rbharis

Minda tua ...sebelum pergi jauh dan terpadam...

[RIP PENEGAKAN HUKUM @sakkusaitna]

Budaya tipu².... 😱😱

[rbharis @rbharis]

@tjerealjoker Hmm... Biarkan mereka . Biar rakyat yang menentukan.

[MotoGP™🏁 @MotoGP]

MALAYSIAN MAGIC 🇲🇾

HAKIM DANISH WINS HIS FIRST #Moto3 RACE 👏

#CzechGP 🇨🇿

[rbharis @rbharis]

@pedoqpop Err... Sos skil guna api n asap ada ka

[rbharis @rbharis]

@TokJoeMY Stedi Tok...

[ClarksonsFarm @ClarksonsFarm1]

Repost!🙌🏼

[New Direction AFRICA @Its_ereko]

🇮🇷🇮🇱 As the 2026 NPT Review Conference kicks off tomorrow in New York, Iran is ramping up pressure. Israel must join the Nuclear Non-Proliferation Treaty as a non-nuclear state and place all its nuclear facilities under IAEA safeguards.

Only Israel, India, and Pakistan remain outside the NPT. No sanctions. No inspections. No accountability.

Iran plays by the rules and gets punished. Israel breaks the rules and gets protected.

Double standards or legitimate security concerns. The world knows the answer. Time for universal rules or no rules at all.

[Boediantar4 @Boediantar4]

MasyaAlloh..
😍😍😍 Anak Indonesia hebat

Beranikah Pemerintah Memproduksi masal karya Anak Bangsa ...CERDAASNYA ANAK BANGSA KITA... semoga bisa MENDUNIA

KAPAN NEGARA BISA MENGAPRESIASI PRESTASI ANAK BANGSA???

[Global Statistics @Globalstats11]

The True Size of Malaysia 🇲🇾

[Panda Mikucan @mikuroQ]

🤔

[Projek Hitam @projekhitam]

ECRL adalah projek yang China invest di Malaysia since 2010. I mean, kalau selat melaka ditutup separuh, barang import masih boleh lalu dari Port Klang dan turun di Port Kuantan.

I mean that how China vision it 10 years ago.

[Clandestine @WarClandestine]

Eyes on 👀

Hegseth just hosted Indonesian counterpart and announced a “Major Defense Cooperation Partnership”.

The Strait of Hormuz is 2nd highest volume oil chokepoint on Earth.

What’s the 1st? The Strait of Malacca, INDONESIA (80% of China’s oil imports pass through here).

Global oil shipping chokepoints are being secured by the US MIL and their partners. Trump is securing the board!

It’s happening.

[James E. Thorne @DrJStrategy]

Food for thought.

Trump’s Deal With Indonesia: Mahan at the Strait of Malacca

Hu Jintao warned China about this moment more than twenty years ago. In 2003, the then Chinese president coined the phrase “Malacca dilemma” to describe a simple, brutal fact: the country’s economic rise depended on foreign oil sailing through a narrow strait that other powers could, in a crisis, choose to close. Most of China’s imported crude and gas still squeezes through that same bottleneck between Indonesia, Malaysia and Singapore. The US has just moved to wire that vulnerability, and it is no accident this is happening on Donald Trump’s watch.

Washington’s new Major Defense Cooperation Partnership with Indonesia is being sold in the usual diplomatic euphemisms: capacity building, maritime security, joint training. Strip away the boilerplate and you see something far sharper. The agreement’s focus on maritime domain awareness, subsurface and autonomous systems, and special forces training is about giving Indonesia and by extension the U.S. and its allies, a far richer picture of everything that moves between the Indian Ocean and the South China Sea, and greater ability to shape it in a crisis. As with Trump’s broader Indo‑Pacific posture, this is one more move to reassert the US as the pre‑eminent maritime power of the age, and to ensure China feels that reality every time a tanker clears the Strait.

Hu’s “Malacca dilemma” was never only about a single shipping lane. It was about the geometry of China’s energy dependence. Oil from the Gulf and Africa has to arrive by sea. The shortest, cheapest route runs past India, through Malacca and adjacent Indonesian straits, and then up into waters where the U.S. Navy and its partners have operated for decades. A coalition that can see, track and, if necessary, interdict that flow holds a lever over China’s economy that no amount of rhetoric about multipolarity can wish away.

