ran

a librocubicularist hooman and muggle born.

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Di Seoul:
1) Harga bensin RON95 hari ini 2009 won per liter.
2) UMR bulanan Seoul: 2.156.880 won
3) Persentasi 1 liter per UMR: 0.00093%

Di Taipei:
1) Harga bensin RON95 hari ini 33,9 dolar Taiwan per liter.
2) UMR bulanan Taipei: 29.500 dolar Taiwan
3) Persentasi 1 liter per UMR: 0.001%

Di Jakarta:
1) Harga pertamax 16.250 rupiah per liter
2) UMR bulanan Jakarta: 5.729.876 rupiah
3) Persentasi 1 liter per UMR: 0.002%

Di Yogyakarta:
1) Harga pertamax 16.250 rupiah per liter
2) UMR bulanan Jakarta: 2.417.495 rupiah
3) Persentasi 1 liter per UMR: 0.007%

LEBIH MURAH DARI MANANYA TED?

[lucacadalora (e/aiccelerate.id) @lucaxyzz]

Dampak Dollar ke Rupiah bagi Rakyat Desa

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada pernyataan Prabowo yang menurut gue paling berbahaya yang pernah gue dengar dari seorang presiden soal mata uang negaranya sendiri.

Dan dia ngomong ini bukan di forum terbatas.
Bukan slip of the tongue.
Tapi di depan ribuan rakyat dengan penuh keyakinan:

Mau dolar berapa ribu kek
kalian di desa-desa kan enggak pakai dolar.
Yang pusing yang suka ke luar negeri.

Ini bukan candaan.
Ini adalah cara berpikir yang sangat berbahaya.

Gue mau kasih lo contoh nyata negara yang pemimpinnya pernah berpikir persis seperti ini.
Dan apa yang terjadi setelahnya.

Zimbabwe
ketika presiden bilang rakyat desa tidak butuh mata uang yang kuat:

Robert Mugabe selama bertahun-tahun bilang kepada rakyatnya bahwa pelemahan nilai mata uang adalah konspirasi Barat.

Bahwa rakyat desa yang tidak bertransaksi dalam dolar tidak perlu khawatir.

Hasilnya?
Inflasi Zimbabwe mencapai 89,7
sextillion persen per tahun di 2008.
Orang membawa uang keranjang penuh hanya untuk beli roti.

Petani di desa yang "tidak pakai dolar" mendapati hasil panennya tidak bisa dibeli siapapun karena harga berubah setiap jam.
Tabungan seumur hidup hilang dalam semalam.

Mereka akhirnya menyerah dan menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang resmi.
Mata uang mereka sendiri sudah tidak ada nilainya sama sekali.

Venezuela
ketika pemerintah melarang rakyat khawatir soal kurs:

Hugo Chavez dan Maduro selama bertahun-tahun meyakinkan rakyat bahwa kurs tidak relevan bagi rakyat kecil.
Yang penting ada subsidi.
Yang penting ada program sosial.

Hasilnya?
Inflasi Venezuela mencapai 1.000.000% di 2018.
Dokter, guru, insinyur semua yang punya pendidikan dan bisa pergi pergi.

Lebih dari 7 juta warga Venezuela meninggalkan negaranya.
Rakyat desa yang "tidak pakai dolar" itu akhirnya mengantri berhari-hari untuk dapat sekarung tepung.

Mereka juga akhirnya terpaksa bertransaksi dalam dolar di pasar gelap karena mata uang mereka sendiri tidak dipercaya siapapun.

Dan sekarang kembali ke Indonesia yang ternyata sangat relevan:

Prabowo bilang rakyat desa tidak pakai dolar.
Tapi benarkah demikian?

Kedelai bahan baku tempe dan tahu yang dimakan rakyat desa setiap hari 90% diimpor dari Amerika Serikat.
Harganya ditentukan dalam dolar.

Ketika rupiah melemah dari Rp13.000 ke Rp17.000 — harga kedelai naik.
Harga tempe naik.
Harga tahu naik.

Penjual tahu dan tempe di desa yang "tidak pakai dolar" itu langsung merasakan dampaknya di meja makan mereka.

Gandum bahan baku roti, mie instan, biskuit yang dikonsumsi rakyat desa 100% diimpor.
Harganya dalam dolar.

Pupuk yang dipakai petani desa untuk bercocok tanam sebagian besar bahan bakunya diimpor.
Harganya dalam dolar.

