Ran

Shadow of nothing

[tempe.co @tempedotc0]

Ini tuduhan serius terhadap dunia JURNALISTIK. Bahkan terhadap DEMOKRASI.

Dan yang menuding adalah PRESIDEN. Sekali lagi, PRESIDEN...

[Ran @randicdp]

@tempodotco Adu ormas

[Braga V @el_bragasta]

@ainunnajib @Outstandjing Main mu kurang Jewish

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

Setiap dia ngomong, kecerdasan kita sebagai orang Indonesia terasa dihina.

[Kaito geprek @KazuhaGrass]

@ainurohman Yang dipikiran mbaknya:

[Ran @randicdp]

@ARSIPAJA

[Taryoko Lanjar @TaryokoL]

Gini ya Nil.. walaupun saya ragu, kamu bisa nulis itu, namun saya akan kasih pelurusan.

1. Stop jualan angka Rp769 Triliun seolah-olah itu prestasi heroik pemerintah. Sesuai Amandemen UUD 1945, anggaran pendidikan WAJIB minimal 20% dari APBN. Kalau APBN kita naik, ya otomatis angka nominalnya naik. Itu namanya kewajiban, bukan kemurahan hati.

2. Di poin 2/ kamu bilang MBG 'menambah postur' tapi di poin 1/ angka Rp769 T itu sudah termasuk Badan Gizi Nasional (Rp223,5 Triliun). Ini namanya Creative Accounting. Uang makan siang dimasukkan ke kantong pendidikan supaya kewajiban 20% tadi terpenuhi secara angka, tapi fungsinya melenceng. Kenapa nggak pakai pos Anggaran Perlindungan Sosial saja?.

3. Naik dari Rp203 T ke Rp211 T (naik Rp8 T) itu tipis banget kalau dibandingin sama inflasi dan jumlah guru honorer yang masih luntang-lantung. Anggaran Badan Gizi malah dapat Rp223 T. Masa anggaran makan lebih besar daripada anggaran gaji dan kesejahteraan guru se-Indonesia? Prioritasnya di mana?

4. Klaim 'revitalisasi terbesar sepanjang sejarah' sebesar Rp23,06 T itu sebenarnya jomplang banget kalau dibandingin sama anggaran makan Rp223,5 T. Jadi, anggaran buat memperbaiki bangunan sekolah yang ambruk di pelosok cuma 10% dari anggaran makan siang? Prioritas macam apa ini?

5.Lucu kalau bilang hapus birokrasi tapi malah bikin lembaga baru bernama Badan Gizi Nasional dengan anggaran fantastis. Itu kan nambah birokrasi baru namanya! Kalau mau efisien, mending perbaiki sistem yang sudah ada daripada bikin pos anggaran raksasa yang rawan penyimpangan.

6. Stop pakai istilah moralistik seperti 'Pahlawan'. Ini urusan tata negara dan penggunaan APBN, bukan drama kolosal. Rakyat bayar pajak supaya negara punya sistem pengawasan (BPK, KPK, Inspektorat) yang bekerja. Kalau ujung-ujungnya rakyat yang harus 'pasang badan' jagain nasi kotak biar nggak dikorupsi, ya buat apa kita bayar gaji pejabat dan lembaga pengawas? Hotline , baik. Tapi lembaga resmi juga yang harus jadi yang paling aktif.

[Catholic 𐕣 @myshawti]

Sahabat nonisku sedang menertawakan ini

[Ran @randicdp]

@Strategi_Bisnis Sementara salah satu negara yang lain, pejabatnya selalu membanggakan bonus demografi/ generasi emas dll. Langkah yg ditempuh menuju cita-citanya yaitu ngasih P̶e̶n̶d̶i̶d̶i̶k̶a̶n̶ Makan Bergizi(?) Gratis

[Ran @randicdp]

@bagusardiansy11 @bhermawan92 @ainunrozi @dosenkesmas 😭

[Siaran Bola Live @SiaranBolaLive]

World Cup 2006 🏆

Legend Everywhere 🌟🌟🌟🌟🌟
❤️❤️❤️❤️❤️

[Ran @randicdp]

@Moonlighhy Great sage, heaven's equal

[JATAM Nasional @jatamnas]

ACEH

Peta ini memperlihatkan bahwa banjir besar yang melumpuhkan Aceh terjadi di wilayah yang salah satu konsesi hutannya dimiliki langsung oleh Prabowo Subianto melalui PT Tusam Hutani Lestari, perusahaan HTI yang menguasai sekitar 97 ribu hektare hutan di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara.

Konsesi milik Prabowo ini berdiri berdampingan dengan puluhan izin tambang, HTI, HPH, dan kebun sawit berskala raksasa yang bersama‑sama menggerus tutupan hutan di pegunungan dan hulu sungai, merusak daerah tangkapan air, dan melemahkan kemampuan alam menahan limpasan hujan.​

Banjir yang menerjang baru-baru ini datang ketika curah hujan ekstrem turun di kawasan yang sudah lama dikapling izin-izin tersebut, sehingga air hujan tidak lagi tertahan oleh hutan dan tanah yang sehat. Air mengalir deras membawa lumpur dan kayu ke pemukiman, menjadikan banjir bandang di Aceh sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir, menenggelamkan ribuan rumah dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi.​

Wilayah yang disorot dengan garis ungu di peta—Pidie Jaya, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Gayo Lues hingga Aceh Singkil—adalah kabupaten dengan banjir terparah yang resmi berstatus siaga darurat. Di banyak titik, penjelasan resmi memang menyebut luapan sungai setelah hujan lebat berhari‑hari, tetapi peta ini menambahkan lapisan fakta lain: hulu sungai yang sama sudah dibebani 30 izin tambang minerba seluas lebih dari 132 ribu hektare ditambah konsesi kayu dan HTI yang membentang hingga ke batas permukiman.​

Salah satu contoh yang paling menonjol adalah kawasan Linge di Aceh Tengah, tempat PT Tusam Hutani Lestari menguasai hampir 100 ribu hektare hutan dan telah lama diprotes warga karena merampas ruang hidup mereka dan mengubah hutan adat menjadi kebun industri pinus.

Dengan demikian, bencana ini bukan hanya soal hujan dan alam, tetapi juga soal kepemilikan lahan raksasa oleh elit politik, termasuk presiden, yang ikut menentukan seberapa parah air bah menerjang kampung‑kampung di hilir.

[Ran @randicdp]

@KucengTerbanggg Kotrek

[Ran @randicdp]

@KucengTerbanggg Itu daerah mana ya? Di sby pake benda ini

[Ran @randicdp]

@tempodotco

[Ran @randicdp]

@txtdrpaksu Rata2 iq orang indo 78.49. gausah kaget kalo ada orang iqnya 40

[Hilario @HILARlO]

@ARSIPAJA Terima kasih Majelis Hakim Agung yg terdiri atas Brigjen (Purn) Hidayat Manao, Brigjen (Purn) Sugeng Sutrisno dan Brigjen (Purn) Tama Ulinta BR Tarigan yg telah mengadili kasasi ini. Ingat, keringanan hukuman ini tentu saja dari TNI, oleh TNI, dan pastinya untuk TNI. 🤫

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

This September
#ResetIndonesia

[Ran @randicdp]

Gmn gmn?

[BBC News Indonesia @BBCIndonesia]

DPR memangkas tunjangan rumah, listrik dan telepon untuk anggotanya.

Setelah dipangkas, setiap anggota DPR RI mendapat 'take home pay' sebesar Rp65.595.730 per bulan.

From this.. To this: