Para atlet Indonesia ini hanya membutuhkan Rp 700 juta atau Rp 20 juta saja per atlet utk kebutuhan transportasi dan akomodasi ke Asia Pacific Deaf Multi-Sport Championships 2026 di Penang.
Beberapa upaya dilakukan. Tp Kemenpora menolak krn alasan efisiensi. Timnas Tuli juga menyebarkan 100 proposal ke berbagai pihak swasta, jg tdk membuahkan hasil.
Sekarang, dgn menahan malu, atlet2 ini, terpaksa turun ke jalanan untuk menggalang donasi..
Miris.
Sejak pukul 02.00 dini hari, masyarakat sudah mulai mengantre sudah memakai pakaian adat daerah untuk memasuki Istana Merdeka. Tidak hanya dari Jakarta, tetapi juga dari berbagai daerah. Saya bahkan berkesempatan menyapa langsung warga yang datang dari Sulawesi, Sumatra, dan banyak provinsi lainnya.
Lebih dari 150 ribu masyarakat hadir mengikuti rangkaian upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Penurunan Bendera Sang Merah Putih di kawasan Istana Merdeka, serta panggung rakyat di Monas.
Malam harinya, semangat yang sama terus menyala dengan kehadiran lebih dari 500 ribu warga di sepanjang Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia.
Pemandangan ini kembali mengingatkan bahwa Merah Putih bukan sekadar bendera. Ia adalah pemersatu kita. Dari berbagai daerah, latar belakang, dan generasi, kita hadir dengan satu kebanggaan yang sama: Indonesia.
Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari terus menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik untuk bangsa. 🇮🇩
-- TIW --
#CatatanSeskab
in this economy, siapa tau ada yang lagi cari kerja atau lagi pengen pindah. kantor gua masih nyari Finance, Accounting & Tax Supervisor dan sampai sekarang belum nemu yang paling cocok.
kalau cocok, boleh banget kirim CV ke [email protected]
Cc @hrdbacot
Sebenarnya dengan status sebagai empat kali juara dunia dan label 'pembalap dengan talenta terbaik' di grid saat ini, Max Verstappen bisa dengan mudah mau ambil kursi di tim mana saja.
Siapa yang tidak mau jasa dari seorang pembalap dengan skill anomali seperti dia?
Masalahnya ada tiga faktor yang jadi hambatan jika tim ingin merekrut Verstappen: gaji, politik, dan akomodasi.
Gaji Verstappen adalah yang termahal di F1 saat ini, otomatis pilihan dia jadi lebih sempit. McLaren ogah bayar gaji pembalap mahal-mahal. Jadi pilihannya ada di Mercedes & Ferrari yang punya kekuatan finansial.
Lalu politik ada sosok Jos Verstappen & Raymond Vermeulen yang terbukti cukup vital di Red Bull untuk mendorong tim supaya lebih prioritaskan Verstappen. Wajar karena mereka berdua tentu inginkan yang terbaik bagi sang pembalap.
Mercedes terganggu dengan faktor politik ini. Mereka ingin kontrak tiga tahun untuk Verstappen, tapi ditolak karena tak sesuai dengan preferensi Toto Wolff yang lebih suka kontrak jangka pendek. Apakah Ferrari sanggup handle politik semacam ini? Pada 2024 mereka menolak rekrut Adrian Newey karena takut terlalu intervensi internal.
Terakhir ada akomodasi di mana Verstappen bukan cuma seorang pembalap juara dunia F1, tapi juga merupakan sebuah aset & brand. Tim harus bisa akomodasi kebutuhan marketing personal sang pembalap, terutama tim balapnya di ajang ketahanan/simracing & ambisi besarnya di sana.
Alasan kenapa Verstappen awet di Red Bull karena mereka bisa berikan akomodasi & kebebasan kepada sang pembalap untuk eksplorasi brand. Bahkan sampai mendukung sponsor serta operasional. Tim lain belum tentu sanggup berikan akomodasi semaksimal Red Bull kepada Verstappen.