Obat-obatan generik bahan bakunya sebagian besar diimpor dari China dan India.
Harganya? Dalam dolar.

Rakyat desa tidak pegang dolar secara fisik.
Tapi seluruh kehidupan mereka dari makan pagi sampai obat yang mereka minum harganya ditentukan oleh kurs dolar.

Dan inilah yang paling miris:
Presiden yang seharusnya menjaga kepercayaan pasar terhadap mata uang negaranya justru dengan entengnya bilang kurs dolar tidak relevan bagi rakyat.

Padahal kepercayaan itulah
yang membuat rupiah bisa stabil.
Kepercayaan itulah yang membuat investor mau masuk.

Kepercayaan itulah yang membuat rakyat tidak lari ke dolar dan emas seperti yang sekarang terjadi dan dikhawatirkan oleh ekonom-ekonom kita.

Ketika presiden sendiri tidak menganggap serius pelemahan mata uangnya sinyal apa yang dikirim ke pasar?

Sinyal apa yang dikirim ke investor asing?
Sinyal apa yang dikirim ke rakyat yang tabungannya dalam rupiah?

Bandingkan dengan pemimpin yang serius:

Lee Kuan Yew dari Singapura negara tanpa sumber daya alam apapun menjadikan kestabilan mata uang sebagai prioritas utama pemerintahannya.

Dia tahu bahwa kepercayaan terhadap mata uang adalah kepercayaan terhadap negaranya secara keseluruhan.

Hasilnya?
Singapura hari ini punya GDP per kapita lebih dari 80.000 dolar.

Rakyat Singapura yang "cuma pedagang kecil" pun hidupnya jauh lebih sejahtera dari rakyat kita yang punya sumber daya alam berlimpah.

Bukan karena Singapura kaya alam.
Tapi karena pemimpinnya tidak pernah menganggap remeh nilai mata uangnya.

Pernyataan "mau dolar berapa ribu kek, di desa kan tidak pakai dolar" bukan pernyataan yang menunjukkan ketenangan seorang pemimpin.

Itu adalah pernyataan yang menunjukkan ketidakpahaman atau lebih buruk lagi, ketidakpedulian terhadap bagaimana ekonomi nyata bekerja di tingkat paling bawah.

Rakyat desa tidak pegang dolar.
Tapi rakyat desa makan tempe dari kedelai impor yang harganya dalam dolar.

Rakyat desa bertani dengan pupuk yang bahan bakunya dalam dolar.
Rakyat desa berobat dengan obat yang bahan bakunya dalam dolar.

Ketika presiden tidak peduli dengan kurs yang tidak peduli bukan hanya presidennya.
Tapi seluruh sistem di bawahnya ikut tidak peduli.

Dan ketika seluruh sistem tidak peduli dengan nilai mata uangnya sendiri kita tinggal menunggu giliran menjadi Zimbabwe atau Venezuela berikutnya.

Semoga kita tidak sampai di sana.
Tapi pernyataan seperti ini tidak membuat gue yakin bahwa kita sedang bergerak menjauhi arah itu.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa baru melakukan sesuatu yang sangat jarang terjadi di birokrasi Indonesia dan menurut gua ini perlu dibahas dengan sangat serius.

Dia mencopot dua pejabat tinggi Kemenkeu hari ini.
Dan alasannya bukan korupsi yang tertangkap KPK. Bukan OTT.
Bukan skandal yang viral di media sosial.

Mereka dicopot karena memberikan data yang salah kepada menterinya sendiri.

Kronologinya perlu dipahami dengan jelas supaya kita bisa menilai seberapa serius masalah ini.

Tahun lalu Purbaya menanyakan langsung kepada jajarannya berapa potensi restitusi pajak yang akan keluar?

Restitusi pajak adalah pengembalian uang kepada wajib pajak yang terbukti lebih bayar.

Stafnya menjawab nilainya sedikit.
Tidak ada yang mengangkat tangan dan bilang Pak ini sebenarnya besar.

Di akhir tahun realisasinya keluar Rp361,15 triliun. Naik 35,9 persen dari tahun sebelumnya.
Berkali-kali lipat dari yang dilaporkan stafnya.

Dan yang paling mengkhawatirkan adalah satu detail yang Purbaya ungkap secara terbuka restitusi PPN ke industri batu bara saja membengkak Rp25 triliun secara neto.

Artinya negara membayar Rp25 triliun ke perusahaan batu bara untuk pengembalian pajak yang menurut Purbaya hitungannya tidak benar.

