PECINTA BOLA BANTU SUARAKAN INI⚠️
Kepada:
@FIFAcom@FIFAWorldCup
Perihal: Permohonan Klarifikasi dan Peninjauan Transparansi Hak Siar FIFA World Cup 2026 oleh TVRI
Yang terhormat FIFA,
Kami menyampaikan kekhawatiran serius terkait proses akuisisi dan pemanfaatan hak siar FIFA World Cup 2026 oleh LPP TVRI di Indonesia.
TVRI telah memperoleh hak siar eksklusif seluruh 104 pertandingan dengan nilai sekitar Rp 1,3 triliun sekitar US$ 80–85 juta yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana publik ini digunakan dengan alasan untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses turnamen secara gratis melalui siaran free-to-air dan streaming.
Namun, pelaksanaannya menimbulkan sejumlah pertanyaan penting yang memerlukan klarifikasi karna terduga terjadi korupsi,kolusi dan nepotisme di dalamnya
1. SUB-LISENSI KE PLATFORM BERBAYAR
Meskipun siaran di TV konvensional TVRI bersifat gratis, hak eksklusif streaming digital dilaporkan dialihkan kepada platform swasta seperti Maxstream dan Folaplay, yang menerapkan sistem berlangganan berbayar. Jika itu dilakukan oleh swasta kami paham kami pecinta bola sudah terbiasa membayar untuk nonton bola, tapi ini dilakukan menggunakan dana PAJAK rakyat, ini yang jadi sumber masalahnya.
Hingga saat ini belum ada informasi transparan mengenai:
* Besaran biaya sub-lisensi yang dibayarkan (jika ada) jangan-jangan gratis diperoleh platform tersebut dari TVRI.
* Alasan mengapa streaming tidak disediakan secara gratis melalui platform resmi milik TVRI sendiri (TVRI Klik dan kanal YouTube resmi).
Penggunaan dana APBN untuk memperoleh hak siar seharusnya diarahkan pada kepentingan publik secara maksimal, bukan dialihkan ke model komersial berbayar tanpa akuntabilitas yang jelas
2. POTENSI KONFLIK KEPENTINGAN
Rakyat Indonesia mencatat adanya kekhawatiran terkait kemungkinan keterkaitan salah satu platform penerima hak dengan pihak yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan. Folaplay terkait dengan ekosistem bisnis Internet Rakyat (IRA) yang terkait dengan Hashim Djojohadikusumo adik prabowo.
hubungan tersebut menimbulkan potensi konflik kepentingan yang serius, di mana dana publik berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan platform swasta tertentu. Kami menekankan bahwa hal ini memerlukan verifikasi melalui proses yang transparan. Hanya FIFA yang bisa melakukannya.
3. PERBANDINGAN DENGAN PRAKTIK INTERNASIONAL
Sebagai perbandingan, di Inggris dan brazil hak siar Piala Dunia 2026 dikelola oleh BBC (lembaga penyiaran publik) dan ITV dan CazéTV. Seluruh pertandingan disiarkan secara gratis baik melalui siaran free-to-air di televisi maupun streaming di platform resmi (BBC iPlayer dan ITVX) yang dapat diakses masyarakat dengan biaya TV Licence yang bersifat publik.
4. KONTEKS INTEGRITAS FIFA
FIFA sendiri pernah menghadapi skandal besar pada tahun 2015 terkait hak siar dan media rights. Dalam kasus tersebut, lebih dari US$ 150 juta dalam bentuk suap dan kickback diduga mengalir dalam proses komersialisasi hak siar berbagai turnamen, termasuk Copa América dan kualifikasi Piala Dunia. Kasus ini menegaskan pentingnya transparansi dan integritas dalam setiap proses hak siar yang melibatkan FIFA.
PERMOHONAN KAMI PECINTA BOLA DI INDONESIA
Kami memohon kepada FIFA untuk:
1. Meminta klarifikasi resmi kepada TVRI terkait proses sub-lisensi hak siar digital dan transparansi penggunaan dana publik.
