SEANDAINYA KITA PILIH YANG LAIN....
Sering banget ada yang bilang,
"Memangnya kalau Anies atau Ganjar jadi presiden, mereka bisa berbuat apa?"
Kalau mau objektif, lihat dulu rekam jejaknya.
Beberapa hal yang bisa dicatat:
Keduanya punya pengalaman memimpin daerah, mulai dari level kota hingga provinsi. Bahkan Anies juga pernah mendapat amanah sebagai menteri.
Mereka berasal dari kalangan sipil, bukan dari latar belakang militer.
Tidak memiliki catatan pelanggaran HAM maupun riwayat diberhentikan dari jabatan karena pelanggaran hukum.
Dalam karier publiknya, keduanya dikenal bekerja dalam koridor konstitusi dan aturan yang berlaku.
Program-program yang mereka tawarkan lebih banyak berfokus pada pembangunan kualitas manusia, pendidikan, dan peningkatan kapasitas masyarakat, bukan sekadar kebijakan jangka pendek.
Di sisi lain, kehidupan keluarga juga sering menjadi salah satu indikator karakter seorang pemimpin. Baik Anies maupun Ganjar dikenal membangun rumah tangga yang harmonis bersama pasangan mereka.
Jika mampu memimpin dan bertanggung jawab terhadap keluarganya dengan baik, itu menjadi salah satu bekal penting dalam memimpin amanah yang lebih besar.
@indepenSumatera Izin menjelaskan teman-teman:
Besok itu akan diadakan sidang pleno mengenai APBN 2026, entah ada anggaran yang dikurangi/ditambahkan di sinilah semua akan diperbincangkan. Silakan menyimak dengan baik dan bijak.
Semoga sidang besok berjalan lancar dan pro pada rakyat
seumur hidup gue gk pernah terbesit di pikiran gue sekalipun akan ada seorang Presiden yang ngomongnya "nyenyenye" mengolok rakyatnya sendiri. Seharusnya seorang pemimpin merangkul, mendengar, dan memahami kenapa ada rakyat yang tidak sepaham dengannya, bukan malah menyindir atau meremehkan mereka.
Guys, ada satu hal yang menurut gue paling jahat dan paling halus yang sedang dilakukan pemerintah ke kita semua sekarang.
Bukan dengan kekerasan.
Bukan dengan ancaman langsung.
Tapi dengan satu metode yang jauh lebih efektif:
Normalisasi.
Pelan-pelan.
Bertahap.
Sampai kita semua lupa bahwa hal yang sekarang kita anggap "ya begitulah" sebenarnya dulu adalah sesuatu yang tidak masuk akal.
Mari kita mulai dari awal:
Dulu Gibran tidak memenuhi syarat usia untuk jadi calon wakil presiden.
Aturan jelas.
Batas usia jelas.
Tidak ada ruang abu-abu.
Lalu tiba-tiba aturannya diubah.
Batas usia digeser.
Dan Gibran bisa maju.
Saat itu semua orang ribut.
Demo.
Kritik.
Headline media penuh dengan kata
"konstitusi dirobek".
Sekarang?
Sudah lewat lebih satu tahun.
Sudah jadi sejarah.
Tidak ada yang ribut lagi.
Yang dulu dianggap pelanggaran konstitusi terbesar sekarang dianggap "ya sudah terjadi, mau gimana lagi".
Itu normalisasi yang pertama.
Lalu janji-janji politik:
Selama kampanye segala macam janji diucapkan.
Yang didengar rakyat: harga akan turun, kesejahteraan akan naik, korupsi akan diberantas habis.
Sekarang janji-janji itu satu per satu menguap.
Harga naik bukan turun.
Subsidi dipotong bukan ditambah.
Dan ketika ditanya jawabannya selalu sama:
"kondisi global", "tidak sesederhana itu", "butuh proses".
Dan kita semua mulai menerima jawaban itu.
Padahal dulu janji itu yang membuat kita memilih.
Itu normalisasi yang kedua.
Lalu MBG:
Program senilai Rp335 triliun.
Korupsi terbongkar sebelum setahun berjalan.
Kepala BGN ditangkap.
Dapur SPPG meledak dari 21.000 jadi 27.000 dengan jual beli titik yang terungkap sendiri oleh Zulhas.
Reaksi pertama kaget.
Marah.
Gila, ini program flagship sudah korupsi dari awal!
Sekarang?
Ya namanya program besar pasti ada yang nyolong. Yang penting programnya jalan.
Itu normalisasi yang ketiga.
Dan ini yang paling licik penangkapan korupsi dijadikan prestasi:
Setiap kali ada pejabat ditangkap karena korupsi pemerintah dan pendukungnya langsung framing:
"Lihat, ini bukti pemerintah serius berantas korupsi!"
Tapi tunggu.
Penangkapan itu bukan prestasi.
Penangkapan itu adalah bukti bahwa korupsi terjadi di program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah itu sendiri.
Bayangkan rumah kamu kebakaran karena kompornya bocor dan kamu malah dipuji karena berhasil memadamkan apinya.
Padahal yang harusnya dipertanyakan adalah:
kenapa kompornya bocor dari awal?
Itu normalisasi yang keempat dan ini paling berbahaya karena membalik logika sebab-akibat.
Lalu kenaikan BBM:
Dulu waktu dolar tembus Rp15.000 itu dianggap krisis nasional.
Headline besar.
Rapat darurat.
Semua orang panik.
Sekarang rupiah di Rp18.000.
Dan reaksinya?
"Ya begitulah kondisi global, semua negara juga kena."