Ini adalah masalah yang jauh lebih dalam dari sekadar salah lapor.

Restitusi pajak adalah mekanisme yang sangat rawan dimanipulasi.

Cara kerjanya adalah wajib pajak mengklaim bahwa mereka sudah membayar pajak lebih dari yang seharusnya dan meminta pengembalian dari negara.

Dalam kondisi normal ini adalah mekanisme yang adil dan perlu. Tapi dalam kondisi di mana pengawasan lemah dan data tidak akurat ini bisa menjadi celah untuk menguras kas negara secara sistematis.

Ketika Purbaya bilang ada yang tidak benar di hitungannya itu bukan kalimat ringan.
Itu adalah indikasi bahwa ada kemungkinan restitusi yang seharusnya tidak dibayarkan tapi tetap dibayarkan.

Atau restitusi yang nilainya dikembungkan.
Dan itu artinya uang negara keluar ke kantong yang tidak seharusnya.

Rp25 triliun neto ke industri batu bara saja. Bayangkan skala kerusakannya kalau ini terjadi di banyak sektor sekaligus.

Purbaya sekarang mengambil tiga langkah serius secara bersamaan.

Pertama investigasi internal terhadap lima pejabat paling tinggi yang mengeluarkan restitusi.

Dua sudah dicopot hari ini.
Tiga masih dalam proses investigasi.

Kedua audit eksternal oleh BPKP untuk seluruh restitusi periode 2016 sampai 2025.
Sepuluh tahun. Itu bukan audit kecil-kecilan.

Itu adalah pembongkaran menyeluruh terhadap satu dekade pengelolaan restitusi pajak.

Ketiga penghentian sementara restitusi yang bermasalah sambil menunggu hasil investigasi dan audit selesai.

Sekarang pertanyaan yang paling penting dan paling sering tidak dijawab secara jujur.

Apakah ini bisa terjadi di kementerian lain?
Jawaban yang jujur adalah hampir pasti ya.

Kemenkeu adalah kementerian yang secara historis punya sistem pengawasan internal paling kuat di antara semua kementerian Indonesia.
Mereka punya inspektorat jenderal yang besar.

Mereka punya tradisi reformasi birokrasi sejak era Sri Mulyani.
Dan bahkan dengan semua itu dua pejabat tingginya bisa memberikan data yang salah kepada menteri selama setahun penuh tanpa ketahuan sampai menterinya sendiri yang mencium ketidakberesan di akhir tahun.

Kalau Kemenkeu yang sistemnya relatif paling ketat pun bisa kecolongan Rp25 triliun bayangkan apa yang mungkin terjadi di kementerian lain yang sistem pengawasan internalnya jauh lebih lemah.

Bayangkan apa yang mungkin terjadi di kementerian dengan anggaran besar tapi kultur akuntabilitasnya tidak sekuat Kemenkeu.
Kementerian infrastruktur.
Kementerian kesehatan.

Kementerian sosial. Semua punya anggaran raksasa dan semua bergantung pada data yang dilaporkan oleh jajaran di bawahnya.

Inilah yang disebut agency problem dalam teori manajemen publik ketika orang yang seharusnya melaporkan informasi akurat kepada atasannya justru punya insentif untuk memanipulasi atau menyembunyikan informasi tersebut.

Dan di birokrasi Indonesia insentif untuk memanipulasi data itu sangat besar karena konsekuensi tertangkapnya sangat kecil dibanding keuntungan yang bisa didapat.

Dan ada satu konteks yang membuat berita ini terasa jauh lebih berat dari yang terlihat di permukaan.

Ini terjadi di tengah kondisi APBN yang sudah sangat tertekan. Subsidi energi sudah jebol 266 persen dari target dalam tiga bulan.
Rupiah di Rp17.320 level terlemah sepanjang sejarah.

Penerimaan pajak yang menjadi tulang punggung APBN sedang ditekan kondisi ekonomi yang melambat. Dan di saat yang sama Rp25 triliun neto keluar dari kas negara ke industri batu bara dengan hitungan yang menurut Menkeu sendiri tidak benar.

Itu bukan angka kecil.
Rp25 triliun adalah lebih dari separuh anggaran Kementerian Pendidikan untuk satu tahun penuh dalam beberapa tahun terakhir. Itu adalah puluhan ribu kilometer jalan desa yang bisa dibangun. Itu adalah ratusan puskesmas yang bisa dioperasikan.

tindakan Purbaya mencopot dua pejabat dan membuka audit sepuluh tahun adalah langkah yang benar dan harus didukung.

