Istri almarhum: “Pak, suami saya meninggal minggu lalu. Saya mau tanya gaji terakhirnya.”
HR: “Sudah kami transfer prorata sampai tanggal meninggal ya, Bu.”
Istri almarhum: “Terus hak lainnya, Pak?”
HR: “Hak apa ya, Bu? Kan hubungan kerjanya sudah berakhir.”
Istri almarhum: “Iya, Pak. Yang berakhir hubungan kerjanya. Bukan kewajibannya.”
Ini yang keluarga hampir nggak pernah tahu, dan HR jarang nawarin sendiri.
Kalau pekerja meninggal, ada tiga sumber hak yang berbeda.
Pertama, dari BPJS Ketenagakerjaan program JKM: santunan kematian Rp42 juta, dibayar ke ahli waris, walaupun meninggalnya bukan karena kerja. Plus beasiswa untuk maksimal 2 anak, dari TK sampai kuliah, totalnya bisa sampai Rp174 juta. Ini PP 82/2019.
Kedua, dari perusahaan langsung. PP 35/2021 Pasal 57: kalau pekerja meninggal, ahli waris berhak atas uang pesangon 2 kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak. Buat masa kerja 5 tahun, hitungannya bisa belasan kali gaji.
Ketiga, saldo JHT dan JP di BPJS Ketenagakerjaan, yang cair ke ahli waris.
Yang harus disiapkan ahli waris: akta kematian, KK, KTP, surat keterangan ahli waris dari kelurahan, dan buku rekening.
Buat JKM, datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau lewat aplikasi JMO.
Buat pesangon, minta secara tertulis ke HR dengan menyebut PP 35/2021 Pasal 57.
Jangan tanda tangan surat “pernyataan tidak ada tuntutan” apa pun sebelum semua angkanya jelas.
Gue tahu ini bukan hal yang mau dipikirin di minggu pertama. Makanya ini buat disimpan, bukan buat dibaca sekarang.
Kalau ada teman atau saudara yang baru kehilangan pasangan yang masih bekerja, kirimin ini pelan-pelan. Bulan kedua biasanya lebih siap dengar daripada minggu pertama.
Menurut kalian, banyak nggak keluarga pekerja yang sebenarnya belum tahu hak-hak seperti ini ketika pencari nafkah meninggal?
RAFI AHMAD INI BENERAN KETUA BUZZER GA SI? DAN 35 PERUSAHAAN RAFFI AHMAD BENERAN WADAH LAUNDRY?
1/ Materi stand-up Pandji Pragiwaksono soal dugaan money laundry jenderal besar yang memakai permisalan nama Raffi Ahmad sukses bikin geger. Imbasnya, Project Multatuli langsung membongkar data Ditjen AHU Kemenkumham: Total ada 35 perusahaan RANS yang berdiri cuma dalam kurun 5 tahun
Gila atau wajar? Mari kita bedah daftar gurita bisnisnya dari tahun ke tahun
2/ Masa Awal & Ledakan Pertama (2020 - 2021)
Bermula dari sektor media dan animasi, gurita bisnis Sultan Andara langsung meledak dengan mendaftarkan 10 PT baru dalam satu tahun saja (2021):
PT Rans Media Indonesia
PT Rans Animasi Indonesia
PT Rans Entertainment Indonesia
PT Rans Kapital Indonesia
PT Rans Karnaval Internasional
PT Rans Kekinian Indonesia
PT Rans Nikmat Sejahtera
PT Rans Menajemen Artis
PT Rans Olahraga Digital
PT Rans Prestisius Cakrawala
PT Rans Prestisius Klub Sepak Bola
PT Rans Bisnis Indonesia
3/ Agresi Lanjutan di Tahun 2022 (7 Perusahaan Baru)
Tidak diberi kendor, RANS langsung merambah ke sektor kosmetik, keluarga, hingga aliansi strategis:
PT Rans Keluarga Bersama
PT Rans Kosmetika Indonesia
PT Rans Nusantara Hebat
PT Rans Satu Bunda
PT Rans Cantik Indonesia
PT Asiana Rans Indonesia
PT RFA Maju Internasional
4/ Puncak Gurita Terbesar di Tahun 2023 (12 Perusahaan Baru!)
Ini tahun paling agresif. Dalam waktu 12 bulan, belasan entitas bisnis baru berskala PT dengan inisial RANS dan RFA resmi didaftarkan ke negara:
PT Rans Boga Indonesia
PT Rans Surya Aktivasi
PT Rans Bersahaja Network
PT Bersahaja Network Rans Sukses
PT Prestisius Rans Gemerlap
PT Prestisius Rans Medan
PT Prestisius Rans Moon
PT Prestisius RFA Karnaval
PT RFA Karya Bangsa
PT RFA Kharisma Internasional
PT RFA Rojo Sambal Indonesia
5/ Sektor Baru & Ekspansi Tahun 2024 (4 Perusahaan Tambahan)
Bahkan hingga tahun 2024, ekspansi bisnisnya belum berhenti dan mulai merambah ke ranah siber hingga pangan:
PT RFA Sieber Internasional
PT Agung Rans Bersahaja Indonesia
PT RFA Minang Maju
PT Sultan Pangan Perkasa
6/ Mendirikan dan mengelola 35 perusahaan hanya dalam waktu 5 tahun jelas membutuhkan aliran likuiditas dan modal yang luar biasa masif.
Temen gw kerja di PLN.
Dia bilang ada satu pertanyaan yang tiap hari bikin dia dimaki, dan dia capek ngejelasinnya.
Pertanyaannya: "kok beli token 100 ribu, dapet listriknya kurang? Sisanya ke mana?"
