gas. Sehingga butuh besar sekali tekanan agar ukuran ruang yg diperlukan menjadi kecil untuk menyimpan CNG dengan berat 3kg.

Besarnya tekanan yang dibutuhkan dari sisi teknis sekitar 200 bar agar bisa dimasukan dalam tabung yg kecil (lebih besar sedikit dari tabung gas LPG 3g).

Untuk menahan tekanan yang besar sampai 200 bar tsb, butuh bahan tabung dari baja yang tebal, utuh, tanpa sambungan, tanpa las-lasan. Konsekuensinya tabung akan besar sekali, bisa 3-4x berat tabung LPG saat ini.

Berbeda dengan LPG (yang merupakan produk sampingan pengolahan minyak), hanya butuh tekanan sekitar 5-10 bar. Dan ajaibnya gas LPG berubah wujud menjadi cair saat diberikan tekanan 5-10 bar. Itu lah yang menyebabnya tabungnya menjadi kecil sekali, dan ringan.
---------------

Dari sisi ekonomi, Pemerintah harus membelanjakan anggaran yang cukup besar sekali untuk mengganti tabung LPG 3kg, yang digantikan tabung CNG 3kg.

Harga produksi tabung CNG sudah pasti jauh lebih mahal, bisa sampai 20x harga produksi tabung LPG. Berbagai sumber menyebut bisa sampai Rp1,5juta-Rp3juta per tabung.

Tabung semahal itu, dengan isi gas murah, selain membebani uang negara, juga ada risiko hilang dicuri karena mahalnya.

Saat ini saja, data kehilangan tabung gas LPG 3kg saja buanyakkkk pol. Modal Rp15-Rp19ribu, dengan berat tabung 3kg LPG yang 5kg, jika dijual kiloan masih cuan Rp15ribu-Rp20ribu per tabung.

Bayangkan bakal tingginya minat menyikat tabung CNG yang beratnya bisa sampai 20kg. 😅

Apa tidak amsiong itu pemerintah mengawasi dan mengganti jika tabung CNG hilang?
-----------------

Jadi risiko keamanan, risiko anggaran, dan risiko dikilo itu lah yang menyebabkan tidak ada negara di dunia yang mendistribusikan CNG dalam bentuk tabung ke rumah-rumah.

Yang layak secara ekonomi adalah lewat jaringan pipa gas.
-------------------

Saran saya, pemerintah tidak perlu mengkonversi LPG ke CNG dalam tabung 3kg demi mengurangi subsidi yang menekan fiskal. Justru kebijakan ini akan jauh lebih membebani fiskal, bukan menghemat fiskal.

Namun, harus diakui, negara kita yang kaya produksi CNG adalah salah jika tidak memanfaatkannya, malah mengimpor LPG. Impor ini selain akan cipatakan ketergantungan, juga akan membuat bengkak beban keuangan negara, terutama untuk LPG subsidi 3kg.

Untuk itu, solusi yang masuk akal, hemat saya, baik dari sisi keamanan dan ekonomi adalah menggunakan hybrid;

1. Untuk daerah-daerah yang saat ini potensial pemanfaatan CNG karena penghasil gas alam, solusi pipanisasi gas yang perlu dilakukan masif. Misal seperti di Sidoarjo, dan Gresik di Jawa Timur. Yang dapat diperluas ke Kota sekitar seperti Surabaya, Mojokerto, Lumajang.

Jika seluruh Rumah tangga (juga industri, restor, dll) di di daerah ini menggunakan jariangan pipa gas, ini akan dapat mengurangi kebutuhan LPG secara signifikan.

Ya tetu butuh investasi pipanisasi gas. Yang memang mahal, tapi jauh lebih aman dan ekonomis dibanding distribusi dgn tabung gas CNG.

2. Untuk daerah lain yang masih sulit diakses, karena jauh dari sumber gas alam, dan belum punya stasiun storage, baiknya tetap saja gunakan LPG 3kg. Sambil ke depan pelan-pelan bangun stasiun gas dan pipanisasi gas CNG.

Ini lebih masuk akal daripada konversi LPG 3kg ke CNG 3kg.

🙏
Salam
FK

[Jay Van Bavel, PhD @jayvanbavel]

Prestige bias is a major problem in academia: success in academia leads to numerous unfair advantages (eg., professors at prestigious universities have an easier time getting their papers published).

But prestige bias is bigger in fields that are less scientific (eg., art, history, politics, and philosophy). In these fields, the claims of academics are hard to test so people rely more on prestige as a heuristic about the truth of their claims.

In contrast, fields where claims are more testable exhibit lower concentrations of prestige markers (eg., math, physics, computer science, and medicine). This makes it easier for unknown or early career researchers to break through and have success.

A new analysis finds that a 10% increase in the testability of claims in a field is associated with a 9% decrease in citation concentration. Evaluators rely less on prestige for quality assurance when the work is testable.

My field is psychology is in the middle (close to biology). In the last decade, the credibility revolution has dramatically changed the field. As people published replication attempts, several the leading figures in the field lost significant prestige when their claims did not hold up to empirical scrutiny.