More than a century ago, Alfred Thayer Mahan argued that sea power, fleets, chokepoints and maritime commerce, would decide the fate of great powers. The Malacca dilemma is Mahan’s theory rendered in modern energy terms: a continental power whose trade and fuel move by sea lives or dies by access to narrow maritime bottlenecks policed by others. Trump’s Indonesia move is pure Mahan: rather than chasing dominance on land, Washington is tightening its grip on the sea lanes and straits through which China’s economic lifeblood must flow.
Beijing has spent two decades trying to escape this trap with pipelines from Central Asia and Russia, a corridor through Myanmar and a “string of pearls” of ports from Gwadar to Djibouti. Yet the volumes tell a less reassuring story: overland routes move at the margin, while the bulk of China’s energy still comes by tanker and still passes through Southeast Asian chokepoints. The dilemma has been managed, not resolved.

That is why Indonesia matters. Jakarta insists it is not choosing sides and will continue to balance between Washington and Beijing. It doesn’t have to do more than that for this pact to bite. As Indonesian officers train with American counterparts and integrate U.S.‑supplied surveillance and patrol systems, the operational environment quietly changes. Chinese planners contemplating a crisis over Taiwan, the South China Sea or even a clash around Hormuz now have to assume that traffic through Malacca and its alternatives will unfold under a web of sensors and partnerships that lean, in practice if not in rhetoric, toward Washington.

Another move by President Trump, in other words. From rebuilding American shipyards to pouring money into Indo‑Pacific maritime forces, the pattern is clear: the United States intends to remain a maritime superpower, and to make China live with Hu Jintao’s old nightmare instead of escaping it. Mahan would have recognised the logic instantly: in the end, it is the power that commands the sea, and the straits, that sets the terms for everyone else.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada dokumen rahasia Amerika yang bocor dan isinya bikin gue geleng-geleng.
Amerika sedang mengupayakan akses penerbangan militer permanen melewati wilayah udara Indonesia.
Dan Prabowo disebut sudah menyetujuinya.

Kronologinya:

Februari 2026 Prabowo ke Washington untuk hadir di Board of Peace.
Dalam pertemuan bilateral dengan Trump menurut dokumen rahasia AS yang bocor ini Prabowo menyetujui proposal pemberian akses overflight blanket untuk pesawat militer Amerika melewati ruang udara Indonesia.

26 Februari Departemen Pertahanan AS mengirimkan dokumen resmi berjudul "Operationalizing U.S. Overflight" ke Kementerian Pertahanan Indonesia.

13 April hari ini Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dijadwalkan ke Washington untuk menandatangani perjanjian ini dengan Menhan AS Pete Hegseth.

Isi perjanjiannya:
Bukan sistem izin kasus per kasus.
Tapi sistem notifikasi sekali diaktifkan, pesawat militer Amerika bisa langsung melintas hanya dengan pemberitahuan.
Tidak perlu izin setiap kali.
Ada hotline langsung antara US Pacific Air Forces dan pusat operasi udara Indonesia.

Intinya:
Amerika bisa gerakkan pesawat militernya melewati Indonesia kapanpun dibutuhkan untuk operasi darurat, respons krisis, atau latihan militer bersama.

Kenapa ini masalah besar:

Indonesia selama ini dikenal sebagai negara non-blok.
Bebas aktif.
Tidak berpihak pada kekuatan militer manapun.

Perjanjian seperti ini kalau benar secara de facto menempatkan Indonesia dalam orbit militer Amerika. Bukan sebagai sekutu resmi.
Tapi dengan konsekuensi yang hampir sama.

Ruang udara Indonesia itu strategis luar biasa. Terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

Jalur laut dan udara paling penting di kawasan. Kalau Amerika punya akses permanen di sana mereka bisa proyeksikan kekuatan militer ke seluruh Indo-Pasifik dengan jauh lebih mudah.

Dan China tahu itu.
Dan China pasti tidak akan diam.

Yang paling ironis:

Prabowo selama ini dikenal sebagai sosok yang paling keras soal kedaulatan.
Yang paling sering bicara soal tidak mau didikte asing. Yang menulis buku tentang betapa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri.

Kalau dokumen ini benar maka perjanjian ini adalah kontradiksi paling telanjang dari semua narasi itu.