McLaren, Ferrari, & Mercedes, siapa yang tidak mau mobilnya dikemudikan oleh seorang Max Verstappen?
Tapi gaji mahal, tahan dengan tekanan politik di internal, dan akomodasi brand adalah tiga faktor yang akan jadi penghambat negosiasi Verstappen jika ingin pindah dari Red Bull.
Jahat Banget Kerja 12 Jam Sehari Cuma Dibayar 30 Ribu😭
adik ini masih SMP tinggal bertiga sama dua adeknya yg masih kecil. mereka ngontrak. bapaknya ada di penjara, ibunya ada di RSJ. jadi dia terpaksa bekerja tapi dimanfaatin bos, kerja dari jam 9 pagi - 9 malam cuma dibayar 30 ribu sehari.
lokasi : Tanjungpinang
Seorang fans Jepang menangis setelah timnasnya tersingkir dari Piala Dunia, tetapi segera dihibur oleh sekelompok orang Brazil. Kemudian, penggemar Meksiko mengangkatnya ke udara untuk menghiburnya.
Respect. 🫡👏
@toshibatv_id | #FeelEveryGoal
Bloomberg mempublikasikan artikel menarik dengan judul yang menggugat tanya: Bagaimana Lingkaran Presiden Prabowo Membuat Investor Resah?
Ada lima poin penting dari artikel Bloomberg yang bisa kita rangkum, antara lain,
Kepanikan Pasar dan Ancaman Pelemahan Rupiah
Pasar keuangan Indonesia mengalami tekanan hebat setelah nilai tukar Rupiah sempat menembus Rp18.000 per dolar AS pada awal bulan ini. Kondisi tersebut memaksa Bank Indonesia (BI) mengambil langkah darurat berupa intervensi pasar dan kenaikan suku bunga untuk meredam kepanikan.
Bloomberg mencatat bahwa ketakutan terbesar di kalangan elit pemerintah saat ini adalah skenario terburuk jika Rupiah terus melemah hingga menyentuh angka Rp20.000 per dolar AS. Jika hal itu terjadi, hiperinflasi dan lonjakan beban utang negara dalam dolar tidak bisa dihindari, yang berpotensi memicu eksodus besar-besaran dana investor asing.
========
Dominasi "Hambalang Boys" di Lingkaran Presiden
Terjadi pergeseran kekuatan di ring satu Istana dengan munculnya kelompok ajudan muda yang dijuluki "Hambalang Boys". Kelompok ini dulunya hanya bertugas mengurus jadwal, tetapi kini memiliki kekuatan luar biasa untuk mengontrol arus informasi ke Presiden. Kelompok ini bahkan tak segan memotong pembicaraan birokrat senior di depan umum.
Bloomberg menyebutkan bahwa dinamika arus informasi ini diperparah oleh karakter Presiden yang dikabarkan tidak suka mendengar kabar buruk. Sehingga para bawahan kerap menyaring informasi krusial agar tidak memicu kemarahan. Akibatnya, Presiden sering kali mengambil keputusan strategis berdasarkan informasi yang tidak utuh atau masukan sepihak dari lingkaran terdekatnya ini.
========
Sindrom "TACO" dan Kebijakan yang Impulsif
Gaya pembuatan kebijakan saat ini dinilai sangat impulsif, jauh berbeda dengan era Jokowi yang terbiasa membahas detail regulasi berjam-jam bersama para menteri dan pakar. Kalangan pebisnis di Jakarta bahkan menyebut pemerintahan sekarang mengidap sindrom "TACO" ala Donald Trump, yakni kecenderungan untuk membatalkan kebijakan secara mendadak jika dirasa terlalu mengundang penolakan.
Contoh nyatanya adalah penutupan mendadak gerai mewah Tiffany & Co. atas dugaan pelanggaran impor, yang langsung dibuka kembali dua hari kemudian setelah menuai kebingungan publik dan cecaran birokrasi. Inkonsistensi semacam inilah yang paling dibenci oleh pasar, karena investor bisnis sangat membutuhkan kepastian hukum dan arah eksekusi yang konsisten
========
Goyangnya Kursi Menteri Keuangan
Posisi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ini sedang berada di "kursi panas" karena gaya komunikasinya dinilai sering mengasingkan investor internasional. Di tengah desakan pasar, Indonesia disebut sangat membutuhkan sosok Menteri Keuangan yang kredibel dan berani berkata "tidak" kepada Presiden demi menjaga pilar disiplin fiskal negara.
