KEREN!
Dana Bagi Hasil Dipangkas, Bupati Siak Menyala๐ฅMenuntut Keadilan Fiskal dari Pemerintah Pusat
Bupati Siak, Afni Zulkifli, menyampaikan protes keras terkait kebijakan fiskal pemerintah pusat yang dinilai merugikan daerah-daerah penghasil sumber daya alam, khususnya Provinsi Riau. Dalam sebuah pertemuan resmi, Afni menyoroti pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2026 yang hanya disalurkan sebesar 50%, sementara daerah penghasil tetap harus menanggung beban subsidi energi nasional.
Afni menilai kondisi ini menciptakan beban ganda (double burden) bagi keuangan daerah. Ia mempertanyakan transparansi dan keadilan dari pemerintah pusat, mengingat daerah seperti Siak berkontribusi besar terhadap pasokan migas nasional melalui Pertamina Hulu Rokan, namun justru mengalami penyempitan ruang fiskal.
Lebih lanjut, Bupati Siak mendesak agar pemerintah pusat segera membayarkan hak-hak daerah yang masih tertahan sejak tahun 2023 dan 2024. Protes ini dilayangkan agar menjadi perhatian serius bagi Menteri Keuangan dan jajaran kementerian terkait dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang APBN 2027 mendatang.
Inilah penjelasan dari Prof Ferry Latuhihin, knp Rupiah terus jatuh !
Penjelasan yg mudah banget dicerna dan dipahami ๐
---------------
Menkeu Rp 18.000
๐คฃ๐คฃ
Habis ini jg Kita akan mendengar pidatonya bang @pandji
Mungkin besok ato lusa stlh "kunker" katanya di Prancis kmrn..
Nanti tinggal kita hitung brp Kali frasa ini muncul ๐ฅฑ
Kita ingin
Kita harus
Kita ga boleh
Kita jangan sampai
Nah lho lambat laun namun pasti Kecurangan 58% Kemenangan paslon @prabowo Gibran terpublikasikan sebagai Kebenaran. Ingat tulisan saya diPilpres 2014,2019 sandiwara kemudian berlanjut ditahun 2024 - Prabowo akan tetap bertahan sebagai Capres tanpa Jokowi
Papua punya potensi SDA luar biasa. Tambangnya diincar oleh Amerika & Cina. Hutannya diincar Oligarki "Perusak" hutan yang sebelumnya sudah merusak Sumatra dan Kalimantan.
PSN food estate menjadi project deforestasi terbesar didunia. Pribumi terusir dari tanahnya, hutannya hilang.
Militer dilibatkan secara masif. Sehingga saat ini di Papua perbandingan pribumi vs militer mencapai 7 banding 1.
Guru non ASN dilarang ngajar di sekolah negeri mulai 2027, sementara NAPI, akan diberi kerjaan dapur MBG di Lapas dan digaji. Jujur janggal. Ini arahnya mau kemana?