TEMAN-TEMAN LIHAT INI!!
Ada anak menteri ikut bapaknya dinas ke New York.
@.Dody Hanggodo hello pak 🙃
WNI tanya WNI...
Boleh sih begini?? Kunjungan kerja bawa anak istri??
Mau tanya juga, nama anaknya masuk list SK delegasi berarti ngikut pake duit negara gitu kah?? @.KemenPU
Beneran Nanya ini😌
Mumpung Kegiatan Masih 6-7 hari, masih bisa itu revisi😉
HIGH-LEVEL MEETTING ON THE MIDTERM REVIEW OF THE NEW URBAN AGENDA NEW YORK
(13-19 Juli 2026)
ya Allah, aku sedang mencoba meraih masa depan yang selama ini cuma bisa kubayangkan. jika memang ini baik untukku tolong kabulkan. jika jalannya sulit tolong mudahkan. jika aku lemah tolong kuatkan. hanya kepada-Mu aku menggantungkan seluruh mimpiku.
Ya Allah aku mau gaji 20juta per bulan, dengan kerjaan manusiawi, lingkungannya ngga toxic, bisa punya waktu cukup buat ibadah, liburan, olahraga, ngelakuin hobi, quality time sama keluarga, dan yg pasti sehat jasmani dan rohani 🍃
Please @UNICEF , @UNICEFIndonesia , @kpp_pa and @KPAI_official , protect Indonesian children!!
Children are the future of our nation. They should never become shields for those in power, tools of propaganda, or symbols used to build support for any government policy.
Indonesia's Child Protection Law (Law No. 35 of 2014), Article 15, clearly states that every child has the right to be protected from abuse and exploitation in political activities. This principle exists because children deserve to grow up free from political manipulation and exploitation.
When elementary school children are brought to public demonstrations, asked to carry signs, chant slogans, or serve as symbols of support for a government program, we must ask a simple but important question: Who is truly being protected the children, or political interests?
Children are not born to carry the burden of adult politics. They are born to learn, to play, to dream, and to grow. They are not mature enough to fully understand political issues or to give informed consent to participate in activities with political implications. That is precisely why the law exists—to protect them from being used to advance the interests of others. If a government program is truly beneficial, its success should speak for itself. Public trust should be built through transparency, accountability, and measurable results—not by placing children at the center of political messaging.
Children's voices should never be used as loudspeakers for political agendas. Their small hands should be holding books, not protest signs. We respectfully urge @UNICEF and @kpp_pa to take this matter seriously. We call for an independent investigation into the reported involvement of children in political demonstrations and for appropriate action to ensure that every child's rights are protected in accordance with Indonesia's Child Protection Law.
Protect Indonesian children. Because when childhood is exploited, it is not only a child who is harmed—it is the future of an entire nation.
Wapres sudah TERBUKTI melakukan tindak PENYUAPAN terhadap mahasiswa.
Berarti ini sudah sesuai dengan Pasal 7A UUD 1945.
Berarti sudah SAH dan harus DI BERHENTIKAN sesuai dengan hukum dan UU yang berlaku 🔥🔥
Dari sekian banyak pidato, pidato kali ini bener bener nyesek
Rakyat yang bayar gaji kalian, dikritik malah dibales:
“EMANG GUE PIKIRIN” dan disambut tepuk tangan yang meriah
"ada orang pinter bilang, ada yg lebih genting dari perut lapar" dan tanggapan dia, "saya kira gak ada yg lebih genting dari perut lapar" WALLAHI WE'RE FINISHED, FIX MBG GAK AKAN DI STOP YA GUYSSS 🙂
Dear @UNICEF,
Indonesian children should never be used to advance any political agenda or government campaign. Indonesia's Child Protection Law emphasizes that every child has the right to be protected from exploitation, violence, discrimination, and any activity that may jeopardize their best interests. Involving elementary school children in public rallies, asking them to carry campaign-style signs or chant political slogans raises serious concerns about whether their rights are being respected.
Children can’t meaningfully consent to political participation. Schools should remain safe spaces for learning—not places where students are mobilized to endorse government policies.
We urge independent monitoring to ensure that children's rights are fully protected and that no child is used as a tool for political messaging.
"pejabat minta dana anggaran 5T?"
prabowo: "saya kasih 10T!"
"rakyat mengeluh soal deforestasi"
prabowo: "sawit juga pohon!"
"rakyat risau nilai rupiah anjlok?"
prabowo: 'rakyat desa gak pakai dolar!"
"rakyat sedih soal kemiskinan merajalela"
prabowo: "rakyat kita ga bermimpi kaya!"
"rakyat was-was Indonesia gelap"
prabowo: "sorry ye, Indonesia cerah!"
"rakyat protes soal kebijakan negara?"
prabowo: 'mereka antek-antek asing!"
"rakyat jadi korban pembullyan"
prabowo: 'bagus, saya juga dibully!"
rakyat tidak selalu butuh pidato yang membuat mereka kuat. kadang rakyat hanya butuh pemimpin yang membuat mereka merasa dipahami.
masalah hidup sudah cukup berat. jangan sampai kata-kata yang seharusnya menenangkan justru menambah beban.
KARENA UANGNYA GAK ADA?
TERUS ITU MBG PAKE DAUN???
DADAN CS KORUPSI SEMILYAR SEHARI?
***
Kenapa gaji guru tidak bisa baik?
Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik?
Kenapa anggaran selalu kurang, ya kan?
Karena uangnya nggak adaaaaa!
PEMERINTAH TONE DEAF dan ANTI KRITIK
Kalo dikritik, mereka bayar dan kerahkan bajer
Di demo BEM, mereka bikin BEM palsu dan bikin demo tandingan
Di kritik ttg proyek2 luar jawa, mereka coba suap dgn ajak jalan2
kapan ya semua sadar kalau subsidi dari pemerintah itu maksudnya subsidi dari pajak yang kita bayar, ganti atuh namanya bukan subsidi pemerintah, lebih cocok pengembalian dana publik.
"subsidi" adalah hak kita, bukan hadiah.