Keberanian mengakui bahwa ada yang salah di dalam institusinya sendiri adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi di kalangan pejabat Indonesia yang umumnya lebih memilih menutup masalah daripada mengeksposnya.

Tapi satu tindakan tegas di satu kementerian tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang lebih besar seberapa luas praktik serupa terjadi di seluruh sistem birokrasi Indonesia?

Dan siapa yang punya keberanian dan kapasitas untuk membuka semuanya?

[Avelino Guido @AvelinoGuido28]

Adik-adik, kakak-kakak semuanya. Kali ini gw mau bicara tentang sesuatu yang sudah menyiksa rakyat Indonesia selama bertahun-tahun. Bukan korupsi. Bukan inflasi. Tapi sesuatu yang lo rasain setiap kali mau mudik atau liburan dan buka aplikasi Traveloka, lalu langsung menutup aplikasinya lagi karena tidak sanggup melihat angkanya.

Yes. Tiket pesawat domestik Indonesia. Yang harganya bisa lebih mahal dari tiket ke luar negeri. Yang bikin relawan bencana harus muter lewat Malaysia dulu baru bisa ke Aceh. Yang udah dikeluhkan jutaan orang tapi tidak pernah beneran berubah.

Gw udah baca risetnya. Gw udah cek datanya. Dan sekarang gw mau cerita ke lo semua, pelan-pelan, dengan bahasa yang bisa dimengerti semua orang, kenapa ini terjadi dan siapa yang sebetulnya diuntungkan dari penderitaan kita bersama. 🧵

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

"Pak TU Kampus"
"Iya gimana?"
"Ini kok saya dapet UKT tertinggi? Penghasilan Orang Tua saya gak segede itu?"
"Coba saya cek, kasih nama sama NIM?"
"Debi Pak, ini NIM saya."
"..."
"Ini ibu kamu PNS? Dosen?"
"Iya, cuma Ibu saya lagi tugas belajar, cuma terima gaji pokok doang, UMR juga gak sampai. Bapak juga udah gak ada."
"Waduh, kalau PNS emang biasanya UKT tertinggi, memang gitu aturannya di kampus ini."
"Hah? Terus gimana Pak?"
"Coba kamu apply KIPK. Ini dicek ya syaratnya."

***

"Bu Dinas Sosial."
"Iya gimana?"
"Saya mau cek orang tua saya di desil berapa di DTSEN, saya mau daftar KIPK."
"Minta NIK orang tua ya."
"Ini Bu, tolong dicek"
"Sebentar ya"
"..."
"Ini ibu kamu PNS? Dosen?"
"Iya, cuma Ibu saya lagi tugas belajar, cuma terima gaji pokok doang, UMR juga gak sampai. Bapak juga udah gak ada."
"Waduh, kalau PNS pasti kehapus dari DTSEN. Dari jaman DTKS juga rutin diapus. Perintah menteri sosial. Memang aturannya gitu."
"Hah? Terus gimana Bu?"
"Coba kamu pakai surat keterangan tidak mampu atau slip gaji ortu buat daftar KIPK."

***

"Pak Lurah, saya mau minta SKTM buat daftar KIPK"
"Kamu bukannya Debi, anaknya Bu Lala, dosen di kampus itu?"
"Iya Pak"
"Lah, penghasilannya bukannya lumayan?"
"Iya, cuma Ibu saya lagi tugas belajar, cuma terima gaji pokok doang, UMR juga gak sampai. Bapak juga udah gak ada."
"Bentar saya cek dulu aturannya, Ibu PNS kan ya?"
"Iya Pak"
"Saya kemarin dapet instruksi dari Pemda sini, katanya kalau PNS gak boleh dapet SKTM. Jadi saya gak berani keluarin."
"Hah? Terus gimana Pak?"
"Coba langsung pakai slip gaji Ibu ke Dikbud."

***

"Bu Dikbud."
"Iya gimana?"
"Saya mau daftar KIPK, cuma data ortu saya gak ada di DTSEN sama Pak Lurah gak bisa ngeluarin SKTM. Jadi pakai slip gaji."
"Sebentar saya cek ya."
"Ini slip gaji ibu kamu? PNS? Dosen?"
"Iya, cuma Ibu saya lagi tugas belajar, cuma terima gaji pokok doang, UMR juga gak sampai. Bapak juga udah gak ada."
"Waduh, kalau PNS emang gak bisa daftar KIPK. Kemarin pejabat tim teknis KIPK udah bilang kalau PNS gak boleh sama sekali."
"Sama sekali Bu? Gaji Ibu saya cuma segini?"
"Iya. Bahkan Golongan I juga gak boleh. Memang aturannya begitu."
"Hah? Terus gimana Bu?"
"Coba ke bank aja sama Ibu, siapa tahu bisa ada pinjaman"

***

"Bu CS Bank"
"Iya gimana?"
"Saya mau ajukan pinjaman buat bayar UKT anak saya"
"Baik Bu, saya cek dulu"
"..."
"Bu Lala, setelah kita cek penghasilan dan riwayat finansial, kita gak bisa kasih pinjaman."
"Kenapa Bu?"
"Mohon maaf Pak, resiko gagal bayarnya tinggi. Saya gak berani Bu, nanti saya yang kena."
"Waduh, terus gimana ini Bu?"

***

"Pak TU kampus, saya gak bisa dapet KIPK Pak"
"Udah coba pinjam bank?"
"Gak bisa Pak, penghasilan Ibu saya gak cukup."
"Coba ini, perusahaan fintech yang kerjasama sama kampus"

***

"Mas fintech, kalau saya pinjam 12.5 juta buat UKT, saya mesti nyicil berapa?"
"Sekitar 1.3 juta per bulan selama setahun"
"Wah jatuhnya 15.5 juta dong? Bunganya 3 juta sendiri?"
"Iya Mbak"
"Waduh, itu segede biaya hidup saya euy. Gak mampu bayarnya"
"Memang aturannya segitu pinjaman kita."

***

"Pak TU Kampus"
"Iya gimana?"
"Misalkan saya mau nunda kuliah jadi tahun depan, buat ngumpulin duit dulu, bisa gak?"
"Jadi gak daftar ulang pertama?"
"Iya."
"Gak bisa, kalau udah lulus ujian tahun ini, kamu diblacklist dari ikut ujian lagi tahun depan."
"Hah?"

[unmag @unmagnetism]

tolong ga bisa stop nonton ini https://t.co/mzbgeUrhfD

[kale @kalistohenituse]

Bagi yang belum yakin tentang rapor merah Prabowo-Gibran:
1. Nilai tukar rupiah terendah sepanjang sejarah
2. Kabinet tergemuk sepanjang sejarah
3. Presiden paling sibuk ke luar negeri dan wapres paling tidak berguna sepanjang sejarah (51 kunjungan dalam 2 thn, sementara Jokowi 58 dalam 2 periode)
4. Nominal utang & suku bunga APBN terbesar sepanjang sejarah
5. Proyek Korupsi termahal sepanjang sejarah
6. Praktek Nepotisme terparah sepanjang sejarah
7. SDM generasi muda terendah sepanjang sejarah

[Dosen Kesayanganmu @direktoridosen]

ada artikel serem banget,

"..Ketika Kampus
Menjadi Pabrik..."

ditulis oleh Bondan Kanumoyoso, seorang sejarawan dan dosen dari FIB Universitas Indonesia.

Penulis mengkritik kebijakan pemerintah yang ingin menutup jurusan kuliah tertentu hanya karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini

Universitas adalah tempat untuk mengasah pemikiran dan intelektual, bukan sekadar pabrik yang memproduksi tenaga kerja untuk industri.

Masa depan sulit diprediksi, sehingga jurusan yang dianggap tidak laku sekarang bisa jadi sangat dibutuhkan di masa depan untuk mengatasi masalah sosial dan teknologi. Ilmu seperti sejarah, sastra, dan filsafat tetap sangat penting karena membantu masyarakat tetap kritis, berempati, dan memahami identitas bangsanya.

Kebijakan yang terlalu fokus pada pasar kerja dikhawatirkan akan membuat mahasiswa menjadi pragmatis dan membuat bangsa kehilangan sosok pemikir atau intelektual publik.

Penulis menyarankan agar pemerintah melakukan kolaborasi antarilmu dan memperbarui kurikulum, daripada langsung menghapus atau menutup jurusan tersebut.

[Wakgim @gimbot75]

Bang feri ini ya kalo ngomong suka ceplas ceplos gini, gak takut apa ya?

