Gue setuju sama CB.
MBG dah kayak program 'kebut semalem', tanpa pilot project cuma buang² duit pajak rakyat.
Giliran dikorupsi, rakyat cuma disuruh sabar. Design programnya dari awal emang buat janji kampanye, bukan murni buat rakyat 🤨
Guys, Chatib Basrmantan Menteri Keuangan yang sekarang dikabarkan akan menggantikan purbaya dan bicara langsung dengan Prabowo.
Dan pendapatnya tentang MBG singkat, jelas, dan sangat pedas.
Satu — MBG seharusnya bukan untuk anak SMA:
Chatib langsung tanya satu pertanyaan yang harusnya ditanyakan dari awal sebelum program ini diluncurkan:
"Bisa enggak MBG dikaitkan dengan ibu hamil?
Kesehatan ibu anak, gizi anak?"
Kenapa ibu hamil?
Karena dampak gizi paling kritis ada di 1.000 hari pertama kehidupan bukan di anak SMA yang sudah tumbuh.
Kalau mau benar-benar berantas stunting dan kurang gizi sasarannya harusnya ibu hamil di desa terpencil, bukan siswa sekolah favorit di kota besar yang sudah makan nasi padang setiap hari.
Program senilai Rp335 triliun tapi sasarannya salah dari awal.
Dua — diluncurkan terlalu besar terlalu cepat:
Chatib menyebut konsep yang paling penting: political capital.
Setiap kebijakan besar butuh modal politik.
Dan modal itu terbatas.
"Kalau start dari sesuatu yang besar kecuali punya political capital unlimited.
Saya enggak yakin kita punya itu."
MBG diluncurkan ke 82.000 sekolah sekaligus.
Tanpa pilot project.
Tanpa sistem pengawasan yang matang.
Tanpa SDM kompeten di posisi yang tepat.
Hasilnya bisa ditebak: korupsi meledak sebelum setahun berjalan.
Dan seluruh modal politik yang harusnya bisa dipakai untuk reformasi lebih penting — habis digerus oleh satu program yang terburu-buru.
Tiga — cara yang benar menurut Chatib:
Dari pengalamannya sendiri waktu jadi kepala BKPM Chatib punya prinsip yang sangat sederhana:
Mulai dari yang kecil dulu.
Yang bisa dikontrol langsung.
Yang hasilnya bisa langsung dirasakan.
Bangun kepercayaan dari situ.
Baru bergerak ke yang lebih besar.
MBG adalah kebalikan persis dari prinsip itu.
Dan hasilnya sudah terbukti.
Chatib tidak bilang MBG harus dihentikan.
Tapi dia bilang sesuatu yang jauh lebih keras dari itu: program ini salah desain dari awal.
Sasaran salah.
Skala terlalu besar terlalu cepat.
Tidak ada sistem pengawasan yang memadai.
Dan uang sebesar itu yang seharusnya bisa mengubah kondisi gizi jutaan ibu hamil dan bayi di desa terpencil malah bocor ke kantong orang-orang yang seharusnya mengawasinya.
Itu bukan kesialan.
Itu konsekuensi logis dari kebijakan yang dirancang untuk foto dan kampanye bukan untuk anak-anak yang benar-benar kelaparan.
Hah, mau bikin batalyon pangan? Anggaran 195 T cuma buat nambah struktur baru di tengah ekonomi yg lagi megap²? Rakyat butuh makan, Pak, bukan tentara 🙄
Tuntutan aksinya kurang kongkrit dan kurang menggigit BEM UI. Mudah ngelesnya pemerintah dgn tuntutan seperti itu.
Tak bantu, diurutkan dari sumber masalah yg membuat kita rakyat memikul bebannya saat inil;
1. Bubarkan kabinet, ganti dgn kabinet yang ramping, sesuai jargon efisiensi, isi dgn yg kompeten
>> ini sumber masalah utama saat ini, kabinet gemuk, osbesitas, hanya bagi2 kursi, hamburkan uang negara yang terbatas, defisit, untuk menggaji pejabat/kroni, alih2 digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Teddy misal, ini biang masalah. Belum pernah ada sejarah di Indonesia, eselon 2 malah membawahi Menteri, menerima laporan dari menteri dan lembaga, padahal ada Menko yang bejibun, untuk apa terus dibentuk Menko? Belum lagi ada Wapres. Semua informasi dan laporan serta kritik publik terfilter di Seskab.
2. Hentikan MBG yang universal, gantikan dengan MBG Targeting.
>> Hanya berikan untuk siswa yang membutuhkan, dan daerah 3T. Hentikan sistem tata kelola Mitra yang jelas2 memperkaya kroni lewat insentif, sehingga diduga sebagai agenda "kantong babi" politik untuk kepentingan 2029. Layanan publik seperti MBG harus dikuasai negara infrastrukturnya, bukan malah dikuasai swasta.
