Pemerintah yang WARAS, tidak membanding PAJAK Negara MISKIN / Berkembang dengan Negara Kaya agar dikatakan Bijaksana
Tapi Bandingkan PENGHASILAN Rakyat di Indonesia dengan di EROPA, itu makna dari Pemerintah yang Melaksanakan AMANAH Konstitusinya, yaitu MEMAKMURKAN RAKYAT nya
Amanah konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum memang menuntut fokus yang seimbang: tidak berfokus pada ekspansi penerimaan negara
Tetapi pada peningkatan taraf hidup, daya beli, dan kualitas fasilitas publik yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.
Untuk apa pemerintahnya Kaya? Jika Rakyatnya Miskin? Negara disebut Kaya karena Rakyatnya MAKMUR Bukan Pejabatnya BERKELIMPAHAN FASILTAS MEWAH
Krn di Negara KAYA, Pemerintahnya justru jauh dari Kemewahan Fasilitas Negara, amati PM Belanda, tidak ada Pengawalan, bahkan beliau ke kantor pun Naik Sepeda, Amati Anggota Parlemen Swedia, pulang dan Pergi Ke Kantornya Naik Kereta...
Kenapa di Negara Kaya pejabatnya demikian? Karena mereka sadar tugasnya adalah Pengabdian untuk Rakyat nya bukan untuk dirinya bermewah-mewah tetapi mereka bekerja agar Rakyatnya Makmur dan Sejahtera dan mereka merasa Gagal jika tidak mampu memenuhi kesejahteraan rakyatnya.
ANEH NEGARA INI, JIKA BERPIKIR PEMERINTAHNYA HARUS KAYA, BUKAN NEGARANYA HARUS KAYA
NEGARA ITU REPRESENTASI RAKYAT TONK !!
๐
Cerita Sedih ๐ช
Negara Memungut Pajak
Preman Memungut Palak
Seorang pemilik usaha kecil di Bintaro mengatakan bahwa ia memutuskan untuk memindahkan usaha Sate Padang miliknya setelah diduga berulang kali dimintai uang oleh sejumlah preman setempat.
Menurutnya, ia mengaku diminta membayar hingga Rp200 juta dan mengalami intimidasi, termasuk diancam dengan celurit jika menolak membayar.
E15. Yang Dipertaruhkan Bukan Hanya Eksekusi Silfester
Pada akhirnya, perkara Silfester Matutina jauh lebih besar daripada persoalan seorang terpidana yang belum menjalani hukuman. Ia menyentuh pertanyaan mendasar mengenai bagaimana negara memperlakukan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Apabila putusan sudah final, maka negara harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Jika terdapat hambatan, hambatan itu harus dijelaskan. Jika eksekutor mengalami kesulitan, harus ada mekanisme institusional untuk membantu mengatasinya. Jika muncul jejak baru mengenai keberadaan terpidana, jejak tersebut harus ditelusuri.
Dan jika masyarakat mulai bertanya apakah ada faktor kekuasaan yang membuat eksekusi berlarut-larut, jawaban terbaik bukanlah membantah dengan pernyataan singkat. Jawaban terbaik adalah transparansi proses dan tindakan nyata. Tunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum.
Silfester bukan ukuran satu-satunya bagi keberhasilan Kejaksaan. Tetapi perkara ini dapat menjadi cermin kecil tentang bagaimana institusi tersebut menjaga integritas, akuntabilitas, dan independensinya ketika berhadapan dengan putusan yang harus dilaksanakan.
Karena itu, yang perlu dijaga bukan hanya agar Silfester akhirnya dieksekusi. Yang lebih penting adalah memastikan publik kembali percaya bahwa putusan pengadilan tidak akan kehilangan kekuatannya hanya karena waktu berjalan, jabatan berubah, atau siapa pun orang yang harus menjalankannya.
Hukum memperoleh wibawa ketika putusan dilaksanakan. Institusi memperoleh kepercayaan ketika tidak ada alasan yang membuat pelaksanaan hukum berhenti.
https://t.co/undOae2kjI
Perhatikan dapurnya, ibu itu TIDAK PAKAI GAS SUBSIDI, gas 12 kg dan 5,5 kg itu gk ada subsidi bahkan belum genap 6 bulan sudah naik 2x harganya !!!!