Rumor perombakan kabinet pun berhembus kencang, dengan nama Chatib Basri dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin santer dibicarakan sebagai kandidat kuat pengganti Purbaya. Bahkan, sumber-sumber Istana menyebut sedang disiapkan skenario "soft landing" bagi Purbaya untuk dipindahkan menjadi petinggi BUMN atau Gubernur BI agar pergeseran ini tidak terlalu memicu kepanikan tambahan.
========
Beban Proyek Raksasa dan Taruhan Ideologi Ekonomi
Pemerintahan baru ini sangat berambisi mengeksekusi program-program raksasa yang sarat warisan ideologi keluarga, seperti makan bergizi gratis dan pembentukan sovereign wealth fund (Danantara). Sayangnya, eksekusi di lapangan sering kali tersandung masalah fundamental, seperti pemecatan petinggi program makan gratis akibat dugaan korupsi yang kemudian malah digantikan oleh sosok tanpa pengalaman mengelola anggaran triliunan.
Meskipun Danantara baru-baru ini sukses meraup $1,5 miliar dari obligasi global dan dukungan masyarakat akar rumput masih kuat, ketidaksiapan manajerial ini dilihat sebagai bom waktu oleh kalangan elite. Pada akhirnya, pasar/investor sebenarnya bisa menoleransi kebijakan yang sulit, asalkan pemerintah mampu mengomunikasikannya dengan transparan dan meminimalisasi ketidakpastian.
========
Secara umum, kita bisa menangkap bahwa PR terbesar pemerintah saat ini bukan sekadar merumuskan dan mengeksekusi program yang bagus. Tetapi juga mengembalikan kepercayaan dengan eksekusi yang konsisten, transparan, dan tidak reaktif.
Pertanyaannya sekarang, apakah wajar investor merasa resah dengan dinamika kebijakan ekonomi Indonesia, atau semua ini sekadar fase adaptasi pemerintahan baru saja?
Sebenarnya apa yang bikin rakyat Indo marahnya masih level biasa2 aja dalam kondisi ini?
Atau gue aja yang gatau berita, sebenarnya di luar sana orang udah nguamuk2? Demo, dll.?
Keputusan pemerintah harus dihormati.
Namun dalam demokrasi, ia tidak luput dari komentar maupun kritikan.
Di satu percakapan dengan Nadiem, Ia pernah bilang bahwa dirinya bekerja untuk kepentingan generasi berikutnya. Ia masuk dengan sebuah blueprint dan impian: membangun ulang lingkungan bagi ratusan ribu siswa dan guru, membangun kembali pondasi dari mana sebuah bangsa belajar. A revolutionary in the making.
Saya mengenal keluarga Makarim selama puluhan tahun. Dalam semua waktu itu, di seluruh anggotanya, ketidakberesan tidak pernah menjadi sesuatu yang saya saksikan atau rasakan. Tidak sekali pun. Nadiem selalu menjadi, sejauh yang saya tahu, persis seperti apa yang ia katakan hari itu: seseorang yang bekerja untuk masa para penerus bangsa yang belum bisa bersuara.
Setahun tujuh bulan kemudian, kita ada di sini.
Kesalahan Nadiem mungkin adalah bahwa kenaifannya disalahpahami sebagai kurangnya rasa hormat terhadap memori institusional (kebiasaan sebuah lembaga dalam pola komunikasi, kerja, dan koordinasi yang telah mengakar puluhan tahun).
Kenaifan ini tidak unik. Ia niscaya akan menjangkiti siapapun dari luar yang diminta atau ingin berkontribusi untuk bangsa dan negara.
