Yes bener, jaringannya lebih kecil.
Setelah 6 tahun membangun jaringan sensor kualitas udara Nafas, kami harus mengambil keputusan yang sangat berat.
Kami harus mengecilkan jaringan kami.
Bukan karena datanya tidak penting. Tapi karena pendanaan untuk jaringan ini tidak cukup. Kami sudah berusaha keras. Cari funding, cari sponsor, cari cara supaya jaringan ini bisa terus jalan. Tapi kenyataannya, membangun infrastruktur publik seperti ini butuh dukungan yang jauh lebih besar dari yang bisa kami tanggung sendiri.
Karena itu, kami mengubah jaringan sensor Nafas menjadi sebuah Yayasan - @yayasannafas . Artinya jaringan ini sekarang milik publik. Dan kalian bisa ikut menjaganya.
Ada 3 cara kalian bisa bantu:
1. Donasi langsung lewat Kitabisa (link di tweet berikutnya)
2. Sponsori satu sensor. Bisa patungan bareng komunitas kalian.
3. Ajak perusahaan kalian untuk sponsori kampanye kualitas udara.
Kalau kalian tertarik sponsori sensor atau kampanye, DM saya langsung - bisa disetup untuk sensor2 tertentu.
Kami sudah kasih yang terbaik selama 6 tahun ini. Sekarang kami butuh bantuan keluarga digital kami.
Kalau kalian nggak bisa donasi, bantu share ke orang yang mungkin bisa.
Itu sudah sangat berarti. ๐
@hrdbacot Dari Peraturan ini kt jadi tau klo ketidak-adilan difasilitasi,
Kira2 dgn dasar apa aturan ini dibuat? Mengacu kpd jam biologis manusia bekerja? Atau?
Jk masuk 5 = libur 2, maka bagi pekerja masuk 6 >< libur 1 menjadi ttp, masuk 5 libur dengan pembagian yang diatur.
@somexthread Emg ini yg dirawat oleh pemerintah konoha, coba pada dikasih beasiswa, lanjut s1 dan s2 diluar, pasti gak ada yg namanya beginian, klo mau ala2 clubbing, rave party, ya dilapangan, atau ruangan tertutup sekalian. 22 nya salah, pemakai dan penyedia jasa sama2 TOL
@hnirankara Masalahnya....berani gak prabowo cut off...misal > 50/70% orang yg gak kompenten, gak berIntegritas, dll.
Siap gak penggantinya?
Ini sangat complicated, atau kita gak akan kemana2...
@hnirankara Reformasi seluruh infrastucture org pemerintahan. Ex lembaga aparat penegak hukum dan BUMN, satu lagi...DPD dan DPRD Jelas perlu direview ke-efektifitasannya dalam menunjang proses pemerintahan
@hnirankara Melanjutkan II, jika banyak teriak 3/5 parrtai tak cukup mengakomodir ideologi and idealism, tanyakan bagian yg mana? Toh semua ujungnya mempet kekuasaan, see? KIM ++++, selama masih multi partai, indo akan mudah di obok2, dari dalam dan luar, satu lagi...
@hnirankara Melanjutkan...krn Multipartai, jadi harus transaksional...krn keputusan dewan harus memenuhi kuota tertentu. Mending balik lagi...asli 3 partai, either Nasionalis, Sos, or based on religiusity principle. Klp 3 terlalu sedikit, silakan bikin max 5 partai.
@hnirankara Semoga periode awal ini jadi sarana prabowo untuk benar2 menilai, mana yg oke atau tidak ok, tidak perlu menunggu 5 thn, cukup 100 hari, setelah itu silahkan pilih orang2 yg proven kompeten, lagian selama indp masih multi partai, akan selalu begini, transaksional