3. Hentikan KDMP yang justru membebani Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan warga desa.
>> Jika yang utang PT. Agrinas ke Himbara untuk membangun dan pengadaan seluruh kebutuhan KDMP (Gedung, Truk, sarpras, dll), kenapa malah Dana Desa yang akan dipotong mencicil utang tsb?
Jika yakin sekali pemerintah dengan toko2 KDMP ini bakal untung, walau di bangun di tengah hutan dan gunung, biar saja di kelola Agrinas. Buktikan. Tanah desa yang dipakai silahkan bayar sewa ke Kas Desa. Ini jauh lebih fair bagi rakyat.
4. Batalkan UU Polri yang bertentangan dengan keputusan MK
>>> revisi UU Polri yang baru malah memberi jalan anggota Polri duduk di berbagai jabatan sipil tanpa batasan dan tidak perlu pensiun dini. Satu jabatan saja di Polri tidak beres, koq malah menjabat lagi di jabatan sipil. Pilih salah satu, tetap anggota Polri atau menjabat di jabatan sipil.
Kalau UU TNI sudah jelas membatasi jabatan yang diduduki prajurit aktif, cuma saat ini dilanggar Teddy saja yang duduki jabatan eselon 2, padahal tidak boleh, diakal2i dengan ditempatkan di bawah eselon 1 sekretariat militer Presiden.
5. Efisiensikan APBN, fokus untuk kesejahteraan rakyat.
>> Hentikan pengeluaran yang berlebihan seperti perjalanan dinas dan perjalanan Presiden ke luar negeri.
>> Batalkan syarat KIPK yang membatasi penerima hanya dari kategori miskin maksimal Desil 4 dan penghasilan di bawah UMP. Naikan batas penghasilan ke Rp6juta, agar lebih luas calon mahasiswa yang bisa mengakses haknya untuk pendidikan tinggi lewat pembiayaan negara.
>> Gunakan semaksimalnya APBN untuk membantu mengurangi tekanan ekonomi di tengah rakyat, seperti menahan kenaikan BBM, gas, dan Listrik, agar kehidupan rakyat tidak makin berat, sementara pejabat semakin gendut dan sejahtera.
Itu usulan saya. Biar lebih menggigit.
Dalam strategi aksi, jangan semua dimusuhi, harus ada juga kekuatan yang dikawani karena pada dasarnya mereka juga bagian rakyat, yang terhimpit juga atas kebijakan pemerintah.
ohya, kalau aksi jangan karena pilihan politik, betul2 karena membela rakyat dan jangan pulang sebelum tuntutan dipenuhi. 💪💪
Salam
FK
Jusuf Kalla menemui Prabowo di Istana, 11 Juni 2026. Pertemuan tertutup, satu jam.
Setelahnya JK bilang: ia mengusulkan pembangunan 2.000 megawatt PLTA baru senilai Rp60–70 triliun, dan "Presiden setuju."
Yang menemaninya: Solihin Kalla , anaknya sendiri, sekaligus CEO Kalla Group.
Bisnis utama Kalla Group: PLTA.
PT Poso Energy, PT Malea Energy, portofolio 1.500 megawatt sudah beroperasi, ekspansi 1.230 megawatt lagi sedang berjalan.
Jadi skemanya: anak punya perusahaan PLTA.
Ayah temui Presiden.
Ayah usulkan bangun PLTA besar.
Presiden setuju.
Nilai proyeknya Rp60–70 triliun.
Pertemuan itu namanya apa : konsultasi kebijakan energi nasional, atau pitching proyek bisnis keluarga di dalam Istana?
Ribuan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) bersiap menggelar demo hari ini aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Massa aksi mulai berkumpul di Lapangan FISIP UI pada Jumat (12/6/2026) sebelum bertolak ke lokasi demonstrasi.
Simak berita selengkapnya di https://t.co/12KzHzegth, BeritaSatu TV, YouTube BeritaSatu dan unduh aplikasi BeritaSatu di iOS dan Apps Store!
#BeritaSatu #SaatnyaMajuBersama #MahasiswaUI #DemoMahasiswa
MAKELAR SPPG.
Kejagung menetapkan Asep Yusuf Somantri sbg tersangka, perannya sbg makelar dlm mencari mitra dapur SPPG
Dia bs intervensi tim verifikator, bs batalin status mitra yg lolos & bs masukin pendaftar baru stlh portal tutup.
Jadi mitra jalur VIP begini pst gak murah🤔
Alhamdulillah, ada “good news” untuk kita semua. Dua hari ini, 9-10 Juni 2026, Rupiah dan IHSG menguat secara signifikan. Selamat dan terima kasih untuk negara dan pemerintah. Semoga ini merupakan awal dan pertanda baik ~ “a good beginning”.