Namun tidak bisa dipungkiri bahwa keputusan pemerintah telah dan akan berdampak pada beberapa hal yang cukup struktural:
1. Proses penegakan hukum dan translasi ketidakpastian menjadi risiko. Bayangkan Anda hendak berinvestasi ke sebuah negara di mana hukumnya tidak jelas — di mana pendiri unicorn pertama Indonesia harus menghadapi 18 tahun atas dasar konstruksi hukum yang sulit dipertahankan oleh banyak ahli hukum. Pertanyaannya bukan lagi "Apakah Nadiem salah atau tidak?" Tapi: "Apakah ini tempat di mana kita bisa membangun?"
Ketika hukum tidak memberikan kepastian, negara kehilangan kemampuannya untuk mengukur dan mengomunikasikan risiko kepada dunia luar. Ketidakpastian hukum adalah risiko yang tidak bisa dipricing — dan modal global tidak bersedia tinggal di tempat yang tidak bisa menjawab pertanyaan paling dasar: seberapa besar risikonya, dan siapa yang terlindungi ketika jawabannya tidak jelas?
2. Pengedepanan inovasi teknologi. Pelajaran yang paling mudah diserap dari sidang ini adalah: main aman. Jangan punya keyakinan. Jangan berinovasi. Pilih yang paling aman secara administratif, bukan yang terbaik. Ketika pilihan teknologi bisa dijadikan dakwaan, ketika gagasan baru bisa menjadi jebakan, tidak ada ruang lagi bagi ide untuk tumbuh, inovasi untuk dipeluk, atau perubahan untuk disambut. Yang tersisa hanyalah birokrasi yang memilih selamat atas segalanya. Bahwa konformis adalah postur yang paling aman di dalam sistem.
3. Masa depan talenta bangsa. Yang paling fatal: kasus ini menjadi jera bagi mereka yang seharusnya melanjutkan bangsa ini. Bahwa seseorang yang berpendidikan, yang berniat baik, yang berani mencoba membangun dari nol akan dimuntahkan mentah-mentah oleh negara yang berusaha ia tolong.
Platform ini dibangun untuk mendiskusikan ide, bukan peristiwa. Namun episode yang kita saksikan tidak lepas dari sesuatu yang katalitik, untuk kepentingan nation building ke depan.
Dan kualitas itu, keinginan untuk memperbaiki sistem yang mungkin belum berkenan, mendongkrak edukasi bangsa, adalah salah satu yang paling langka di sebuah birokrasi.
Menjadi tragedi tersendiri ketika upaya mengintelektualisasi bangsanya, menjadi batu rajam untuk dirinya sendiri.
No one is perfect.
May the great force be on the right side of history.
Saya rangkum poin-poin penting dari tulisan @TheEconomist terkait Indonesia terbaru. Silakan renungkan sendiri:
The Economist menilai pemerintahan Prabowo Subianto terlalu boros secara fiskal dan makin otoriter secara politik.
Program makan gratis dan koperasi desa dianggap membebani anggaran di tengah penerimaan pajak melemah dan subsidi energi membengkak.
Defisit mendekati batas 3% PDB, dengan risiko penurunan rating utang, pelemahan rupiah, dan keluarnya modal asing.
Pencopotan Sri Mulyani Indrawati disebut sebagai tanda melemahnya disiplin fiskal.
Kekuasaan politik dan ekonomi dinilai makin tersentralisasi melalui Danantara, BUMN, dan pelemahan independensi Bank Indonesia.
Artikel juga menyoroti menguatnya peran militer dan melemahnya oposisi parlemen, memunculkan kekhawatiran kembalinya pola Orde Baru. The Economist menyebut gaya sentralisasi dan kontrol elite Prabowo lebih mirip Sukarno, tetapi kekhawatiran publik terhadap militerisme mengingatkan pada era Soeharto.
Meski begitu, The Economist mencatat Prabowo belum sepenuhnya represif dan masih menunjukkan beberapa sikap moderat.
Kesimpulan utamanya: Indonesia dinilai sedang bergerak menjauh dari semangat Reformasi, dengan risiko ekonomi dan demokrasi yang sama-sama meningkat.