di persidangan.
Sebuah kebijakan lahir demi kemaslahatan publik dan tidak bisa dinilai secara parsial. Saatnya hukum bekerja secara adil dan independen demi tegaknya kebenaran!
Biarkan fakta hukum yang berbicara secara terang benderang." 🕊️
Di tengah riuk opini, mari bersikap bijak dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pihak tim hukum Gus Yaqut optimistis dan siap membongkar setiap detail dakwaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku
Yuk follow seluruh akun media sosial Sociotizer dan segera daftar sebagai kontributor melalui:
https://t.co/KLlEM9SmKE
Jangan lewatkan kesempatan untuk mulai menghasilkan dari kontenmu!
#sociotizer
Mau dapat penghasilan dari konten video?
Keunggulan Sociotizer dibanding platform lain:
✅ Fee tetap Rp4 per viewer.
✅ Minimal klaim tugas hanya 1.000 viewers.
✅ Saldo bisa dicairkan mulai Rp100.000.
✅ Proses pencairan maksimal 2×24 jam setelah pengajuan.
Sementara di banyak platform lain, fee umumnya mulai sekitar Rp2 per viewer dan baru bisa naik setelah mencapai target viewers yang sangat tinggi. Proses pencairannya pun bisa memakan waktu lebih lama.
Dalam rekaman utuh, beliau menegaskan bahwa pemerintah memilih arah yang berbeda, yaitu memperkuat swasembada pangan, menjaga kedaulatan pangan nasional, dan mendukung kesejahteraan petani.
Pastikan selalu melihat video secara utuh agar memperoleh informasi yang lengkap.
Sebuah potongan video Salim Dower beredar tanpa menampilkan konteks secara lengkap.
Kalimat Zulkifli Hasan tentang “kalau nanam padi tidak menguntungkan, ya tanam sawit” merupakan contoh penjelasan mengenai logika pasar bebas di masa lalu, bukan pernyataan kebijakan pemerintah.
Dalam rekaman utuh, beliau menegaskan bahwa pemerintah memilih arah yang berbeda, yaitu memperkuat swasembada pangan, menjaga kedaulatan pangan nasional, dan mendukung kesejahteraan petani.
Pastikan selalu melihat video secara utuh agar memperoleh informasi yang lengkap.
Dalam rekaman utuh, beliau menegaskan bahwa pemerintah memilih arah yang berbeda, yaitu memperkuat swasembada pangan, menjaga kedaulatan pangan nasional, dan mendukung kesejahteraan petani.
Pastikan selalu melihat video secara utuh agar memperoleh informasi yang lengkap.
Mereka juga berpendapat bahwa kuota haji tambahan merupakan pemberian Pemerintah Arab Saudi, bukan bersumber dari APBN, serta menilai penggunaan diskresi Menteri Agama saat itu memiliki dasar hukum yang akan dibuktikan dalam persidangan.
Menurut pihak kuasa hukum, dakwaan perlu diuji secara mendalam di persidangan, terutama terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dan unsur kerugian negara.
Tim kuasa hukum mantan Menteri Agama, Gus Yaqut, menyampaikan pandangannya terkait proses penetapan status tersangka terhadap kliennya. Salah satu hal yang disoroti adalah aspek perhitungan kerugian negara dalam perkara tersebut.
Korupsi kuota haji memasuki babak baru. Gus Yaqut resmi menjalani pelimpahan berkas di KPK dan berharap satu hal: “Semoga kebenaran terungkap.”
Kini, seluruh fakta akan diuji secara terbuka di persidangan.
Menurutnya, kepatuhan terhadap prosedur merupakan bagian dari prinsip negara hukum untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan kewenangan. Keterangan tersebut menjadi bagian dari alat bukti yang akan dipertimbangkan majelis hakim bersama seluruh fakta persidangan
Dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji, saksi ahli hukum Dr. Oce Madril menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya pemenuhan aspek formil dan materiil dalam penetapan tersangka.
Di tengah beragam opini publik, mari tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menghormati proses peradilan. Tim hukum Gus Yaqut menyatakan siap menguji setiap dakwaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Mari kawal proses hukum yg adil dan objektif
“Pemerintah tidak peduli literasi karena anggaran Perpusnas turun.”
Faktanya, program literasi tidak hanya dijalankan oleh Perpusnas.
📚 Kemendikdasmen telah mengirim 5,5 juta buku bacaan bermutu (200 judul) ke 18.444 SD dan 6.165 SMP di 38 provinsi serta 510 kabupaten/kota.
📖 Tersedia juga 1.842 judul e-book gratis yang dapat diakses masyarakat melalui katalog digital Kemendikdasmen.
Selain itu, sejumlah pemerintah daerah juga membangun perpustakaan modern menggunakan dukungan Transfer ke Daerah (TKD).