Kabar baik ini membuktikan apa yang saya sampaikan bulan Mei 2026 yang lalu tidak keliru. Pemerintah, tentunya pemimpin kita Presiden Prabowo Subianto, masih memiliki sumber daya politik dan ekonomi untuk mengatasi tekanan ekonomi yang kita rasakan saat ini. Masih tersedia opsi dan solusi dari otoritas moneter dan fiskal kita.
Pemerintah berhasil menghentikan proses pelemahan Rupiah dan IHSG yang terjadi secara sistematis (berturut-turut) dalam jumlah yang besar. Itulah sebabnya kebijakan yang dijalankan oleh Bank Indonesia, tentunya bersinergi dengan pemerintah, menjadi salah satu faktor positif dalam menghentikan rontoknya Rupiah dan IHSG. Kalau tidak, pelemahan saham dan mata uang kita bisa “unstoppable”. Pasalnya, sudah menjadi satu antara faktor “real economy”, utamanya situasi fiskal dan APBN kita termasuk beban utang yang melilit, dengan faktor psikologis dan persepsi pasar yang tidak positif.
Ke depan, hari-hari mendatang, kita berharap Pemerintah terus melakukan langkah-langkah stabilisasi ekonomi. Menyehatkan APBN kita. Membatasi dan mengendalikan jumlah utang pemerintah. Mencegah terjadinya kenaikan harga barang dan jasa yang bisa memukul kehidupan rakyat. Memulihkan kembali kepercayaan investor. Meningkatkan komunikasi yang lebih efektif sehingga kebijakan dan langkah pemerintah dimengerti oleh rakyat dan “market”. Menghentikan berbagai spekulasi dan ketidakpastian. Yang tidak kalah pentingnya, melindungi rakyat kita yang sangat terdampak dengan situasi ekonomi, termasuk dampak dari kenaikan harga BBM.
Saya tahu, karena kenyang dalam menangani tekanan ekonomi seperti ini ketika memimpin Indonesia dulu, semua ikhtiar pemerintah ini tentu memerlukan waktu. Perlu dukungan publik yang lebih kuat. Ingat, “in crucial thing, unity”. “In important thing, dialogue” dan diwadahinya keragaman pandangan yang konstruktif. Pikiran yang rasional, kebijakan yang tepat dan aksi-aksi nyata yang serius menjadi sangat penting. *SBY*
Gue heran deh kok masih aja ada orang yang bilang “Pertamax naik ga masalah, kan yang pake juga orang2 mampu”
Entah mereka buzzer atau emang tolol alami.
Yang jadi masalah itu EFEK DOMINO-nya, bukan cuma perkara harga naik 3ribu.
Ini efek domino yang akan terjadi dari kenaikan per hari ini:
1. Migrasi massal ke BBM lebih murah. Harga Pertamax naik → orang yang biasa pakai yang “premium” (kelas menengah atas) langsung switch ke Pertalite yang lebih murah. Hasilnya: permintaan Pertalite meledak. Padahal Pertalite kan kuotanya terbatas (subsidi), jadi stok di SPBU cepet habis.
2. Pertalite langka + antrean panjang. Antre Pertalite di SPBU jadi tambah rame. Yang gak mau antri berjam-jam atau gak kebagian akhirnya terpaksa isi Pertamax (yang lebih mahal).
3. Biaya logistik & transportasi naik Truk, angkot, ojek online, pengiriman barang semua naik ongkosnya (meski mereka pakai solar/ Pertalite, tapi efek rantai supply-nya ikut naik karena driver dan perusahaan logistik juga kena imbas). Akhirnya harga barang di pasar naik semua.
4. Inflasi & harga sembako naik Efek dari nomor 3: dari meja makan sampai warung kecil. Harga beras, sayur, mie instan, bahkan jasa ojek naik. UMKM yang paling kena getahnya. Modal produksi naik, daya beli masyarakat turun, penjualan melambat.
5. Black market & penyelundupan Pertalite yang langka sering muncul di pedagang eceran dengan harga lebih mahal (kadang sama mahalnya Pertamax). Subsidi yang seharusnya buat rakyat kecil malah bocor.
6. Beban subsidi pemerintah membengkak. Demand Pertalite naik drastis → pemerintah/Pertamina harus nambah pasokan subsidi. Kalau gak diatur, APBN makin tekor, bisa-bisa akhirnya Pertalite juga naik atau dibatasi lebih ketat (misalnya pakai MyPertamina, plat nomor ganjil-genap, dll).
7. Efek jangka panjang ke ekonomi & masyarakat
- Driver ojol & angkot kurangi shift → pendapatan turun.