2. Mendorong TVRI untuk segera mempublikasikan secara terbuka:
* Besaran pembayaran (jika ada) dari Maxstream dan Folaplay.
* Alasan tidak dimanfaatkannya platform resmi TVRI untuk penyiaran streaming gratis.
Lanjut di kolom komen
Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia.
Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026.
Dan datanya bukan dari sembarang sumber.
Dari Forbes.
Dari LHKPN.
Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah.
Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas:
50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026.
APBN Indonesia?
Rp3.800 triliun.
Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh.
Satu tahun.
Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu.
Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari.
Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam.
Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri:
Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih.
Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang.
Dua belas orang.
Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun.
Siapa?
Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma.
Ada juga Menteri Perumahan Rakyat.
Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya.
Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri:
Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI.
Dua ratus lima puluh dua tahun.
Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun.
Itu bukan angka. Itu absurditas.
Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri.
Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama.
Di antara satu korps yang sama.
Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya:
Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili.
Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta.
Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili.
Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak.
Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap:
Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa?
Rp93 triliun per tahun.
Sembilan puluh tiga triliun.
Setiap tahun.
Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang.
Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar.
Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun.
Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh.
Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan.
Hanya dari 50 orang.
Hanya 2%. Per tahun.
Tapi itu tidak terjadi.
Dan Celios menjelaskan kenapa:
Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan.
Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi.
Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan.
Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh.
Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini:
Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya.
Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir.
Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki.
Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan.
Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas.
Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian.
Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret:
Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen.
Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek.
Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya.
Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan.
Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama.
50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya.
Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini.
Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya.
Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas.
⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.
Dr. Masaru Emoto:
The Hidden Power of Water 💧🌌
- Thread - 🧵
Here are 10 profound lessons from his work that will shift how you view water and life:
Dr. Masaru Emoto’s groundbreaking work revealed how water responds to energy, emotions, and words.
His research connects science and spirituality, showing how our thoughts can shape the world around us.
Para napi diduga sedang pesta Narkoba dan bebas bawa HP direkam oleh salah satu pegawai lapas bernama Robby Adriansyah.
Usai viral, Robby dikabarkan dimutasi dan disebut menyebarkan hoaks.
Kasus Hukum 🇸🇬
Penggugat : Durairaj Santiran - DR yang merupakan Mantan Pramugara
Tergugat : Singapore Airlines SIA
Objek : DR terpeleset dan cedera waktu bertugas 6 Sept 2019, dia meminta ganti rugi biaya pemulihan senilai lebih dari SGD 1 juta (Rp 11.8 M)
Apa putusannya?
Several world leaders have repeated their support for Israel’s right to self-defence after Iran's retaliatory missile attack. And yet, Israel has also killed Iranian officials, bombed Tehran and an Iranian embassy. Al Jazeera's @soraya_lennie asks, what’s the difference?
NOTICE how civilians are NEVER the target.
Hezbøllah and Iran target military bases and are called terrørists.
Israel ALWAYS k!lls civilians and is called the victim.
This world makes me sick.
Media China South China Morning Post Unggah Video Perjalanan Jokowi: Dari Sederhana Menjadi Pendiri Dinasti
Sampai dikuliti media asing, ini berarti sudah parah
PPATK menemukan aliran dana Rp 195 milyar ke rekening bendahara 21 parpol
Ada kurang lebih Rp. 1200 trilyun lebih masuk ke kantong pribadi politikus & ASN
Artinya mereka nyolong bareng2 ...... ‼️
Pantesan mereka kompak tolak Anies, pemimpin bersih anti korupsi☝️✅️
Majelis Umum PBB pada Rabu 18/9/2024 mendesak Israel untuk segera angkat kaki dari tanah Palestina dalam waktu 12 bulan.
Resolusi ini didukung 124 negara, 14 menentang dan 43 abstain.
#FreePalestine#FreePalestine
🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴
Dark Side Of Issac Newton.
Hidup Sir Isaac Newton adalah hidup yang “kering kerontang”. Dia tak punya hobi, tak pernah menikah, dan nyaris tak punya kisah asmara dengan seorang perempuan.
• a thread💭