Pertamax naik. Pertalite ikut terdampak abang ojol harus antri jam 4 pagi sebelum SPBU buka.
Tapi narasinya:
"Pertalite kan tidak naik, jadi rakyat kecil tidak terdampak."
Itu normalisasi yang kelima.
Dan ini yang paling menyeramkan buzer yang menyerang siapapun yang masih kritis:
Connie Rahakundini Bakri sampai harus lari ke Rusia karena nyawanya terancam.
Dino Patti Djalal diserang karena mengkritik biaya perjalanan presiden.
Saiful Mujani dikriminalkan.
Dokter Tifa dipolisikan.
Dan setiap kali ada yang kritis buzer langsung bergerak. Framing langsung dibentuk:
"ini cuma pencari sensasi",
"ini bagian dari konspirasi asing",
"ini orang yang tidak puas karena tidak dapat jabatan".
Pelan-pelan orang-orang yang masih berani bicara jadi makin sedikit.
Bukan karena mereka salah.
Tapi karena ongkos untuk bicara jadi terlalu mahal.
Itu normalisasi yang keenam dan ini yang membuat seluruh proses normalisasi sebelumnya bisa berjalan tanpa perlawanan.
Dan ini yang paling jahat dari semuanya kita mulai lelah:
Setiap normalisasi butuh energi untuk dilawan.
Setiap kali ada yang salah butuh tenaga untuk marah, untuk kritik, untuk turun ke jalan, untuk bertanya "kok bisa begini?"
Tapi ketika hal-hal yang salah ini datang terus-menerus satu demi satu, hampir tanpa henti energi kita untuk marah pun habis.
Dan ketika energi untuk marah habis yang tersisa hanya satu hal: menerima.
"Ya sudahlah."
"Mau gimana lagi."
"Memang begini negaranya."
"Capek juga kalau terus-terusan marah."
Dan itulah tujuan sebenarnya dari seluruh proses ini.
Bukan untuk membuat kita setuju.
Tapi untuk membuat kita terlalu lelah untuk tidak setuju.
Normalisasi bukan terjadi karena rakyat bodoh.
Normalisasi terjadi karena rakyat dibuat lelah secara sistematis satu krisis demi satu krisis,
satu pelanggaran demi satu pelanggaran,
satu janji yang diingkari demi satu janji lainnya sampai titik di mana melawan terasa lebih melelahkan daripada menerima.
Dan ketika seluruh generasi sudah tumbuh dengan menganggap semua ini "normal" tidak akan ada lagi yang bertanya "kenapa harus seperti ini?" Karena bagi mereka memang dari awal sudah seperti ini.
Itulah kenapa melawan kelelahan untuk tetap bertanya, tetap kritis, tetap mengingat bagaimana seharusnya adalah hal paling penting yang bisa kita lakukan sekarang.
Karena begitu kita berhenti bertanya itulah saat normalisasi benar-benar menang.
⚠️ ALERTA ⚠️
ternyata kita bisa manfaatin HP kita (iPhone/android) buat tau lagi ada pelacak yg 'ngikut' di deket kita.
caranya gue lampirin di foto ya
jangan lupa bookmark buat jaga-jaga
stay safe ya semua 🙏
- Ga bisa menangani bencana Sumatra? Dibelain.
- Keluar negeri terus? Dibelain.
- Kurban pakai APBN? Dibelain.
- Rupiah melemah? Dibelain.
- BBM naik? Dibelain.
- Harga kebutuhan pokok naik? Dibelain.
- PHK massal terjadi? Dibelain.
- Daya beli masyarakat turun? Dibelain.
- Utang negara bertambah? Dibelain.
- Pajak dinaikkan? Dibelain.
- Defisit melebar? Dibelain.
- IHSG anjlok? Dibelain.
- Lapangan kerja seret? Dibelain.
- Investasi mandek? Dibelain.
- Harga beras naik? Dibelain.
- Harga listrik naik? Dibelain.
- Program kontroversial jalan terus? Dibelain.
- Pejabat bikin pernyataan blunder? Dibelain.
- Kritik publik diabaikan? Dibelain.
- Demonstrasi mahasiswa diremehkan? Dibelain.
- Janji kampanye belum terealisasi? Dibelain.
- Menteri bermasalah dipertahankan? Dibelain.
- Kabinet gemuk? Dibelain.
- Anggaran membengkak? Dibelain.
- Kepercayaan pasar turun? Dibelain.
- Rating pemerintah turun? Dibelain.
- Apa pun yang terjadi: Dibelain.
Siapa pun yang mengkritik:
Disalahin.
Sesuci itu kah sosok yg pernah ada ISU HAM ini di mata kalian?
Emang dengan ade2 mahasiswa demo masalah selesai?dolar turun?Tau ngga sih kita lagi pernang ekonomi dengan singapoor dan merica?Jangan bikin rakyat tambah susah!!
Begitu kata seseorang di apk sebelah, lalu di balas sama ferry Irlandia begini
Demo aja belum tentu diselesain, apalagi enggak.
Logikanya jangan dibelok-belokin.
Demo itu hak setiap warga negara yang dilindungi konstitusi.
Suka atau enggak, bahkan pemerintah sendiri gak punya kewenangan merampas hak itu
Demo bukan untuk menyelesaikan masalah, demo untuk memperlihatkan ke pemerintah bahwa kita punya keresahan.
“ini lho kami sedang dalam masalah, tolong!”
menyelesaikan masalah itu tugas pemerintah, mereka dibayar untuk itu, bukan tugas masyarakat