- Petani & nelayan (yang pakai solar/Pertalite) ongkos produksi naik → harga pangan naik lagi.
- Inflasi umum naik → Bank Indonesia mungkin naikin suku bunga → pinjaman mahal → investasi melambat.
Intinya, yang tadinya “cuma naik buat orang berduit” malah bikin semua orang kena getahnya lewat rantai yang panjang.
JANGAN SALAH FOKUS!
Belakangan rame list nama² (katanya) dari HP Sony sliweran di TL.
Kalaupun nama² itu pernah berkomunikasi dengan Sony, belum tentu juga terlibat.
Jangan sampai kasus korupsi berubah jadi panggung politik atau Soni cuma bikin asap supaya kasusnya tenggelam🤔
"Pertamax naik ga ngaruh juga kali.. kehidupan kita, orang itu BBM nya orang kaya"
Teruntuk kamu yg punya opini seperti ini, silakan baca sampai habis ya.
✅ Efek Kenaikan Harga Pertamax Jadi Rp16.250 per Liter ke Seluruh Lapisan Masyarakat
Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 (kenaikan ±Rp3.950 atau sekitar 32%).
Ini BBM non-subsidi yang biasa dipakai kendaraan menengah ke atas (mobil keluarga, motor injeksi modern, dll). Berikut simulasi dampaknya secara bertahap dan mendalam.
1. Dampak Langsung (Hari 1–7)
- Pemilik Kendaraan Pribadi (Mobil & Motor yang Pakai Pertamax):
Biaya operasional naik signifikan.
Contoh: Mobil yang habis 10 liter/hari (commuter Jakarta) → tambahan ±Rp39.500/hari atau Rp1,1 juta/bulan. Motor yang pakai Pertamax (beberapa matic premium) juga terasa.
Kalangan menengah atas (golongan ini paling banyak pakai) langsung merasakan “dompet lebih tipis”.
- Ojek Online & Transportasi Online:
Banyak driver yang pakai Pertamax untuk kendaraan lebih irit dan bersih. Mereka harus naikkan order minimum atau kurangi jam operasional. Penumpang akhirnya bayar lebih mahal (jika tarif disesuaikan).
2. Dampak ke Transportasi & Logistik (Minggu 1–4)
- Tarif angkutan umum, travel, truk logistik, dan ojol cenderung naik bertahap (meski Pertalite & Solar subsidi belum naik).
- Biaya distribusi barang naik → harga sembako, makanan, dan barang konsumsi di pasar tradisional/modern mulai merayap naik.
- Contoh: Sayur-mayur dari pasar induk ke retail → ongkos angkut naik → harga eceran naik 5-15% dalam 1-2 bulan.
3. Dampak ke Lapisan Masyarakat
Lapisan Bawah (Miskin & Rentan)✅
Meski tidak langsung pakai Pertamax, efek rantai pasok membuat harga kebutuhan pokok naik. Daya beli turun, pengeluaran untuk makan & transportasi harian membengkak. Banyak yang beralih ke Pertalite (bisa picu antrean & kelangkaan jika permintaan melonjak). Risiko inflasi menekan kelompok ini paling keras.
Lapisan Menengah Bawah (Pekerja Harian, UMKM, Karyawan Swasta)✅
- UMKM & pedagang kecil: Biaya kirim barang & operasional naik → margin keuntungan tipis atau naikkan harga jual.
- Karyawan yang commuting pakai mobil/motor: Harus potong pengeluaran lain (hiburan, tabungan, pendidikan anak).
- Banyak yang pindah ke transportasi umum atau kerja dari rumah (jika memungkinkan).
Lapisan Menengah Atas & Profesional✅
- Paling terdampak langsung karena konsumsi Pertamax tinggi (mobil pribadi, keluarga).
- Bisa mengurangi perjalanan non-esensial, liburan, atau belanja impulsif.
- Tapi mereka lebih resilient (bisa pakai kartu kredit, tabungan, atau investasi untuk buffer).
Lapisan Atas / Bisnis Besar✅
- Perusahaan logistik & manufaktur yang pakai campuran BBM: Biaya produksi naik.
- Bisa menaikkan harga produk atau efisiensi (PHK ringan atau kurangi shift).
- Investor asing & pasar saham mungkin bereaksi negatif jangka pendek (IHSG fluktuatif).
BUKAN SOAL SIAPA DULUAN.
Emang kenyataan kok belakangan ini Kejagung sering keliatan nyalip KPK di kasus² besar.
Tapi publik mah nggak terlalu peduli siapa yg start duluan. Yg dilihat itu siapa yg berani bongkar, berani tetapkan tersangka, dan bisa buktiin di pengadilan ☺️