Dia cerita ke gw sambil geleng-geleng. "Yang motong duit itu bukan PLN. Tapi yang dimaki tetep kita."
Gw ngerutin dahi. Kalo bukan PLN, terus siapa yang ngambil?
Malem itu gw cek struk token gw sendiri. Ada satu baris kecil yang selama ini gak pernah gw baca.
#TipsX
Banyak yang belum tahu—nomor kita bisa muncul di GetContact dengan label dari orang lain. Kalau mau privasi lebih aman, kamu bisa hapus datanya.
Step-by-step:
1. Buka halaman ini via browser (PC/Laptop lebih nyaman):
https://t.co/VPQhzOCoUh
@shobarizadi @hrdbacot Win win solution itu semua gaji plus tunjangan lain2 pns pajaknya ga ditanggung negara dan terbitin aja aturan pajak penghasilan THR dikecualikan dr objek pajak, bisa kan
#KawanPajak, khususnya para istri, jangan buru-buru panik jika mendapati status NPWP tiba-tiba berubah menjadi Nonaktif di sistem Coretax. Hal ini terjadi karena per tanggal 25 Januari 2026, DJP melakukan penonaktifan massal bagi NPWP istri yang datanya tercatat sebagai tanggungan dalam Daftar Unit Keluarga (DUK) suami. Langkah ini sebenarnya ditujukan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi, sehingga kewajiban perpajakan cukup dijalankan melalui satu pintu, yaitu kepala keluarga.
Namun, bagi istri yang memang menghendaki kewajiban pajak terpisah karena status Manajemen Terpisah (MT) atau Pisah Harta (PH), status tersebut bisa diaktifkan kembali dengan beberapa langkah berurutan di Coretax. Setelah data sinkron, barulah istri mengajukan permohonan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif melalui menu Profil Saya agar bisa kembali lapor pajak secara mandiri.
@KangSemproel@jackcfrost@FahreziBadrun Memang anggota DPR msk definisi pejabat negara yg pengh nya atas pajaknya ditanggung negara, sama dengan ASN. Ada regulasi pajaknya dan itu wajib direvisi
Buat yang mau ikut ngurus negara dibanding ngurus selangkangan selebgram, ini ringkasan isunya:
1) PKS awalnya mau calonin Anies-Sohibul Iman, Jakarta "Aman". Elektabilitasnya paling tinggi. Problemnya: perlu threshold 20% biar bisa calonin gubernur. Jadi perlu cari partai koalisi biar cukup menuhinnya.
2) Partai koalisi awalnya rencananya sama kaya Pilpres Kemarin: PKB, PKS, dan Nasdem.
3) Koalisi Indonesia Maju (KIM) ngajakin PKB, PKS, dan Nasdem ke koalisi mereka. Kata berita:
a) NasDem dikasih ancaman kasus,
b) Cak Iminnya PKB diancam lengser via konflik PKB-PBNU,
c) PKS ditawari posisi, yang udah jelas adalah wakil gubernur.
4) PKS ngumumin calon mereka ganti jadi Ridwan Kamil - Suswono, dengan koalisi raksasa total 12 partai.
***
Berhenti dulu. Ada keributan lain
5) Di luar keributan partai, ada calon independen: Dharma Pongrekun - Kun Wardana. Mereka juga problematik:
a) Ngumpulin KTP-nya pakai data curian, bahkan sampai ada anaknya Anies diklaim dukung mereka,
b) Warga prottes, pencurian data-nya udah dilaporkan ke Polisi,
c) Polisi menghentikan kasus pencurian datanya, katanya ini wewenang Bawaslu karena urusan Pilkada,
d) Padahal pencurian data itu tindak pidana umum, mestinya Polisi dan Bawaslu dua-duanya bisa jalan.
6) KPU tetap menetapkan calon independen problematik ini.
***
Kembali ke lanjutan nomor 4:
7) Presiden reshuffle kabinet: Menkumham Yasonna (PDIP) dicopot. Ingat: PDI-P belum ngumumin calon mereka.
Mereka juga terganjal threshold 20%.
8) Mahkamah Konstitusi, membuat keputusan penting:
a) Membatalkan Perubahan Batas Usia calon kepala daerah yang kemarin ramai dari Mahkamah Agung.
b) Mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Gelora: Threshold dari 20% jadi 7.5%
9) Implikasinya:
a) Beberapa partai lain (misal PDI-P dan PSI) bisa calonin sendiri tanpa perlu cari teman,
b) Kaesang gak bisa nyalon di Pilkada.
10) Presiden langsung panggil Menkumham baru, ingat dia udah bukan orang PDI-P, tapi orang baru. Entah mau ngapain.
***
Yang krusial:
11) Hari ini DPR bakal rapat RUU Pilkada. Agendanya bikin pembahasan, kalau bisa sampai keputusan, hari ini juga.
a) Diduga untuk menganulir putusan MK dengan bikin UU,
b) Deadline pendaftaran calon kepala daerah tinggal 9 hari kalender/7 hari kerja lagi, udah mepet.
***
Ada keributan separah dan sekompleks ini dan kalian malah ngurusin selangkangan orang.
Waspada. Ini cara canggih hacker curi data anda. Simak agar kita hati2 dalam berkomunikasi menggunakan HP. Tidak ada yang aman termasuk Iphone @PolhukamRI @kemkominfo@LiamPayne@DivHumas_Polri
@abcdelovu@kitnacanon@worksfess Gaji kotor itu gapok+tunj lain2+lembur+jkk jkm yg dibayar perush+bpjs kesehatan yg dibayar perush+bonus/THR.. Klo gaji yg kita terima disebut take home pay udh net dipotong smua