Bisul lo @bahlillahadalia
Dhzolim lo prabowo @Gerindra
Jadi ini tuh dikasih 50 ribu buat saldo setoran awal.
50 ribu x 200 juta = 10 triliun.
Plus lain-lain jadi 11 triliun.
Jadi gini Pak, saya ada ide.
Kenapa gak bikin aturan setoran awal ke bank boleh nol atau beberapa ribu rupiah?
Saya bantu itungin:
Jadi 0 ribu x 200 juta = 0 triliun.
Kan Bapak Pemerintah?
Punya segala kuasa dan kemampuan buat bikin aturan yang mengikat ke bank?
PAJAK KENDARAAN DI INDONESIA ADALAH YANG PALING KEJAM DIBANDINGKAN NEGARA TETANGGA
๐ฎ๐ฉ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ฎ๐ฉ๐
NEGERI KAYA SDA
SALAH KELOLA
MENGGENCET RAKYATNYA PAKAI PAJAK
PADAHAL SEHARUSNYA
BISA SEJAHTERA
โ ๏ธโ ๏ธโ ๏ธ
Please RT ๐
Copas dari: bythyaluvan.
(Rumah yang ia beli dikuasai ormas Grib Jaya dan dijadikan Markas).
โโ
Saya tidak tahu postingan ini akan sampai ke siapa. Mungkin ke seorang jurnalis. Mungkin ke seorang advokat. Mungkin ke seseorang yang punya kemampuan membantu. Atau mungkinโฆ sampai kepada orang yang bisa membuat kasus ini benar-benar diperhatikan.
Saya hanya ingin mengatakan: SAYA SUDAH MENCOBA JALAN HUKUM. Saya sudah menunggu 6 tahun. Saya sudah mengeluarkan banyak hal. Saya sudah lelah. TAPI SAYA BELUM MENYERAH.
Kalau Anda merasa suara rakyat kecil juga pentingโฆ ๐ TOLONG BANTU SAYA MENYEBARKAN CERITA INI. Biar semakin banyak orang tahu. Biar semakin banyak pihak melihat.
Dan semogaโฆ KEADILAN BENAR-BENAR BISA SAYA RASAKAN.
๐จ BREAKING: Hari ini Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan mencapai 1106 hotspot. menjadi spot terbanyak di tahun ini ๐
Warga Kalimantan berisiko tinggi mengalami ISPA & gangguan kesehatan lainnya ๐ค
Pray for Kalimantan.
Lekas pulih kembali Indonesia ๐ฅ
Ternyata hampir semua Karyawan Pengelola BPJS pakai Asuransi Kesehatan Elite bukan pakai BPJS !!!!!
Yg lebih menyakitkan
YG BAYAR ASURANSI ELITE UTK SEMUA KARYAWAN PENGELOLA BPJS ITU DIAMBIL DARI UANG IURAN BPJS YG DIBAYARKAN RAKYAT
Kalau yg dibicarakan ini benar
Kebangetan๐ก
BREAKING NEWS
Hasyim resmikan 20 ormas baru, era presiden Prabowo Subianto :
1. Perisai Prabowo
2. Matahari Pagi
3. Solidaritas Merah Putih
4. Dharma Bangsa
5. Kesejahteraan Masyarakat Indonesia
6. Nusantara Maju
7. Berkah Indonesia
8. Pejuang Nusantara Indonesia
9. Pemersatu Bangsa
10. Srikandi Nusantara
11. Patriot Nusantara
12. Garuda Raya
13. Putra Putri Tenaga Kerja Indonesia
14. Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan
15. Milenial Indonesia Emas
16. Peduli Ummat
17. Bangun Desa Bangun Indonesia
18. Indonesia Muda Berkarya
19. Persatuan Guru Indonesia
20. Komunitas UKM Nusantara
@txtharihariWNI Ahh ga ada nanya KK kok sensusnya yang ada data kk sudah ada di mereka cuman nanya nama2 yang tertera serta alamat sisanya rata2 penghasilan