Semua harus dibuka.
Kita berterima kasih kepada pembuat film “pesta babi” karena dari film itulah kita tahun siapa saja oligarki yang mendapatkan tanah di Papua.
Yang penting dibuka juga adalah pejabat dan mantan pejabat yg memberikan tanah tersebut ke mereka.
Guys, ada sidak DPR ke gudang motor listrik MBG
sekitar beberapa hari yang lalu
dan yang mereka temukan menurut gue adalah salah satu bukti paling konkret dari bagaimana program ini dijalankan.
Yang ditemukan saat sidak:
DPR mendatangi kantor dan gudang tempat penyimpanan motor listrik program MBG di Jakarta.
Hasilnya:
masih terkunci.
Belum beroperasi.
Motor sudah dibeli.
Anggaran sudah keluar Rp1,2 triliun.
Tapi gudangnya terkunci.
Motor belum dipakai.
Dan program yang katanya butuh motor ini untuk operasional SPPG tetap berjalan tanpa motor itu.
Pertanyaan pertama yang langsung muncul:
Kalau program bisa berjalan tanpa motor untuk apa motor itu dibeli?
Dan kalau motor sudah dibeli tapi gudangnya masih terkunci motor itu sekarang ada di mana?
Siapa yang memegang?
Soal merek Emo Electric Mobility dan ini yang mencurigakan:
dalam video sidak itu menunjukkan papan bertuliskan merek Emo Electric Mobility sebagai pemasok motor listrik untuk kepala SPPG.
Tapi anggota DPR menemukan kejanggalan:
motor sudah beredar lebih dulu sebelum proses pengadaan resmi selesai.
Ini bukan detail kecil.
Dalam pengadaan pemerintah barang tidak boleh beredar sebelum kontrak ditandatangani dan proses administrasi selesai.
Kalau motor sudah beredar lebih dulu itu artinya ada proses yang tidak sesuai prosedur.
Siapa yang memesan duluan?
Siapa yang membiayai sebelum kontrak resmi?
Dari mana modalnya?
Pernyataan Charles Honoris yang paling tepat:
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mempertanyakan dua hal langsung dan keras:
Satu — dasar pemilihan merek Emo.
Kenapa merek ini yang dipilih?
Apakah ada tender terbuka?
Apakah ada perbandingan harga dengan merek lain?
Apakah ada kajian teknis yang dipertanggungjawabkan?
Dua — relevansi motor trail untuk kepala SPPG di perkotaan.
Motor trail adalah kendaraan off-road yang dirancang untuk medan berat.
Kepala SPPG tugasnya mengelola dapur dan distribusi makanan bukan melintasi hutan atau pegunungan. Di Jakarta yang macet motor trail justru lebih tidak efisien dari motor biasa.
Kebutuhan kendaraan listrik untuk kepala SPPG sangat tidak mendesak.
Ini bukan pendapat yang kontroversial.
Ini common sense.
Dan ini konteks yang membuat semuanya semakin berat:
Di saat yang sama:
BPOM tidak punya anggaran Rp2,9 miliar yang bisa digunakan untuk sampling makanan MBG untuk memastikan makanan yang dimakan anak-anak itu aman.
BGN punya anggaran Rp1,2 triliun untuk motor listrik yang gudangnya masih terkunci dan belum jelas kegunaannya.
Ini bukan soal salah prioritas kecil-kecilan.
Ini adalah cermin dari keseluruhan tata kelola program yang menurut gue sudah sangat bermasalah secara fundamental.
Pola yang sudah terlalu konsisten untuk disebut kebetulan:
Semir sepatu — harganya tiga kali lipat pasar. Dipecah 12 paket kontrak.
Kaos kaki — Rp100.000 per pasang.
Motor listrik — Rp1,2 triliun. Gudangnya terkunci. Motor beredar sebelum kontrak resmi.
Digitalisasi — Rp3,1 triliun.
Dan dari semua itu yang sampai ke piring anak-anak menurut survei hanya 6,5%.
Sementara Mahfud MD menyebut dari triliunan anggaran MBG yang untuk makan hanya Rp34 miliar.
Ini bukan kebocoran kecil di pinggir sistem.
Ini adalah sistem itu sendiri yang bermasalah.
Yang perlu dituntut sekarang bukan nanti:
Satu — audit forensik menyeluruh atas seluruh pengadaan BGN: motor listrik, semir sepatu, kaos kaki, digitalisasi. Berapa harga pasarnya, berapa yang dibayar, siapa vendornya, bagaimana prosesnya.
Dua — penjelasan transparan mengapa motor sudah beredar sebelum kontrak resmi dan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran prosedur itu.
Tiga — realokasi anggaran segera dari pengadaan yang tidak esensial ke pengawasan kualitas makanan termasuk memberikan BPOM anggaran yang memadai untuk sampling.
Empat — penjelasan ke publik soal isi gudang yang masih terkunci: motornya ada di mana, kondisinya bagaimana, kapan akan digunakan.
Charles Honoris menegaskan satu hal yang menurut gue harus jadi prinsip dasar program ini:
"Program MBG bertujuan memperbaiki gizi anak-anak. Program ini tidak boleh menjadi ajang pembagian proyek."
Tapi fakta yang ditemukan saat sidak gudang terkunci, motor beredar sebelum kontrak, merek yang dipertanyakan dasar pemilihannya, anggaran triliunan yang sebagian besar tidak sampai ke makanan menunjukkan bahwa program ini sudah bergerak jauh dari tujuan awalnya.
Dan selama tidak ada pertanggungjawaban yang konkret dan terukur setiap rupiah yang keluar dari anggaran MBG adalah rupiah yang berpotensi tidak sampai ke tujuannya.
Yaitu perut anak-anak Indonesia yang lapar.
MISKIN tapi banyak gaya = INDONESIA
Tahukah kalian, ada 190.000 mobil dinas ASN di Indonesia.
Ada 109 menteri+wakil menteri dan setara, yg anggaran mobilnya 1 miliaran. Ada 600 pejabat eselon 1, pun mobilnya 1 miliaran.
Ada 300 lebih gubernur+wakil gubernur, pimpinan DPRD, yang anggaran mobilnya terserah2 mereka saja. 8 miliar pun bebas.
Ada ribuan bupati+wakil dan perangkatnya.
Ada puluhan ribu pejabat2 lebih rendah yg dapat mobil dinas. Dus, ketemu angka 190.000 ini.
Maka, dengan asumsi mobil ini ganti tiap 5 tahun, hanya utk beli mobil kita menghabiskan 100 triliun. Tambahkan biaya operasional, perawatan. Jika itu mobil butuh BBM Rp 100.000/hari, maka negara menghabiskan 19 miliar per hari hanya utk BBM.
Indonesia itu miskin. Halu banget jika ada yg merasa kita itu negara kaya. 200 juta penduduknya masuk kategori miskin menurut Bank Dunia (jangan pakai versi BPS deh). Utang negara meroket nyaris 10.000 triliun. Defisit menggila.
Dan saat harga BBM naik imbas perang Iran, hanya Indonesia, negara miskin yg selow saja. Negara lain itu sudah darurat BBM. Eh, pejabat Indonesia cuma sibuk berhemat dgn "matikan lampu dan AC", "sekolah online tapi MBG jalan terus".
Padahal, duh wahai Indonesia negara miskin, kamu mau tahu jurus pamungkas penghematan BBM?
1. Jual semua mobil dinas 180.000 ini, sisakan saja yg benar2 butuh seperti di RSUD, puskesmas, dkk, sisakan 10.000.
2. Hapus total fasilitas mobil dinas selama2nya. Silahkan ASN naik transportasi umum. Lagian, pejabat2 itu punya mobil.
3. Nah, saat kamu hapus total, kita bisa menghilangkan ajudan, driver dan semua printilan yg melekat ke mobil dinas ini. 1 mobil dinas, diurus dan dikawal 10 orang. Boros gilak.
Sdh dikasih saran pamungkas loh. Tere Liye itu bukan cuma nyinyir, sarannya juga keren2 loh. Negara2 maju itu sdh luama sekali TIDAK ngasih mobil dinas ke pejabat2nya.
Coba kamu bayangkan 190.000 mobil dinas ini. Banyaaaaak!
Tapi begitulah, dasar ambyar! Bukannya dikurangi, eeeh itu KMP beli 100.000 mobil baru deh. Sementara Alfamart, Indomaret, bank2 swasta, perusahaan2 besar yg terbukti jalan bisnisnya, mereka nggak butuh mobil dinas. Hei antek-antek aseeng, beli pula dari Luar Negeri !
Sudah tepat 50 hari sejak aksi, kita MENOLAK LUPA bahwa masih ada teman-teman kita yang MASIH HILANG!
Reno dan Farhan, ingat namanya baik-baik.
KEMBALIKAN KAWAN KAMI SEKARANG JUGA!
#KembalikanKawanKami#BebaskanKawanKami