Bukan hanya membuka pintu untuk asing. Tapi membuka pintu lebar-lebar.
Dengan sistem yang sekali diaktifkan Amerika bisa masuk kapanpun tanpa izin tambahan.

Sampai berita ini ditulis tidak ada konfirmasi resmi dari Washington maupun Jakarta.
The Sunday Guardian sudah menghubungi semua pihak terkait tapi belum dapat respons.

Kalau ini benar Indonesia baru saja membuat keputusan geopolitik terbesar dalam beberapa dekade.
Tanpa debat publik.
Tanpa persetujuan DPR.
Tanpa transparansi apapun.

Dan yang menandatanganinya adalah orang yang selama ini paling keras berteriak soal kedaulatan.
Antek antek asing

[rbharis @rbharis]

@lady_bugg11 Singapore should protest this

[rbharis @rbharis]

@Soya_Cincau Refuel time vs Recharge time?

[Good News From Indonesia @GNFI]

Indonesia resmi mengajukan teater tradisional Mak Yong sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO.

Mak Yong merupakan kesenian Melayu yang memadukan tari, teater, musik, dan syair cerita kerajaan dalam satu pertunjukan. Tradisi ini telah berkembang di Kepulauan Riau sejak masa Kesultanan Riau (1722–1911) dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat setempat.

Video dalam konten ini merupakan dokumentasi sosok Mak Normah yang direkam oleh Febriana Garniz Kusumo, Tarmizi, dan Muhammad Afdhal Ridho dalam Kompetisi Rekam Maestro tahun 2024, sebuah kompetisi video pendek yang diselenggarakan oleh GNFI dan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia (saat itu Direktorat Jenderal Kebudayaan).

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

News⚡:Malaysia memperkenalkan dan biodisel dari kelapa sawit bernama B100 siap edar, biodisel pertama didunia tanpa campuran minyak bumi

[🇨🇳 Guo Shen 郭深 @GuoShenCN7]

🚨🚨🚨 CHINA JUST DESTROYED TRUMP'S ENTIRE HORMUZ ARGUMENT IN ONE SENTENCE 🚨🚨🚨

On April 2nd, China's FM spokesperson Mao Ning said this publicly, on record, in front of the world press:

"The root cause for disruption in Strait of Hormuz is illegal US-Israeli military operation against Iran."

One sentence. The whole thing unraveled.

Here is the full timeline so you understand exactly what happened:

Step 1 ✅ The Strait of Hormuz was OPEN. Ships moved freely. Oil flowed. $65/barrel.
Step 2 ✅ February 28, 2026. US and Israel launch "Operation Epic Fury." Iran's Supreme Leader killed. War begins.
Step 3 ✅ Iran retaliates. Hormuz starts closing. Ships get blocked. Chinese tankers pass freely. US ships cannot.
Step 4 ✅ March 28. Iran turns Hormuz into a toll road. Ships pay $5,000,000 per transit. Oil spikes $34 in 72 hours.
Step 5 ✅ Brent crude hits $109/barrel. US gas prices pass $4/gallon. 40 nations hold emergency meetings.
Step 6 ✅ Trump tells the world: countries that get oil through Hormuz should "take care of that passage." Cost to reopen: $2,000,000,000 a day.
Step 7 ✅ China responds publicly: "The root cause is your illegal military operation."

Do you understand what just happened?

The US started a war. The US caused the blockade. The US is now billing the world $2,000,000,000 a day to fix what the US broke.

And then China said all of this out loud. In front of the global press. On the record.

💀 The Strait was open before the US attacked. FACT.
💀 The Strait closed because of the US attack. FACT.
💀 The US is now charging to reopen it. FACT.
💀 Oil went from $65 to $109 because of US military action. FACT.
💀 American gas is now over $4/gallon because of this war. FACT.

Here's what they're showing you:
"America fighting for free shipping lanes."

Here's what they're NOT showing you:
The shipping lanes were FREE before America started fighting.

The question is no longer "will Hormuz reopen?"
The question is: who made $500,000,000,000 in energy profits while the world paid for this war?

Complete silence.

This is not a foreign policy crisis.
This is the arsonist demanding payment for fire extinguishers.
On a global scale.

Bookmark this. You're watching the biggest credibility collapse in American foreign policy since Iraq.