[Dosen Kesayanganmu @direktoridosen]

Wamendikti Goblok
Wamendikti Goblok
Wamendikti Goblok
Wamendikti Goblok
Wamendikti Goblok
Wamendikti Goblok
Wamendikti Goblok
Wamendikti Goblok
Wamendikti Goblok
Wamendikti Goblok
Wamendikti Goblok
Wamendikti Goblok

[Anies Rasyid Baswedan @aniesbaswedan]

Wacana penutupan program studi yang dianggap tidak relevan dengan industri ini memunculkan pertanyaan dan kekhawatiran.

Ada kebijakan yang tampak efisien dalam jangka pendek, tapi bila tidak hati-hati, justru membelokkan arah perjalanan bangsa dalam jangka panjang. Sambil menunggu informasi lengkapnya, izinkan berbagi tentang paradigma ilmu murni dan ilmu terapan ini.

Ilmu murni kerap dipandang jauh dari praktik. Seolah berdiri di menara gading, tidak menyentuh denyut kebutuhan industri. Padahal, di sanalah akar dari hampir seluruh inovasi yang kita gunakan hari ini berasal. Rumus-rumus yang tampak abstrak, teori-teori yang dulu dianggap “tidak berguna”, justru melahirkan teknologi yang kini kita anggap keniscayaan.

Kita menikmati internet, kecerdasan buatan, hingga kemajuan di bidang kesehatan, tapi tak selalu ingat bahwa fondasinya dibangun oleh para ilmuwan yang bekerja tanpa kepastian aplikasi. Mereka meneliti bukan berbasis permintaan pasar, tetapi karena keingintahuan memahami bagaimana dunia bekerja.

Kita perlu ingat bahwa relevansi tidak selalu bisa diukur dalam horizon waktu yang pendek. Apa yang hari ini tampak tidak terkait industri, bisa jadi esok hari menjadi tulang punggungnya.

Negara yang hanya menyiapkan tenaga siap pakai, tanpa melahirkan pemikir-pemikir dasar, berisiko terjebak sebagai pengguna belaka. Kita menjadi pasar, bukan pencipta. Kita mengimpor solusi, alih-alih menghasilkan jawaban dari dalam negeri dan membaginya kepada dunia.

Lebih jauh lagi, kebijakan publik yang kuat juga lahir dari pemahaman dasar yang kokoh. Mulai dari ilmu epidemiologi (berbasis matematika dan biologi dasar) yang berjasa besar saat pandemi, lalu ilmu lingkungan (ekologi dan geofisika) dalam menghadapi bencana perubahan iklim, hingga ekonomi teoretis dalam merancang kebijakan fiskal. Semua itu berakar pada ilmu-ilmu yang sering dianggap “tidak praktis”.

Menutup atau melemahkan ilmu murni berarti mengurangi kemampuan kita untuk memahami dunia secara mendalam. Tanpa pemahaman itu, keputusan kita mudah terjebak jadi dangkal.

Tentu, keterhubungan dengan industri itu penting. Bila suka apel bukan berarti benci jeruk. ;)

Perguruan tinggi jelas tidak boleh terlepas dari kebutuhan zaman. Namun, menjawab tantangan itu tidak harus dengan menutup ilmu murni. Yang diperlukan adalah menjembatani, bukan menggantikan. Menguatkan ekosistem, bukan menyederhanakan secara berlebihan.

Pada akhirnya, pendidikan tinggi bukanlah soal mencetak pekerja bagi industri, tetapi tentang menyiapkan masa depan dan membangun peradaban bangsa.

Masa depan itu tidak pernah dibangun hanya dari apa yang terlihat berguna hari ini, pun membangun peradaban tak boleh direduksi jadi sekadar membangun industri.

Maka, barangkali yang perlu kita jaga adalah keseimbangan. Antara yang langsung terpakai dan yang menjadi fondasi. Antara keterampilan dan pemikiran. Antara kebutuhan hari ini dan visi hari esok.

Dengan menjaga keseimbangan itulah, kita dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang tak hanya mengikuti kemajuan dunia, tetapi juga menciptakannya.

[Khanif Irsyad @khanifirsyad]

Fomo ikutan color analysis pake ChatGPT Image. Ternyata hasilnya bagus dan sesuai sama style saya selama ini. 😆🙌🏻

Buat yg berjilbab, bisa diganti hair style > hijab style.

Prompt-nya ada di bawah 👇🏻

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita hari ini yang menurut gua adalah salah satu hal paling mengejutkan yang bisa terjadi dalam tata kelola keuangan negara.

Pemerintah sudah membuka 35.476 lowongan kerja untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih. Pendaftaran sudah dibuka sejak 15 April dan ditutup 24 April 2026 besok.

Tapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa orang yang bertanggung jawab atas kas negara mengaku tidak tahu dari mana uang untuk menggaji puluhan ribu pegawai itu akan datang.

Kata-katanya sangat eksplisit.
Koperasi saya enggak tahu.
Yang lain saya enggak paham.

Berhenti sebentar dan pahami itu.
35.000 orang lebih akan direkrut sebagai pegawai BUMN. Gajinya belum ditentukan secara detail Zulhas hanya bilang menyesuaikan tingkat kelulusan.

Sumber anggarannya tidak jelas Menkeu hanya tahu cicilan Rp40 triliun per tahun untuk koperasi tapi tidak tahu apakah itu sudah termasuk gaji pegawai atau belum.
Dan proses rekrutmen sudah berjalan penuh tanpa ada kejelasan fiskal yang konkret.

Ini bukan pertama kali pola seperti ini terjadi.
MBG diluncurkan 6 Januari 2025 sementara anggarannya masih diblokir dan belum bisa dicairkan. Mitra direkrut, dapur dibangun, makanan dikirim semua pakai uang sendiri dulu sambil menunggu reimbers yang entah kapan.
Baru belakangan sistem dibenahi.

Motor listrik Rp1,2 triliun untuk BGN muncul di anggaran tanpa penjelasan yang memadai tentang relevansinya dengan program makan bergizi.

Proyek IT Rp1,2 triliun yang klarifikasinya hanya narasi tanpa data yang bisa diverifikasi publik.

Dan sekarang 35.000 pegawai BUMN direkrut dengan sumber gaji yang bahkan Menkeu sendiri tidak tahu.

Polanya sangat konsisten dan sangat mengkhawatirkan.

Program diluncurkan dulu, rekrutmen dibuka dulu, pengumuman dibuat dulu sementara pertanyaan paling fundamental tentang dari mana uangnya dijawab dengan nanti saya pastikan.

Yang membuat ini lebih serius adalah konteksnya sekarang.

Tiga Dirjen di Kemenkeu baru saja dicopot bersamaan kemarin. Ada isu APBN yang hanya mampu bertahan tiga bulan ke depan yang belum dikonfirmasi atau dibantah dengan data konkret.

Ruang fiskal sudah sangat tertekan dengan MBG yang menyedot hampir Rp1 triliun per hari, perang Iran yang membuat harga energi melonjak, dan penerimaan pajak yang tertekan.

Di tengah semua tekanan fiskal itu pemerintah membuka 35.000 lowongan baru tanpa kejelasan anggarannya.

Ada juga pertanyaan teknis yang sangat serius soal rekrutmen ini yang perlu dijawab.

Pertama — status pegawainya adalah karyawan BUMN.
Koperasi Desa adalah entitas yang secara hukum berbeda dari BUMN. Lalu mengapa rekrutmennya melalui Panselnas dan statusnya BUMN?
Ini adalah pertanyaan legal yang sangat mendasar.

Kedua — 30.000 dari 35.476 posisi berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.
Ini adalah perusahaan yang baru dibentuk.
Apakah PT ini sudah memiliki struktur corporate governance yang memadai untuk mengelola 30.000 pegawai sekaligus?

Ketiga — rekrutmen menutup usia maksimal 25 tahun. Artinya ini menyasar fresh graduate dan diploma baru lulus.
Dengan gaji yang belum jelas, ditempatkan di koperasi desa yang baru dibentuk, dengan status yang tidak jelas antara BUMN atau bukan ini adalah kondisi kerja yang sangat tidak ideal dan berpotensi mengorbankan puluhan ribu anak muda.

ketika Menteri Keuangan sendiri bilang tidak tahu sumber anggaran untuk program yang sudah berjalan dan sedang direkrut puluhan ribu pegawainya, itu bukan sekadar masalah komunikasi antar kementerian.
Itu adalah bukti bahwa program-program besar ini diluncurkan tanpa perencanaan fiskal yang matang dan terkoordinasi.

Dan yang paling menggelisahkan adalah ini sudah terjadi berulang kali dengan pola yang sama.
Luncurkan dulu, urus anggarannya belakangan.
Dan yang selalu menanggung konsekuensinya adalah uang pajak rakyat yang terus mengalir tanpa kepastian akan ke mana dan untuk apa tepatnya.