This is actually the sign of a healthy scientific field: Prestige should not trump empirical evidence.

https://t.co/p4Xy4jv7PF

[Yasir Ai @AiwithYasir]

🚨Just IN: If you've used ChatGPT for writing or brainstorming in the last 6 months, your creative ability may already be permanently damaged.

A controlled experiment just proved the effect doesn't reverse when you stop using it.

3,302 creative ideas. 61 people. 30 days of tracking.

Researchers split students into two groups. Half used ChatGPT for creative tasks. Half worked alone. For five days, the ChatGPT group outperformed on every metric. Higher scores. More ideas. Better output. AI was making them better.

Then day 7. ChatGPT removed. Every creativity gain vanished overnight. Crashed to baseline. Zero lasting improvement.

But that's not the bad part.

ChatGPT users' ideas became increasingly identical to each other over time. Same content. Same structure. Same phrasing. The researchers called it homogenization. Everyone using ChatGPT started producing the same ideas wearing different clothes.

When ChatGPT was removed, the creativity boost disappeared -- but the homogenization stayed. 30 days later, same result. Their creative range had been permanently compressed.

Five days of use. Permanent damage 30 days later.

A separate trial confirmed it. 120 students. 45-day surprise test. ChatGPT users scored 57.5%. Traditional learners scored 68.5%. AI reduces cognitive effort. Less effort means weaker encoding. Weaker encoding means less creative raw material.

You're not renting a productivity boost. You're financing it with your originality.

The interest rate is permanent.

[Giulio Mattioli @giulio_mattioli]

Income levels in Milan, Italy.

Incredibly concentric and huge differences between the richer city centre and the poorer peripheries https://t.co/E47HuevRWg

[Rahmanda @rahmandabonz]

@xpeacessea Xerxes

[Philipp Heimberger @heimbergecon]

This is a useful introduction to using Claude code for applied economists, including content on data analysis, web scraping and large datasets.

[Rahmanda @rahmandabonz]

Gokil 🤟

[Adib Hidayat @AdibHidayat]

Pekerjaan “sampingan” direktur di Bank Bukopin. Pekerjaan “utama” drummer @GodBlessRocks dan @official_edane

[S. B. Yudhoyono @SBYudhoyono]

Indonesia berduka karena tiga prajurit yang bertugas sebagai penjaga perdamaian (peacekeeper) di Libanon gugur. Beberapa prajurit juga mengalami luka berat, termasuk dalam insiden ketiga kemarin, di tempat penugasan mereka.

Ketika saya ikut memberikan penghormatan kepada jenasah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon, hati saya ikut tergetar. Memang seorang prajurit disumpah untuk siap mengorbankan jiwa dan raganya ketika tugas negara memanggil. Namun, saya bisa merasakan duka yang mendalam dari keluarga mereka (istri, anak dan orang tua) yang hadir di Cengkareng semalam. Saat saya ikut mengucapkan bela sungkawa yang mendalam kepada mereka, saya tahu arti air mata yang jatuh di pipi mereka.

Merasakan ini semua, secara pribadi saya mendukung langkah-langkah pemerintahan Presiden Prabowo yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan investigasi secara serius, jujur dan adil. Indonesia berhak untuk itu. PBB (utamanya UNIFIL) dengan penuh rasa tanggung jawab, harus bisa menjelaskan mengapa sejumlah insiden beruntun yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka “peacekeeper” dari Indonesia itu terjadi.

Saya tahu bahwa investigasi dalam situasi pertempuran yang amat dinamis sering tidak mudah. Tetapi, bagaimanapun tetap dapat dilaksanakan dengan harapan hasilnya dapat dinalar dan masuk akal (acceptable, believable narrative). Saya pernah mengemban tugas PBB di Bosnia (former Yugoslavia) tahun 1995-1996. Dengan pangkat Brigadir Jenderal, saya menjadi Kepala Pengamat Militer PBB. Investigasi terhadap pelanggaran gencatan senjata juga sering kami lakukan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap langkah-langkah pemerintah kita, menyusul gugur dan luka-lukanya prajurit Indonesia tersebut, saya ingin menambahkan satu, dua hal.

Satuan pemeliharaan perdamaian PBB, contohnya Kontingen Garuda XXIII/S yang sedang mengemban tugas di Libanon saat ini, tugasnya adalah untuk menjaga perdamaian (peacekeeping), bukan “peacemaking”. “Peacekeeper” tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak pula diberikan mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pertempuran. Ini diatur dalam Chapter 6 Piagam PBB. Bukan Chapter 7 yang punya misi “to enforce the peace”, dalam arti melaksanakan tugas yang “lebih keras” untuk sebuah “peacemaking”. Mereka bertugas di “blue line” atau di wilayah “blue zone”, yang bukan merupakan daerah pertempuran atau “war zone”.

Kontingen Indonesia, hakikatnya bertugas di “Blue Line” yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Libanon. Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar “Blue Line” kini sudah berada di “war zone”, yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah. Bahkan dikabarkan pasukan Israel sudah maju 7 km dari “Blue Line”. Keadaan ini tentu sangat berbahaya bagi “peacekeeper” karena setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung.

Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini.

Dewan Keamanan PBB harus segera bersidang dan bisa mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas. Saya masih ingat ketika sebagai Menkopolkam RI, harus menghadiri Sidang DK PBB tahun 2000 karena ada insiden di Atambua yang menewaskan 3 orang petugas kemanusiaan PBB akibat unjuk rasa yang terjadi di wilayah Atambua, NTT waktu itu. PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda.

Sebagaimana yang dilakukan Presiden Prabowo, secara pribadi, saya juga merasa punya kewajiban moral untuk ikut memperjuangkan keadilan bagi prajurit-prajurit TNI yang menjadi korban di Libanon ini. Mengapa?
Ketika menjadi presiden Indonesia dulu, saya berinisiatif dan mengusulkan kepada PBB untuk mengirimkan satu batalyon plus Indonesia sebagai bagian dari Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB di Libanon.

Ini ada sejarahnya.
Pada bulan Agustus 2006 terjadi perang antara Israel dan Libanon. Korban berjatuhan utamanya di pihak Libanon. DK PBB belum melakukan langkah-langkah yang efektif untuk menghentikan peperangan tersebut. Ketika PM Malaysia Abdullah Badawi (Alm) berkunjung ke Jakarta, saya mengusulkan agar beliau, dalam kapasitasnya sebagai Chair of OIC (Organisasi Kerjasama Islam) untuk menggelar “emergency meeting” guna mendesak PBB untuk segera bertindak.

Beberapa hari kemudian, PM Abdullah Badawi menggelar pertemuan darurat OKI di Kuala Lumpur. Di samping Indonesia dan Malaysia, pemimpin lain yang hadir adalah Presiden Iran Ahmadinejad, Perdana Menteri Turkiye Erdogan dan Perdana Menteri Libanon Siniora. Juga hadir beberapa kepala negara/kepala pemerintahan yang lain.

Dalam pertemuan itu pula, saya menyampaikan Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan satu batalyon diperkuat sebagai bagian dari “peacekeeping mission” di perbatasan Israel dan Libanon. Artinya, setelah terjadi “ceasefire” atas usaha dari PBB, Indonesia siap mengawasi pelaksanaan gencatan senjata tersebut.

Saya masih ingat, karena dipersyaratkan penggunaan kendaraan tempur mekanis dan Anoa kita belum siap, segera saya menelepon Presiden Perancis Jacques Chirac, dengan tujuan Indonesia ingin membeli kendaraan tempur VAB buatan Perancis untuk segera bisa dikirim ke Libanon. Alhamdulillah, Perancis bersedia dan bahkan proses pengirimannya berlangsung secara cepat karena dalam pengadaan alutsista tersebut saya menggunakan format G to G (government to government). Memang waktu itu kita tidak melibatkan pihak swasta.

Kontingen Indonesia pertama, Garuda XXIII/A, tiga bulan kemudian (November 2006) sudah bisa berangkat ke Libanon. Untuk diketahui, 3 orang anggota kabinet Presiden Prabowo adalah bagian dari kontingen Indonesia tersebut, yaitu Kapten Kav Muhammad Iftitah Sulaiman, Lettu Inf Agus Harimurti Yudhoyono, dan Lettu Kav Ossy Dermawan.

Hingga tahun 2026 ini, sudah 19 kali kontingen kita bertugas di Libanon dengan masa penugasan rata-rata satu tahun. Mungkin, ini yang terlama dalam misi PBB yang diemban oleh pasukan Indonesia.

Sebagai seorang sesepuh dan senior TNI, saya sampaikan kepada para prajurit Kontingen Garuda XXIII/S yang masih berada di Libanon untuk tetap bersemangat dalam mengemban tugas mulia. Do your best dan jaga diri baik-baik. Keluarga yang mencintai kalian menunggu kehadiran kembali di Tanah Air. *SBY*

[Emily Oster @ProfEmilyOster]

Advice for PhD students in economics about using AI, from the brilliant Isaiah Andrews. This should probably be circulated to all PhD cohorts

https://t.co/07xEbmx5n5

[Alex Crawford @AlexCrawfordSky]

Indonesian UN peacekeepers are still out in some of the worst affected areas of south Lebanon despite three of their colleagues being killed in two separate attacks over the past few days. ‘We’re just doing our job’, they told us as they moved a few kms from the Israeli border Pix @CunninghamCSky

[John Bistline @JEBistline]

This is my favorite climate change chart. Japanese monks, aristocrats, and emperors kept meticulous records of cherry blossom festivals for 1,200 years and accidentally built the world's longest climate dataset.

[LeRaffl @leRaffl]

I have never seen a transition to BEV close to this fast. Indonesia is on an entirely different level. Every time I add more recent data I think to myself "this can't go on this month, can it?", but it does go on.
Indonesia has ~600k registrations per year, so they are even a decent size.

[Italy in Lebanon @ItalyinLebanon]

A renewed attack against 🇮🇩 peacekeepers has caused further casualties. Such acts are inexcusable and constitute a grave violation of international humanitarian law. Attacking peacekeepers - in Lebanon to protect civilians and stability- is not only unlawful, it’s profoundly callous