[Sisters in Danger x Simponi @SistersInDanger]

Inilah tampang Andi Hakim Febriansyah & Camelia Rosa.

Suami istri pencuri Rp28 miliar dana suci umat Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Assisi Aek Nabara, Labuhanbatu, Sumut untuk umroh, bikin cafe mewah, sport center, mini zoo & gaya hidup glamour.

Padahal uang tabungan jerih payah jemaat selama 40+ tahun itu untuk gereja, sekolah anak, kesehatan & kesejahteraan.

2019: Andi Hakim, Kepala Kas BNI Aek Nabara, rayu pengurus gereja dengan “BNI Deposito Investment” bunga 8%, padahal bohong besar. Umat percaya, dana mengalir deras ke dia.

2019-2025: Rp28 miliar raib karena Andi cetak bilyet palsu, palsukan tanda tangan jemaat, alihkan ke rekening pribadi, rekening istri Camelia Rosa, & PT Chiara Keanu Chareem Sejahtera milik mereka.

Awal 2026: Jemaat minta cairkan Rp10 miliar, nihil. Bendahara Suster Natalia Situmorang shock berat, pingsan & menangis.

Feb 2026: Andi & istri kabur ke Australia

13 Maret 2026: Andi ditetapkan tersangka penggelapan & penipuan oleh Polda Sumut.

30 Maret 2026: Ditangkap di Bandara Kualanamu, Medan saat pulang dari pelarian. Polisi sita semua aset & dalami peran Camelia Rosa.

April 2026: Andi masih ditahan Polda Sumut. Penyidikan berlanjut, polisi kejar aliran dana & sita seluruh aset hasil kejahatan. Camelia Rosa masih didalami perannya.

BNI tawarkan talangan Rp7 miliar yang ditolak mentah2 oleh jemaat. Suster Natalia & umat tuntut pengembalian penuh Rp28 miliar hasil keringat 1.900 keluarga.

--

Semoga seluruh jemaat segera dapat uangnya kembali & suami istri pelaku ini dihukum berat 🙏🏾

[Kimmberly @kimsabery]

Wow... It's a lot..

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

Mikroplastik sudah ditemukan di sperma, plasenta, dan air susu ibu. Masuk ke tubuh kita lewat udara.

Ledakan kasus stroke, kanker, kemandulan, dll mengancam masa depan manusia.

MENOLAK PUNAH - official trailer

[ran @raniwidha]

@lionairgroup Min. Berkenan cek DM, terima kasih 🙏🏻

[PNS Ngetwit @PNS_2018]

saya merangkum alasan kenapa MBG baiknya stop dulu saat lebaran... bukan anti program pemerintah, karna saya ASN. pasti saya dukung... jika itu baik.

ini rangkumannya dari berbagai keluhan netizen.

1). Target penerimanya, seperti anak sekolah, kebanyakan sedang mudik atau libur panjang di rumah masing-masing.
2). Stok bahan baku di pasar tradisional dan supplier besar biasanya menipis atau tutup karena pedagangnya ikut pulang kampung.
3). Tim pelaksana di dapur, kurir pengantar, hingga pengawas lapangan juga membutuhkan waktu untuk merayakan hari raya bersama keluarga.
4). Distribusi makanan panas sangat berisiko terhambat kemacetan arus mudik dan balik, sehingga makanan bisa basi sebelum sampai.
5). Masyarakat biasanya sudah memiliki stok makanan melimpah seperti opor dan rendang di rumah, sehingga jatah makan gratis rawan tidak termakan.
6). Potensi makanan terbuang atau food waste jadi sangat tinggi karena ketidakpastian jumlah orang yang ada di lokasi distribusi.
7). Biaya operasional akan membengkak signifikan karena harus membayar upah lembur staf dan harga bahan pangan yang biasanya melonjak saat Lebaran.
8). Fungsi kontrol dan monitoring gizi dari instansi terkait cenderung tidak maksimal selama masa cuti bersama nasional.
9). Arus lalu lintas yang padat selama Lebaran lebih diprioritaskan untuk pemudik daripada pergerakan logistik makanan skala besar di jalur utama.
10). Memberi kesempatan bagi pelaku UMKM dan warung makan lokal di daerah tujuan mudik untuk mendapatkan pemasukan dari para pemudik.

[| #IndonesiaBangkrut @suhairi4hmad]

kalau miskin dan tak punya duit buat beli buku tertentu, akses situs ini. cuma modal NIK dan akses pulsa internet. ini gratis dan legal.